TANJUNG SELOR – Di atas hamparan lahan yang beberapa waktu lalu masih berupa area persiapan, kini berdiri aktivitas pembangunan yang tak pernah berhenti. Alat berat bekerja bergantian, pekerja bergerak siang dan malam, sementara harapan menghadirkan sekolah unggulan bagi generasi muda Kalimantan Utara (Kaltara) perlahan mulai terlihat wujudnya.

Rabu (3/6), Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., datang langsung meninjau pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di kawasan Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor.

Bagi Wagub Ingkong, kunjungan ini bukan sekadar melihat progres fisik, tetapi memastikan mimpi besar peningkatan kualitas pendidikan di Kaltara terus bergerak menuju kenyataan.

Ia mengenang proses panjang yang diawali dengan komunikasi bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Stella Christie, saat pemerintah daerah menyiapkan sejumlah alternatif lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Kini, perhatian beralih pada pekerjaan konstruksi. Tantangan yang sempat dikhawatirkan berupa distribusi material dan keterbatasan kapasitas pelabuhan perlahan berhasil diatasi. Setelah mendengarkan paparan tim pelaksana, Ingkong mengaku lega karena seluruh material utama telah tersedia di lokasi pembangunan.

“Melihat progres yang ada sekarang, saya sangat mengapresiasi kerja keras tim di lapangan. Material yang sebelumnya menjadi kendala kini sudah tersedia dan tidak ada masalah lagi,” ujar Ingkong.

Meski progres fisik baru mencapai sekitar 22 persen, optimisme tetap terjaga. Untuk mengejar target operasional pada Juli mendatang, pekerjaan dilakukan melalui tiga shift yang berlangsung hampir tanpa jeda. Strategi ini juga menjadi langkah antisipasi menghadapi cuaca Kalimantan yang kerap berubah sewaktu-waktu.

Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Sekolah Unggulan Garuda bukan hanya tentang bangunan dan fasilitas pendidikan modern. Lebih dari itu, sekolah ini dipandang sebagai investasi masa depan yang akan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda di wilayah perbatasan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Karena itu, Ingkong menegaskan pemerintah daerah akan terus hadir mengawal setiap tahapan pembangunan hingga sekolah tersebut benar-benar siap digunakan.

“Program ini adalah investasi untuk masa depan anak-anak Kaltara. Kami akan terus mendukung dan memastikan pembangunannya berjalan lancar sampai selesai,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kekompakan, kedisiplinan dan koordinasi dalam menjalankan program prioritas daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (3/6).

Rapat ini digelar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan disiplin kerja, mendorong efisiensi anggaran, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Wagub Ingkong memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., yang telah menginisiasi rapat koordinasi tersebut.

Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap solid dan menjalankan arahan yang telah disampaikan demi meningkatkan kualitas pemerintahan dan keterbukaan informasi publik.

“Rapat ini sangat baik. Saya mengapresiasi Pak Sekprov. Apa yang sudah kita dengar bersama hari ini harus kita jalankan dengan baik dan kompak demi memperkuat tata kelola pemerintahan serta keterbukaan informasi,” kata Ingkong.

Ingkong juga menyoroti pentingnya menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi fiskal daerah. Menurutnya, setiap program dan kebijakan harus direncanakan secara matang serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kita memiliki banyak gagasan dan rencana pembangunan. Namun semuanya harus dikelola secara bijak dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah demi kebaikan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekprov Denny menekankan sejumlah agenda penting yang perlu menjadi perhatian seluruh OPD, mulai dari kedisiplinan menghadiri agenda legislatif, pengelolaan kurban, efisiensi belanja daerah, hingga pengelolaan informasi publik.

Denny meminta seluruh kepala OPD hadir dalam Sidang Paripurna DPRD Kaltara terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan APBD yang dijadwalkan pada 8 Juni mendatang

“Saya berharap seluruh kepala OPD dapat hadir. Ini merupakan agenda penting karena berkaitan dengan penyerahan LHP APBD,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan beban keuangan daerah.

Sebagai langkah efisiensi, Denny menginstruksikan seluruh perangkat daerah memaksimalkan penggunaan media digital milik pemerintah untuk publikasi kegiatan dan mengurangi penggunaan spanduk maupun baliho di ruang publik.

“Kita sudah memiliki fasilitas videotron di Tanjung Selor dan Tarakan. Silakan dimanfaatkan untuk publikasi kegiatan. Harapan saya ke depan tidak ada lagi spanduk yang dipasang di jalan-jalan,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Di tengah padatnya agenda mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyempatkan meninjau langsung Gedung Baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM), Rabu (3/6).

Kunjungan itu bukan sekadar melihat bangunan baru yang berdiri megah. Denny ingin memastikan setiap sudut gedung benar-benar siap digunakan sebelum ratusan pegawai mulai beraktivitas di dalamnya.

Saat berkeliling meninjau fasilitas, Sekprov Denny masih menemukan sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan. Karena itu, ia meminta pekerjaan yang tersisa segera dirampungkan agar proses pemindahan tidak kembali tertunda.

“Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya ingin semuanya benar-benar siap sebelum ditempati,” ujar Denny.

Menurut Denny, percepatan ini penting karena kondisi kantor BPSDM yang saat ini digunakan sudah tidak lagi ideal untuk mendukung aktivitas kerja dan pelayanan.

Ia pun memberikan tenggat waktu 15 hari kepada jajaran teknis untuk menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih tersisa.

“Gedung ini harus segera siap karena kantor yang sekarang sudah sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Namun bagi Denny, fungsi gedung baru ini tidak hanya sebagai tempat bekerja. Ia melihat BPSDM memiliki peluang menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Selain digunakan untuk pendidikan dan pelatihan ASN, sejumlah fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta sehingga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Semangat kita bagaimana aset ini bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lebih bagi daerah,” katanya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Denny memberikan perhatian khusus pada sentuhan akhir bangunan. Ia berharap identitas budaya Kalimantan Utara tetap hadir dalam desain maupun tampilan gedung sehingga menjadi representasi daerah yang membanggakan.

Baginya, gedung pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai sarana kerja, tetapi juga menjadi wajah daerah yang mencerminkan karakter dan kearifan lokal Kaltara.

Usai dari lokasi BPSDM, Denny melanjutkan peninjauan ke Gedung Pusdalops BPBD Kaltara serta mengecek kesiapan Ruang Sidang Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Upaya tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6).

Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan.

Delegasi Markas Besar (Mabes) TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, S.T., didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, S.H., M.Tr Hanla., M.H., Kolonel Arh Hany Mahmudhi, S.E., M.A.P., serta Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.

Dalam paparannya, Wagub Ingkong menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang seimbang antara aspek kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan posisi Kaltara yang memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Malaysia.

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan perbatasan yang terus meningkat. Namun demikian, konektivitas antar kawasan di dalam wilayah Kaltara masih memerlukan dukungan dan percepatan penyelesaian.

“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat,” kata Ingkong.

Berdasarkan data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan telah mencapai 970,70 kilometer. Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas dan status jalan guna membuka keterisolasian wilayah di Kabupaten Malinau dan Nunukan.

Sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang pada jalur Malinau-Krayan. Selain itu, diperlukan penyelarasan tata ruang dengan kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap selaras dengan ketentuan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan ini, Ingkong juga memperkenalkan pendekatan pembangunan berbasis “Teori Kemakmuran” atau Prosperity Approach yang melengkapi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan.

“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Sebatik.

Tim Staf Ahli Panglima TNI mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Kaltara. Hasil pertemuan ini akan menjadi bagian dari bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat guna mendukung pembangunan perbatasan, penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan proyek-proyek strategis nasional di Kaltara, termasuk PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan.

(dkisp)