Latest Posts

Disambut Gubernur, KemenPANRB Lakukan Kunjungan Kerja di Kaltara Selama 2 Hari

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menyambut kedatangan Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdul Hakim., S.Sos., M.Si. di Gedung VIP Bandara Juwata, Kota Tarakan pada hari Kamis (22/8) siang.

Kedatangan Abdul Hakim mewakili MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke Provinsi Kaltara untuk meninjau beberapa lokasi dan memberikan pengarahan tentang reformasi birokrasi.

Abdul Hakim akan melakukan kunjungan kerja selama 2 hari mulai tanggal 22-23 Agustus 2024 dengan agenda pada hari pertama yaitu mengunjungi kantor BPN Kabupaten Bulungan, kunjungan ke kantor wilayah Kemenkumham RI Provinsi Kaltara, dan sebagai narasumber pada kegiatan Seminar Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik bagi ASN se-Provinsi Kaltara.

Pada hari kedua, Abdul Hakim dijadwalkan akan mengunjungi Desa Long Pujungan untuk melihat kondisi pelayanan publik disana lalu kemudian bertolak kembali ke Jakarta pada siang harinya.

Kunjungan dari Kementerian PANRB tersebut merupakan hal positif yang dapat memotivasi Pemerintah Provinsi Kaltara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009, aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik

UU ini mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi Kaltara terus meningkatkan pelayanan publik yang prima melalui evaluasi dan inovasi yang terus dilakukan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

(dkisp)

Dikukuhkan Gubernur, BPKP Akan Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, secara resmi mengukuhkan Totok Prihantoro, Ak, M.Si., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, pengukuhan digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (22/8).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran BPKP dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan memastikan setiap program pembangunan di Kaltara berjalan sesuai aturan.

“BPKP adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan setiap rupiah anggaran dikelola dengan tepat,” katanya.

Mengingat pentingnya sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berintegritas. Karena itu Gubernur Zainal berharap Totok Prihantoro dapat melanjutkan dan meningkatkan pencapaian BPKP Kaltara.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Totok Prihantoro dan berharap beliau dapat menjadi pemimpin yang mampu membawa BPKP Kaltara ke arah yang lebih maju, pengawasan yang baik adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran,”terangnya.

Selain itu Gubernur menyampaikan penghargaan kepada Dr. Felix Joni Darjoko, Ak, M.Ec.Dev., atas dedikasi dan prestasi yang telah ditorehkannya selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltara.

Menurutnya di bawah kepemimpinan Dr. Felix, BPKP Kaltara berhasil meraih sejumlah penghargaan, yang menunjukkan komitmen kuat dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan di daerah ini.

“Kami sangat menghargai kontribusi Dr. Felix selama ini, dan semoga prestasi ini terus menjadi dorongan bagi penerusnya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi” ujarnya.

Gubernur juga menghimbau pentingnya komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan yang bersih dan transparan, serta terus memperkuat pengawasan agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Dengan sinergi yang kuat antara BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah, kita yakin akan mampu mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih maju, akuntabel, dan sejahtera” pungkasnya.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KP.01.03/KER-407/K/SU/2024 tertanggal 24 Juli 2024, tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat tinggi pratama di lingkungan BPKP.

Turut hadir diantaranya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Aryanto Wibowo, Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, kepala perangkat dearah beserta jajaran di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

Gubernur Serahkan Bantuan Keuangan kepada Parpol, Hingga Ormas di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menghadiri dan menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan kepada Partai Politik, Lembaga Pemerintah, Penyelenggara Pemilu/Pilkada serentak 2024, dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Kaltara yang dilaksanakan di Hotel Royal Tarakan, Rabu (21/8) malam.

Sebagaimana mestinya lembaga yang menggunakan APBD, Gubernur berharap agar bantuan keuangan tersebut dapat dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan masyarakat Kaltara.

“Saya berharap penyerahan bantuan keuangan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kemaslahatan masyarakat Kalimantan Utara,” terang Gubernur Zainal Paliwang.

Pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November yang tentu semua pihak berharap tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat karena hal tersebut menjadi salah satu indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam politik.

“Upaya untuk menumbuhkan kedewasaan dalam berpolitik perlu dilaksanakan secara terus menerus melalui sosialisasi, diskusi, maupun simulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” tutur Gubernur.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bahwasanya penggunaan dana bantuan keuangan yang diberikan sudah ditentukan persentasenya hanya boleh digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional kesekretariatan.

Selain memberikan bantuan keuangan kepada Parpol dan Penyelenggara Pemilu/Pilkada 2024, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltara sebagai upaya mendukung pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kaltara.

Pemerintah Provinsi Kaltara juga memberikan bantuan kepada Ormas seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsan (FPK), Dewan Adat Dayak (DAD) serta Laskar Pemuda Adat Dayak (LPAD) untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat Kaltara.

“Sekali lagi saya berpesan agar menggunakan bantuan tersebut secara proporsional, tidak ada konflik kepentingan, bebas dari korupsi, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tutup Zainal Paliwang.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pj. Walikota Tarakan, Kepala BNNP Kaltara, Perwakilan KPU Provinsi Kaltara, Perwakilan Bawaslu Provinsi Kaltara, Perwakilan DPW dan DPD Parpol se-Kaltara, dan Pimpinan Ormas serta mitra Pemerintah Provinsi Kaltara.

(dkisp)

Ukir Sejarah di Porwanas, Duet M Yanudin dan Chairuddin Noer Sabet Medali Pertama Bagi Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

BANJARMASIN – Sejarah baru bagi kontingen PWI Kalimantan Utara (Kaltara) pada ajang Pekan Olahraga Nasional (Porwanas) untuk mendapatkan medali berhasil terukir. 

Adalah duet M Yanudin dan Chairuddin Noer yang berhasil memecahkan sejarah sekaligus mengharumkan nama Kaltara di kancah event olahraga para wartawan se-Indonesia yang di gelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pasangan M Yanudin dan Chairuddin Noer berhasil mempersembahkan medali perak pada cabor E-Sport PES Beregu.

Digelar di Hypermart Mall Banjarmasin, wartawan (atlet) E-Sport PES PWI Kaltara yang diwakili M Yanudin dan Chairuddin memulai pertandingan PWI Yogyakarta (DIY).

Tanpa kesulitan keduanya mampu lolos ke babak 8 Besar. Di mana dari dua pertandingan, yakni tunggal dan Co-op, pasukan PWI Kaltara meraih poin penuh.

Selanjutnya, di babak 8 Besar PWI Kaltara dijajal PWI Sulawesi Tenggara. Di pertandingan ini, Kaltara kembali mampu meraih poin maksimal dengan menyapu dua kemenangan sekaligus memastikan diri ke babak semi final.

Pada babak semifinal tersaji ‘Derby Kalimantan’. Di mana PWI Kaltara dipaksa berhadapan dengan PWI Kalimantan Tengah.

Perlawanan sengit diberikan Kalteng kepada Kaltara, hingga pertandingan pun harus diakhiri melalui tiga game.

Dengan kemanpuan mumpuni dan penampilan konsisten dari M Yanudin dan Chairuddin, PWI Kaltara pun mampu mengakhiri perlawanan PWI Kalteng dan melaju ke babak final.Pada babak pamungkas Kaltara kembali berhadapan dengan rivalnya di Porwanas XII Jawa Timur 2022 lalu, yakni PWI Jawa Barat (Jabar). 

Berstatus sebagai runner-up cabor E-Sport PES Beregu Co-op dan peraih medali emas di nomor Tunggal PES, PWI Jabar yang memiliki pengalaman lebih dari Kaltara cukup diungulkan.

Namun, PWI Kaltara mampu memberi perlawanan sengit. Meski sempat kalah di laga awal singel, akhirnya pada laga Co-op Kaltara mampu menang dan membuat poin menjadi 1-1.

Pada game ketiga dewi fortuna belum berpihak kepada PWI Kaltara dan harus mengakui keunggulan PWI Jabar dengan skor tipis 1-2.

Dengan hasil tersebut PWI Kaltara pun berhak mendapatkan posisi runner-up dengan medali perak.

Raih medali perak yang dipersembahkan untuk kontingen PWI Kaltara ini, diakui M Yanuddin merupakan capaian maksimal di Porwanas 2024.

“Alhamdulillah kami dapat mempersembahkan medali bagi Kaltara. Ini capaian terbaik dalam dua kali penyelenggaran Porwanas yang diikuti,” kata M Yanudin, usai babak final pada Rabu, 21 Agustus 2024 malam.

“Pastinya medali ini dapat dijadikan pemicu semangat bagi kontingen Kaltara yang masih berjuang di cabor lainnya,” sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan M Yanudin, peluang menambah medali masih ada pada cabor E-Sport.

“Cabor ini (E-Sport) masih bisa meraih medali. Ada lagi nomor perorangan PES, mudahan kami bisa merebut lagi medali,” terangnya.

Mengenai hal ini, Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra mengungkapkan apresiasinya kepada kedua atlet yang turun di cabor tersebut.

“Ini (Cabor PES) sudah menjadi salah satu cabor yang kita targetkan meraih medali. Semula kita targetkan perunggu, namun hasilnya lebih baik. Patut kita bangga, dengan persiapan yang minim PWI Kaltara bisa meraih medali,” urainya.

Ia yakin, cabor lain yang diikuti PWI Kaltara pada porwanas kali ini akan meraih medali tambahan. Sebab, target lainnya seperti Jurnalistik dan Badminton juga menjadi unggulan tersendiri bagi PWI Kaltara.

“Target kita prestasi. Mudah-mudahan menyusul medali di cabor lainnya,” pungkasnya.

(***)

Rakor Pengelolaan Kawasan Perbatasan Tahun 2024 Resmi Dibuka  Bupati Nunukan : Jadikan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan negara sebagai obyek pembangunan sekaligus subyeknya

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Dalam rangka koordinasi dan sinergitas penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir, ST, M.A.P mewakili Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid membuka Rakor Pelaksanaan Pengelola Wilayah Kawasan Perbatasan bertempat di Ruang Rapat Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (21/08).

Rakor yang diselenggarakan oleh BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan bertujuan agar tersusunnya rencana aksi kawasan perbatasan sebagai pedoman, serta adanya dokumen pengelolaan pembangunan di dalam kawasan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, dokumen pengelolaan pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

Dalam sambutan Bupati Laura yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir dikatakan wilayah perbatasan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat. Wilayah perbatasan berpeluang menjadi titik sentral dalam upaya pembangunan dan pengembangan Nasional.

“Rapat koordinasi ini memiliki makna yang sangat penting dalam menjalankan tugas kita sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah perbatasan,” katanya

Lebih lanjut dikatakan, bahwa disusunnya rencana induk tersebut, yaitu dalam rangka mengoptimalkan kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak dasar warga Negara yang berada di perbatasan, memperkuat posisi wilayah perbatasan Negara yang menjadi pintu keluar masuk wilayah NKRI, mengoptimalkan pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan dan beranda penghubung Internasional, mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat kawasan perbatasan, mewujudkan sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengeloaan perbatasan, serta mengoptimalkan kebijakan afirmatif pembangunan yang mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing – masing kawasan perbatasan.

“Dengan melihat tujuan penyusunan rencana induk pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan tersebut, maka kita bisa melihat betapa seriusnya Pemerintah dalam upayanya untuk memperhatikan dan mengelola kawasan perbatasan. Tentunya hal ini harus kita sambut dengan penuh antusias, kita yang dipercaya oleh negara untuk menjadi aparatur pengelola kawasan perbatasan di daerah sudah semestinya menterjemahkan semangat ini dalam bentuk daya dan upaya yang maksimal guna mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan ini dengan sebaik baiknya,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Bupati berpesan kiranya dalam pembahasan rapat koordinasi dan penyusunan program kegiatan nantinya tetap menjadikan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan negara sebagai obyek pembangunan sekaligus subyeknya. artinya selain menjadikan masyarakat sebagai sasaran pembangunan, namun masyarakat di perbatasan hendaknya juga turut menjadi pelaku pelaku pembangunan itu sendiri.

“Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Nunukan di kawasan perbatasan. Kerangka kerja akan membantu kita mengidentifikasi sasaran kinerja yang konkret dan terukur. Kita semua ingin melihat perkembangan yang nyata di kawasan perbatasan, termasuk peningkatan dalam akses infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan rencana aksi yang jelas, kita dapat mengukur kemajuan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya

Dalam laporan Plt. Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, SE, M.Si menuturkan, rakor pelaksanaan pengelola wilayah kawasan perbatasan bertujuan sebagai wadah koordinasi dan sinergitas rencana aksi yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing dengan Negara Tetangga.

Setelah acara pembukaan, acara akan dilanjut dengan pemaparan materi dari BNPP, BPPD Provinsi Kalimantan Utara, BAPPEDA Kabupaten Nunukan, lalu dilanjutkan dengan diskusi yang dibagi menjadi dua kelompok dan Rakor akan ditutup dengan Penandatangan Berita Acara pada sore hari.

(PROKOMPIM)