Pakta Integritas Dan Mandatori Ketua Umum KERIS Percepat Realisasi Program Ekonomi Rakyat Wujudkan Nusantara Emas 2060



Jakarta-Berandankrinews.com
Tanpa Kejujuran, Kedisiplinan Dan Optimisme Tata Kelola Ekonomi Rakyat bukan memberikan pengayoman, perlindungan, kanalisasi dan pemberdayaan. Namun sebaliknya rakyat akan jadi korban kepentingan diri pribadi dan atau golongan tertentu.

Oleh karena itu, PAKTA INTEGRITAS ORGANISASI ANGGOTA KOMITE EKONOMI RAKYAT INDONESIA (KERIS) menjadi sebuah keniscayaan sebagai landasan Nilai, Etik dan Moral Tata Kelola Ekonomi Rakyat.

Sebagai komitmen dan upaya bersama membangun dan memperkokoh tegaknya kejujuran, kedisiplinan dan optimisme ekonomi rakyat di seluruh tanah air dan yang ada di luar negeri.

Hal ini sangat mendasar sebagai prasyarat menghantarkan Ekonomi Rakyat Maju Berkembang dan Unggul, dan Bangsa Indonesia Sejahtera Secara Berkeadilan”, tegas Ketua Umum KERIS dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED yang juga Ketua Umum APKLI PERJUANGAN pada Penandatanganan Pakta Integritas dan Mandatori Ketua Umum KERIS di PG CENTER’S JAKARTA Kamis 2 Maret 2023.

Organisasi anggota KERIS yang belum dan atau tidak menandatangani PAKTA INTEGRITAS tentunya belum bisa mendapatkan Mandatori Ketua Umum. Konsekwensinya, belum bisa mengakses dan merealisasikan program-program KERIS yang tengah berjalan.

Tidak terkecuali penyaluran KUR dan produk jasa layanan perbankan kerjasama KERIS dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Namun demikian, bagi organisasi anggota KERIS yang belum menandatangani pada tahap 1 ini bisa pada tahap selanjutnya, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK UNIBRAW Malang dan FKUI Jakarta.

Pada hari yang sama dihadapan Ketua DPW Provinsi se-Indonesia, juga disampaikan bahwa Surat Mandat Ketua Umum DPP APKLI PERJUANGAN segera diterbitkan berlandaskan MANDATORI KETUA UMUM KERIS untuk segera merealisasikan untuk PKL Kawasan Ekonomi Strategis dan Sentra Ekonomi Rakyat di 38 Provinsi se-Indonesia.

Guna Percepat dan memasifkan realisasi revolusi kaki lima Indonesia, Ketua Umum berikan kewenangan Ketua DPW Provinsi terbitkan Mandat Ke Ketua DPD APKLI PERJUANGAN Kab/Kota.

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum KERIS lakukan testimoni penyaluran KUR Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 70 juta tanpa agunan kepada anggota APKLI PERJUANGAN, H M. Ilyas dan penyematan PIN 30 TAHUN II 2023-2053 Perjuangan PKL Indonesia Hantarkan Nusantara Emas 2060.

Pada Penandatanganan Pakta Integritas Tahap 1 ini dihadiri Ketua Umum AP3MI, Ketua Umum HIPWIN, Ketua Umum APKLI PERJUANGAN, Ketua Umum KUNTARA, Ketua Umum FABEM, Ketua Umum HIPMIKINDO, Ketua Umum Prinnaskop GSN,

Ketua Umum KSPPS Kerabat Pulau Kambing, Presiden GBN, CEO inaMIKRO, Direktur PT Khalifah Asia Tour and Travel, Wakil Ketua Umum FKMB, Ketua Umum APNI, CEO PT Rumahku Surgaku Indonesia, Ketua Umum ASMORO, Pendiri/Pembina YAKORMA, serta Ketua DPW APKLI PERJUANGAN SE-INDONESIA

Ketua DPW APKLI Perjuangan Propinsi Sulawesi Selatan,
Iwan Hammer yang Juga sempat hadir dalam penandatanganan Pakta integritas Serta penyerahan KUR 70 juta tanpa Agunan dari Bank Syari’ah Indonesia
Mengungkapkan” segera bergerak dan bergerilya turun ke bawah untuk mendata PKL , pelaku UKM dan pelaku Ekonomi lainnya terkhusus Anggota Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia perjuangan kab Bone dan DPD APKLI perjuangan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan

Lanjut’ Harapan kami semoga kerjasama Komite ekonomi Rakyat Indonesia (keris dengan Bank Syariah Indonesia) bisa Juga langsung dinikmati oleh PKL ,pelaku UKM dan pelaku Ekonomi lainnya sebelum bulan Ramadhan Ini ,tutup” Aktivis kaki lima kabupaten Bone Sulawesi Selatan Ini , Via WhatsApp pribadinya , Minggu malam,5 Maret 2023

Laporan
Syamputra