TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melakukan serangkaian kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa desa di Bulungan, Selasa (12/2). Selain bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, melalui kunjungan ini Gubernur juga banyak menyerap aspirasi yang disampaikan oleh warga.

Beberapa desa di dua kecamatan dikunjungi dalam seharian kemarin. Yakni di Kecamatan Tanjung Palas Tengah  dan Tanjung Palas Utara. Lokasi pertama yang didatangi di Desa Silva Rahayu, Tanjung Palas Utara. “Alhamdulillah, meski sebenarnya saya dalam kondisi kurang fit, masih bisa datang bertemu dengan bapak ibu sekalian. Ini karena saya ingin memenuhi janji, untuk datang menghadiri acara hari jadi  Desa Silva Rahayu yang ke-27,” ujar Gubernur.

“Saya ucapkan selamat hari jadi, semoga desa ini bisa menjadi lebih baik. Sesuai dengan makna dari namanya ‘Silva Rahayu’. Silva yang berarti hutan dan Rahayu artinya selamat atau sejahtera. Nama desa ini diharapkan bisa membawa sesuai maknanya. Masyarakatnya sejahtera,” kata Irianto di depan ratusan warga yang memenuhi halaman kantor desa tersebut.

Gubernur mengatakan, melalui kunjungan ke desa-desa seperti ini, akan banyak manfaatnya. Selain bisa langsung melihat kondisi di desa, juga dapat menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dialamai masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya, bisa berinteraksi langsung dengan warga. “Makanya tadi saya inginnya ada Pak Bupati ikut hadir. Tapi informasinya ada kegiatan lain,” kata Irianto.

Diungkapkan, perhatian pemerintah kepada desa, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangatlah besar. Salah satunya melalui dana desa, yang tiap tahun terus meningkat. Tahun ini, sebut Gubernur, jumlah Dana Desa yang dialokasikan ke Kaltara sebesar Rp 463,268 miliar yang akan dibagi ke 447 desa. Sehingga per desa bisa mendapatkan anggaran antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar lebih.

Dengan dana desa, lanjutnya, banyak pembangunan yang bisa dilakukan di desa. Seperti membangun infrastruktur desa, maupun untuk pemberdayaan masyarakat. “Saya berpesan kepada para kepala desa dan aparatnya, gunakan dana ini dengan sebaik-baiknya.  Selain itu, pesan saya lainnya agar dalam pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati. Taati aturan yang ada,” ucap Irianto. 

Dalam kesempatan itu, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Salah satunya, mengenai jalan. Gubernur menjelaskan, sesuai Undang-undang, ada aturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab. Termasuk dalam hal pembangunan jalan. “Kita tidak bisa semaunya membangun kalau bukan kewenangannya. Walaupun memang niat kita bagus, membantu masyarakat. Tidak serta merta benar. Karena itu tidak sesuai aturannya. Bahkan bisa bermasalah dengan hukum,” kata Irianto.

Termasuk seperti disampaikan oleh Kepala Desa Silva Rahayu, Mustofa. Menurutnya, ada Dana Desa, dan pihaknya berniat memperbaiki jalan ke desa tersebut. Tapi karena, itu jalan kabupaten tidak dilakukan, karena aturannya memang tidak bisa.

Di sela kunjungan tersebut, Gubernur yang didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyempatkan untuk melihat kerajinan masyarakat. Salah satunya, kerajinan tenun khas Meumere yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang sebagiannya berasal dari Meumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).  Agenda lain, Gubernur meresmikan Posyandu Lansia di desa itu.

Gubernur juga sempat menari bersama masyarakat lewat tarian adat dari NTT. Di bawah terik matahari, beberapa pejabat dari Pemprov pun turut membaur mengikuti Gubernur yang menari bersama warga. Bersamaan dengan itu, melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara juga mengadakan pengobatan gratis dengan menyediakan dua dokter spesialis.

Tak hanya bisa membaur dengan masyarakat, dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan berupa timbangan digital kepada para pedagang,  serta bantuan 10 ekor ternak sapi untuk kelompok tani setempat.

Lokasi kedua yang didatangi adalah di Desa Panca Agung, Tanjung Palas Utara. Di situ Gubernur meninjau Pasar Rakyat yang sedang dibangun oleh Pemprov Kaltara melalui APBD Provinsi. “Kita targetkan tahun ini bisa selesai. Pasar ini nanti menjadi percontohan. Kalau memang nanti bagus manfaatnya untuk masyarakat, kita bangun lagi di daerah-daerah lain,” ulas Irianto.

Dalam perjalanan kembali ke Tanjung Selor, Gubernur dan rombongan singgah di Desa Karang Agung. Di desa itu, Gubernur melihat pembangunan masjid. Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan bantuan. “Kita siap membantu, silakan melalui panitia pembangunannya mengajukan proposal. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita,” ungkap Gubernur.

Mengakhiri kegiatan kunjungan kemarin, Gubernur menyempatkan untuk meninjau Laboratorium Industri Agro dan Uji Mutu Kaltara di Jl Trans Kalimantan, Tanjung Palas yang sudah selesai pembangunnya. Tahun ini dilanjutkan dengan pembangunan pagar dan landscape di bagian luarnya.(humas)

TARAKAN – Berandankrinews.com – Usai melakukan kunjungan kerja ke rencana lokasi pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur pada Selasa (12/2) pagi, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, calon investor KIPI, BPN Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, dan pihak terkait lainnya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesesuaian Tata Ruang Pengembangan KIPI Bulungan di Ruang Pertemuan Lantai 2 Swiss-Belhotel Tarakan, Selasa (12/2).

Dijelaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna, pada rakor tersebut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki yang memimpin rapat bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio. “Ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan pada rakor ini, terkait rencana percepatan pengembangan KIPI dari sisi tata ruangnya. Juga terkait rencana perubahan delineasi KIPI Bulungan,” kata Suheriyatna.

Dikabarkan, Kementerian ATR/BPN melalui Dirjen Tata Ruang mengaku mempersiapkan langkah diskresi terkait usulan perubahan delineasi KIPI Bulungan. “Apabila revisi RTRW Bulungan belum dapat direalisasikan, maka Kementerian ATR/BPN akan melakukan diskresi untuk merealisasikan perubahan delineasi yang diusulkan Pemprov Kaltara melalui Gubernur, beberapa waktu lalu,” ungkap Suheriyatna. Diinformasikan, revisi RTRW Bulungan ditaksir selesai pada April 2019.

Usulan perubahan delineasi sendiri, disampaikan Pemprov Kaltara dengan tujuan mempercepat realisasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Seperti diketahui, dari luas lahan areal KIPI sebesar 25.311,14 hektare, luas areal HGU yang terdampak pada kawasan itu, sebesar 17.256,09 hektare. Hasil Rakor dan tinjauan lapangan sendiri, akan dilaporkan kepada Menteri ATR/BPN untuk diupayakan tindaklanjutnya lebih jauh.

Sebagai informasi, kedatangan pihak Kementerian ATR/BPN ini juga berkaitan dengan pertemuan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan Menteri ATR/BPN beberapa waktu lalu di Jakarta. Sekaligus menindaklanjuti Surat Gubernur Kaltara No. 600/892/GUB tanggall 12 Juli 2018 perihal Laporan dan Perubahan Peta Delineasi KIPI Tanah Kuning dan Mangkupadi, serta surat Bupati Bulungan No. 050/Bapp-Litbang.05 tanggal 12 September 2018 perihal Perubahan Peta Delineasi KIPI Tanah Kuning dan Mangkupadi.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 29 miliar untuk membangun pasar rakyat modern di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Kegiatan pembangunan pasar dilakukan dalam dua tahap, sejak 2018 lalu. Tahun ini kegiatan dilanjutkan tahap kedua dengan target selesai akhir 2019 nanti. (12/219).

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang berkesempatan meninjau langsung lokasi pasar tersebut, Selasa (12/02). Gubernur pun menginginkan pembangunan pasar ini bisa selesai sesuai target. “Tahun ini dilanjutkan dengan finalisasi. Alokasi anggarannya Rp 16 miliar. Tahun lalu, untuk tahap pertama kita alokasikan Rp 13 miliar lebih,” kata Gubernur di sela-sela kunjungannya.

Pantauan di lapangan, bangunan pasar yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan itu sudah menyelesaikan pembangunan rangka beton. Pasar yang direncanakan dua lantai itu, berdiri di atas lahan seluas 1,8 hektare lebih yang merupakan hibah dari pemerintah desa setempat.

Gubernur mengatakan, pasar tersebut didesain secara modern, dengan dilengkapi ruko (rumah toko), pasar kering dan pasar basah. Setelah pembangunan gedung selesai, lanjut Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kaltara, Hartono, akan dilanjutkan tahap seleksi pedagang yang akan menempati area yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu. Hal ini ini, agar nantinya pasarnya tertib.

“Lokasi ini strategis dan ekonomis. Selain berada di Jalan Trans Kalimantan, perekonomian di Panca Agung juga cukup maju. Di sini ada banyak perusahaan perkebunan. Juga sudah ada bank pemerintah dan bank swasta,” ujarnya.

Selain pasar, di depan lokasi tersebut ada lahan milik pemerintah daerah yang nantinya akan dibangunkan semacam sub terminal atau tempat pemberhentian bus maupun angkutan umum masyarakat lainnya. “Jalur ini setiap hari dilewati Bus Damri dari Tanjung Selor ke Malinau dan KTT (Kabupaten Tana Tidung). Jadi nantinya ada tempat pemberhentian di situ. Masyarakat yang di situ bisa berbelanja dan lain-lain. Ekonomi akan hidup nanti,” imbuh Irianto.

Pembangunan Pasar Panca Agung sendiri sudah dimulai sejak April 2018 lalu. Pasar ini bakal menampung seluruh pelaku usaha di Kaltara. Tak hanya dari Desa Panca Agung, namun juga para pedagang dari wilayah kecamatan lain di sekitar itu. “Pasar ini nanti juga akan menjadi percontohan. Kalau memang ke depan manfaatnya bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan wilayah ini, kita akan bangun lagi di daerah-daerah lain,” kata Gubernur. (humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Asisten Adminstrasi Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Zainuddin HZ membuka kegiatan Workshop bagi para fasilitator Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di Ballroom Hotel Grand Pangeran Khar, Selasa (12/2).

Workshop Latsar yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara ini, dilakukan untuk memberikan pembekalan bagi para fasilitator Latsar CPNS 2019. Pelaksanaan Latsar sendiri akan digelar pada empat kabupaten di Kaltara. Dengan jumlah peserta sebanyak 1.237 CPNS, baik dari lingkup Pemprov, maupun Pemkab se Kaltara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah (P3KDOD) Lembaga Administratif Negara (LAN) Mariman Darto, Kepala Bidang latbang P3KDOD LAN, dan Kepala BPSDM Kaltara Muhamad Ishak.

Zainuddin mengatakan, ada perubahan peraturan pada Latsar kali ini. Salah satunya terkait menyatukan presepsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Saya berharap bagi para fasilitator saling bersinergi dalam melaksanakan Latsar CPNS 2019 nanti,“ ungkapnya.

Disebutkan, terdapat dua struktur kurikulum dalam kebijakan Latsar 2019. Yakni kurikulum pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. “Untuk kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, dibagi lagi dalam dua kompetensi. Meliputi, kompetensi teknis umum atau adminstrasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan,” jelasnya.

Sedangkan untuk kompetensi teknis subtansi, tambahnya, bertujuan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan pelaksana dengan formasi jabatannya.

Zainuddin juga menguraikan, mengenai kurikulum  pembentukan karakter PNS, terdapat empat agenda. Antara lain, agenda sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta agenda Habituasi. “Dari 4 agenda itu peserta Latsar dapat mampu melakukan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, isu isu kontemporer, serta kesiap siagaan bela negara, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, PNS juga mampuh aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya,” paparnya.

Dari hasil evaluasi, ditambahkannya, Latsar tahun ini, syarat kelulusan memiliki passing grade per komponen. “Komponen passing gradenya itu meliputi sikap perilaku 10 persen, evaluasi akademik 20 persen, rancangan aktualisasi 20 persen, aktualisasi 30 persen, dan kompetensi teknis bidang 20 persen,” tuntas Zainuddin. (humas).