TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meluncurkan dua aplikasi digital, E-SAMSATKU dan SIMPADKU, dalam Rapat Kerja dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, S.E., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara, di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).

Dalam kesempatan itu, Bustan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara atas capaian kinerja, di mana pada triwulan I tahun 2026 realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah berhasil melampaui target.

“Capaian ini patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” kata Bustan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal ke depan menuntut kewaspadaan, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi keharusan.

Bustan mendorong evaluasi menyeluruh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk menjajaki potensi baru seperti perdagangan karbon dari ekosistem mangrove dan gambut.

Ia juga meminta agar seluruh kewajiban wajib pajak dan kontribusi perusahaan dapat dioptimalkan.

“Kita tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi harus memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperketat tata kelola anggaran dan mempercepat pelaporan agar pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan transparan.

Bustan menegaskan bahwa peluncuran E-SAMSATKU dan SIMPADKU menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik di bidang pendapatan daerah.

E-SAMSATKU memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online, terintegrasi dengan Bank Kaltimtara, sehingga lebih aman dan efisien.

Sementara itu, SIMPADKU merupakan platform digital untuk memantau realisasi penerimaan pajak daerah secara real-time, mencakup pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, hingga pajak alat berat.

“Diharapkan kedua aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PAD,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Bustan meminta Bapenda Kaltara terus berinovasi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

“Sosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan langsung,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltara sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dalam kegiatan Exit Meeting bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).

Gubernur Zainal bersama jajaran perangkat daerah mengikuti pemaparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun 2025 yang telah dilaksanakan selama 30 hari.

Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tindak lanjut ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas yang telah ditetapkan,” kata Zainal.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam proses penyelesaian tindak lanjut, termasuk apabila terdapat kendala di lapangan.

“Setiap kendala agar dapat segera disampaikan disertai data yang jelas, sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama,” jelasnya.

Zainal juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK hendaknya dimaknai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan aset, belanja daerah, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, serta aspek tata kelola keuangan lainnya.

Ia turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme dalam setiap proses pemeriksaan.

“Melalui keterbukaan, kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan ke depan,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Zainal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang telah berjalan dengan baik.

“Kami menerima hasil pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun 2025 pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.

Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara, di Gedung Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).

Sekprov Denny menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov Kaltara dalam mendorong penggunaan produk lokal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya melalui sistem e-Purchasing.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian UMKM. Kaltara mendapat penghargaan karena realisasi belanja produk dalam negeri (UMK) mencapai sekitar 85 persen,” kata Denny.

Denny menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pelaku usaha semakin berkembang dan mampu bersaing.

“Selain kami terus mengembangkan UMKM di daerah, kami juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Denny berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan penyerapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi kreatif secara transparan dan efisien.

Dengan capaian ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Kaltara semakin kuat dan berkelanjutan.

(dkisp)