Sekprov Data Perijinan Segera Dipenuhi

TANJUNG SELOR Guna memudahkan kenyamanan berinvestasi melalui system elektronik, Pemprov Kaltara terus melakukan pemantapan. Salah satu yang harus dilakukan adalah pengumpulan data perizinan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah mengungkapkan, dalam pemenuhan data perizinan berbasis online single submission (OSS), ketersediaan data yang berkaitan langsung sangat diperlukan untuk mempermudah investasi.

Hingga saat ini, baru ada 5 OPD teknis yang telah memberikan laporan, di mana baru ada 26 perizinan dan non perizinan yang terdata,beber Suriansyah.
Karena itu, Suriansyah menegaskan agar OPD teknis yang telah disurati segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pelaksanaan OSS merupakan upaya dalam menyederhanakan perijinan, berusaha dan menciptakan model perijinan terintegrasi yang cepat, murah dan memberikan kepastian.

Dalam waktu dekat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, akan mengajukan draf SK Gubernur dalam rangka pembentukan tim teknis perijinan dan non perijinan di Provinsi Kaltara tahun 2019.

Selain terkait pemanfaatannya OSS, hal ini juga berkaitan dengan penilaian yang penilaian koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang tujuannya sebagai upaya perbaikan dan pencegahan korupsi dimana saat ini kaltara sudah dilevel hijau yang artinya cukup baik begitu juga dengan penilaian-penilaian yang lain oleh kementrian dan lembaga lainnya. (Humas)

Pembangunan dan Perbaikan Jalan Dilakukan Pemprov di Tarakan dan Nunukan

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Meski dengan anggaran yang terbatas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya membantu pemerintah kabupaten/kota di wilayah ini, dalam bentuk berbagai program. Utamanya untuk memenuhi infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jalan dan jembatan misalnya. Selain di Bulungan dengan alokasi puluhan miliar, kegiatan serupa juga dilakukan di Nunukan dan Tarakan.

Pada dua daerah kepulauan tersebut, Pemprov Kaltara melalui APBD tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp47,4 miliar untuk pembangunan serta perbaikan jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna mengungkapkan, sejumlah program kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan merupakan program lanjutan dari program tahun-tahun sebelumnya. Utamanya pada ruas jalan yang memang menjadi kewenangan provinsi. Dengan anggaran yang terbatas, kita tetap upayakan melakukan pembangunan. Tidak hanya melalui APBD, dengan mengincar APBN kita sisipkan untuk pelaksanaan pembangunannya, kata Suheriyatna.

Tahun ini, ungkapnya, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kota Tarakan tak luput dari perhatian Pemprov Kaltara. Khususnya untuk pembangunan jalan dan pengembangan infrastruktur. Tidak hanya dari APBD, melalui APBN telah dikucurkan dana sekira Rp 14 miliar untuk memperbaiki jalan yang ada di kota tersebut. Misal saja tahun ini pelebaran untuk Jalan Mulawarman, walaupun tidak maksimal, pelebaran diharapkan mampu memperindah jalan tersebut. Kita lakukan pelebaran nantinya dengan membuat gutter-gutter jalan yang sama kita lakukan seperti yang ada di Tanjung Selor, ungkapnya.

Ditambahkan, selain Jl Mulawarman, juga ada pembangunan Jalan Ring Road Tarakan. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan sebesar Rp 10 miliar. Kemudian pembangunan jalan pendekat menuju Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan) dari sisi Tarakan. Yakni, ruas jalan Aki Pingka menuju Suwaran dengan alokasi dana Rp 500 juta.

Selain ruas jalan di Kota Tarakan, pembangunan dan peningkatan jalan juga dilakukan di Nunukan. Tahun ini, dilakukan pembangunan jalan perbatasan ruas jalan dari Long Bawan, Kampung Baru, Pa Betung menuju Pa Pani. Jalan perbatasan Long Layu menuju Pa Upan, dari Pa Upan menuju Long Ruangan. Serta pembangunan jalan perbatasan Krayan dari ruas jalan Long Ruangan menuju Long Padi, Long Padi menuju Binuang.

Tak hanya itu, juga dilakukan peningkatan jalan lingkar Krayan ruas jalan dari Long Bawan menunju Lembudud. Untuk pembangunan jalan-jalan di perbatasan, kita bersinergi dengan pusat, melalui APBN, jelasnya.

Sebagai informasi, dari tahun 2015 hingga 2018, dari 47.273 kilometer panjang jalan yang ada di Tarakan, Pemprov Kaltara telah membangun ruas jalan sepanjang 5.541 kilometer yang tersebar di Bumi Paguntaka. Kemudian untuk pemeliharaannya, sepanjang 4.674 kilometer ruas jalan. Sedangkan di Nunukan, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia itu, juga tak luput dari kegiatan pembangunan jalan yang terus berlanjut dan dilakukan secara bertahap. Dari tahun 2015 hingga 2018 saja, dari 289.86 kilometer total ruas jalan yang ada di Nunukan, telah dibangun sepanjang 58.73 kilomoter yang dalam pemeliharaannya, Pemprov Kaltara telah menyelesaikan 12.35 kilometer.(humas)

Blangko e-KTP Kosong, Warga Diharapkan Bersabar Selama Dua Minggu

Nunukan, Berandankrinews.com –Warga Nunukan yang ingin mencetak e-KTP mesti bersabar. Pasalnya, stok blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan sedang kosong.

Menurut Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Umboro dinunukan membenarkan bahwa, e-KTP belum bisa dicetak. Sebab, blangko e-KTP sedang kosong, Rabu (6/2/19).

“Saat ini kita sudah bermohon ke Provinsi, namun saat ini kita belum menerima jawaban. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini blangko ini diberikan kepada kami,” Kata Umboro.

Disampaikan Umboro, Sementara saat ini hanya Kabupaten Nunukan saja yang sedang kekosongan blangko.

Lanjutnya, Blangko e-KTP ini sebenarnya tersedia saja di pusat, namun kita harus mengambil.

“Untuk sementara kami belum bisa ke Jakarta untuk meminta Blangko, permintaan ini langsung ke Dirtjen Dukcapil,”Jelas nya.

Sementara kekosongan Blangko e-KTP dinunukan sudah hampir dua minggu.

“Ini sudah hampir 2 minggu, untuk masalahnya sih tidak ada, hanya dipengiriman saja,” Ungkap Umboro.

Umboro berharap masyarakat Nunukam dapat bersabar selama dua minggu kedepan. “Yang jelas kita sudah membuat permohonan, tinggal mengambil dijakarta hanya saja berkaitan dengan anggaran, karena kita baru juga kan. Mudah-mudahan kita bisa ke Jakarta mengambil langsung, terkait masalah ini kita sudah menyampaikan kepada Kadis dan komunikasikan langsung ke Kaltara untuk kami ambil sendiri di Jakarta,” Pungkasnya (*)

Kapal Tol Laut ke Kaltara akan Dilengkapi Kontainer Pendingin



 Amir Bakry, Kepalaa Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Kalimantan Utara (Kaltara), sebagai salah satu penghasil komoditi perikanan di Indonesia memiliki potensi besar. Namun dengan letak gografis yang berada di ujung utara Indonesia, membuat pengusaha perikanan agak kesulitan dalam memasarkan produknya. Terutama untuk pemasaran domestik, karena terkendala biaya trasnportasi yang tinggi.

Dengan adanya program tol laut yang dilakukan pemerintah pusat, dirasa memberikan keringanan kepada pengusaha perikanan yang ada di Kaltara. Namun demikian, sejauh ini kapal kargo sebagai pengangkut barang melalui program tol laut itu, ternyata belum dilengkapi dengan kontainer khusus untuk mengangkut ikan. Yaitu thermal container atau kontainer dengan pengatur suhu (pendingin).

Untuk itu lah, para pelaku usaha mengusulkan agar  tol laut yang menuju Kaltara kedepannya dilengkapi dengan kontainer dengan pengatur suhu atau pendingin yang cocok untuk produk perikanan.

Hal ini disampaikan oleh salah satu pengusaha perikanan asal Sebatik yang beberapa waktu lalu menghadiri undangan pertemuan dengan forum perikanan tangkap seluruh Indonesia bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan di Gedung Mina Bahari III Jakarta 30 Januari lalu.

 Amir Bakry, Kepalaa Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kaltara yang turut mendampingi pertemuan itu, mengatakan, Menteri Perhubungan yang menjadi salah satu narasumber pada kegiatan itu langsung merespon keinginan masyarakat Sebatik, dengan akan mengupayakan pengadaan kontainer dengan pendingin pada kapal tol laut yang ke Kaltara.

Amir mengatakan, dengan diresponsnya pengadaan kontainer pendingin pada tol laut, akan sangat membantu terutama dengan adanya Sentral Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang juga ke depannya akan menampung hasil perikanan tangkap di Kaltara.

Selain mengenai tol laut, lanjut Amir, masalah yang banyak dibahas pada kegiatan tersebut terkait penerbitan surat kesempurnaan kapal yang selama ini di bawah kewenangan kementerian perhubungan terutama yang memiliki 30 GT ke atas. Dari usulan bersama, sehingga akhirnya disepakati kewenangannya dialihkan ke DKP Provinsi. “Tentu hal ini akan memudahkan bagi kita terutama yang akan mengurus perijinan, sehingga tidak harus ke Jakarta lagi,” kata Amir. (Humas)

Genjot Industri Manufaktur Di Kaltara

Kepala Disperindagkop-UKM,Hartono

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM), terus berupaya meningkatkan produksi industri manufaktur mikro dan kecil di Kaltara.6/2/19

Kepala Disperindagkop-UKM Hartono mengatakan, dengan meningkatnya produksi pada sektor industri tentu akan memberikan pengaruh positif bagi pelaku usaha di Kaltara. Pembangunan industry merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu.

“Ini dipandang perlu, karena pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” katanya, Senin (4/2). Di samping itu, lanjutnya, perlu juga adanya kelanjutan fungsi sumber daya industri itu sendiri untuk dapat menopang kehidupan manusia antar generasi.

Hartono menjelaskan, penyebab terjadinya penurunan produksi industri manufkatur di Kaltara, karena terjadinya penurunan produksi kayu di Kaltara. “Kayu ini, yang punya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tidak banyak. Karena HPH telah dibatasi,” kata Hartono.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara menunjukkan terjadinya penurunan produksi industri manufaktur mikro kecil (IMK). Prosentase penurunan produksi IMK di Kaltara hingga 6,05 persen (q to q). Namun pertumbuhan Produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan IV/2018 terhadap Triwulan IV/2017 (y on y) mengalami Kenaikan sebesar 5,66 persen

Jenis IMK yang ada di Kaltara adalah industri meliputi industri kayu, barang dari kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Jenis industri yang mengalami penurunan itu ialah industri kayu barang dari kayu, anyaman rotan dengan prosentase -26,67 persen, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya sebesar -18,42 persen dan industri pengolahan lalinnya -9,32 persen.

Untuk rotan yang masih satu kelompok dengan industri kayu, penjualannya tidak banyak karena buyer dari mancanegara yang datang ke Kaltara tidak sebanyak triwulan sebelumnya. Tak lain penyebab berkurangnya kedatangan tamu mancanegara lantaran harga tiket transportasi udara yang begitu tinggi sehingga membuat mereka enggan masuk ke Kaltara.

“Triwulan sebelumnya tinggi karena pada saat-saat itu banyak buyer dari luar yang datang untuk membeli itu, ekspor meningkat sehingga industrinya tetap jalan,” jelasnya.

Sementara itu, jenis industri yang mengalami kenaikan produksi adalah industri Makanan 4,02 persen, industri Tekstil 20,65 persen, industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 35,46 persen, industri Barang Galian Bukan Logam 5,60 persen, Industri Farmasi, Obat dan Obat Tradisional 2,28 persen, Industri Alat Angkutan Lainnya 0,49 persen dan industri Furniture 5,72 persen. (humas)

///grafis////

Jenis industri manufaktur yang pertumbuhannya mengalami kenaikan

–        Industri Furnitur 33,72%

–        Industri barang galian bukan logam 31,97%

–        Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya 24,58%

–        Industri Alat Angkutan lainnya 19,33%

–        Industri pakaian jadi 13,95%                                                              

Produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan IV/2018 yang pertumbuhannya mengalami penurunan terhadap Triwulan IV/2017 (y on y) adalah :

–        Industri Makanan  -0,81%

–        Industri Minuman  -34,94%

–        Industri Kayu, barang dari kayu, anyaman rotan  -52,3%

–        Industri Farmasi Obat dan Obat tradisional  -36,32%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara, 2019