SURABAYA – Berandankrinews.com – Media arus utama akan tetap hidup dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, di tengah gempuran media sosial. Demikian dinyatakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 bersama Presiden RI Ir H Joko Widodo ‘Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital’ di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/19) pagi.

Diungkapkan Gubernur, pernyataan diatas merupakan salah satu arahan Presiden yang juga diamininya. “Harus kita akui bahwa ekspansi jaringan internet semakin merajalela, hingga berdampak pak naiknya penggunaan media sosial. Tercatat, berdasarkan data Kemenkominfo, pada dekade terakhir ini ada 143,62 juta pengguna internet. Dimana, 87 persen diantaranya adalah pengguna media sosial.

Pun demikian, saya sepakat dengan pernyataan Pak Presiden yang meyakini bahwa media arus utama masih tetap lebih dipercaya ketimbang media sosial,” ungkap Irianto.

Pada era digital saat ini, yang dicirikan dengan perkembangan massif media sosial, harus menjadikan insan media arus utama menjadi rumah penjernih informasi, dan berperan sebagai communication of home. “Peran media juga sangat penting, termasuk bagi Provinsi Kaltara. Utamanya, peran implikasi media dalam pemberian informasi pasca kebenaran dan pasca fakta. Untuk itu, saya mengingatkan bahwa media arus utama mendapatkan tantangan sekaligus tuntutan untuk terus mencari kebenaran dan menyebarkan optimisme,” papar Gubernur.

Lewat media arus utama, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas serta mampu mengajak masyarakat untuk berjuang bersama membangun daerah dan bangsa. “Sejurus dengan itu, pemerintah akan aktif membangun will information society. Disini, media diharapkan dapat menjadi amplifier mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang dilakukan, maupun yang direncanakan,” jelas Irianto.

Gubernur pun mengajak seluruh insan pers untuk terus memperteguh jatidiri sebagai penyedia informasi yang benar bagi masyarakat. Sekaligus, berperan sebagai kontrol sosial serta pemberi kritik yang konstruktif. “Pastinya, pemerintah akan terus berupaya menjamin kebebasan pers. Terutama, bagi pers yang beretika, bertatakrama dan memenuhi UU Pers dan Penyiaran,” urai Gubernur.

Disamping itu, Gubernur juga setuju dengan pernyataan Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo yang menyatakan bahwa hoaks adalah musuh media arus utama. Hoaks berdampak buruk pada kehidupan, di berbagai lini kehidupan. Apalagi di masa-masa demam politik, seperti saat ini. “Dari itu, setiap wartawan harus bersifat independen, objektif dan benar. Pers Indonesia harus jadi pengawas yang adil,” kata Gubernur.

Di sela kegiatan, Gubernur juga sempat bertemu dengan Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Agung (MA) Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pendiri media group Surya Paloh, Gubernur Jatim Soekarwo dan tamu lainnya.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Wilayah Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Malinau tak luput dari perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Utamanya dalam pemenuhan sarana infrastruktur jalan. Meski nilainya tidak terlalu besar. Pada 2019 ini, melalui APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,4 miliar untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

“Untuk di KTT, tahun ini memang tidak ada pembangunan jalan baru. Hanya bersifat perbaikan jalan,” ujar Suheriyatna, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara. Tahun ini, lanjutnya, akan dilakukan perbaikan atas kondisi ruas jalan Trans Kalimantan menuju Tidung Pale. Adapun pekerjaannya, melakukan perkerasaan pada aspal atau patching diruas jalan sepanjang 200 meter. Melalui APBD dialokasikan dana sekiranya Rp 500 juta untuk memperbaiki jalan yang ada di kabupaten tersebut.

Suheriyatna mengatakan, KTT yang notabennya sebagai daerah paling muda di Kaltara, sedang giat-giatnya memenuhi prasarana infrastruktur khususnya jalan. Baik pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat maupun Pemprov Kaltara. Sejak tahun 2015 hingga 2018 saja, dari total ruas jalan yang tersebar di KTT, Pemprov Kaltara telah membangun jalan sepanjang 3,61 kilometer dari total panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 72,235 kilometer. Sedangkan untuk pemeliharaanya Pemprov Kaltara berhasil menyelesaikan ruas jalan sepanjang 6,83 kilometer. “Meski dengan anggaran terbatas, kita tetap melakukan pembangunan yang sifatnya perbaikan atau pemeliharaan,” kata Suheriyatna.

Selain ruas jalan di KTT, peningkatan jalan juga dilakukan di daerah yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Malinau. Tahun ini, Pemprov Kaltara fokus memperbaiki ruas jalan Tanjung Lapang menuju Lidung Keminci, serta ruas jalan Setulang menuju Punan Setarap yang total perbaikannya sebesar Rp 900 juta. Tak hanya perbaikan jalan, dialokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan jembatan, yakni jembatan Sei Malasuk dengan panjang jembatan 80 meter.

“Untuk di Malinau selain dari APBD Kaltara, juga ada pembangunan jalan yang dianggarkan dari APBN. Khususnya jalan-jalan di wilayah perbatasan. Seperti salah satunya, jalan Malinau – Krayan yang merupakan ide (usulan) dari Pak Gubernur (Irianto Lambrie). Progresnya terus berjalan, yang ditargetkan tahun ini sudah bisa tembus,” imbuh Suheriyatna.

Untuk Malinau sendiri, ungkapnya, sejak tahun 2015 hingga 2018, yang dar APBD Pemprov Kaltara telah telah membangun jalan sepanjang 10,52 kilometer dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Malinau sepanjang 735,67 kilometer. Dan untuk pemeliharaannya, sepanjang 8,49 kilometer dari total ruas jalan yang dilimpahkan Pemkab Malinau kepada Pemprov Kaltara. “Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mendandani beranda terdepan NKRI. Sehingga tiap tahun selalu kita upayakan pembangunan dan perbaikan. Utamanya untuk memenuhi infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Dinas PUPR-Perkim Kaltara dalam waktu dekat akan mengusulkan sebanyak 14 jalan provinsi untuk dilimpahkan dan dijadikan sebagai jalan nasional. Prosesnya kini masih dalam tahap penentuan jalan dan pengusulan. “Insya Allah dalam waktu kita akan lakukan pertemuan dan presentasi terhadap usulan jalan tersebut ke pusat. Kita berharap hasil dari pertemuan nanti, pengusulan jalan yang kita ajukan bisa diterima,” tutup Suheriyatna.(humas) 8/2/19