Jakarta,Berandankrinews.com.
Sejak era pra-kemerdekaan, pedagang kaki lima (PKL) telah menjadi mutiara bangsa. Mereka bukan hanya bagian dari sistem logistik dan intelijen perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, tetapi juga tempat di mana ide dan gagasan besar para pendiri bangsa dirumuskan. Bahkan, saat krisis ekonomi 1997/1998, 2008, serta pandemi COVID-19, PKL menjadi penyelamat perekonomian nasional.
Namun, hingga kini, keberadaan PKL masih kerap dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Kasus penggusuran tidak manusiawi terhadap PKL di sepanjang Jalan Raya Puncak, Bogor, pada Agustus 2024 menjadi bukti nyata ketidakberpihakan terhadap mereka. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-32 Asosiasi PKL Indonesia, Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menegaskan pentingnya mengembalikan PKL sebagai mutiara bangsa dan menjadikannya sebagai pilar utama dalam menyongsong puncak bonus demografi 2030.
Jangan Lupakan Sejarah Peran PKL
“JAS MERAH – Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah,” kata Bung Karno. Sejarah membuktikan bahwa PKL memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa ini. Sebagai warga negara, mereka memiliki hak yang sama dengan konglomerat dan pengusaha besar, sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, usaha dan ekonomi PKL tidak boleh digusur, digerus, atau dijajah oleh pemilik modal besar, apalagi menjadi korban ekonomi digital,” tegas dr. Ali Mahsun.
29 Januari 2025
Ia menambahkan bahwa dirinya bersama Asosiasi PKL Indonesia akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi jutaan PKL, warung kelontong, pedagang pasar tradisional, petani, nelayan, serta industri rumahan. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan super accelerated learning by doing, Asosiasi PKL Indonesia berkomitmen untuk mendampingi ekonomi rakyat agar mampu maju dan unggul, sehingga menjadi kunci sukses Indonesia dalam menyongsong bonus demografi 2030.
Cetak Biru 100 Juta PKL-UMKM Unggul
Indonesia membutuhkan setidaknya 100 juta PKL-UMKM unggul untuk meraih puncak bonus demografi 2030. Namun, hal ini tidak bisa dicapai secara instan. Diperlukan cetak biru atau blueprint yang mencakup satu data terintegrasi, pendampingan dari hulu ke hilir, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Keberhasilan BULOG RI dalam mencapai swasembada beras pada 1984 dapat dijadikan inspirasi dalam membangun strategi ini.
Sebagai langkah nyata, dr. Ali Mahsun mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia (BPR RI) yang berada langsung di bawah kendali Presiden. Lembaga ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi, termasuk pengangguran 9,9 juta milenial dan Gen Z, meningkatnya angka kemiskinan di kelas menengah, maraknya PHK, serta lonjakan pekerja informal hingga 3,49%.
“Demi kepentingan PKL-UMKM dan rakyat kecil Indonesia, saya menginstruksikan seluruh jajaran pengurus Asosiasi PKL Indonesia untuk tegak lurus mendukung dan menyukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta bersinergi dengan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia,” pungkas dr. Ali Mahsun, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI).
TENTANG ASOSIASI PKL INDONESIA
Asosiasi PKL Indonesia merupakan organisasi yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. Sejak didirikan 32 tahun lalu, asosiasi ini terus berperan aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada ekonomi rakyat dan memastikan keberlangsungan usaha kecil di tengah tantangan zaman.
