TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., mengapresiasi penemuan kembali populasi Hiu Gangga (Glyphis gangeticus) di Sungai Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Senin (25/5).

Temuan 43 spesimen oleh tim peneliti dari Universitas Hasanuddin (Unhas), James Cook University Australia, dan Universitas Borneo Tarakan (UBT) dinilai menjadi pencapaian penting bagi upaya konservasi satwa langka dunia.

Gubernur Zainal menyebut temuan tersebut sebagai kabar membanggakan bagi Kaltara sekaligus bukti pentingnya kolaborasi riset dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Menurutnya, keberadaan Hiu Gangga yang berstatus Critically Endangered atau sangat terancam punah menjadikan Sungai Sesayap memiliki peran strategis sebagai habitat penting bagi kelangsungan hidup spesies tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Tana Tidung, untuk bangga atas temuan berharga ini,” kata Zainal.

Ia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian habitat Hiu Gangga agar keberadaan satwa tersebut tetap terjaga di masa mendatang.

“Mari kita satukan tekad menjaga eksistensi dan kelestarian predator sungai tropis yang sangat eksotis ini agar tidak punah dari muka bumi,” tegasnya.

Selain itu, Zainal juga mengingatkan nelayan di sekitar estuari Sungai Sesayap agar melepaskan kembali Hiu Gangga dengan hati-hati apabila tertangkap secara tidak sengaja saat menjaring atau memancing.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berencana memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan Sungai Sesayap.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjaga salah satu satwa paling langka di dunia.

“Langkah preventif ini penting guna membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa mereka adalah penjaga garda depan bagi kelangsungan hidup satwa langka dunia ini,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi meluncurkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Kaltara Tahun 2026, di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (25/5).

Dalam sambutannya, Sekprov Denny menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan prima yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat dan menjadi tanggung jawab seluruh badan publik.

“Hal ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, hingga badan publik se-Kaltara,” kata Denny.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akses terhadap informasi merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara terbuka dan bertanggung jawab.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat membuat badan publik dituntut semakin transparan, responsif, serta akuntabel dalam memberikan layanan informasi.

Denny menyebut Monev KIP menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

“Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi, sedangkan evaluasi untuk menilai indikator yang telah ditetapkan Komisi Informasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap tata kelola pemerintahan semakin transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memperkuat budaya keterbukaan informasi secara berkelanjutan menuju Kaltara yang informatif dan berdaya saing.

“Diharapkan semua badan publik dapat memahami dan mendorong keterbukaan informasi publik yang menjadi kewajiban bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltara, Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP., menyebut pelaksanaan Monev KIP tahun ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan.

Pada 2024, dari target 221 badan publik, tingkat partisipasi tercatat 43,9 persen. Sedangkan pada 2025 meningkat menjadi 79,6 persen atau 204 badan publik dari total 256 sasaran.

Tidak hanya dari sisi partisipasi, hasil Monev juga mengalami perkembangan. Jika pada 2024 belum terdapat badan publik dengan kategori informatif, pada 2025 tercatat tujuh badan publik berhasil meraih kualifikasi informatif.

Menurut Fajar, peningkatan tersebut menunjukkan tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Esensi keterbukaan informasi bukan sekadar kompetisi, tetapi bagaimana badan publik mampu memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) beserta gedung sarana dan prasarana pendukung pada empat satuan pendidikan di Kabupaten Nunukan, Senin (25/5).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Nunukan oleh Gubernur Zainal.

Total anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan di empat sekolah tersebut mencapai Rp24.419.837.906, meliputi SMA Negeri 3 Nunukan, SMA Negeri 1 Sei Menggaris, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sembakung Atulai, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Nunukan.

Zainal menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses dan mendongkrak mutu pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan.

“Anak-anak Kalimantan Utara sebagai calon penerus pembangunan di masa depan tidak boleh tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak,” kata Zainal.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

SMA Negeri 3 Nunukan menerima alokasi anggaran Rp11.496.401.000 dengan fasilitas berupa delapan ruang belajar, ruang guru, kantor dan fasilitas pendukung lainnya yang mampu menampung 312 orang.

Sementara SMA Negeri 1 Sei Menggaris memperoleh anggaran Rp2.534.180.000 untuk pembangunan gedung kantor dan ruang kelas. Kemudian SMK Negeri 1 Sembakung Atulai menerima anggaran Rp3.226.953.576 untuk pembangunan ruang praktik agribisnis, laboratorium IPA serta fasilitas sanitasi.

Adapun SLB Negeri Nunukan memperoleh dukungan anggaran Rp7.162.303.330 guna memperkuat pendidikan inklusif dengan fasilitas 17 ruang kelas, perpustakaan, ruang terapi, ruang pembelajaran khusus hingga asrama.

Selain pembangunan fisik, Zainal juga menyoroti capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas di Nunukan yang telah mencapai 96,92 persen. Namun Angka Partisipasi Murni (APM) masih berada di angka 68,62 persen.

“Masih ada anak-anak kita yang terlambat memulai atau terhambat oleh keterbatasan. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut,” ujarnya.

Ia berharap sekolah-sekolah yang diresmikan dapat menjadi contoh dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi meluncurkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Kaltara Tahun 2026, di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (25/5).

Dalam sambutannya, Sekprov Denny menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan prima yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat dan menjadi tanggung jawab seluruh badan publik.

“Hal ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, hingga badan publik se-Kaltara,” kata Denny.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akses terhadap informasi merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara terbuka dan bertanggung jawab.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat membuat badan publik dituntut semakin transparan, responsif, serta akuntabel dalam memberikan layanan informasi.

Denny menyebut Monev KIP menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

“Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi, sedangkan evaluasi untuk menilai indikator yang telah ditetapkan Komisi Informasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap tata kelola pemerintahan semakin transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memperkuat budaya keterbukaan informasi secara berkelanjutan menuju Kaltara yang informatif dan berdaya saing.

“Diharapkan semua badan publik dapat memahami dan mendorong keterbukaan informasi publik yang menjadi kewajiban bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltara, Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP., menyebut pelaksanaan Monev KIP tahun ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan.

Pada 2024, dari target 221 badan publik, tingkat partisipasi tercatat 43,9 persen. Sedangkan pada 2025 meningkat menjadi 79,6 persen atau 204 badan publik dari total 256 sasaran.

Tidak hanya dari sisi partisipasi, hasil Monev juga mengalami perkembangan. Jika pada 2024 belum terdapat badan publik dengan kategori informatif, pada 2025 tercatat tujuh badan publik berhasil meraih kualifikasi informatif.

Menurut Fajar, peningkatan tersebut menunjukkan tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Esensi keterbukaan informasi bukan sekadar kompetisi, tetapi bagaimana badan publik mampu memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)