Realisasi Bansos Kaltara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Program bantuan sosial yang mencakup Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi bagian penting dari upaya ini. Hingga saat ini, realisasi bantuan kedua program tersebut telah mencapai 90 persen.

Kepala Dinsos Kaltara, Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., mengungkapkan bahwa bantuan sosial ini diberikan dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat tapak.

“Penyaluran bantuan ini telah diberikan kepada 26 kelompok KUBE dan 77 individu UEP. Kita berharap bantuan ini bisa menjadi stimulan bagi penerima untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka,” kata Obed.

Salah satu fokus dari program ini adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun realisasi anggaran untuk KUBE mencapai Rp 320 juta, sementara untuk individu UEP sebesar Rp 220 juta.

Obed menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran pada APBD perubahan, guna memperluas cakupan penerima manfaat di masa mendatang.

Distribusi penerima manfaat di Kaltara mencakup beberapa daerah, dengan fokus di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung. Sementara itu, di Kabupaten Nunukan, proses pembuatan buku rekening penerima masih berlangsung. Kota Tarakan menjadi daerah yang mendominasi jumlah penerima bantuan UEP individu. Obed juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini.

“Bantuan ini, meskipun nominalnya terbatas, diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat. Kami berusaha agar bantuan ini tidak hanya sampai di tangan penerima, tetapi juga bisa mendorong mereka untuk terus berkembang,” tuturnya.

Ke depan, Dinsos Kaltara berharap dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program UEP dan KUBE, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari program ini. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Kalimantan Utara.

(dkisp)

Gubernur Lepas 32 Umat Kristiani Ziarah Ke Yerusalem

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, melepas 32 peserta perjalanan ziarah rohani ke Tanah Suci Yerusalem di Bandara Juwata, Kota Tarakan, Kamis (5/9/24).

Pelepasan ini bukanlah yang pertama kalinya bagi Gubernur Zainal A. Paliwang. Sebelumnya, ia telah memberangkatkan jamaah umroh bagi umat Muslim. Kini, giliran umat Kristiani yang terdiri dari pendeta, kepala adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat umum yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan perjalanan ziarah ke Yerusalem.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menekankan pentingnya ziarah sebagai bentuk ibadah yang diidam-idamkan umat Kristiani.

“Ziarah ke Tanah Suci Yerusalem bukan hanya sekadar perjalanan, tapi juga sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami lebih dalam sejarah gereja, serta mempererat silaturahmi antarumat,” kata Zainal.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa dukungan pemerintah provinsi dalam kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi para peserta. Ia berharap, ziarah ini membawa berkah dan menjadi momentum bagi umat Kristiani di Kaltara untuk memperkuat iman.

“Saya berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Indonesia dan Provinsi Kalimantan Utara selama di sana, serta selalu berdoa agar perjalanan ini diberkati dan berjalan lancar,” tutup Zainal.

(dkisp)

Satgas Yonarmed 11 Kostrad Mengabdi Dengan Cinta, TNI dan Harapan Anak – Anak di Perbatasan

SABAH, MALAYSIA – Prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonarmed 11 Kostrad Pos Gabma Saliku, di bawah pimpinan Danpos Letda Arm Mohammad Noer Aceh, melaksanakan kegiatan pengajaran kepada anak-anak di Desa Saliku, Sabah, Malaysia. Kegiatan ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan dan pendidikan yang dilakukan oleh Satgas Pamtas untuk membantu anak-anak di perbatasan dalam mendapatkan akses pendidikan dasar, Kamis(05/09/2024).

Dalam kegiatan ini, Letda Arm Noer Aceh bersama prajurit lainnya memberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung kepada anak-anak di desa tersebut. Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak yang tinggal di perbatasan, di mana akses pendidikan masih terbatas.

Komandan Satgas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra dalam pernyataannya, menegaskan pentingnya kehadiran TNI dalam membantu pendidikan di wilayah perbatasan.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa generasi muda di sana tidak tertinggal dalam hal pendidikan. Ini adalah wujud nyata dari pengabdian TNI kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.

Kegiatan pengajaran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Desa Saliku dan memperkuat hubungan antara TNI dengan masyarakat setempat. Selain itu, program ini juga menjadi salah satu cara TNI untuk memastikan bahwa seluruh anak di perbatasan dapat menikmati hak mereka atas pendidikan yang layak.

Dengan kehadiran Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, masyarakat Desa Saliku berharap dapat terus mendapatkan dukungan dalam bidang pendidikan dan sektor lainnya.

(**)

 

Dapat Anggaran Rp 21.2 Triliun di 2025, Kemenkumham Fokus pada Empat Program

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memaparkan bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tahun 2025 sebesar Rp21.203.053.318.000 (dua puluh satu triliun dua ratus tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Ia menyebutkan, Kemenkumham fokus pada empat program.

“Pagu anggaran Kemenkumham sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sumbernya rupiah murni sebesar Rp17.883 triliun, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp3.319 triliun,” kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Supratman menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada empat program Kemenkumham, yaitu penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen.

Selain itu, anggaran tersebut turut diberdayakan oleh Kemenkumham untuk mendukung prioritas nasional 2025.

“Disepakati anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2025 yang didukung oleh Kemenkumham sebesar Rp94.930 miliar, dengan total 23 output, yang dimandatkan kepada sembilan Unit Eselon I,” jelas Supratman dalam ruang rapat Komisi III DPR RI.

 

Supratman menerangkan bahwa Kemenkumham menargetkan PNBP tahun depan sebesar Rp8.341 triliun. Kemenkumham akan mengambil sejumlah kebijakan PNBP untuk mencapai target ini, di antaranya penataan regulasi jenis dan tarif PNBP, juga peningkatan inovasi layanan berbasis elektronik.

Dalam raker ini, Kemenkumham juga menyampaikan sejumlah kegiatan strategis tahun 2025 dari berbagai bidang layanan yang ada. Misalnya di bidang imigrasi, Kemenkumham akan melanjutkan kebijakan golden visa dan pengembangan aplikasi teknologi informasi.

Ada pula kegiatan-kegiatan strategis di bidang kekayaan intelektual, pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Hukum Umum (AHU), perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kegiatan strategis Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) yaitu implementasi akademi kekayaan intelektual, tahun tematik desain industri, dan program patent examiners go to industries,” jelas Supratman.

Sebelumnya, Kemenkumham mengusulkan anggaran 2025 sebesar Rp26.9 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas mengeluarkan pagu indikatif Kemenkumham senilai Rp21.2 triliun. Supratman menyampaikan bahwa Kemenkumham tidak mengajukan penambahan pagu anggaran lagi, namun akan mengoptimalkan anggaran yang ada. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka pagu anggaran Kemenkumham tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.575 triliun.

(*)

Final Debat Demokrasi Tingkat Pelajar Pertemukan SMAN 1 Nunukan dan SMAN 1 Sebatik

NUNUKAN – Kegiatan Debat Demokrasi antar Pelajar Tingkat SMA se-Kabupaten Nunukan yang diprakarsai oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Nunukan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan telah mencapai grand final.

Grand final mempertemukan SMA Negeri 1 Nunukan bersama dengan SMA Negeri 1 Sebatik yang masing-masing beranggotakan 3 orang.

Selaku Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah berharap agar para pelajar mengerti bagaimana menjalankan proses demokrasi yang benar.

“Banyak di media sosial terkait black campaign, hoax dan sebagainya, dimana semu informasi tersebut harus dicerna dan dicermati jangan langsung diterima begitu saja,” kata Hanafiah saat membuka kegiatan di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (04/09/2024) pagi.

Kemudian, Ketua Panitia acara debat, Aswar mengatakan bahwa jumlah peserta sebanyak 26 regu.

“Semuanya itu ada 26 peserta dari sekolah-sekolah SMA sederajat yang ada di Kab. Nunukan,” terang Aswar.

Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan debat telah berlangsung mulai dari tanggal 30 Agustus 2024.

“Kegiatan debat dimulai pada tanggal 30 Agustus lalu di kantor Bawaslu dan hari ini puncak finalnya,” sebutnya.

Setelah grand final debat, akan dilakukan pemberian hadiah kepada para pemenang mulai dari juara 1, 2, 3 dan 4.

Selain KNPI dan Bawaslu, kegiatan debat juga didukung oleh beberapa sponsor yang mengsukseskan acara diantaranya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang (Kacab) Nunukan, Bank Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) Nunukan serta Kementrian Agama (Kemenag) Kab. Nunukan.

(nam/nam)