Latest Posts

SMSI Bulungan Resmi Terbentuk, Rachmad Rhomadhani Terpilih Secara Aklamasi 

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bulungan resmi terbentuk setelah melalui proses musyawarah, Rabu (14/08/2204). Dan secara aklamasi Rachmad Rhomadhani, S.T terpilih sebagai Ketua SMSI Kabupaten Bulungan periode 2024 – 2029. 

Termasuk, susunan pengurus inti lainnya , dimana Sony Sindory sebagai Sekretaris SMSI Bulungan dan I Made Wahyu Rahadia sebagai Bendahara SMSI Bulungan. Pembentukan SMSI Cabang Kabupaten Bulungan dihadiri oleh sejumlah perwakilan media siber yang ada di Kabupaten Bulungan.

Jug para pengurus inti SMSI Kaltara. Yakni, Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu, Plt. Sekretaris SMSI Kaltara, Didi Febriyandi, S.IP, M.AP dan Bendahara SMSI Kaltara, Hendra.

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu mengharapkan, dengan telah terbentuknya SMSI Kabupaten Bulungan. Maka, ke depan dapat segera melengkapi susunan pengurus. “SMSI Bulungan harus solid. Sehingga keberadaan SMSI dapat semakin dikenal,” pesannya.

Diharapkannya juga, SMSI Bulungan dalam waktu dekat dapat segera melakukan audiensi kepada pejabat tinggi di daerah. “Bangun komunikasi yang baik. Sehingga ke depan dapat terbangun kerjasama yang baik juga,” tutupnya.

Sementara, Ketua SMSI Bulungan terpilih, Rachmad Rhomadhani menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diamanahkannya.

Tentu, apa yang menjadi saran dan masukan Ketua SMSI Kaltara dan rekan media siber di Kabupaten Bulungan akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. “Insya Allah dalam waktu dekat akan membangun komunikasi ke pemerintah daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa dengan telah terbentuknya SMSI di Kabupaten Bulungan. Maka, ini menjadi semangat baru bagi media siber di Bulungan untuk terus berbuat. “Di sini sesuai tema agenda hari ini. “Bergerak dan Berdampak”. Artinya, kita tidak bisa diam. Tapi bagaimana seger mungkin melakukan langkah – langkah hingga menghasilkan sebuah dampak yang baik dan positif,” bebernya.

(**)

Kapolres Bone Juara 1 Lomba Domino Yang Digelar Pemda Dalam Rangka HUT RI Ke-79 Tahun

BERANDA, BERITA DAERAH


BONE -Berandankrinews.com.
kemeriahan Dirgahayu Republik Indonesia setiap tahunnya, digelar berbagai kegiatan baik oleh pemerintah Swasta maupun Elemen Masyarakat.

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 79 Tahun, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H mengikuti Lomba Domino yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten di Lapangan Tenis Merdeka Watampone, Kabupaten Bone. Selasa malam (13/08/2024)

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Islamuddin saat membuka Lomba Domino menyampaikan bahwa, kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan dan mempererat silaturahmi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone dan Masyarakat.

“Ini sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan mengasah otak kita. Di hari kemerdekaan inikan tentunya semua masyarakat harus gembira dengan penuh semangat kemerdekaan”, ujarnya.

Sementara, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sehingga kedepan terjalin kerjasama yang lebih harmonis, dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Hukum Polres Bone.

“Permainan Gaple ini cukup tinggi peminatnya, sehingga Pemkab menggelar Lomba Domino agar menjadi wadah untuk menyalurkan hobi. Karena Gaple ini termasuk permainan yang sangat merakyat dan di sukai oleh hampir semua lapisan warga masyarakat”, Jelas Kapolres Bone.

Lomba Domino ini di ikuti oleh 40 Pasang pemain Atau 80 Orang masyarakat dan Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H yang berhasil keluar sebagai juara 1 dengan mengalahkan seluruh pesaingnya.

KERIS Ajukan Judicial Review Ke Mahkamah AgungPP Kesehatan “Ladang Basah Pungli”,

BERANDA, NASIONAL


Jakarta,_Berandankrinews.com. Para pengusaha ritel menolak aturan larangan penjualan rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Para pengusaha yang menolak aturan tersebut di antaranya Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun Atmo M Biomed mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

“Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024 karena tidak adil, diskriminatif, langgar Pancasila dan UUD 1945, dan jadi “ladang basah pungli”, kata Ali Mahsun Atmo dalam diskusi bertajuk “Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024” di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ali menyebutkan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian puluhan juta ekonomi rakyat UMKM yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran. Ia mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

“Untuk sukses jemput puncak demografi 2030, seharusnya mulai hari ini hingga 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja, serta perluas kesempatan usaha sehingga 100 juta UMKM handal dan unggul bisa digapai. Bukan sekaliknya, PP Kesehatan ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha. Kita semua tak ingin terjadi malapetaka demografi, membludaknya pengangguran, kemiskinan dan kelaparan yang mengancam eksistensi NKRI,” ujarnya.

Selain itu, Ali juga menolak aturan pelarangan menjual rokok dengan radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak. Ia menilai aturan tersebut tidak adil dan diskriminatif, mengingat ada banyak warung yang berjualan di sekitar tempat pendidikan.

“Ada 78.000 desa, 8.000 kelurahan di Indonesia. Disetiap desa/kelurahan ada tempat pendidikan dan bermain anak, serta ada 10 hingga 15 toko kelontong akan terdampak dengan adanya PP ini atau 1-1,5 juta warung kelontong seluruh Indonesia. Artinya apa? Keris menilai PP 28/2024 ini tidak adil, diskriminatif, mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, serta melanggar Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

“Dampak negatif mulai dari melonjaknya pengangguran, kemiskian, penurunan omzet dan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

Lebih dari itu, PP Kesehatan 28/2024 jadi “ladang basah pungli” oleh oknum pemerintah mau pun non pemerintah yang bisa akibatkan terganggunya stabilitas sosial kemasyarakatan. Ada 4,1 juta warung kelontong dan 55 ribu ritel modern, serta dua jutaan para asongan, starling (kopi keliling) dan kaki lima calon korban pungli dampak negatif PP Kesehatan ini, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum APKLI-P dan Presiden Kawulo Alit Indonesia.

Pada akhir acara diskusi, perwakilan dari delapan asosiasi yang hadir turut menandatangani Pernyataan Sikap tegas menolak PP Nomor 28 Tahun 2024. Diantaranya yang menandatangani ada Wakil Ketua Umum DPP Akrindo, Anang Zunaedi; Ketua Umum Gaprindo, Benny Wachjudi; Ketua Umum Aparsi, Suhendro; Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah; Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti; Ketua Umum KERIS, Ali Mahsun Atmo; Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey; dan Sekretaris Umum Perpeksi, Wahid.

RSUD dr. H. Jusuf SK Resmi Integrasikan E-BLUD dengan ATKP Bankaltimtara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK, yang merupakan rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kembali mengambil langkah maju dalam pengelolaan keuangannya dengan meluncurkan integrasi E-BLUD dengan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) milik Bankaltimtara.

Soft launching integrasi ini diresmikan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., didampingi oleh Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz, serta Pemimpin Kantor Cabang Tarakan, Kalsum, Selasa (13/8/2024).

Suriansyah menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Dengan adanya integrasi ini, kami berharap pencatatan dan transaksi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan,” ujarnya.

Integrasi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2024 antara RSUD dr. H. Jusuf SK dan Bankaltimtara. Langkah ini diharapkan dapat mendukung misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Kaltara.

RSUD dr. H. Jusuf SK sendiri telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal berdirinya. Dimulai sebagai rumah sakit tipe D pada tahun 1947, kini rumah sakit ini telah menjadi rumah sakit tipe B non pendidikan yang terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dengan dilaksanakannya soft launching ini, RSUD dr. H. Jusuf SK menjadi rumah sakit pertama di wilayah Kaltara yang mengintegrasikan sistem E-BLUD dengan aplikasi keuangan pemerintah, yang diharapkan dapat menjadi model bagi rumah sakit lainnya di provinsi tersebut.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk selalu berinovasi dan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan rumah sakit, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tutup Suriansyah.

(dkisp)

Bentuk Tim Pengawasan Bersama, Dorong Potensi Perikanan di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka kegiatan Pembentukan Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan Sektor Perikanan, Selasa (13/8/2024). Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) RI, serta didukung oleh International Labour Organization (ILO).

“Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja,” ujar Datu Iqro.

“Tujuan utamanya adalah untuk memastikan mitra kerja sosial memahami pentingnya mematuhi undang-undang di tempat kerja demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai Rp 67,534 triliun.

Sementara itu, jumlah pelaku usaha perikanan tangkap (nelayan) di Kaltara mencapai 16.400 orang dengan jumlah kapal perikanan sebanyak 11.117 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 95,95 persen merupakan kapal nelayan kecil/tradisional dengan ukuran di bawah 5 GT yang beroperasi di daerah penangkapan 12 mil laut.

Datu Iqro juga menyoroti Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kaltara pada tahun 2022 yang mencapai 106,5, menandakan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

“Melimpahnya hasil laut di Kalimantan Utara memberikan potensi yang sangat besar bagi sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa dengan pengelolaan yang baik, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kaltara.

Datu Iqro juga berharap pembentukan tim pengawasan bersama ini, melalui Program 8.7 Accelerator Lab ILO Indonesia, dapat mempercepat upaya pemberantasan kerja paksa dan penghapusan pekerja anak, serta mendukung pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Kaltara.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Asisten Deputi I Bidang Kemaritiman Kantor Staf Presiden, Niko Amrullah, Asisten Deputi III Bidang Ketenagakerjaan Kantor Staf Presiden, Fajar Wishnuwardhani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara, H. Haerumuddin, SH, M.AP., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara, Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi, serta National Project Coordinator 8.7 Accelerator Lab Program ILO Jakarta, Muhamad Nour.

(dkisp)