Latest Posts

Gubernur Buka Musdalub DAD, Perkuat Persatuan dan Peran Adat dalam Pembangunan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (29/5).

Gubernur Zainal menegaskan bahwa pelaksanaan Musdalub memiliki arti penting, tidak hanya sebagai agenda organisasi, tetapi juga ruang memperkuat persatuan masyarakat adat serta menjaga kehormatan budaya Dayak di Kaltara.

“Dewan Adat Dayak merupakan rumah besar yang menaungi keberagaman dan menjadi wadah merumuskan langkah bijaksana menghadapi tantangan zaman,” kata Zainal.

Ia menilai keberadaan DAD Kaltara sangat strategis, terutama karena Kaltara merupakan wilayah perbatasan yang membutuhkan fondasi sosial dan budaya yang kuat.

Menurutnya, penguatan adat dan budaya sejalan dengan visi pembangunan Kaltara 2025–2030, yakni “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kaltara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”.

Salah satu misi utama pembangunan daerah, lanjutnya, ialah memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

“Dalam konteks ini, Dewan Adat Dayak menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Zainal juga mengapresiasi keberagaman sub-suku Dayak di Kaltara seperti Kenyah, Lundayeh, Kayan, Bulungan, Tidung dan lainnya sebagai kekuatan pemersatu daerah.

Ia berharap setiap perbedaan pandangan dalam organisasi dapat diselesaikan melalui semangat musyawarah dan persaudaraan.

“Jadikan keberagaman ini sebagai kekuatan pemersatu untuk membangun Benuanta,” pesannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mendorong DAD untuk melihat potensi ekonomi dari budaya lokal, mulai dari kerajinan, ukiran, anyaman, manik-manik, alat musik tradisional, seni pertunjukan hingga kuliner khas.

Jelasnya, jika dikelola secara berkelanjutan, potensi budaya tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap adat dan budaya daerah.

Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), masyarakat adat juga diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan sosial serta kelestarian hutan.

Di akhir sambutannya, Zainal menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk terus mendukung kelembagaan adat melalui berbagai program nyata, seperti pembinaan desa budaya, penguatan festival budaya, hingga perlindungan situs adat dan kawasan historis masyarakat adat.

“Melalui Musdalub ini, diharapkan lahir keputusan-keputusan terbaik yang mampu menjaga marwah adat sekaligus memberikan arah konstruktif bagi kemajuan tanah Kaltara,” pungkasnya.

Pembukaan Musdalub DAD Kaltara ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Gubernur Zainal.

(dkisp)

SMSI Dukung ADI Perjuangkan Kelayakan Gaji Dosen

BERANDA, NASIONAL

JAKARTA – Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) saat ini tengah memperjuangkan kesejahteraan dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen.

ADI mendesak MK menetapkan aturan agar gaji pokok dosen minimal dua kali lipat dari Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, belum lama ini, Senin (25/5/2026), Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Mohammed Ali Berawi mengungkapkan banyak dosen di Indonesia terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi demikian menurut Ali, berdampak langsung pada kemampuan dosen menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ditegaskan Ali, bagaimana dosen dapat menjalankan tugas akademik secara optimal jika pada saat yang sama masih harus memikirkan kebutuhan dasar keluarganya.

Untuk itu, ADI meminta negara lebih berpihak pada kesejahteraan dosen melalui reformasi pendidikan tinggi.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), konstituen Dewan Pers, turut menyatakan dukungannya terhadap usulan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), dalam memperjuangkan standar gaji para dosen di tanah air.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus dalam keterangannya pada awak media menyebut, sudah selayaknya para pengajar di universitas (dosen) mendapatkan kenaikan gaji/upah.

“Bukan hanya tentang peningkatan kesejahteraan, hal ini menyangkut masa depan pendidikan di Indonesia,” ujar Firdaus, Jumat (29/5/2026).

Firdaus menyebut, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara paling buncit dalam standar upah para dosen.

“Rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya berkisar Rp 3,36 juta per bulan, jauh dari layak dibandingkan negara-negara tetangga yang memberikan standar gaji yang layak untuk dosen. Untuk itu, SMSI mendukung perjuangan kawan-kawan ADI dalam memperjuangkan standar gaji yang layak bagi para dosen di MK. Nah hal ini juga tentunya akan berdampak pada sumberdaya SMSI dimasa akan datang,” pungkas Firdaus.

(*)

Rp. 12 T APBN 2025 Mengendap Di Rekening Yayasan SPPG, Ketua Umum APKLI-P Desak Presiden Prabowo Copot Dadan dan Sony Sanjaya, dan KPK Segera Periksa Pejabat BGN

BERANDA, NASIONAL

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemukan adanya pengendapan APBN 2025 direkening Yayasan SPPG (Dapur MBG) sebesar Rp 12 trilyun, sebuah dana yang sangat besar, dan seharusnya dikembalikan ke negara melalui Kementerian Keuangan RI. Beberapa waktu lalu, KPK RI juga telah menyampaikan ada 8 celah potensi korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk itu, selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P) mendesak KPK segera melakukan penyelidikan dugaan tindakan koruptif dan penyalahgunaan kewenangan program MBG. Karena, KPK itu bukan lembaga konsultan, bukan lembaga kajian, juga bukan juru bicara pemerintah. Melainkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya segera bertindak cepat dan mengusut tuntas ketika ada bau sangat menyengat dugaan korupsi program MBG, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta ini, ketika ada banyak bau sangat menyengat dugaan tindakan koruptif dan penyalahgunaan kewenangan program MBG unggulan Presiden Prabowo seharusnya KPK RI segera bertindak cepat dan usut tuntas tanpa pandang bulu. Segera lakukan penyelidikan bahkan penyidikan. Bukan berubah wajah sebagai konsultan, pengkaji bahkan juru bicara pemerintah. Kenapa? Paling tidak ada 8 penggunaan APBN yang beraroma korupsi dan penyalahgunaan kewenangan program MBG.

Yaitu; 1. Dana APBN 2025 mengendap di rekening Yayasan SPPG sebesar Rp. 12 trilyun, 2. SPPG yang di suspend bukan diberi sanksi melainkan tetap dapat insentif Rp 6 Juta/hari, 3. Praktik sogok-menyogok titik dapur MBG @Rp. 400 juta, 4. Pengadaan 21.081 motor listrik dengan harga @Rp 42 juta sebesar Rp. 1,22 trilyun, 5. Pengadaan 31 paket event organizer senilai Rp 113,9 miliar, 6. Pengadaan IT sebesar Rp. 1,2 trilyun, 7. Pengadaan alat makan untuk 315 SPPG senilai Rp 215 miliar, dan, 8. Pengadaan kaos kaki dengan harga @Rp 100 ribu per pasang sebesar 6,9 milyar.

Bagi Ketua Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 ini, setiap rupiah yang keluar dari APBN dan setiap kewenangan amanah rakyat harus dipertanggungjawabkan. Ia menggunakan peribahasa Jawa untuk menggambarkan situasi ini, ngunu yo ngunu tapi yo ngunu atau ojo kebacut.

Demi Marwah dan ruh kepemimpinan Presiden Prabowo, dimana program MBG adalah luhur dan mulia. Memiliki visi dan misi besar sebagai driver gizi generasi penerus bangsa, juga sebagai driver ekonomi rakyat pedesaan dan gang-gang perkotaan, dimana pagu APBN-nya sangat besar (2026: Rp. 335 trilyun di efisienkan menjadi Rp. 268 trilyun). Bahkan MBG adalah bagian dari instrument penegakan kedaulatan ekonomi bangsa dan penggapaian pertumbuhan ekonomi nasional 8% tahun 2029. Artinya program MBG wajib sukses tidak boleh gagal.

Lebih dari itu, Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa masih banyak masalah yang harus ditertibkan dalam program MBG, dan telah perintahkan Kepala KSP RI Dudung Abdurrahman untuk segera lakukan investigasi terhadap berbagai masalah dan adanya dugaan korupsi dilapangan. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi total dan segera mencopot Kepala BGN RI, Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN RI, Sony Sanjaya.

Kami juga mendesak Presiden RI ke-8 mengembalikan ruh program MBG ke kantin sekolah dan kuliner rakyat. Dan KPK RI harus segera periksa oknum pejabat BGN RI yang diduga melakukan tindakan koruptif dan menyalahgunakan kewenangan. Atau ojo suwe-suwe ben ora ambyar (jangan lama-lama agar tidak luruhkan kepercayaan rakyat), pungkas Ali Mahsun ATMO, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) yang pernah emban Sekretaris Lembaga Sosial Mabrot PBNU 2000-2005.

(*)

Wagub Hadiri Mubes LADK Bulungan, Tekankan Peran Strategis Adat dalam Pembangunan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Kabupaten Bulungan di Balai Adat Pemuda Dayak, Kamis (28/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menegaskan bahwa Mubes bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan wadah strategis untuk menata arah perjalanan lembaga adat ke depan.

“Musyawarah besar ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi wadah strategis untuk menata kembali arah perjalanan lembaga adat,” kata Ingkong.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus hadir mendukung organisasi kemasyarakatan dan kesukuan sebagai bagian penting dalam menjaga persatuan masyarakat.

Menurutnya, lembaga adat memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat kerukunan, hingga mendukung iklim investasi di Bumi Tenguyun.

“Adat Dayak Kenyah tidak anti terhadap pembangunan. Namun pembangunan tanpa melibatkan nilai adat dan budaya lokal akan kehilangan fondasinya,” ujarnya.

Ingkong juga mendorong kepengurusan LADK Bulungan yang baru agar membangun organisasi yang solid, transparan dan bergerak dalam satu komando.

Ia berharap LADK dapat menjadi rumah besar bagi seluruh sub-suku Dayak Kenyah untuk menyusun agenda kerja yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, pemerintah turut mengapresiasi rencana pengaktifan kembali Sekolah Adat Kenyah di wilayah Long Peso dan sekitarnya.

Sekolah adat tersebut diharapkan menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus pembinaan generasi muda melalui seni ukir, anyaman, alat musik sape’, hingga pengobatan tradisional.

Selain pelestarian budaya, Ingkong yang juga selaku Ketua LADK Kaltara ini menegaskan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya juga harus terus diperkuat melalui perluasan akses pasar produk lokal masyarakat adat, termasuk lewat platform digital DAD Mart serta fasilitasi pameran kebudayaan skala regional seperti Festival Irau.

Ia menambahkan masyarakat adat Dayak Kenyah siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga wilayah perbatasan, kelestarian lingkungan hidup, dan ketertiban umum di Kaltara.

Menutup sambutannya, Ingkong mengajak seluruh peserta Mubes menjaga semangat persatuan dan musyawarah mufakat demi menjaga marwah lembaga adat.

“Pegang teguh falsafah leluhur ‘Ca Kimet Ca Tawai’, bersatu kita hidup, berpecah kita mati,” pungkasnya.

(dkisp)

Polsek Sebatik Barat Monitoring Lahan Ketahanan Pangan di Desa Binalawan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – Personel Polsek Sebatik Barat bersama petugas penyuluh pertanian melaksanakan monitoring lahan jagung ketahanan pangan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat.

Kegiatan monitoring dilakukan di lahan pertanian yang berada di Jalan Kampung Tellang RT 05 Desa Binalawan dengan melibatkan Koordinator Penyuluh Pertanian Wilker Sebatik Barat Sri Wahyuni, S.Pt., M.Ap., Bhabinkamtibmas Desa Binalawan Brigpol Wahyu R, serta staf PPL Sebatik Barat Ardiana.

Dari hasil pengecekan di lapangan, tanaman jagung pada penanaman pertama mengalami pertumbuhan kurang maksimal akibat faktor kekeringan. Sebagian besar tanaman terlihat mengering sehingga berpotensi mengalami gagal panen.

Sementara itu, pada penanaman lanjutan ditemukan adanya serangan hama ulat yang berdampak terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Petugas mencatat sebagian besar tanaman terdampak hama, sedangkan sisanya masih dalam tahap perawatan dan pencegahan agar tidak mengalami kerusakan lebih luas.

Lahan ketahanan pangan yang dimonitor memiliki luas sekitar 0,5 hektare dengan menggunakan bibit jagung hibrida merk Hebat jenis ASA pada penanaman Kuartal I Tahun Anggaran 2026.

Selain melakukan pengecekan kondisi tanaman, personel bersama petugas penyuluh pertanian juga berkoordinasi terkait langkah penanganan terhadap serangan hama ulat. Dalam waktu dekat, Tim dari Dinas Pertanian Kabupaten direncanakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap lahan yang terdampak.

Kapolsek Sebatik Barat IPTU Erikson Ricardo Marpaung, S.H., menyampaikan bahwa monitoring tersebut merupakan bentuk pendampingan serta dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Sebatik Barat.

“Melalui kegiatan monitoring ini diharapkan kondisi tanaman dapat terus dipantau dan mendapatkan penanganan yang tepat bersama instansi terkait sehingga lahan pertanian masyarakat tetap produktif,” ujarnya.

(*)