Latest Posts

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE Resmi Dibuka

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Teknis Audit Keamanan SPBE yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan,(10/9/24). 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Nunukan melalui Dinas Kominfotik dan persandian Kab. Nunukan yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelum membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimtek, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah terlebih dahulu menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya Hanafiah menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Posisi yang berada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia yang menjadikan Nunukan sebagai Kabupaten daerah strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

“Perlunya langkah-langkah pencegahan dan pengamanan yang komprehensif untuk meminimalisir resiko terjadinya serangan siber,” ujarnya.

Menurut Hanafiah, salah satu langkah yang penting adalah melakukan audit keamanan SPBE.

Audit keamanan SPBE bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan sehingga dalam sistem, dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan.

Hanafiah mewakili Pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung penuh seluruh kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir sambutannya, Hanafiah memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Siber dan Sandi Negara dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE kali ini menghadirkan narasumber Melita Irmasari Manggala Informatika Ahli Muda Badan Siber dan Sandi Negara, serta dihadiri pula Kepala Diskominfotik dan Persandian Kab. Nunukan Kaharuddin dan diikuti perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan.

(PROKOMPIM)

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid Hadiri Upacara Peringatan HUT Ke 79 TNI Angkatan Laut 

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mengikuti upacara HUT ke-79 TNI AL di Lapangan Apel Dwikora Lanal Nunukan, Selasa (10/09).

Bertindak selaku inspektur upacara, Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Lantamal XIII Tarakan Letkol Laut (P) Wahyu Hidayat menyampaikan amanat Panglima TNI Agus Subiyanto.

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut atas profesionalitas, dedikasi, dan militansinya dalam setiap pelaksanaan tugas.

”Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut Siap Mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju”, menjadi tema tahun ini yang sangat istimewa, karena untuk pertama kalinya digelar di atas KRI produksi dalam negeri.

Momentum bersejarah ini melambangkan tranformasi organisasi TNI Angkatan Laut menuju organisasi yang semakin modern dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.

“Saya berharap profesionalisme TNI AL dapat selalu dijaga dan ditingkatkan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan nasional, seperti pelanggaran wilayah kedaulatan laut, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman siber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana alam”, ucap Wahyu.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Panglima TNI memberikan beberapa penekanan pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Angkatan Laut ini yaitu pertama, bekerja dengan niat ibadah, loyal, tulus dan ikhlas. Kedua, jadilah TNI yang PRIMA dan TNI AL yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global. Ketiga, jaga tingkat kesiapan operasi dan kemampuan pemeliharaan seluruh Alutsista laut yang dimiliki. Keempat, lakukan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif sesuai dengan marwah TNI Angkatan Laut yang berwawasan internasional. Kelima, pupuk dan perteguh komitmen sinergitas dan soliditas TNI dengan Polri dan Kementerian/Lembaga lain berbasis Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

(PROKOMPIM)

Anggota DPRD Diharapkan Wujudkan Pemerintahan Bersih

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Untuk meningkatkan kualitas wakil rakyat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menggelar orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltara Periode 2024-2029. Ini merupakan kali kedua kegiatan orientasi dilaksanakan, setelah sebelumnya digelar di Kota Tarakan pada 3 September 2024.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P., yang mewakili Gubernur Kaltara, di Hotel Crown, Tanjung Selor, Selasa (10/9).

Syahrullah menekankan pentingnya orientasi ini sebagai upaya memastikan DPRD dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

“DPRD memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ucapnya.

Dia juga menegaskan, menjadi anggota DPRD bukan hanya sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijaga dengan baik.

“Kepercayaan masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata dan komitmen yang kuat,” tambahnya.

Hadir pula dalam acara tersebut Hj. Intan Rokhimah, S.E., M.A.P., Kabid Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltara. Dia berharap orientasi ini membekali anggota DPRD dengan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, sehingga bisa berkontribusi memperkuat persatuan dan kesatuan di Kaltara.

Dengan orientasi ini, anggota DPRD diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

(dkisp)

Kontingen PON Kaltara Tampil Menggunakan Pakaian dan Aksesoris Khas Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

BANDA ACEH – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Opening Ceremonial Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumatera Utara 2024 yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Senin (9/9).

Aneka atraksi dan seni daerah disajikan didepan puluhan ribu pasang mata yang memadati stadion kebanggaan rakyat Aceh tersebut.

Saat defile atau parade kontingen peserta PON ditampilkan, kontingen PON Kaltara tampil seragam dengan corak pakaian dan aksesoris khas Kaltara serta tampil bersama dengan pasangan maskot yang mengenakan pakaian khas suku Bulungan.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan PON XXI Aceh-Sumut ini bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga sebagai wadah melahirkan atlet-atlet terbaik yang nantinya bakal mengharumkan nama bangsa di kancah Internasional.

“Namun yang lebih penting PON ini adalah ajang untuk kita semakin mempererat persatuan, semakin memperkokoh tali persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.

Tak lupa, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh atlet yang bertanding tetap menjunjung tinggi sportivitas serta mempertajam semangat juang tinggi.

Selain itu, Gubernur Zainal optimis digelaran PON XXI ini kontingen PON Kaltara dapat jauh lebih baik dari gelaran PON sebelumnya dengan harapan doa dan dukungan dari masyarakat Kaltara.

“Mohon doanya semua masyarakat Kaltara supaya Kaltara bisa meraih emas cukup banya dibanding PON di Papua lalu,” harapnya.

Kontingen Kaltara yang terlibat digelaran PON XXI ini total ada 208 orang, dengan rincian terdiri dari 94 atlet dan 114 pelatih, pendamping dan mekanik dengan keikutsertaan di 28 cabang olahraga.

(dkisp)

Framing Dugaan Perundungan dr Aulia Risma Berlebihan, dr Ali Mahsun Atmo: Serahkan Ke Polri

ADVERTORIAL, BERANDA

Jakarta,Berandankrinews com. Kasus dugaan perundungan dr Aulia Risma, PPDS Anesthesi RS Kariadi/FK Undip Semarang telah menyita banyak perhatian dan energi. Bahkan ada aksi solidaritas atas nama jutaan masyarakat Tegal se-Jabodetabek. Ketika framing kasus ini berlebihan, bukan hanya keluarga dr Aulia Risma, RS Kariadi, dan FK Undip Semarang, lebih dari itu, marwah, harkat dan martabat profesi dokter, serta pendidikan dokter di Indonesia sangat dirugikan. Lebih dari itu, bisa meresahkan bahkan menimbulkan pecah belah bangsa Indonesia, tutur dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed. Alumni FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta, Senin, 9/9/2024.

Lebih lanjut mantan Ketua dan Dewan Pakar PB IDI ini menegaskan bahwa Indonesia ini negara hukum. Ada tata peraturan dan perundangan. Ada mekanisme, saluran dan hirarki hukum. Adalah bukan Kemenkes, juga bukan Kemendikbutristek yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan perundungan dr Aulia Risma melainkan POLRI. Demikian pula, yang memastikan adanya perundungan pun adalah keputusan pengadilan. Oleh karena itu, serahkan kasus ini sepenuhnya ke Polri. Ketika ditemukan unsur tindak pidana merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan. Oleh karena itu, semua pihak diharap arif dan bijaksana, serta tidak lakukan framing berlebihan.

Kenapa? Pertama, dugaan perundungan dr Aulia Risma belum tentu benar berdasarkan keputusan pengadilan. Kedua, ketika pengadilan memutuskan ada perundungan, tentunya hal tersebut adalah tindakan pidana oknum, bukan institusi baik RS Kariadi mau pun FK Undip. Ketiga, juga idak ada kaitan dengan marwah, harkat dan martabat profesi dokter, juga institusi pendidikan dokter (spesialis). Ke÷empat, Kemenkes dan Kemendikbud, RS Kariadi, FK Undip dan AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) semestinya menyampaikan temuan investigasinya ke Polri, bukan di umbar ke publik.

Karena hukum di Indonesia menganut prinsip praduga tidak bersalah.Ke-lima, aksi solidaritas atau mobilisasi masa atas nama apa pun terkesan mempolitisasi, bahkan bisa timbulkan keresahan yang ujung dan akhirnya bisa pecah belah bangsa ini. Demi keadilan, Kemenkes dan yang lain diharap menghentikan framing ke publik dan tidak berperilaku seakan menjadi hakim dalam kasus ini. “Ketika ada oknum DPR, Menteri, atau Gubernur bahkan Presiden lakukan tindak pidana korupsi, tentu bukan kesalahan lembaga DPR RI, Kementerian atau Pemerintah Provinsi, atau Kepresidenan. Melainkan kesalahan oknum.

Sekali lagi, hentikan framing berlebihan atas dugaan perundungan dr Aulia Risma, serahkan sepenuhnya ke Polri sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di RI, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 yang saat ini emban amanah Ketua Umum APKLI Perjuangan, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS).