TARAKAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rabu (24/4).
Musrenbang ini dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara Dr. H. Suriansyah, M.AP., yang mewakili Gubernur Kaltara memberi sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi.
“Musrenbang ini merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wadah untuk berdiskusi, tukar pikiran serta pendapat para pemangku kepentingan baik itu pemerintah, akademisi, swasta maupun masyarakat,”kata Sekprov.
“Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,”lanjutnya.
Sesuai amanat UU, perencanaan pembangunan tidak hanya mengedepankan aspek perencanaan Top Down (dari atas ke bawah) namun juga dapat mengakomodir saran, pendapat, masukan dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah ke atas (Bottom Up Planning).
“Maka dalam musyawarah ini, Maka akan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, yang mana dengan mengingat keterbatasan waktu aspirasi dapat diberikan secara tertulis kepada Bappeda-Litbang,” katanya.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah” yang mana ini sejalan dengan rumusan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara 2021-2026.
“Untuk mencapai target-target yang telah ditentukan, maka struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu dengan memastikan peningkatan nilai kontribusi dari 17 sektor” ucap Sekda dalam lanjutan sambutan yang ia bacakan.
Bagaimanapun, peningkatan pertumbuhan tersebut juga akan ditopang oleh Ibukota Nusantara (IKN) dan ekspor serta hilirisasi. Serta Pemerintah juga harus waspada dengan situasi terkini yang penuh ketidakpastian global, seperti konflik-konflik bersenjata yang terjadi dibeberapa negara.
Karena hal tersebut akan berdampak kepada stabilitas ekonomi global dan pasti juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia. “Dan ini adalah momentum bagi kita untuk dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta berbagai lapisan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kaltara yang berkualitas dan berkelanjutan,”terangnya.
Turut hadir para Kepala Organisasi Perangkat Daerah( OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara, unsur-unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara, Tokoh Masyarakat dan para peserta musyawarah yang berasal dari OPD-OPD terkait serta pihak swasta.
(dkisp)
