TARAKAN – Ada optimisme baru yang dibawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam forum Focus Group Discussion (FGD) strategis tentang percepatan ekspor langsung yang digelar di Aula Gedung Sri Tower Tarakan, Rabu (13/5).

Di hadapan peserta forum, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., berbicara tentang arah baru ekonomi Kaltara yang dinilai harus mulai lepas dari ketergantungan besar terhadap batu bara.

Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tidak menentu membuat Kaltara perlu segera memperkuat sektor lain yang lebih berkelanjutan.

Ia menyebut penurunan ekspor nonmigas hingga 45,83 persen pada tahun 2025 menjadi peringatan bahwa daerah ini harus mulai berganti strategi.

“Kaltara tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar pemasok bahan mentah,” tegas Ingkong.

Ingkong kemudian mengajak peserta melihat potensi besar yang dimiliki Kaltara, terutama dari sektor perikanan dan hasil laut yang selama ini menjadi tumpuan hidup ribuan nelayan dan pembudidaya.

Menurutnya, potensi tersebut harus didukung dengan sistem logistik dan ekspor yang lebih baik.

Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Malundung dan Bandara Juwata agar ekspor produk segar bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Tak hanya itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga didorong memiliki sertifikasi internasional seperti HACCP dan ISO agar produk lokal mampu bersaing di pasar dunia.

Ingkong juga menekankan pentingnya hilirisasi terhadap komoditas unggulan seperti sawit dan rumput laut supaya tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi menjadi produk olahan bernilai tinggi.

Baginya, keberhasilan ekspor ikan bawal segar dari Tarakan menuju Hong Kong baru-baru ini menjadi tanda bahwa Kaltara sebenarnya memiliki peluang besar menjadi pemain ekspor baru di kawasan perbatasan Indonesia.

Di akhir paparannya, Ingkong mengingatkan bahwa tujuan utama seluruh kebijakan ekspor tetap harus berpihak kepada masyarakat kecil.

“Semua ini harus bermuara pada kesejahteraan nelayan, petani, dan pelaku UMKM di Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan ekspor langsung komoditas unggulan daerah melalui jalur laut dan udara sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Kaltara Bersama dengan Peningkatan Ekspor Langsung Komoditas Unggulan melalui Laut dan Udara” di Sri Tower Tarakan, Rabu (13/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis tersebut sebagai ruang memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor ekspor daerah.

“Kaltara tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kita harus fokus pada hilirisasi dan ekspor langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ingkong.

Ia menegaskan, sebagai gerbang utara Indonesia, Kaltara harus mampu bertransformasi menjadi production hub dan export gateway yang kompetitif.

Menurutnya, penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta pembukaan akses pasar global menjadi langkah penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk memperkuat rantai logistik dan sistem ekspor dari Kaltara.

Salah satu capaian yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah keberhasilan pengiriman langsung komoditas perikanan unggulan berupa fresh pomfret fish atau ikan bawal segar dan daggertooth pike conger atau ikan malong dari Tarakan menuju Hong Kong.

Atas capaian itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan apresiasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kaltara yang dinilai berperan penting dalam menjaga kualitas dan keamanan komoditas ekspor daerah.

Ingkong juga mendorong agar pelayanan ekspor dan karantina terus diperkuat melalui sistem yang cepat, transparan, efektif, dan efisien.

“FGD ini harus menjadi ruang bersama untuk melahirkan solusi nyata dalam mempercepat jalur ekspor langsung dari Bumi Benuanta,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Gedung Gadis 2, Rabu (13/5), saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Coffee Morning bersama insan pers dan organisasi media di Kaltara.

Pertemuan yang mengangkat tema “Sinergi Membangun Negeri: Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah” ini menjadi ruang diskusi santai antara pemerintah dan media tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan sehat.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membangun pemahaman publik sekaligus menjaga stabilitas informasi di daerah.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi saat ini, media dituntut tetap mengedepankan fakta dan etika jurnalistik.

“Informasi sekarang sangat cepat menyebar. Karena itu kita harus hati-hati agar tidak menyampaikan berita yang belum terverifikasi,” kata Sekprov Denny.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan media.

“Saya berharap sinergi media dan Pemprov Kaltara terus berjalan baik karena pembangunan daerah juga membutuhkan peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Denny mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia juga memastikan ruang komunikasi antara pemerintah dan insan pers akan terus dibuka.

“Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman pers. Kita bisa berdiskusi bersama,” tegasnya.

Selain membahas peran media, Denny juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Kaltara. Ia menyebut ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup besar sehingga daerah perlu memperkuat potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Denny menegaskan, pembangunan Kaltara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk media dan dunia usaha.

“Kaltara dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi semua pihak memiliki peran penting, termasuk dunia usaha, tentu tetap berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., dan Plt Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltara Iswandi Ibrahimsyah, S.H., M.H.

Kegiatan ini turut dihadiri berbagai organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan wartawan dari berbagai media di Kaltara.

(dkisp)

TARAKAN – Persoalan kesejahteraan pekerja, perlindungan buruh, hingga kualitas tenaga kerja lokal menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kaltara yang digelar di Hotel Tarakan Plaza, Senin (11/5).

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., hadir membuka kegiatan yang juga dirangkaikan dengan dialog terbuka ketenagakerjaan tersebut.

Di hadapan peserta, Bustan menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi ruang penting untuk membicarakan masa depan pekerja di Kaltara.

Menurutnya, peringatan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pekerja, mulai dari jam kerja panjang, upah yang belum layak, hingga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

“Ini menjadi momentum refleksi bersama terhadap kondisi para pekerja, khususnya di Kaltara,” kata Bustan.

Ia menilai tema “Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Berkeadilan dan Berkelanjutan di Kalimantan Utara” sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini.

Sebagai provinsi perbatasan, Kaltara memiliki peluang besar dari sisi sumber daya alam dan investasi. Namun, di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan juga terus berkembang.

Mulai dari dinamika pasar kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, hingga perlindungan hak-hak pekerja menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Karena itu, Bustan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar hubungan industrial tetap berjalan sehat dan seimbang.

Ia juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar masyarakat Kaltara tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan daerah.

“Kita ingin tenaga kerja lokal menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Menutup sambutannya, Bustan berharap Rakerwil KSBSI dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan memberi kontribusi nyata bagi kebijakan ketenagakerjaan di Kaltara ke depan.

(dkisp)

NUNUKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Rencana Aksi Strategis Kebijakan dan Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

Ingkong menjelaskan, pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat dan penguatan identitas kebangsaan.

“Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya berbicara tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas,” kata Ingkong.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian dari amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, Ingkong mengakui wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang berat, keterbatasan infrastruktur dasar, persoalan lintas batas negara, hingga aktivitas ilegal di wilayah darat maupun laut.

Selain itu, karakteristik wilayah Nunukan yang beragam juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dan spesifik, mulai dari kawasan pesisir di Pulau Nunukan dan Sebatik, kawasan perkebunan di Sei Menggaris dan Tulin Onsoi, hingga kawasan pedalaman dataran tinggi Krayan.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya pembangunan yang terintegrasi dan saling mendukung antarwilayah.

“Sinergi dan sinkronisasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat menjadi kunci utama,” tegasnya.

Ingkong juga berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan, mengingat pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan biaya besar sementara ruang fiskal daerah masih terbatas.

“Kami berharap adanya pendekatan desentralisasi asimetris, berupa kemudahan regulasi, fleksibilitas kebijakan teknis, hingga penguatan anggaran untuk percepatan pembangunan perbatasan,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, kawasan perbatasan Nunukan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus hub strategis antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Melalui rakor ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang terukur dan berpihak kepada masyarakat demi mewujudkan Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil dan mandiri.

(dkisp)