NUNUKAN – Dalam rangka HUT ke 20 Kabupaten Nunukan, DRPD Nunukan bersama Pemkab Nunukan menggelar rapat paripurna, Sabtu (12/10/2019). Dalam rapat yang dipimpin oleh Hj Leppa ini, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura menyampaikan keberasilannya selama menjabat.
Hj. Asmin Laura Hafid mengatakan memang sejak awal dirinya menjabat keuangan daerah sudah ‘bergoyang’. Namun hal itu tak membuat dirinya berputus asa dengan terus melakukan pembangunan sesuai dengan anggaran yang ada. “Boleh terjadi defisit namun pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan,” terangnya.
Laura mengatakan keluhan yang dirasakan saat ini bersama masyarakat adalah kelistrikan yang sering terjadi pemadaman. “Pemerintah daerah akan melakukan Kordinasi agar suplai daya lustrik dapat mencukupi. Karena, saat ini dilakukan pergeseran mesin sebanyak 3 unit ke Sebatik dengan total daya yang dapat dihasilkan sebesar 3 ribu KW,” tambahnya.
Kemudian, dengan diberlakukannya PP No: 34 /2019 tentang perdagangan perbatasan yang menimbulkan dinamika di Kabupaten Nunukan, ditegaskan Laura, pemerintah daerah tidak memiliki Kewenangan, namun mengingat harkat hidup masyarakat kabupaten Nunukan maka Pemda melakukan berbagai upaya untuk dapat menyuarahkan aspirasi warga perbatasan terkait pemberlakuan PP tersebut. “Saya berusaha mendatangi sejumlah kementrian baik perdagangan maupun Bappenas demi kepentingan masyarakat dan kondisi faktual daerah,” ujarnya.
Dengan usia kabupaten Nunukan yang ke -20 Tahun, kata dia, rasa syukur diungkapkan dengan menguatkan komitmen pemerintah daerah untuk terus maju. Selama ini banyak yang raih dalam sejarah perjalanan kabupaten Nunukan. Ini merupakan hasil sinergitas pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam tiga tahun terakhir pemerintah daerah mendapatkan sebanyak 29 penghargaan dari berbagai baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hal ini menjadi bukti bahwa Nunukan mampu berprestasi sejajar dengan daerah lain.
“Salah satunya adalah penghargaan dalam pengelolaan keuangan dengan meraih opini wajar tappa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan Daerah 3 tahun berturut- turut. Selain itu, pelayanan Publik kabupaten Nunukan melalui Disdukcapil serta PTSP, penerapan OSS dalam pelayanan perijinan dan lainya. Ini merupakan wujud komitmen pemda meningkatkan pelayanan publik dan menjadi motivasi untuk berbuat yang lebih baik dimasa akan dating,” tegasnya
Koresponden, Yusuf P.
