Bone, Berandankrinews.com-Menjelang pesta demokrasi pilpres dan pileg yang berlangsung pada 17 april 2019, Suhu politik mulai memanas dan dengan berbagai macam cara serta strategi yang dilakukan setiap tim sukses untuk memenangkan calon kandidatnya.
Yusriani Yusuf (38) salah satu pengurus DPD Asosiasi Pedagang kaki lima Indonesia Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Mengecam adanya lembaga yang memanfaatkan PKL di Bone untuk dibenturkan dengan politik.
Menurutnya, PKL adalah aset bangsa Indonesia yang harus dipertahankan bukan dipecah belah dengan Politik.
“Kasian mereka para PKL ini, mereka butuh tempat yang layak untuk berjualan menjajakan dagangannya, merek butuh modal usaha, butuh perlindungan hukum, jika mereka dilibatkan dalam politik praktis, kasian mereka, biarkan mereka berdagang, berjualan tampa ada tekanan,”tutur Yusriani Yusuf, Kamis (11/4/19).
Sementara, Dr Ali Mahsun Atmo M. Biomed ketua umum DPP Asosiasi Pedagang kaki lima Indonesia, menuturkan, DPP APKLI segera diberhentikan dengan tidak Hormat, kepada oknum pengurus APKLI yang terbukti melanggar kebijakan organisasi terkait dengan pemilu RI tahun 2019.
Dr Ali mengatakan bahwa, APKLI Tidak boleh ikut terlibat politik praktis dalam Pilpres dan pileg pada tanggal 17 April 2019, APKLI hanya fokuskan diri mendampingi PKL untuk tetap berjualan.
Dia juga menambahkan, agar tidak terpengaruh segala bentuk provokasi, upaya pemecah belah bangsa dan memberikan iklim Adem Ayem tentram kertoraharjo pada pemilu di 2019, jelas Dr Ali Mahsun Atmo Biomed, Presiden Kaki lima Indonesia ketika dihubungi melalui sambungan via WhatsApp. (Irwan N Raju)
