Latest Posts

Kaltara Raih Penghargaan IPASN Tinggi, Gubernur Zainal Paliwang Apresiasi Kinerja ASN

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatat prestasi dengan menerima Piagam Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas pencapaian Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) yang berpredikat “Tinggi”.

Penghargaan ini diberikan untuk Triwulan III di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (30/8). Dengan pencapaian ini, Kaltara semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi dengan kinerja ASN yang profesional dan berintegritas di Indonesia.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah menunjukkan profesionalitas dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kita mampu bersaing dan memberikan yang terbaik,” ujar Zainal Paliwang.

Lebih lanjut, Gubernur juga menegaskan pentingnya menjaga momentum ini dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kita tidak boleh berpuas diri. Ke depannya, saya berharap seluruh ASN di Kaltara terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada daerah-daerah yang berhasil memperoleh hasil penilaian IP ASN dengan kategori tinggi. Indikator penilaian IP ASN meliputi Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

“Kaltara menempati posisi ke-5 dengan nilai rata-rata 81,73, masuk dalam 7 daerah dengan nilai tinggi. Ada 36 daerah dengan nilai sedang, dan 3 daerah dengan nilai rendah,” ungkap Andi.

Andi menjelaskan bahwa penilaian dilakukan melalui Sistem Informasi ASN (SI ASN) kepada seluruh ASN di Kaltara.

“Yang jelas bahwa penilaian dilakukan by system kepada seluruh pegawai ASN se-Kaltara, kemudian baru dirata-ratakan, akhirnya dapatlah angka segitu. Jadi angka itu adalah angka rata-rata dari seluruh ASN se-Kaltara,” tambahnya.

Ia juga memaparkan bahwa jika nilai rata-rata mencapai 100 persen, itu merupakan nilai sempurna.

“Nilai 81,73 yang diperoleh Kaltara ini masuk dalam kategori tinggi,” terangnya.

Andi menambahkan, pencapaian nilai tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tim kerja yang sudah dibangun dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah (OPD) bahkan sampai ke sekolah – sekolah (SMA, SMK dan SLB).

“Setiap OPD memiliki satu orang operator yang ditugaskan untuk menginput data sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat OPD masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi menyebutkan bahwa hampir setiap tahun diadakan rapat evaluasi tingkat provinsi. Oleh karena itu, capaian penghargaan ini merupakan hasil kerja tim yang melibatkan seluruh pegawai ASN di OPD yang telah bekerja keras menginput data IP ASN.

Dengan penghargaan ini, Kaltara menunjukkan kemampuannya bersaing di kategori “Tinggi” di lingkungan Kanreg VIII BKN.

“Penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman ASN untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta memacu prestasi yang lebih tinggi lagi,” tutupnya.

(dkisp)

Komitmen Tingkatkan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri acara silaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltara, Amiek Mulandari, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran Kejati Kalimantan Utara, digelar di halaman Kantor Kejaksaan (Kejati) Kaltara, Jumat (30/8).

Pada momen tersebut gubernur juga menandatangani prasasti peresmian gedung Kejati Kaltara dan pemotongan pita oleh Gubernur Zainal bersama Kajati Kaltara, Amiek Mulandari.

Gubernur Zainal dalam sambutannya memberikan ucapan selamat datang kepada Kepala Kejati Kaltara beserta jajarannya di Bumi Benuanta, khususnya di Kabupaten Bulungan, Bumi Tenguyun.

“Kejaksaan Tinggi memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat di wilayah hukumnya,” katanya.

Berdasarkan pembentukan Kejati Kaltara secara resmi terbentuk pada 16 Juni 2023 melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2023, menunjukkan pentingnya keberadaan Kejaksaan Tinggi sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai penegak hukum di wilayah Kaltara.

Selain itu keberadaan Kejati ini dapat semakin mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak kejaksaan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Semoga dengan terbentuknya Kejaksaan Tinggi ini, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga keamanan di Kalimantan Utara ” terangnya.

Menurutnya gedung ini tidak hanya merupakan simbol fisik, tetapi juga menjadi representasi dari komitmen bersama untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan efisien di Kaltara.

Karena itu Gubernur mengharapkan, berdirinya gedung ini dapat menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Kaltara dalam upaya penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang.

“Dengan hadirnya gedung baru ini, diharapkan kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara semakin meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,”tuntasnya.

Turut hadir Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Yunan Harjaka, S.H., M.H., Wakajati Kaltara, Nur Rahmad, S.H., M.H. beserta jajaran Kejati Kaltara, kepala perangkat daerah lingkungan Pemprov Kaltara dan Forkopimda Kaltara.

(dkisp)

Upaya Tingkatkan Kapasitas SDM, Pemkab Nunukan Selenggarakan Bimtek Bagi Satpol PP dan Satlinmas 

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Plt. Sekretaris Daerah H. Asmar membuka secara resmi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan anggota Satlinmas Kabupaten Nunukan tahun 2024 diselenggarakan di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis (29/08).

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku aparatur Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nunukan, serta meningkatkan profesionalisme dalam mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Penegak Perda dan Penyelenggara Trantibum Linmas. Kegiatan bimbingan teknis ini diselenggrakan selama 2 hari.

Bupati Nunukan dalam sambutannya yang disampaikan oleh H. Asmar meminta agar peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber dan dapat diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Lanjut Bupati Laura meminta kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memberikan sosialisasi kepada kepala desa terkait dengan pembiayaan operasional bidang pembinaan kemasyarakatan desa, sebagaimana lampiran permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu :

a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan jadwal ronda/patroli desa).

b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban oleh pemerintah desa.

c. Koordinasi pembinaan trantibum linmas pada instansi pemerintah daerah.

d. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala desa.

e. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala desa.

f. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

g. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin.

Tidak hanya itu, Bupati Nunukan turut meminta kepada Kepala OPD terkait agar mengkordinir dan mendata anggota satlinmas di desa/kelurahan, kecamatan serta memenuhi hak satlinmas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur.

Peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM ini berjumlah 80 peserta yang terdiri dari anggota Satpol PP yang merupakan Fungsional Polisi Pamong Praja sebanyak 40 orang dengan materi bahasan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjangan jabatan fungsional Pol PP dan strategi pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum dan implementasi SOP pelaksanaan penegakkan Perda dan Peyelenggaraan Trantibum; dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat berjumlah 40 orang peserta dengan materi bahasan memahami tugas pokok dan fungi Satlinmas, dan Peran Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

(PROKOMPIM)

Pemkab Nunukan Selenggarakan Pelatihan Juru Sembelih Halal

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra H.Abdul Munir,ST.,M.AP membuka acara Pelatihan Juru Sembelih Halal yang digelar oleh Bagian Kesra Setda Nunukan. Acara tersebut di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan , Kamis (29/08).

Pelatihan Juru Sembelih Halal rencananya dilaksanakan di tiga tempat yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Pulau sebatik dan Kecamatan Seimanggaris.

Acara tersebut juga turut dihadiri kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat kabupaten Nunukan H. Khairil dengan Narasumber Ustadz H. Rahmatullah dan Ustadz H.Zahri Padli.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh H.Abdul Munir, dikatakan untuk menghasilkan daging yang halal dan higienis, maka pemotongan hewan ternaknya harus dilakukan oleh juru sembelih yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus.

“Pemotongan hewan ternak yang dilakukan secara sembarangan, dan tidak mengikuti kaidah – kaidah syariat Islam, bisa mengakibatkan daging yang dihasilkan menjadi haram, dan kualitas dagingnya mengalami penurunan, untuk itu, saya sangat menyambut baik kegiatan pelatihan juru sembelih halal kali ini sebagai ikhtiar kita untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman para juru sembelih hewan ternak di kabupaten Nunukan”, ucap H. Abdul Munir.

Lanjut dikatakan penelitian ilmiah membuktikan bahwa hewan yang disembelih dengan mengikuti tuntunan syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas baik.

Hewan yang disembelih juga tidak terlalu merasakan sakit, karena Islam sudah mengajarkan secara sangat detail teknis penyembelihan hewan yang baik dan benar, seperti harus menggunakan pisau yang tajam, pisau harus memotong tiga saluran pembuluh darah pada leher, dan hewan yang hendak disembelih juga harus diperlakukan dengan lembut.

“Saya juga ingin mengingatkan agar cara – cara pengemasan dan penyimpanan daging pasca penyembelihan juga ikut diperhatikan, misalnya anjuran agar daging tidak dibungkus dengan plastik yang berwarna, daging tidak perlu dicuci jika ingin disimpan di dalam lemari dan lain sebagainya, sehingga melalui pelatihan juru sembelih halal ini, para juru sembelih hewan yang ada di kabupaten Nunukan nantinya benar – benar memahami cara menyembelih hewan yang baik, benar, dan sesuai dengan syariat islam”, tambahnya.

Bupati berharap pelatihan ini tidak dikhususkan hanya bagi para juru sembelih hewan Qurban saja, tetapi juga untuk juru sembelih hewan ternak untuk kebutuhan sehari – hari, sehingga daging yang dikonsumsi oleh masyarakat akan memiliki kualitas baik, dan terjamin kehalalannya.

(PROKOMPIM)

Pemkab Nunukan – Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan yang diwakili Plt. Sekretaris Daerah H. Asmar membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Acara itu dihadiri langsung oleh Subdit Barang Milik Daerah Wilayah II, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Doktor Dwi Satriany Unwidjadja beserta rombongan. Acara tersebut dilaksanakan di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (27/08).

Barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien sehingga dapat didaya gunakan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dikatakan langsung oleh Asmar dalam sambutan Bupati Nunukan.

Lanjut, pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Maka dari itu, Bupati Nunukan meminta komitmen dari seluruh kepala perangkat daerah selaku pengguna barang, serta kepada seluruh aparatur pengelola barang pada perangkat daerah, untuk dapat melaksanakan penatausahaan barang milik daerah secara tertib efektif, efisien, optimal dan akuntabel.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan focus group discussion (FGD) pengelolaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Kementerian Dalam Negeri pada hari ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur pengelola barang yang profesional dengan penuh tanggung jawab.

Bupati Laura berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga dapat menerima pengetahuan dari narasumber yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah secara lebih optimal.

“Saya ingin mengingatkan kepada semua aparatur pengelola barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, bahwa di pundak saudara-saudaralah ditumpukan harapan untuk membantu penertiban dan penyempurnaan pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Nunukan, saudara-saudara sekalian harus obyektif melihat permasalahan yang ada, serta terbuka dalam menyelesaikan permasalahan pada masing-masing perangkat daerah”, ucap Asmar.

(PROKOMPIM)