Dukung Pencegahan Korupsi, Pemprov Kaltara Gelar Bimtek Bersama KPK

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong membuka kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi, yang digelar Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Luminor, Rabu (2/10).

Dalam sambutannya, Togap mengatakan dalam upaya mendukung pencegahan korupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, terdapat 2 perempuan yang berperan penting yaitu istri dan ibu.

“Dalam mendidik integritas dan budaya anti korupsi, perempuan itu menjadi kata kunci didalam rumah tangga, kesuksesan seorang laki – laki hebat dan berhasil karena ada wanita hebat disamping karena setara,” kata Togap Simangunsong.

Perempuan memiliki peran penting dalam mendampingi pasangannya atau suaminya dalam kegiatan aktifitas sehari – hari, perempuan sebagai ibu juga mampu menanamkan nilai integritas dan budaya bagi anak dan lingkungan keluarganya.

Ia menjelaskan perempuan memiliki peran dalam mendukung pendidikan pencegahan korupsi dimulai dari lingkungan keluarganya, lalu lingkungan sekitar dan komunitasnya. Sehingga memiliki peran ganda baik domestik dan publik.

Togap menyebutkan isu korupsi membutuhkan pendekatan sosial masyarakat, terkhususnya perempuan agar bisa memahami isu korupsi dan dampaknya dalam kehidupan sehari – hari. “Untuk itu perempuan harus mengetahui dan berperan aktif dalam pencegahan korupsi, dapat mempengaruhi pasangan agar dapat menjauhi perilaku korupsi,” tuntasnya.

Sementara itu Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dion Sumarmo mengatakan kegiatan bimtek dapat menanamkan nilai integritas melalui peranan perempuan dalam kegiatan sehari – hari.

“Harapannya bimtek ini bisa membangun pemahaman khususnya untuk organisasi – organisasi perempuan bisa menyebarkan nilai – nilai integritas ini di organisasi lingkungan, bisa tertanam di provinsi Kaltara ini,” katanya.

(dkisp)

Dorong Penguatan Akhlak ASN Melalui MTQ Korpri

TANJUNG SELOR – Pjs Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong resmi membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri Tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Lantai I Selasa, (1/10).

Dalam sambutannya, Togap menyebut bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga sarana untuk mempererat ukhuwah islamiyah di antara para Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kalimantan Utara.

“Kegiatan MTQ ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk menumbuhkan kecintaan dan pengamalan nilai-nilai alquran dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tugas dan pengabdian sebagai pelayan masyarakat,” terangnya.

Tema yang diusung dalam MTQ Korpri tahun ini adalah “ASN Unggul, Cerdas, Mulia, dan Berakhlakul Karimah”. Tema ini, kata Togap, sangat relevan dengan peran strategis yang dimiliki ASN dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa menjadi ASN yang cerdas saja tidak cukup, melainkan juga harus memiliki akhlak yang baik.

“MTQ KORPRI ini merupakan wujud dari upaya kita membina ASN yang tidak hanya unggul dalam kompetensi profesional, tetapi juga memiliki etika dan moral yang kuat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Togap juga mengingatkan seluruh ASN di Kalimantan Utara bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. “Seorang ASN harus menjadi teladan dalam perilaku dan moralitas, serta mampu menginternalisasi ajaran alquran dalam pekerjaan dan pengabdian kepada masyarakat,” terangnya.

MTQ Korpri Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mampu melahirkan ASN yang unggul, cerdas, berakhlakul karimah, dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

(dkisp)

Kaltara Kirim 24 Atlet Berlaga di Paralimpiade Nasional

TARAKAN-Sebanyak 24 atlet penyandang disabilitas berhasil mewakili Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berlaga di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) pada 02-14 Oktober mendatang.

Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong menghadiri acara seremonial pelepasan atlet yang digelar di ruang pertemuan Hotel Diamond, Selasa (1/10).

Dalam sambutannya, Togap mengatakan para atlit perlu menargetkan capaian yang ingin dicapai dalam Paralimpiade nasional ini.

“Tentu dalam benak bapak ibu bukan hanya ikut saja, tetapi ada keinginan untuk menang. Tentu cita-citanya harus digantungkan setinggi langit. Cita-cita jangan tanggung,” katanya.

Selain harapan untuk mendapatkan medali emas, ada harapan Kaltara untuk masuk di Paralympic Games.

“Saya tantang kawan-kawan semua paling tidak bisa tampil diajang internasional. Jadi benar-benar harus menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin, paling tidak bisa membawa nama Kaltara atau kabupaten/kotanya,” sulut semangatnya.

Pada kesempatan ini juga, Togap mendorong para disabilitas untuk ikut berjuang menjadi bagian ASN/PPPK.

Ia menerangkan, saat ini pemerintah memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama di dunia kerja.

“Saya baru menandatangani pengumuman penerimaan PPPK. Paling tidak diantara ada afirmasi supaya disabilitas ini bisa di terima,” terangnya.

Pada akhir sambutannya, ia juga mengajak atlet dan tamu undangan yang hadir untuk mempromosikan Kaltara dimanapun berada.

“Kaltara ada identitasnya. Kalau Papua ada rumbai-rumbainya, Kaltara dengan singalnya,” pungkasnya.

Hadir dalam acara pelepasan ini Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Yosua Batara Payangan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jaini, Ketua NPC Kaltara, BPJS Ketenagakerjaan perwakilan KONI Kaltara, perwakilan Polres Tarakan, para atlit dan official.

(dkisp)

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Teruskan Trend Penurunan

TANJUNG SELOR – Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara pada periode Februari 2024, jumlah pengangguran di Provinsi Kaltara mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal itu dikatakan Kepala BPS Kalimantan Utara Masud Rifa’i, jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan yang semula 373 ribu jiwa dari periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 358,45 ribu jiwa.

“Jika dilihat dari semester sebelumnya, jumlah penduduk angkatan kerja mengalami perbaikan sebesar 0,78 persen,” katanya Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai dalam rilis tertulisnya.

Selain itu, Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami perbaikan, yang semula berada pada angka 4,10 persen menjadi 4,01 persen. Sejalan dengan kontraksi jumlah penduduk angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan mengalami penurunan sebesar 2,51 persen.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus melanjutkan tren penurunan sejak pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan kondisi perekonomian yang semakin membaik dan sejalan dengan meningkatnya kinerja LU Konstruksi melalui keberlanjutan proyek-proyek Pembangunan di Kaltara, termasuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIHI.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada Februari 2024 lalu adalah pertanian dengan persentase sebesar 31,36 persen dari total penduduk yang bekerja, disusul oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) sebesar 16,29 persen serta Administrasi Pemerintahan sebesar 12,27 persen.

LU Pengadaan Air, Listrik, dan Gas menjadi lapangan pekerjaan utama dengan share terendah yakni 0,24 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya dengan share sebesar 0,53 persen dari total penduduk yang bekerja.

Peran LU Konstruksi mengalami peningkatan dalam menyerap tenaga kerja menjadi 6,7 persen pada periode Februari 2024 setelah sebelumnya hanya menyerap 5,24 persen tenaga kerja. Meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini sejalan dengan pertumbuhan sektor konstruksi, perdagangan besar, dan industri pengolahan.

Berdasarkan status pekerjaan, peningkatan tertinggi dialami oleh penduduk dengan status Buruh/Karyawan yang meningkat menjadi 47,04 persen pada periode bulan Februari 2024, setelah pada periode sebelumnya mengalami penurunan sebesar 2,8 persen. Penurunan paling tinggi terjadi pada penduduk dengan status Berusaha dibantu buruh tidak tetap dengan penurunan sebesar 3,05 persen.

(dkisp)

 

KERIS Usul Presiden Prabowo Subianto Bentuk Badan Perekonomian Rakyat RI


Jakarta-Berandankrinews.com. Indonesia hadapi persoalan dan tantangan makin berat dan kompleks ke depan era digital yang serba revolusioner. Ditengah 9,9 juta gen Z menganggur, gelombang PHK marak dimana-mana, pelaku ekonomi informal melonjak,

Serta daya beli rakyat makin menurun dampak beban hidup makin berat, Indonesia dituntut sukses jemput puncak bonus demografi 2030. Sebuah keniscayaan agar tidak terjadi malapetaka di negeri ini. Untuk cegah membludaknya pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan massal.

Untuk itu, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) terus mendorong kehadiran negara secara totalitas dan fokus ke ekonomi rakyat UMKM Indonesia. Karena sapu lidi ekonomi rakyat UMKM harus diperkokoh sebagai garda terdepan pertahanan bangsa dan negara, tegas Ketua Umum KERIS, dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, Selasa, 1/10/2024.

Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan ini menambahkan, saat ini ada 65,4 juta ekonomi rakyat UMKM menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional. Konstribusikan 61% dari total PDB, dan sediakan 97% atau 117 juta lapangan kerja. Untuk sukses jemput puncak bonus demografi 2030,

Indonesia dituntut cetak 100 juta ekonomi rakyat UMKM handal dan unggul dengan rasio wirausaha mapan minimal 10-12% dari saat ini 3,47%. Pertumbuhan ekonomi nasional minimal 7-8%, PDB naik minimal 3 kali lipat dari Rp 15 ribu trilyun menjadi Rp Rp 45 ribu trilyun dengan tax ratio 18-20%.

Walau bukan hal mudah namun Indonesia mampu asal mau. Untuk itu dibutuhkan keberanian lakukan langkah-langkah revolusioner tata kelola ekonomi rakyat UMKM Indonesia.

Yaitu menyatukan segenap kelembagaan dan sumber daya negara yang terkait ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir dimana saat ini berserakan diberbagai kementerian/lembaga negara.

Lakukan revolution – base people’s economic governance, tata kelola profesional, transparan dan akuntabel, super cepat, efektif, efisien, dan cegah konflik kepentingan.

Langkah ini merupakan bagian dari revolusi tata kelola bangsa dan negara dari pemerintahan “Zaken Kabinet Prabowo Subianto”, ucap dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI)

Tanpa ada maksud lain kecuali ingin Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) mengusulkan kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Perekonomian Rakyat RI langsung dibawah Presiden RI.

Yaitu sebuah rumah besar tata kelola ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir berbasis pendampingan,
satu pintu, satu data integrasi, serta sinergi dan kolaborasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar kelembagaan negara, mau pun dengan para pemangku kepentingan dalam negeri mau pun global.

Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM RI menjadi Kementerian Urusan Koperasi RI fokus menangani tata kelola badan hukum usaha koperasi terkelola base on profesional dan ekonomi sehingga mampu hadapi dinamika formula ekonomi di era digital,

Sejajar bahkan unggul dengan korporasi domestik mau pun global. Wujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000-2005.