Latest Posts

Rembug Jagong Toleransi Antar Umat Beragama Sukses di Salatiga

BERANDA, BERITA DAERAH


jateng-Salatiga-Berandankrinews.com
Menjelang hajatan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh Indonesia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Rembug Jagong Toleransi Antar Umat Beragama dengan tema; ”Kerukunan dan Kondusifitas Menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024.”

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Ka Badan Kesbangpol Kab/Kota se Jateng serta dihadiri seluruh Ketua Forum Kerukunan Umat Ber-agama (FKUB) Kab/ Kota se Jateng dengan jumlah 120 an peserta yang dilaksanakan di Aula Gedung Kaloka, Lantai IV Sekda Kota Salatiga pada Selasa (20/8/2024), kegiatan digelar dalam rangka menjaga kerukunan dan kondusifitas menjelang Pilkada 2024.

Penjabat Wali Kota Salatiga Yasip Khasani menghadiri langsung kegiatan akbar ini. “Kita yang menentukan pemimpin yang akan membawa Salatiga menuju masa depan yang lebih baik. Dalam proses demokrasi ini, kita harus senantiasa menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusifitas di tengah masyarakat,” ujar Yasip.

Ia juga mengatakan, kerukunan dan kondusifitas adalah dua aspek yang tak terpisahkan dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

FKUB, lanjut Yasip, memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga harmoni antar umat beragama.

“Saya sangat mengapresiasi upaya FKUB, yang selama ini selalu menyosialisasikan pentingnya kerukunan dan saling menghargai antar umat beragama,” imbuhnya.

Yasip mengungkapkan, Salatiga merupakan salah satu kota tertoleran di Indonesia. Penilaian tersebut sangat terbantu dengan peranan dari FKUB di Salatiga.

“Kami juga sangat rajin untuk melakukan dialog-dialog. Kemudian juga secara aktif menjadi penetralisir berbagai isu negatif yang berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” katanya.

Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jateng, Ema Rachmawati menyampaikan, kerawanan menjelang Pilkada harus diwaspadai. Mewakili Penjabat Gubernur Jateng, ia meminta peran serta FKUB dan Badan Kesbangpol se-Jawa Tengah untuk terus mengawasinya.

“Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman dari Pilkada yang lalu, potensi-potensi permasalahan itu sangat banyak. Kita sudah melihat contohnya juga pada saat Pilpres kemarin cukup rawan dan kadang membawa-bawa agama,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam kerukunan dan kondusifitas juga harus diperkuat. Segala bentuk tindakan provokatif, ujaran kebencian, dan hoaks harus ditindak tegas.

Pada kesempatan tersebut Laksma (Purn) Joko Sulistyanto selaku Tenaga Ahli Sinergisitas BNPT RI yang mewakili Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT RI, Brigjen Pol Tejo Wijanarko, S.I.K sempat memaparkan tentang kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika guna menciptakan situasi aman, damai dan kondusif pada Pilkada 2024.

Sedangkan Soegiharto Santoso selaku Tenaga Ahli Sinergisitas Bidang Kemitraan Warung NKRI Digital BNPT RI berkesempatan memaparkan tentang WARUNG NKRI DIGITAL dalam mewujudkan masyarakat yang aman, kondusif dan damai serta kolaborasi aktif melalui ketahanan & kemandirian ekonomi bagi NKRI, termasuk tentang Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024 yang digagas dan dilaksanakan BNPT.

Soegiharto menjelaskan tentang Kompetisi tersebut telah resmi dilakukan Kick Off di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada Selasa (20/08/2024) pagi hari dan di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga pada Selasa (20/08/2024) sore hari.

Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky menuturkan, setelah kegiatan ini timnya dari BNPT diundang Kepala Bakesbangpol Kota Salatiga Valentino T.H. untuk mengunjungi WARUNG NKRI DIGITAL di kantor Kesbangpol Salatiga dengan nama Omah Ngopi.

“Ini merupakan percontohan agar dapat diduplikasi oleh para Kepala Badan Kesbangpol dan para Ketua FKUB se Jateng,” tutur Hoky yang juga menjabat sebagai Sekjen PERATIN (Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia) dan juga menjabat sebagai Ketua Umum APTIKNAS.

Pada sesi akhir Rembug Jagong Toleransi, Kepala Bakesbangpol Kota Salatiga Valentino T.H., yang didaulat sebagai moderator menyampaikan kesimpulan antara lain:

Upaya preventif untuk mencegah ancaman disintegrasi serta menumbuhkan dan melestarikan semangat kebangsaan adalah membentuk WARUNG NKRI DIGITAL dengan langkah penguatan; (a). Lembaga, (b). Sarana dan Prasrana., (c). Regulasi antara lain Perda Toleran, RAD PE, Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan dll., (d). Tata Kelola meliputi kegiatan Lintas Sektoral, Ketahan Ideologi, Poleksosbud. (e). Anggaran direncanakan pada tahun anggaran 2025.

Tokoh Pemuka Masyarakat melalui FKUB dan Kesbangpol harus mampu mengelola konflik sebagai dampak perbedaan dan keberagamaan di tengah tengah masyarakat. Bijak dalam memilih c
alon Pemimpin dengan minimal memiliki 7 (Tujuh) Kriteria yaitu; (1). Problem solver, (2). Bersikap positif, (3). Komunikasi, (4). Menjadi inspirasi, (5). Tumbuhkan motivasi, (6). Hubungan baik, (7). Turun gunung.

Songsong Pilkada 2024 dengan cerdas agar terpilih yang Amanah, Sukseskan Pilkada dengan cara antara lain; (1). Partisipasi Pemilih tinggi, (2). Kondusivitas wilayah yang terjaga, (3). Setiap tahapan berjalan lancar, (4). Pelayanan Masyarakat tetap berjalan.

Waspadai potensi konflik antara lain keberadaan tempat ibadah, untuk itu aktifkan gerakan; (1). Merah Marun, (2). Desa sadar kerukunan, (3). Kampung moderasi.

Warga diajak untuk ber-Mindset dan Ber-Culture set dalam kerangka sebagai personal manusia bukan atas nama lembaga sektoral.

Agreement: Indisagreement, sepakat punya kaidah masing-masing jika ada perbedaan masing-masing untuk dikelola menuju persatuan.

Sebagai penutup Valentino mengutarakan, Kegiatan Rembug Jagong telah berjalan dengan sukses, namun semua pihak perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar kelompok masyarakat.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kerukunan menjelang Pilkada 2024 dan mempromosikan tentang WARUNG NKRI DIGITAL untuk mencegah ancaman disintegrasi serta menumbuhkan dan melestarikan semangat kebangsaan.” pungkasnya. (Randy)

Pemprov Kaltara Kembali Raih Prestasi di Ajang Naker Award

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatat prestasi dalam ajang Naker Award Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2024.

Pemprov Kaltara sukses menyabet penghargaan kategori Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintah Daerah di Bidang ketenagakerjaan Kategori Kecil Terbaik Pertama dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik.

Mewakili Gubernur Kaltara, DR. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum., Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Kaltara Muhammad Sarwana, SH., M.Hum menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Sarwana menuturkan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kebijakan gubernur yang melihat kondisi masyarakat di Kaltara yang mata pencahariannya belum tetap atau pekerja lepas yang mana pendapatannya tidak menentu agar memperoleh tanggungan asuransi terkait kecelakaan kerja.

“Ini juga merupakan instruksi Presiden nomor 22 tahun 2023 tentang pengentasan kemiskinan, kemudian ditindaklanjuti gubernur dengan pemberian asuransi kecelakaan kerja dan kematian,” tuturnya.

Ia mengatakan, bahwa Disnakertrans Provinsi Kaltara memiliki pengawas ketenagakerjaan yang terjun langsung ke kabupaten/kota di Kaltara guna menjawab persoalan daerah terkait jaminan sosial.

“Dari kebutuhan dilapangan dengan kebijakan kita, lalu kita usulkan ke gubernur, dan ini lah menjawab persoalan di daerah sehingga kita diganjar prestasi yang sudah beberapa kali kita raih,” ujarnya.

Untuk itu ia menyampaikan pesan gubernur untuk masyarakat Kaltara agar program jaminan sosial ini dapat dimanfaatkan masyarakat demi membantu masyarakat ekonomi rendah agar memiliki jaminan sosial demi keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

“Gubernur menyampaikan bahwa ini menjadi cara untuk membantu masyarakat kecil di Kaltara, sebab ini kebijakan yang diprioritaskan untuk mereka,” pungkasnya.

(dkisp)

Layanan Jemput Bola di Wilayah Perbatasan Kaltara Tarik Perhatian MenPAN-RB

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

MALINAU – Dalam acara Sapa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kalimantan Utara (Kaltara) yang digelar melalui Zoom Meeting, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyapa langsung masyarakat Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Jumat (23/08/2024).

Masyarakat yang disapa merupakan penerima layanan jemput bola yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara.

Layanan tersebut mencakup Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (SIPELANDUKILAT) dan Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Pro Lentera KU), yang merupakan inovasi unggulan Kaltara.

“Saya senang melihat inovasi ini, saya kira ini bagus dan berdampak langsung bagi rakyat,” ungkapnya.

Menurutnya, pelayanan jemput bola di lapangan sangat bergantung pada birokrasi yang dijalankan dengan konsisten.

“Konsepnya bagus. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan,” tambahnya.

Layanan ini bertempat di UPTD Puskesmas Pujungan dan didampingi oleh Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi, Camat Pujungan Muling Lengkan beserta jajarannya, Disdukcapil Kabupaten Malinau, dan Kepala UPTD Puskesmas Pujungan Masriani.

Dalam kesempatan tersebut, di hadapan menteri, Sanusi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, serta pemerintah kecamatan setempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami turun langsung jemput bola dan segera melakukan pelayanan administrasi kependudukan agar warga masyarakat di kecamatan-kecamatan, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman, dapat terlayani dengan baik,” jelasnya.

Sanusi menambahkan bahwa langkah ini diambil mengingat waktu, jarak tempuh, dan biaya yang dikeluarkan masyarakat cukup besar jika harus mengurus KTP di Kantor Capil. Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah perbatasan dan pedalaman.

“Kami berharap Pak Menteri lebih aktif memperhatikan daerah-daerah perbatasan, karena kelemahan kami di sini terkait dengan jaringan internet yang sulit, sehingga setiap langkah yang kami ambil harus dipastikan betul,” tutupnya.

Selain layanan kependudukan, layanan Pro Lentera KU juga menghadirkan empat dokter spesialis, yaitu spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis mata, dan spesialis penyakit dalam.

(dkisp)

DPRD Nunukan Siap Tindak Lanjuti Dua Tuntutan Demonstrasi Aliansi Peduli Demokrasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan siap menindak lanjuti 2 tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi.

Tuntutan tersebut diantaranya setuju dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta melibatkan mahasiswa dalam setiap rapat paripurna dan musrenbang.

Selaku Wakil Ketua sementara DPRD Nunukan, Arpiah mengatakan saat ini kepemipinan di DPRD Nunukan saat ini belum definitif, begitu pun dengan alat kelengkapan dewan yakni Fraksi dan Komisi juga belum terbentuk. sehingga, sejatinya Anggota DPRD Nunukan belum memiliki kekuatan untuk merekomendasikan seperti apa yang di tuntutkan oleh demonstran.

“Kendati demikian, pada prinsipnya kami tadi mewakili anggota DPRD Nunukan menyatakan sikap bahwa kami bersama dengan masyarakat, kami bersama dengan Aliansi Peduli Demokrasi dan siap mengawal putusan MK,” sebut Arpiah saat ditemui pasca aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kab. Nunukan, Jumat (23/08/2024) sore.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa tuntutan pertama Aliansi Peduli Demokrasi yang mempertanyakan padangan DPRD Nunukan atas putusan MK tersebut, Arpiah menegaskan jika DPRD Nunukan setuju dan siap mematuhi putusan MK tersebut.

“Jadi kami katakan bahwa kami anggota DPRD Nunukan menyatakan bahwa kami siapa mematuhi dan mengawasi hasil keputusan tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait tuntutan Demonstrasi yang ingin dilibatkan dalam Paripuna Musrenbang, Arpiah menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dan senang hati ketika para Mahasiswa di Kabupaten Nunukan mau terlibat dalam Paripurna itu.

“Kedepannya para Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat ini tentu akan kami undang dan tuntunan terkait ini akan kami tindaklanjuti. Karena mereka ini adalah bagian intelektual dari masyarakat, yang punya kemampuan untuk menganalisa dan daya kritis yang bisa memberikan masukan bagi kami,” ungkapnya.

Lalu, terkait tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi meminta DPRD Nunukan agar mendesak KPU RI untuk segera menerbitkan PKPU terkait putusan MK tersebut. Ia mengaku jika dengan situasi anggota DPRD Nunukan yang saat ini belum memiliki legal formal untuk merekomendasikan hal tersebut sehingga tuntutan tersebut belum bisa diberikan rekomendasi.

“Namun pada dasarnya, statement yang kami sampaikan kepada publik ini akan menjadi sesuatu yang memikat kami,” tegasnya.

Terlihat beberapa anggota DPRD yang baru saja dilantik menemui massa aksi, dimana diantaranya Wakil Ketua DPRD Kab. Nunukan sementara, Arpiah dan anggota yakni Ryan Antoni, Hasbi, Saddam Husein, Hj. Andi Mariyati, Hj. Siti Musdalifah dan Syafaruddin, sedangkan untuk anggota DPRD lainnya sedang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).

(nam/nam)

Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Nunukan, Puluhan Mahasiswa Kawal Putusan MK

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Puluhan Mahasiswa Kabupaten Nunukan melakukan aksi unjuk rasa terkait mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Jumat (23/08/2024) sore.

Massa unjuk rasa tersebut terdiri dari organisasi mahasiswa kampus Kab. Nunukan dengan mengatasnamakan Aliansi Peduli Demokrasi.

Adapun dalam aksi unjuk rasa tersebut, Aliansi Peduli Demokrasi menuntut penegasan dari DPRD Kabupaten Nunukan bahwa berada pada posisi yang sama dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Fahrozi mengatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa, dengan adanya ancaman terhadap eksistensi hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.

“Ini merupakan pembangkangan terhadap hukum, penghianatan terhadap demokrasi dan kepada rakyat, adapun kami disini mengawal putusan MK tentang Pilkada,” kata Fahrozi.

Selain mengawal putusan MK, aksi unjuk rasa tersebut menuntut DPRD Kab. Nunukan untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap rapat paripurna dan musrenbang.

“Tuntutan kami juga meminta kepada anggota DPRD Kab. Nunukan untuk mengikutsertakan kami (Mahasiswa) pada setiap rapat paripurna dan juga musrenbang, tujuannya agar kami bisa mengawal seluruh kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan agar selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” terang Fahrozi.

Bersama dengan itu, massa aksi juga meminta tanggapan dari anggota DPRD Kab. Nunukan yang hadir.

Terakhir, Korlap aksi mengungkapkan bahwa aksi juga merupakan sebuah kado untuk anggota DPRD terpilih yang baru daja dilantik.

“Aksi kami ini juga merupakan sebuah kado ataupun hadiah untuk para anggota dewan yang telah resmi dilantik,” tuturnya.

Sementara itu, terkait pengamanan, Polres Nunukan menurunkan 187 Personel dan 3 unit mobil water canon untuk melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa.

(nam/nam)