TNI Polri bersama Club Trabas Kampanye MRSF

Nunukan, Berandnkrinews.com–Polres Nunukan melalui Satuan Lalulintas Polres Nunukan Kembali Kampanyekan Milineal’s Road Safety Festival Di Star Arena Trabas Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (26/1/19) kemarin.

TNI Polri bersama Club Trabas kampayekan Milineal’s Road Safety Festival.

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro SIK, MH, bersama Dandim ,Danlanal, Dansatgas Pamtas 613/RJA dan Anggota Club’ Trabas mengkampanyekan Milineal’s Road Safety Festival.

Kegiatan yang merupakan program korslantas ini dilaksanakan pada 2 Februari hingga 23 Maret 2019, untuk mewujudkan generasi Milenial’s yang cinta lalulintas menuju Indonesia Gemilang.

Kegiatan ini guna untuk memberikan pemahaman pentingnya keselamatan dijalan raya bagi pengendara khususnya kaum milenial.

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH, menuturkan, Melenial’s Road Safety Festival yang menjadi program Kors lantas Polri, polres Nunukan mendukung dan mengkampanyekan serta mensosialisasikan melalui media sosial dan lainya dengan mengedepankan fungsi lalu lintas dan fungsi humas.

Dikatakan Kapolres, Tertib berlalu lintas dijalan raya hal yang sangat penting, khususnya bagi kaum milenial, karena rata-rata dinunukan pelajar yang paling banyak mengunakan kendaraan.

“Pelajar yang hampir 70 Persen menggunaan kendaraan dinunukan,” Kata AKBP Teguh Triwantoro, Minggu (27/1/19).

Menurutnya, tertib berlalu lintas di jalan raya sangat penting bagi kaum milenial dengan jumlah yang cukup banyak mengunakan kendaraan dijalan. Apabila kelompok milenial tidak di kelola dengan baik maka dapat menimbulkankan pelanggaran lalu lintas, sehingga berdampak negatif bagi kepolisian satlantas selaku pengemban tertib lalu lintas.

Sementara puncak kegiatan Milenial’s Road Safety Festifal akan dilaksanaan Polda Kaltara dan Jajaran Polres Kaltara pada 21 maret 2019 dengan merangkul kaum Milenial bersama satuan lalulintas menjadi kelompok yang cinta terhadap lalu lintas.

Milenial’s Road Safety Festival disosialisasikan melalui media sosial, TV, Radio, dan Media Online maupun cetak.

Diharapkan nantinya, Kaum Milenial yang telah dirangkul dapat menjadi pelopor keselamatan berlalulintas dan menjadi kelompok Milenial yang cinta lalu lintas. (**)

Dalam Sebulan Pengiriman TKI Dari Malaysia Sudah 3 Kali

Nunukan, Berandankrinews.com–Setelah pengiriman TKI yang dideportasi pemerintah malaysia beberapa hari lalu, kini pemerintah Malaysia kembali mengirim TKI tanpa dokumen dan bermasalah dengan Hukum, Kamis (24/1/19).

Sebanyak 69 masuk secara ilegal, 31 orang dengan masa berlaku passport telah melewati batas, 11 lahir di malaysia dan 9 orang mengkonsumsi Narkoba.

TKI Deportasi saat sedang didata BP3TkI

Berdasarkan data yang diberikan KJRI ada sebanyak 120 TKI, dengan 96 laki-laki dewasa, 16 perempuan dewasa, 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Namun salah satu diantaranya ditarik kembali karena bermasalah dengan SPLP.

Koordinator Staf perlindungan BP3TKI Nunukan, Nur Bintang saat ditemui di rusunawa mengatakan, Pengiriman kemarin ada 120 orang tetapi satunya ditarik kembali karena alasan PTSL, namun hari ini dikirim ke Nunukan.

“Yang satu ini ditarik karena bermasalah dengan SPLP, Tapi hari ini dikirim karena sakit,”.Kata Bintang, Jumat (25/1/19).

Dia menambahkan yang dikirim kemarin itu juga ada yang sakit, sudah dibawa kerumah sakit.

“pengiriman kemarin ada juga yang sakit serius dan telah dirawat di rumah sakit Nunukan,” Ungkap Bintang.

Diketahui dalam bulan ini sudah mencapai 374 WNI yang dideportasi.

Menurut Bintang, Dengan pengiriman yang sudah ketiga kali ini, jika nantinya ada pengiriman lagi BP3TKI tetap siap untuk melakukan kegiatan yang seperti biasa.

“Kita tetap lakukan hal seperti ini namun hanya 3 hari dikarenakan anggaran,” Jelas Bintang.

Dia menambahkan, setiap pengiriman kita lakukan seperti yang kemarin, pendataan dan pemulangan deportasi.

Jika ada yang ingin menjamin khususnya yang ingin mempekerjakan, harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan BP3TKI.

“Membuat surat Permohonan kepada BP3TKI dan Dinas tenaga kerja, dengan melampirkan surat izin usaha yang masih berlaku dan foto penjamin,” kata Bintang

Jika nanti sudah bekerja tentunya akan diawasi oleh dinas tenaga kerja, Kata Bintang. (***)

APK Parpol Melekat Ditiang Listrik, Bawaslu Akan Tertibkan Besok

Nunukan, Berandankrinews.com–Larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pohon dan tiang listrik/telepon, belum sepenuhnya ditaati para caleg dan tim sukses. Pasalnya masih ada APK  yang terpasang di sejumlah tiang listrik/telepon, meskipun ditiang kini nyaris sudah tak terlihat.

Pantauan Berandankrinews.com disebagian tiang listrik/telepon, masih ada APK caleg dari beberapa parpol yang dipasang di tiang listrik dan tiang telepon. Sementara ditiang lainnya maupun pohon tidak ada terlihat APK.

Salah satunya stiker dari partai Demokrat dengan Caleg bernomor urut 7 tampak jelas melekat di tiang listrik/telepon.

Saat dikonfirmasi TimseS bagian data, Rusdiansyah mengatakan bahwa pemasangan APK ditiang listrik/telepon atau pohon merupakan pelanggaran, namun menurutnya, Tim dari H Danni ini tidak pernah memasang APK dititik yang dilarang oleh Bawaslu, Namun dia mengatakan kemungkinan dari partisipan yang mengambil APK tersebut, Jumat (25/1/19).

“Kemungkinan partisipan yang mengambil APK kemudian diberikan kepartisipan lainnya yang tidak tahu titik yang dilarang untuk dipasang APK,” Jelas Rusdiansyah.

Sementara ini kita menunggu konfirmasi dari bawaslu untuk pendampingan penertiban APK, informasinya hari Rabu dan Kamis kemarin.

“Karena surat masuk senin malam, dan waktu hari selasa saya ke Bawaslu menanyakan bentuk pelanggaran dari baliho dan stiker H Danni, karena untuk memastikan jangan sampai ada APK yang tidak diketahui Bawaslu. Disana dengar informasi katanya rabu dan kamis tanggal 23-24, sekarang kan sudah 25, ,” Kata Rudiansyah.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Nunukan Hariyadi mengatakan, Untuk APK sudah kita surati Pengurus parpol pemberitahuan penertiban APK.

“Sudah kita sampaikan dengan melampirkan lampiran APK yang untuk mereka tertibkan sendiri, dengan waktu yang kita berikan 24 jam”Kata Hariyadi.

Setelah kita layangkan surat untuk penertiban sendiri, jika tidak diindahkan kami akan turun langsung bersama Satpol PP.

Dikatakan Hariyadi ada beberapa bahan kampanye yang langgar aturan perundang-undangan.

“Aturan Perbawaslu dan perpkpu 32 Tahun 2018 terkait kampanye,” Kata Hariyadi.

Rencananya penertiban APK akan dilaksanakan besok Sabtu (26/1/19) bersama dengan Satpol pp dan KPU serta panwaslu.

“Besok kita akan laksanakan penertiban APK bersama dengan KPU, Satpol PP dan Panswaslu tingkat kecamatan,” Jelas Hariyadi.

Menurut Hariyadi, Dateline penertiban APK terakhir hari sabtu, melewati batas itu akan diproses. (**/OV)

Gubernur Minta Disperindagkop-UKM Aktif Gelar Pelatihan, Tingkatkan Capaian Penerimaan Bantuan Dana Bergulir LPDB-KUMKM

TARAKAN , Berandankrinews.com–Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Provinsi Kaltara untuk secara rutin menggelar pelatihan penyusunan proposal permohonan dana bergulir yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Dalam hal ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM).

Demikian disampaikan Gubernur saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Inklusif Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Kayan Multifunction Hall, Hotel Tarakan Plaza, Rabu (23/1). Pentingnya pelatihan, menurut Irianto, lantaran masih banyaknya pengaju permohonan dana bergulir tersebut, khususnya dari Kaltara yang dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh tim penilai kelayakan dari LPDB-KUMKM. Selain itu, lewat pelatihan yang rutin juga akan mampu membenahi kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) KUMKM kita, kata Gubernur.

Selain pelatihan penyusunan proposal, Gubernur juga mengarahkan agar Disperindagkop-UMKM untuk menggelar pelatihan secara periodik terkait upaya pengelolaan produksi dan pemasaran yang baik. Termasuk mengenai penggunaan teknologi informasi dan kemampuan berbahasa asing. Di masa kini, internet harus dikuasai oleh setiap pelaku KUMKM. Sebab, promosi melalui internet akan menentukan laku atau tidaknya produk yang disajikan. Selain itu, tentunya kualitas produk juga turut andil besar dalam pemasarannya, jelas Irianto.

Berdasarkan data LPDB-KUMKM, pada 2018 dari 125 proposal yang masuk untuk pengajuan permohonan dana bergulir se-Indonesia, 18 diantaranya berasal dari Kaltara. Utamanya, pelaku KUMKM di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Daerah lain di Kaltara, belum mengajukan. Dari 18 proposal itu, 5 di antaranya dinyatakan lolos review oleh tim penilai kelayakan LPDB-KUMKM. Kita harus berhasil memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah melalui LPDB-KUMKM tersebut. Dimana, untuk Kaltara, dana bergulir yang disediakan nilai totalnya sekitar Rp 100 miliar. Ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan KUMKM kita, ungkap Gubernur.

Setelah menerima bantuan tersebut, Irianto sangat berharap KUMKM di Kaltara dapat meningkatkan statusnya dengan naik ke tingkat yang lebih baik. Pertanyaannya, kenapa UMKM yang ada saat ini susah naik kelas? Pertama, persoalannya adalah kualitas SDM UMKM yang masih rendah. Selain itu, pengelola UMKM juga kurang memiliki daya juang, keuletan serta kurang mempedomani sifat dan sikap Rasulullah SAW (cerdas, jujur, amanah, pandai berkomunikasi). Padahal, semua ini menjadi kunci keberhasilan sebuah UMKM. Banyak di antara kita, yang ingin instan untuk berhasil. Tapi, pada akhirnya gagal, urai Irianto.

Gubernur juga berharap lewat sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan LPDB-KUMKM ini dapat menjadi jawaban, agar penyerapan dana bergulir LPDB-KUMKM lebih optimal.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) Braman Setyo menuturkan, meski dana bergulir yang disiapkan untuk Kaltara sekitar Rp 100 miliar, namun respon dari pihak terkait masih terbilang minim. Sampai-sampai, untuk meningkatkan tingkat salur dana bergulir ini, saya meminta agar lembaga keuangan non perbankan untuk langsung mendatangi kantor kami guna mengajukan permohonan penyaluran dana bergulir. Sedianya, ini kesempatan bagi Kaltara. Ditambah lagi, suku bunga yang diterapkan pun sangat rendah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya, ungkap Braman.

Langkah lain yang disiapkan LPDB-KUMKM untuk meningkatkan daya salur dana bergulir itu, adalah akan menyalurkan bantuan dana bergulir tersebut kepada usaha mikro. Sejatinya, LPDB-UMKM tak bisa menyalurkan dana bergulir ini kepada usaha strata mikro. Namun, dengan pemikiran agar KUMKM di Indonesia lebih maju, Kemenkop-UMKM pun memikirkan agar kedepan dapat menyalurkannya kepada usaha mikro. Sementara ini, usaha yang dilakukan adalah menyalurkannya melalui perantara. Seperti koperasi kepada anggotanya, atau BPR kepada anggotanya dengan konsekuensi, bunganya besar, tutupnya.(humas)

Drone Dilarang Terbang di Area Kunker Ketua Dekranas

TARAKAN, Berandankrinews.com– Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Hj. Mufidah Jusuf Kalla dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya Kota Tarakan pada hari Kamis (24/1) kemarin.

Ada sejumlah kegiatan yang akan dilakukan oleh istri dari Wakil Presden RI HM Jusuf Kalla itu. Di antaranya menghadiri kunjungan ke stand UMKM se-Kaltara, temu wicara, fashion show dan lainnya.

Terkait dengan kunjungan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah menuturkan bahwa ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.

Ini sekaitan dengan standar baku keamanan juga keprotokolan bagi seorang pejabat kenegaraan, termasuk istri Wapres. Sesuai hasil rapat terakhir, ditekankan bahwa selama kunjungan kerja Ketua Dekranas di Tarakan, tidak dibenarkan adanya pengambilan video atau foto menggunakan drone, kata Sekprov, Rabu (23/1).

Kedatangan ketua Dekranas tersebut, juga merupakan rangkaian dari kegiatan yang digelar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) di Tarakan, yakni Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM.

Sangat diharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak, agar selama kunjungan kerja di Tarakan, Bu Hj Mufidah Jusuf Kalla merasa nyaman dan aman. Bahkan, dapat meninggalkan kesan yang baik terhadap Tarakan, dan Kaltara pada umumnya, ungkap Sekprov.

H Suriansyah juga meyakini, kedatangan Ketua Dekranas ke Kaltara ini akan mampu menopang dan meningkatkan roda perekonomian di Tarakan. Mengingat, banyaknya tamu dari dalam dan luar Kaltara yang berdatangan ke Tarakan.

Selain itu, dengan kunjungan kerja ini diharapkan mampu dipetik pengalaman bagi para pengusaha UMKM di Kaltara dari pihak yang berkompeten mengenai upaya pengembangan usaha, pemasaran dan lainnya. Tentu saja, ajang ini menjadi kesempatan berpromosi bagi pelaku UMKM di Kaltara, tutup Sekprov. (Humas Pemprov Kaltara)