NUNUKAN – Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang 1 Tahun 2021-2022 Tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD-P Kabupaten Nunukan TA 2021. Selasa, (28/9/21) di Ruang Paripurna Gedung DPRD Nunukan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa, didampingi Wakil Ketua I DPRD, H. Saleh,SE. Sementara dari eksekutif hadir Wakil Bupati Nunukan, H.Hanafiah,SE.MSi, para Kepala OPD diantaranya, Kadis KKP Suhadi, S,HUT,MM, Kadis Perdagangan Ir. H.Dian Kusumanto, Kepala BKPSDM Kaharuddin A.Tokkong, SS, Kepala BPKAD Raden Iwan Kurniawan, Forkopimda, dan dihadiri 15 Anggota DPRD Nunukan.
Hj. Rahma Leppa, secara bergilir memberi kesempatan masing-masing Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD-P Kabupaten Nunukan TA 2021 sebagaimana yang disampaikan Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid,SE,MM,Ph.D pada Rapat Paripurna ke-10 Masa sidang 1 tanggal 27 September 2021.
Kesempatan pertama diberikan kepada Juru Bicara Fraksi Hanura Ahmad Triady. Pandangan umum Fraksi Hanura terhadap pengantar penyampaian nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2021.
Dikatakan, pada prinsipnya Fraksi Hanura menyadari dengan situasi dan kondisi yang saat ini melanda negara Indonesia dengan adanya wabah virus Corona masyarakat kesulitan di dalam segala hal baik secara ekonomi. sosialisasi sampai dengan beraktifitas.
Fraksi Hanura juga berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan negara Indonesia tercinta cepat pulih dari keterpurukan yang sudah sangat lama dijalan. Dengan melihat situasi dan kondisi covid 19 di Kabupaten Nunukan kalau dibandingkan 2(dua) bulan belakangan terakhir yang mana Kabupaten Nunukan sudah tercatat salah satu kabupaten yang menyandang predikat tinggi terhadap kasus Covid-19 dan masuk kategori PPKM level 4. Menurunkan tingginya angka Covid-19 ini tidak terlepas dari semua elemen yang ikut dalam memerangi wabah itu.
“Kami dari Fraksi Hanura memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh petugas Satgas Covid-19 Kabupaten Nunukan serta tenaga medis yang telah berjuang sekuat tenaga dengan penuh resiko untuk melawan dan merawat masyarakat yang positif terkena virus Corona,” Kata Ahmad Triady.
Selanjutnya, Fraksi Hanura akan memberikan beberapa catatan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terkait dengan pandangan fraksi Hanura DPRD kabupaten Nunukan diantaranya sebagai berikut:
1. Kiranya Pemerintah Kabupeten Nunukan dalam anggaran perubahan ini juga tidak boleh mengenyampingkan hal•hal yang sudah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan yang berkomitmen untuk membayar hutang kepada pihak-pihak ke III yang sudah melaksanakan pembangunan atas proyck pembangunan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nunukan. Mcnurut hemat kami ini sangat perlu juga untuk menjadi pertimbangan Pernerintah Daerah.
2. Fraksi Hanura Kabupaten Nunukan kembali mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk tetap fokus dalam niatan mcngoprasikan Rumah Sakit Pratama yang ada di Wilayah Kecamatan Sebuku, karena hal tersebut sudah disambut dengan kegembiraan yang sangat luar biasa oleh warga di Wilayah 3 (Tiga) khsusnya.
3. Dalam menyusun anggaran baik perubahan maupun untuk anggaran murni tahun akan datang kiranya dapat betul-betul selektif mana yang betul prioritas untuk diprogramkan mana yang tidak sehingga bisa tepat sasaran.
4. Fraski Hanura berharap kirnnya Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Nunukan dapat melakukan kontrol yang super ketat sarnpai pada pelaksanaan di lapangan sehingga betul-betul anggaran yang digunakan tepat sasaran sesuai target yang ingin dicapai.
5. Dari sisi pendapatan yang mengalami kenaikan semula diproyeksikan sebesar Rp.1.296.000.000.000,- (Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Rupiah) mengalami kenaikan sebasar Rp. 1.341.000.000.000,- (Satu Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Rupiah) atau naik 3.41 %. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun tetap mengalami kenaikan pendapatan.
6. Fraksi Hanura juga memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam anggaran perubahan waktu yang tersisa sangatlah singkat sehingga semua program yang sudah direncanakan kiranya dapat tercapai minimal 90% sehingga masyarakat mendapatkan manfaat sesuai yang diharapkan dan,
7. Dalam anggaran perubahan ini juga Pemerintah dapat lebih rnemprioritaskan dari sektor, ekonomi khsusnya menghidupkan UMKM, kesehatan dan juga pendidikan. Karena kita ketahui bersama mulai beberapa hari lalu telah dimulainya pembelajaran tatap muka di setiap sekolah, sehingga ini juga perlu untuk dijadikan bahan perhatian.
Pandangan Fraksi Demokrat Melalui juru bicaranya Darmawansyah, mengatakan sebaiknya pemerintah dan daerah bersama masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan potensi-potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Nunukan. Hal ini untuk meminimalisir kesenjangan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Oleh karena itu Fraksi Demokrat merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
1. Meminta agar dalam RAPBD-P 2021 harus menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi Covid-19.
2. Meminta Agar APBD-P 2021 fokus pada jaring pengaman sosial dan merata keseluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nunukan.
3. Dalam rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara ada perbedaan atau selisih antara alokasi belanja pegawai dengan jumlah belanja pegawai dan meminta agar TAPD lebih cermat dan teliti dalam membuat resume belanja pegawai.
4. Meminta TAPD agar target PAD lebih ditingkatkan dan OPD terkait harus lebih kreatif dan serius memikirkan sumber PAD.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, melalui Andi Krislina, SE, memberi saran diantaranya,
1. Setuju jika pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dengan alokasi anggaran tang sangat kepada para tenaga kesehatan penanganan Covid-19 sebagai garda terdepan, akan tetapi juga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tepat sasaran dan tidak disalah gunakan.
2. Perlunya perhatian bersama agar kekhawatiran masyarakat yang berobat di RSUD Nunukan karena penyakit tertentu dan tanpa gejala reaktif sebelumnya, namun kemudian status mereka dinyatakan suspect Covid-19.
3. Masih diperlukan pembinaan UMKM dan ada program terkait pembinaan UMKM tersebut. Dan pemerintah daerah diminta untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan.
4. Bagaimana supaya hasil produksi tetap digenjot dan pemerintah menjadi fasilitator untuk mencari pemasaran seperti kerjasama antar daerah, pengusaha dari luar daerah, termasuk membuka jalur transportasi laut ke Pulau Jawa dan daerah lainnya.
5. Dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, harus berdasarkan data yang akurat secara berkala, jangan sampai ada yang mengambil keuntungan sendiri yang bukan haknya.
Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, melalui Juru Bicaranya Siti Raudah Arsyad, ST, mengatakan Perubahan pada sebuah APBD dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondlsi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Organisasi Perangkat Daeroh (OPD).
Dalam haI ini, DPRD berperan serta sebagai lembaga legislatif yang memiliki Fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dalam ranah fungsi anggaran. seIain menyusun dan menetapkan APBD, DPRD memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan anggaran bersama pemerintah daerah sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu menlngkatkan perekonomian masyarakat.
Berikut beberapa hal yang disampaikan Fraksi GKP :
1. Covid-I9 yang masih menghantui seluruh dunia hlngga saat ini sangat berpengaruh pada kondisi keuangan Negara Indonesia. Sehingga dalam penganggaran APBD. Covid-I9 rnasih menjadi hal penting dalam skemo penganggaran. Fokus alokasi anggaran di RAPBD-P 2021 InIpun yaltu penanganan virus covld 19.
2. Pada Nota Keuangan RAPBD-P 2021 ada beberapa poin yang dijelaskan. Salah satunya pada point ke-4 yaltu belanja kesehatan lalnnya dan kegiatan prioritas yang dltetapkan oleh pemerfntoh. Pada point tersebut fraksl GKP memlnta diberi penjelasan agar publik mengetahul belanja kesehatan lainnya dan apa kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Terkait pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Nunukan. Apakah sudah memenuhi target sasaran?, Sejauh mana capaiannya hingga saat ini?
4. Fraksi GKP berharap Pemerintah Daerah secara continue mensosialisasikan gerakan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat umum. karena masih banyak masyarakat yang anti-vaksin.
5. Fraksi GKP berpendapat bahwa dengan dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Keglatan Masyarakat (PPKM) adalah langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melihat trending tingkat penurunan kasus semakin membaik.
Tetapi dihimbau kepada pemerintah daerah agar tetap konsisten mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Dan berharap dengan normalnya kegiatan saat ini Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi ataupun langkah-langkah agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di berbagai sektor di masa Pandemi seperti saat ini.
“Tentunya kita semua berharap Rancangan Peraturan Daerah ini yang nantinya akan menjadi Peraturan Daerah dapat menjawab masalah, tantangan dari kondisi saat ini dan yang akan datang hingga pada akhirnya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dapat menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan kualitas kehIdupan masyarakat Kabupaten Nunukan di masa pandemi Covid-19,” Terang Siti Raudah,
Dibacakan Juru Bicara Amrin Sitanggang Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional berpandangan bahwa,
1. Mengapresiasi Penyampaian Nota Keuangan Raneangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 oleh pemerintah daerah, dengan segala dinamika yang terjadi, termasuk di dalamnya kondisi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 yang membawa dampak penurunan stabilitas ekonomi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun tetap optimis dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. sehingga dapat melewati semua proses dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan semua pihak yang terkait.
2. Hal penting yang perlu disampaikan dalam pemandangan Umum ini, agar kiranya pelunasan utang juga menjadi prioritas pemerintah daerah dalam proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 agar tidak lagi menjadi beban pada Tahun Anggaran berikutnya.
3. Fraksl Perjuangan Persatuan Naslonal mengharapkan agar arah kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 yang berupa efisiensi belanja daerah melalui refocusing pada kegiatan prioritas dan lebih produktif sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.
4. Pandemi virus Corona (Covid 19) saat ini cukup meresahkan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan lemahnya perputaran ekonomi masyarakat khususnya di kabupaten Nunukan dan juga merupakan ancaman pada perekonomian Nasional dan stabilitas keuangan, maka dari itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat mengambil sikap tegas dalam merasionalisasikan belanja-belanja tertentu dan direalokasikan untuk penanganan pandemi virus Corona (Covld 19) sehingga dengan demikian dapat membangkitkan semua sektor dari keterpurukan ditengah Pandemi saat ini.
5. Fraksi Perjuangan Persatuan Naslonal sangat mengharapkan untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta Infrastruktur, harus menjadi komitmen kita bersama dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga dapat berjalan secara efektif. Dan penyesuaian program/kegiatan harus memperhatikan dinamika pembangunan daerah.
6. Fraksi Perjuangan Persatuasn Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan di APBD Perubahan Tahun 2021, biaya operasional Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sebuku seperti, Meubeleir (Meja Kursi), air bersih dan penambahan daya listrik.
7. Mengharapkan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk terus menggali potensi yang ada agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya Pajak daerah, Retribusl, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan laln-laln pendapatan asll daerah yang sah.
(Gzb/Adm)
