Tag: Papua

Meky Ruwayari : “Kembalinya Orang Papua Ke Pangkuan NKRI Tidak Bisa Diganggu Gugat…!”

BERANDA, BREAKING NEWS, NASIONAL

Berandankrinews.com, Jayapura- Persoalan Papua telah selesai dalam bingkai NKRI 1 mei 1963 untuk itu saatnya kita membangun bangsa dan negara. Kalau pun ada suara-suara sumbang yang mempersoalkan masuknya papua ke dalam bingkai NKRI hal itu adalah merupakan hal yang biasa di alam demokrasi di Indonesia. Pembangunan tetap terus kita jalankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi rakyat papua.

Momentum 1 mei 1963 masuknya papua ke dalam bingkai NKRI adalah merupakan hari bersejarah bagi orang asli papua dimana dengan momentum tersebut orang papua bisa menikmati pembangunan hingga di saat ini dan dengan kehadiran produk UU otonomi khusus di tanah Papua dapat menghasilkan pemimpin di tanah Papua hampir 99 persen adalah orang asli papua (OAP) seperti Gubernur Papua, Ketua DPRP Papua, Ketua MRP Papua, Bupati dan Walikota di Papua merupakan anak adat asli papua.

Hal ini adalah merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar bagi peradaban orang papua dalam bingkai NKRI, itu berarti masa depan tanah Papua ditentukan oleh orang papua sendiri yang memegang kendali politik dan pemerintahan di tanah Papua. Demikian perbincangan Meky Ruwayari dengan reporter selaku Koordinator Wilayah Papua Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gercin-NKRI) di sela-sela jalan santai bersama masyarakat di Jayapura, Rabu, 1 Mei 2019.

“Kita tidak usah terus berteriak-teriak dan menyalahkan pemerintah pusat akan segala kebijakannya untuk pembangunan di tanah Papua, namun kita Orang Asli Papua (OAP) para pemimpinnya harus benar-benar melakukan evaluasi kepemimpinan di papua kenapa papua tidak sejahtera padahal kewenangan kita sudah miliki dalam akselerasi percepatan pembangunan di tanah Papua.” ujar Meky.

Hal ini harus kita renungkan bersama sejauh mana kontribusi pembangunan yang signifikan yang telah diberikan oleh pemimpin-pemimpin di tanah Papua untuk rakyatnya yang ada di lembah lembah gunung-gunung garai dan pantai.

Kami berterima kasih kepada Walikota jayapura DR. Tomi Mano MM yang telah mensupport kegiatan 1 Mei dengan baik di mana kami dari gerakan rakyat cinta (Gercin-NKRI) telah melaksanakan gerak jalan santai dalam rangka memperingati 1 Mei hari integrasi papua kedalam NKRI dengan melibatkan massa yang cukup banyak yaitu hampir kurang lebih 5 ribu lebih massa yang hadir dalam kegiatan jalan santai tersebut.

Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Komandan Korem 172 PWY Kolonel Infantri Binsar Sianipar beserta staf serta Komandan Kodim 1701 Letkol Infantri J. Paranusa beserta staf yang sudah bersinergi dengan gerakan rakyat cinta NKRI bersama Walikota Jayapura serta Kapolresta Jayapura AKBP Gustaf Urbinas S.IK guna suksesnya acara tersebut.

Karena saya sebagai Koordinator Wilayah yang ditugaskan oleh Ketua Umum DPN Gercin-NKRI untuk mengawal dan mensukseskan kegiatan tersebut dengan berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada di kota Jayapura.

Kami juga sangat berharap agar supaya kegiatan-kegiatan kebangsaan seperti ini juga dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat agar supaya dapat memberikan pencerahan-pencerahan yang positif bagi generasi muda papua bahwa persoalan papua integrasinya ke dalam NKRI sudah selesai namun saatnya generasi muda papua berlomba-lomba untuk belajar dengan baik dan mengisi kemerdekaan yang ada serta jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita namun sebaliknya pergunakan waktu tersebut dengan baik guna membangun bangsa dan negara.

Karena setiap detik, setiap waktu, setiap menit dan jam serta tahun akan ada perubahan untuk itu generasi saat ini harus menjemput perubahan tersebut, sebab kalau kita tidak menjemput perubahan tersebut maka kita akan digilas oleh perubahan, karena bumi ini selalu berputar pada porosnya.

Kami juga tak lupa mengucapkan terimah kasih banyak kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang telah bekerjasama dengan gerakan rakyat cinta NKRI untuk melaksanakan forum kemitraan Ormas dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan penyandang difabel dan kelompok rentan/ marjinal lainya yang di laksanakan pada tanggal 30 April 2019 di hotel Sahid Jayapura Papua yang telah berjalan dengan sukses.

Kami tetap terus akan melaksanakan konsolidasi organisasi secara nasional dan terlebih khusus di Tanah Papua kami akan melaksanakan musyawarah daerah dan pelantikan DPD Gercin-NKRI Papua setelah itu kami akan melakukan musyawarah dan pelantikan di kabupaten kota se-Papua, namun kami masih menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Nasional, di mana setelah dewan pimpinan nasional
dilantik, setelah itu kami akan bergerak di daerah- daerah lain di Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua Umum Gercin-NKRI kepada kami sebagai Koordiator Wilayah provinsi-provinsi di indonesia.

Sebab Gercin-NKRI memiliki pola kepemimpinan satu Komando, karena Gercin-NKRI merupakan organisasi pengkaderan di mana kader-kader terbaik anak bangsa dididik atau digodok untuk menjadi pemimpin bangsa yang amanah dan berintegritas yang tinggi bagi bangsa dan negara.

“Kami rencananya melalui Dewan Pimpinan Nasional Gercin-NKRI akan melaksanakan kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, masih dalam semangat hari 1 Mei integrasi Papua kedalam NKRI dengan melibatkan mahasiswa dan pelajar papua se-Jabodetabek serta masyarakat pada umumnya untuk memperingati hari bersejarah bagi orang Papua, NKRI dan internasional.” pungkas Meky. (fri)

Ratusan TKI Deportasi Rata-Rata Berasal Dari Luar Kaltara

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL, NUNUKAN

Nunukan, Berandankrinews.com–Pemerintah Malaysia kembali memulangkan 104 TKI yang tidak memiliki dokumen yang sah, Selasa (22/1/19) kemarin.

Sebanyak 104 TKI yang dipulangkan melalui pelabuhan Resmi Tunon Taka Nunukan, Sebanyak 90 Laki-laki Dewasa dan 14 Wanita dengan berbagai kasus yakni 62 kasus Ilegal, 11 tinggal lebih lama atau masa berlaku passport telah habis, 25 kasus narkoba dan 6 kriminal.

Saat ini TKI tersebut ditampung di Rusunawa Jl. Ujang dewa sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan, untuk dilakukan pendataan.

Koordinator Staf perlindungan BP3TKI Nunukan Nur Bintang dinunukan mengatakan, selama tiga hari kita tampung di Rusunawa, untuk dilakukan pendataan.

“Mulai penjemputan, pendataan dan pembubaran bersyarat penjamin,” Kata Bintang, Rabu (23/1/19).

Disampaikannya, Penjamin ini dikriteriakan untuk penjamin dinunukan harus ada surat permohonan ke BP3TKI dan Dinas tenaga kerja, izin usaha yang berlaku sebagai bukti nanti untuk pemeriksaan.

“Jangan sampai dijamin untuk bekerja ternyata, usahanya bodong. Jadi harus ada cap stempel perusahaannya,” Jelas Bintang.

Tambahnya, Kita juga menawarkan kepada TKI ini yang ingin pulang ke Kampung halamannya dengan dibiayai negara. Namun proses pemulangan agak lama karena pengajuan dulu kebendahara.

Lanjut Bintang, tetapi jika ada pihak korban deportasi ini yang ingin pulang cepat silahkan kita tidak menolak namun pihak keluarga harus ada yang menjamin.

“Pihak keluarga harus memberikan copyan tiket sebagai jaminan dan menandatangani surat perjanjian, ini kita lakukan agar tidak ada calo-calo yang berani menjamin mereka ini dengan sembarangan. Kita juga sudah memberikan pemahaman kepada penjamin apabila nantinya TKI yang dijamin masuk Ke Malaysia secara ilegal maka yang diproses hukum adalah penjamin, ini yang kita terangkan diawal,” kata Bintang.

Menurut Nur Bintang, TKI yang lahir dinunukan dengan memiliki KTP dan SPLP dari copyan KJRI yang kita lihat.

“Dari SPLP itu kita lihat mereka ini lahir dinunukan atau didaerah lain dikaltara, itu kalau ada yang menjamin kita serahkan karena mereka orang disini sesuai SOP dipulangkan ke wilayah asalnya. Tetapi kita buat perjanjian penjamin namun jika tidak ada penjamin kita lepaskan saja,” Ujar Bintang.

Bagi mereka TKI yang berasal dari luar provinsi Kaltara, Kata Bintang, penjamin harus membawa bukti kartu keluarga.

Menurut Bintang, Terkadang penjamin inikan mengaku keluarga dan saudara, sehingga ketika ditanyakan bedanya saudara dan keluarganya mereka binggung. Jadi kami tegaskan keluarga dengan saudara itu berbeda, Keluarga itu hubungan darah ayah, ibu dan anak. Jika memang dia anak kami hanya minta bawakan kartu keluarganya dan tunjukan nama anak itu didalam kartu keluarga tersebut maupun penjamin.

Lanjutnya, jika nama penjamin di kartu keluarga tersebut tidak ada, maka kami meminta surat kuasa dari keluarga TKI ini yang ada namanya dikartu keluarga.

Dikatakan Bintang, TKI yang tidak ada keluarganya yang menjamin, sesuai SOP kita akan pulangkan paksa ke kampung halamannya masing-masing, kami akan berkordinasi dengan stakeholder terkait didaerahnya.

“Kita lakukan kebijakan seperti ini jangan sampai TKI deportasi ini terlantar dinunukan menjadi masalah sosial, seperti tahun sebelumnya angka pencurian meningkat, ternyata pelakunya adalah TKI deportasi,” Ungkapnya.

Setelah pimpinan yang baru Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan, kata Bintang, Membuat kebijakan untuk memulangkan semua TKI ke daerah asalnya.

“Ini bertujuan agar seluruh daerah asal pemerintah Provinsi maupun kabupaten domisili TKI deportasi mengetahui bahwa warga mereka bermasalah diperbatasan, seperti NTT, Sulawesi dan Jawa Timur hingga Papua,” Kata Bintang.

Menurut Bintang, Perlunya sosialisasi TKI prosedural didesa-desa atau kota-kota besar, bahkan dipelabuhan maupun bandara perlu diperketat, karena membeli sebuah tiket mengunakan KTP .

“Rata-rata TKI deportasi ini yang masuk secara ilegal tidak memiliki KTP tapi bisa menaiki Kapal Pelni, jadi ini perlu dievaluasi,” Jelas Nur Bintang. (**/OV).