Nunukan, Berandankrinews.com–Lokalisasi Wanita Harapan Sadar Nunukan resmi ditutup Pemkab Nunukan, kamis (10/1). Sebanyak 27 Wanita Tuna Susila terpaksa Pulang Kampung atau mencari pekerjaan lainnya.

Eksekusi penutupan lokalisasi Wanita Harapan Sadar itu dikawal Puluhan aparat dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam kegiatan itu yang disaksikan Sekretaris Pemkab Nunukan, Serpianus, M.Si dan Kepala OPD Kapolres Nunukan dan Kasat Pol PP, Lurah dan camat, terlihat tak ada perlawanan dari pengelola maupun wanita tuna susila di lokalisasi tersebut, karena eksekusi penutupan lokalisasi hanya dengan memasang plang larangan Penutupan prostitusi.  

Namun, koordinator dan penanggung jawab lokalisasi Wanita Harapan Sadar, Fitri, sempat berkomentar bahwa mau dikemanakan para wanita susila itu.

Kapolres Nunukan, AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH saat ditemui ditempat kejadian mengatakan, Kepolisian hadir disini sebagai pengamanan yang berperan dari Pemda, kementerian sosial dan Sat pol PP.

Teguh menuturkan, Dengan adanya larangan dan penutupan prostitusi ini, tidak ada lagi aktivitas protitusi.

“Kembali kejalan yang benarlah, dari beberapa kementeriankan telah melaksanakan pelatihan-pelatihan. Sehingga dengan pelatihan itu mereka tidak melakukan aktivitas tersebut yang melanggar undang-undang,”Ujar Kapolres.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Faridah Ariyani menuturkan, pekerjaan seperti inikan memang dicap negatif oleh masyarakat, tetapi kalau mereka mempunyai sumber daya manusia sebagai perempuan mungkin dia mempunyai pengalaman.

Menurut Faridah, mereka adalah korban penipuan trafiking.

“Itulah perempuan itu harus sekolah, akibatnya itu, karena tidak sekolah tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai kualitas sebagai manusia untuk bisa mempertahankan dirinya akhirnya seperti itu, jadi korban trafiking” Kata Faridah.

Disampaikan Faridah, Trafiking yang zaman dahulu tidak ada yang mengangkat derajat kaum perempuan. Sehingga saat ini kita di Pemberdayaan perempuan untuk kegiatan ini sangat positif sekali penutupan prostitusi.

“Namun sebelum penutupan kita sudah melakukan keterampilan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber daya mereka,”Tuturnya.

Menurut Alis Suyono, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengatakan, berdasarkan data yang dilihat total keseluruhan wanita tuna susila sebanyak 27 orang, untuk yang memiliki KTP Nunukan sebanyak 13 orang, sedangkan sisa nya KTP dari luar Nunukan.

Dia mengungkapkan, untuk dana sendiri sudah ada, itukan sudah dijanjikan sama kementerian sosial.

Alis menuturkan, sebenarnya anggaran itu bulan Desember 2018 sudah ada, tetapi dana itu di alihkan ke Donggala, Palu sehingga kami dijanjikan tahun ini.

Kata Dia, untuk dana perorang diberikan sesuai Jaduk dan Ekonomi produktif sebesar Rp. 5.5 juta dan dana itu langsung masuk ke rekening masing-masing yang akan dibuatkan.

“Nanti LKS yang kami tunjuk yang menangani ini yaitu Ruhama, dan untuk mereka ini nanti apabila sudah tiba dikumpung halamannya baru bisa dicairkan dananya,” Jelas Alis.

Alis berharap Prostitusi di Nunukan sudah tidak ada lagi, sesuai dengan acuan kementerian bahwa Indonesia bebas Prostitusi.

Disamping itu, Berandankrinews.com juga menemui Pengurus organisasi Masyarakat LKSIA Ruhama Hj. Wasamu menuturkan, Sesuai rapat dana akan diberikan kepada Wanita Tuna Susila sebesar Rp. 5.5 juta perorang diluar tiket untuk biaya hidupnya.

Lanjutnya, nanti kami dari LKSIA akan membukakan mereka rekening nanti dana itu kita masukan ke rekening masing-masing pada saat akan berangkat.

Kata Hj. Wasamu, Sebagian wanita tuna susila itu sempat keberatan, kami ini bagaimana nantinya menyambung kehidupan, saya bilang karena ini merupakan program pemerintah Jadi ibu-ibu nantikan diberikan keterampilan.

“Mudah-mudahan keterampilan itu sebagai modal mereka,” Jelas Hj Wasamu.

Sementara untuk saat ini ke 27 wanita tuna susila akan tetap tinggal di Lokalisasi Wanita Harapan Sadar yang telah berganti nama menjadi Borneo Karaoke dengan 10 bar mini yang akan tetap dibuka, sambil menunggu bantuan dana dari kementerian diturunkan dan diberikan kepada mereka.(**/Ov)