TANJUNG SELOR – Enam putra-putri terbaik Kalimantan Utara (Kaltara) terpilih untuk melanjutkan perjuangan ke seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026, setelah melalui rangkaian seleksi ketat yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara selama lima hari.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara, Jonilius, S.STP., menegaskan program Paskibraka saat ini tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik maupun baris-berbaris, tetapi menjadi proses kaderisasi generasi muda yang memiliki integritas dan jiwa kebangsaan.

“Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan penuh integritas,” ujarnya saat penutupan seleksi di Aula Lantai II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Jumat (22/5).

Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia (RI), tim seleksi, tim medis, panitia Kesbangpol, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi tahun ini.

Kepada peserta yang belum lolos, Jonilius meminta agar tetap semangat karena pengalaman selama mengikuti seleksi menjadi bekal penting untuk masa depan.

“Jalan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara masih sangat panjang dan terbuka lebar di berbagai bidang. Kalian tetap kader Pancasila kebanggaan Kesbangpol,” katanya.

Seleksi berlangsung selama lima hari sejak 18 hingga 22 Mei 2026 dan diikuti 45 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Kaltara. Tahapan seleksi meliputi Tes Pendidikan Ideologi Pancasila (PIP), Tes Inteligensia Umum (TIU), kesehatan, parade, kesamaptaan, Peraturan Baris Berbaris (PBB), hingga tes kepribadian dan psikologi.

Dari hasil akhir seleksi, ditetapkan tiga pasang calon Paskibraka yang akan mengikuti seleksi tingkat pusat. Untuk kategori putra yakni Junedi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sebuku, Khenjiro Gheisan Pratama dari SMA Negeri 1 Tarakan, dan Muhammad Zainal Ihsan dari SMA Hang Tuah Tarakan.

Sementara kategori putri terdiri dari Desy Natalia dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bulungan, Aurelia Alvini dari SMA Hang Tuah Tarakan, dan Jessica Olivia dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor yang akan mewakili Kaltara pada seleksi calon Paskibraka tingkat nasional tahun 2026.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Deklarasi Pendirian sekaligus Pelantikan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Permancingan Indonesia (APRI) Kaltara serta Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) APRI Bulungan, Malinau dan Tarakan di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (22/5).

Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan APRI di Kaltara yang dinilai menjadi langkah awal menghimpun para penghobi dan pelaku olahraga memancing agar lebih terarah, terorganisir dan produktif.

Menurutnya, kehadiran APRI bukan hanya sebagai wadah berkumpul, tetapi juga memiliki potensi besar mendukung pembangunan daerah melalui sektor olahraga rekreasi, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pelestarian sumber daya alam.

“Organisasi ini lahir dari semangat kebersamaan untuk menyatukan para penghobi dan pelaku kegiatan memancing. Saya berharap APRI mampu mendorong sportivitas, menjaga kelestarian lingkungan perairan, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah,” kata Ingkong.

Ia menilai potensi sungai dan wilayah pesisir di Kaltara dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata minat khusus yang berkelanjutan dengan dukungan komunitas dan organisasi seperti APRI.

Kepada pengurus yang baru dilantik, Ingkong berpesan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun organisasi yang solid, profesional, terbuka dan mampu merangkul seluruh komunitas.

“Jadikan APRI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Selain pelantikan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan Benuanta Fishing Tournament 01 Kaltara Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung esok hari.

Ingkong berharap pada turnamen perdana tersebut dapat berjalan sukses dan menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus memperkenalkan potensi daerah.

“Mari jadikan turnamen ini bukan sekadar perlombaan, tetapi ajang promosi daerah yang berdampak positif bagi UMKM serta meningkatkan kesadaran menjaga ekosistem perairan,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi sebagai upaya memperkuat budaya baca dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara.

Rapat kerja yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Kamis (21/5/26), dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, bersama Anggota Pansus, OPD terkait, Tenaga Ahli, Pegiat Literasi, dan Tim INOVASI Kaltara.

Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan pasal-pasal Ranperda agar selaras dengan regulasi nasional serta tetap mengakomodasi kebutuhan daerah dalam pengembangan budaya literasi.

Syamsuddin Arfah menegaskan Ranperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu mendorong peningkatan literasi masyarakat secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Ranperda ini harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah, sekaligus tetap sinkron dengan aturan nasional. Karena itu setiap pasal harus dibahas secara detail agar implementasinya nanti tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan peran komunitas literasi, perguruan tinggi, keluarga, perpustakaan keliling, hingga pengaturan mengenai Bunda Literasi.

Tenaga Ahli Pansus, Dr. Arif Rohman, menyampaikan bahwa Ranperda perlu membuka ruang keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pengembangan literasi di daerah.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan bahwa implementasi budaya literasi di lingkungan pendidikan pada dasarnya telah berjalan dengan baik, termasuk melalui pembinaan perpustakaan sekolah yang berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pansus IV juga menyepakati perlunya penguatan aspek pengawasan dalam Ranperda agar implementasi kebijakan nantinya berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penyempurnaan substansi Ranperda akan dilanjutkan bersama Tim INOVASI, tenaga ahli, dan Biro Hukum sebelum memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM di Samarinda.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (21/5/26), di ruang rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Komaruddin, dan dihadiri anggota pansus, yakni H. Muhammad Nasir, Robenson Tadem, dan Rahkmat Sewa, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Kaltara, dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara.

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama OPD membahas berbagai aspek penting dalam penyusunan regulasi, mulai dari perizinan, tata ruang, AMDAL, hingga mekanisme pengawasan perkebunan di lapangan.

Ketua Pansus, Komaruddin, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus arah kebijakan pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kalimantan Utara.

“Kalimanatan Utara memiliki potensi perkebunan yang sangat besar. Karena itu, Ranperda ini disiapkan agar pengembangan sektor perkebunan tetap memperhatikan kelestarian hutan, hak masyarakat adat, serta menjaga keseimbangan ekosistem,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup turut menekankan pentingnya penguatan klausul terkait pencegahan kebakaran lahan dan gambut dalam draf Ranperda.

“Dalam pembahasan Ranperda ini, kami menaruh perhatian serius terhadap aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan investasi perkebunan. Karena itu, klausul mengenai pencegahan kebakaran lahan dan gambut perlu diperkuat agar memiliki dasar pengawasan yang jelas,” ungkap perwakilan Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara itu, Dinas Pertanian menyoroti perlunya skema kemitraan yang adil antara perusahaan perkebunan dan petani plasma.

“Di sisi lain, kami juga mendorong adanya pola kemitraan yang adil antara perusahaan perkebunan dan petani plasma, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tambah perwakilan Dinas Pertanian.

Dalam rapat tersebut Anggota Pansus juga melakukan harmonisasi sejumlah pasal dalam draf Ranperda dengan regulasi yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. ⁣
⁣
DPRD Kaltara berharap Ranperda tersebut dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam mendorong investasi perkebunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)