TANJUNG SELOR –  Berandankrinews.com – Selain sertifikat lahan tambak bagi masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap lahan yang selama ini telah ditempati oleh warga transmigran. Bahkan jika sertifikasi lahan tambak masih dalam proses, sertifikat tanah untuk warga transmigrasi di Kaltara, sudah siap dibagikan.15/2/19

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebanyak 6.600 sertifikat milik warga transmigrasi yang tinggal di Kabupaten Bulungan akan segera dibagikan dalam waktu dekat ini.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Muhammad Ikhsan Saleh di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ikhsan menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan puluhan ribu sertifikat untuk diberikan kepada masyarakat di Kalimantan. Di antaranya, 60.000 sertifikat untuk warga di Kalimantan Barat (Kalbar) dan 6.600 sertifikat di Kaltara.

Sebelumnya, hal senada telah disampaikannya kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melakukan audiensi dengan Dirjen Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN di Kantornya, Januari lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Ikhsan mengatakan, program sertifikasi lahan, baik lahan transmigrasi maupun lahan tambak akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, rencananya dilakukan pada Maret 2019. “Tak hanya untuk Kaltara, tapi untuk se-wilayah Kalimantan. Nanti penyerahannya dilakukan di Kaltara. Insya Allah, rencananya Pak Presiden yang menyerahkan. Namun kalau tidak bisa, Pak Menko Ekonomi nanti yang akan datang ke Kaltara, bersama Pak Menteri ATR/BPN,” kata Gubernur sebelumnya.

Irianto menegaskan, sertifikasi lahan transmigrasi ini merupakan program pemerintah yang didanai melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).  Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltara sebagai koordinator sekaligus Pembina di daerah yang diberikan tugas oleh pusat menyerahkan langsung proses pengusulan lahan warga transmigrasi kepada Pemerintah Daerah atau Pemda Bulungan.

“Pada tahun 2017 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten, mengusulkan sebanyak 2,500 warga transmigrasi, dengan luas tanah 5,236 hektare atau total 6,621 bidang tanah. Kemudian didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan,” ungkap Gubernur melalui Armin Mustafa, Kepala Disnakertrans Provinsi Kaltara.

Armin menambahkan, Pemerintah Provinsi tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada daerah. Pemprov Kaltara melalui Disnakertrans juga ikut dalam melakukan Inventarisasi Kepemilikan Lahan (IKL) pada lahan warga tersebut, sebelum diusulkan untuk didaftarkan. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan warga transmigrasi yang sesuai dengan prosedural dalam pembuatan sertifikat.

“Kita inventarisir kembali unit tinggalnya dengan melibatkan petugas dari kabupaten. Kita tunjukkan lahannya, kemudian kabupaten yang melanjutkan sampai dengan melakukan pendaftaran ke kantor pertanahan,” jelas Armin.

Lebih lanjut, Armin mengatakan sertifikat lahan transmigrasi terdiri dari tiga kategori. Pertama lahan perkarangan rumah, lahan usaha I, dan lahan usaha II. Artinya, satu warga transmigrasi berdasarkan (kartu keluarga) bisa mendapatkan 3 sertifikat sekaligus.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPN Bulungan, sebanyak 6.600 sertifikat tanah milik warga transmigrasi tersebut sudah siap diserahkan. Pihaknya tinggal menunggu instruksi dari pusat terkait penyerahannya. BPN Bulungan juga masih menunggu kepastian rencana kunjungan presiden Joko Widodo ke Kaltara.

“Kita masih menuggu kabar dari pusat. Kalau bukan Presiden, bisa saja Menteri. Atau Gubernur sebagai kepala daerah, sekaligus wakil pemerintahan pusat di daerah,” ujar Samsul Hadi Kepala BPN Bulungan.

Dijelaskan, sertifikat sebanyak 6.600 ini akan diberikan kepada 2,500 warga transmigrasi berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang tinggal di tiga desa di Bulungan. Tiga desa dimaksud antara lain, Desa Tanjung Palas Hilir (500 KK), Salim Batu (1,150 KK) dan Tanjung Buka (850 KK). “Program ini merupakan program pemerintah pusat yang pembiayaannya semua dibiayai oleh APBN. Mulai dari pembiayaan administrasi, biaya ukur, sampai pendaftaran semua gratis,” katanya.  (humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Agenda rutin untuk merespons persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kembali digelar. Respons Kaltara (ResKal), sebuah acara talkshow yang digagas oleh Humas Provinsi Kaltara. Kali ini, membahas tentang strategi mengendalikan inflasi.

Menghadirkan tiga nara sumber berkompeten, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Eko Marsoro, Sekretaris Bappeda dan Litbang Kaltara Ridwan Mahmud, serta mewakili Biro Ekonomi Syamsuddin Bahri, acara yang dilangsungkan di Kedai 99, Rabu (13/2) kemarin mengupas banyak hal terkait dengan inflasi yang terjadi di Kaltara. Berikut bagaimana strategi mengendalikan, dan apa saja dampak yang dirasakan masyarakat.

Terungkap pada kesempatan itu, pada Januari 2019, inflasi di Kaltara sebesar 0,96 persen, dengan tingkat inflasi tahun kalender 0,96 persen, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,49 persen.

Disebutkan Eko, inflasi terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya didorong oleh kenaikan harga pangan, serta jasa transportasi, utamanya angkutan udara. “Ada dua hal yang paling mempengaruhi inflasi di Kaltara. Pertama adalah harga pangan, utamanya beras. Kemudian yang kedua, karena faktor kenaikan harga tiket pesawat yang begitu tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah daerah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan inflasi di Kaltara. Salah satunya terkait dengan harga tiket, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie secara langsung telah menyurati Menteri Perhubungan RI agar meninjau naiknya harga tiket yang tak terkendali ini. “Kemudian mengenai harga pangan, utamanya beras, Pemprov melalui OPD terkaitnya selalu berkoordinasi dengan Bulog untuk menekan harga beras. Salah satunya melalui operasi pasar,” timpal Syamsuddin.

Selain peran pemerintah, disebutkan, untuk mengendalikan inflasi juga diperlukan peran serta dari masyarakat sendiri. Salah satunya dalam hal konsumsi. “Saya mencontohkan begini. Tanjung Selor semenjak ditetapkan sebagai ibukota provinsi, diikuti dengan kenaikan tarif sewa rumah yang signifikan. Seperti aji mumpung, sebagian warga meminta harga sewa dengan semaunya. Itu akan berpengaruh pada inflasi juga. Karena secara ekonomi, pebisnis yang menyewa tempat akan menaikkan harga barang yang dijual. Untuk itu masyarakat juga harus bijak,” ungkap Eko lagi memberikan contoh.

Masih dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi, di 2019, pemerintah daerah terfokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Hal ini sebagaimana kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2018 lalu. “Untuk menekan harga, satu hal yang penting adalah bagaimana menekan biaya distribusi. Kemudian cara lain, adalah dengan membiasakan penggunaan produk lokal. Utamanya pangan, seperti beras. Karena produksi beras di Kaltara juga sudah mencukupi,” ungkap Ridwan melengkapi.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Irianto Lambrie meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk lebih gencar mensosialisasikan, sekaligus mendorong agar masyarakat mau memilih. Begitu pun bagi penyelenggara Pemilu.

Gubernur mengungkapkan, salah satu indikator keberhasilan dalam pesta demokrasi yang bakal di gelar pada 17 April 2019 mendatang ini, adalah tingkat partisipasi pemilih yang baik. Dirinya pun berharap, masyarakat Kaltara yang punya hak pilih agar tidak menyia-nyiakan suaranya, dengan tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya.

“Keberhasilan penyelenggaraan pemilu, pertama tingkat partisipasi pemilihnya. Untuk itu saya minta kepada penyelenggara, maupun OPD terkaitnya, seperti Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), untuk lebih gencar melakukan sosialisasi. Mendorong kepada masyarakat untuk memilih,” ungkap Irianto. 

Irianto berharap, tingkat partisipasi pemilih di Kaltara bisa di atas 80 persen. Meskipun diakuinya, untuk mencapai itu terlalu berat. Baik secara nasional maupun daerah. “Saya optimis Pemilu kali ini bisa di atas 70 persen warga yang menggunakan hak pilihnya. Bahkan kalau bisa di atas 80 persen. Itu lebih baik,” katanya.

Disebutkan, Pemilu kali ini merupakan sejarah baru bagi Bangsa. Untuk pertama kali, pemilihan legislatif bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut, menurut Gubernur, sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dirinya pun berpikir realistis jika tingkat partisipasi pemilih kali ini berat untuk bisa lebih dari 80 persen.

“Kita realistis, karena ini pemilu serentak pertama. Kedua, jarak antara TPS dengan rumah orang tinggal yang cukup jauh. Kemudian kemampuan sosialisasi penyelenggara juga terbatas. Belum lagi, sebagian besar juga bisa bingung, karena banyaknya surat suara. Mulai dari DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ditambah dengan Pilpres,” kata Gubernur.

Tak hanya itu, menurut Gubernur, ada pula kemungkinan masyarakat yang kecewa atau apriori dan memilih untuk Golput alias tidak memilih. Oleh karena itu, gubernur menginginkan kepada semua untuk bersama-sama menekan angka golput, guna mencapai target angka partisipasi pemilih.

Gubernur menekankan agar instansi yang berkaitan langsung dengan tahapan dan proses pemilu memaksimalkan programnya. Terutama kepada penyelenggara, diharapkan lebih gencar melakukan sosialisasi agar warga di Kaltara menggunakan hak pilihnya. (humas) 15/2/19

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Semangat Natal masih dirasakan, karenanya para pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan ibadah dan perayaan natal bersama untuk pertama kalinya di Gedung Gadis, Senin (11/2) malam.

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, yang juga turut hadir, menyambut baik diadakannnya perayaan Natal ASN di Gedung Gadis. “Kegiatan ini mestinya diadakan setiap tahun. Saya juga memberi kesempatan semua agama bisa merayakan kegiatan keagamaannya di kantor Pemerintah,” katanya.

Gubernur menyampaikan perbedaan itu adalah takdir Tuhan, untuk mengakui kebesaran-Nya. Perbedaan adalah rahmat Tuhan tetapi jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana. Karena itu manusia harus pandai mengelola perbedaan ini dengan memahami ajaran agama masing-masing secara komprehensif.

Menurut Gubernur, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berhasil dalam mengelola perbedaan dengan segala dinamikanya. Hal itu terbukti dari banyaknya suku, Indonesia tetap aman dan damai, berbanding terbalik dengan negara yang cuma memiliki suku yang sedikit tapi terpecah-pecah.

“Warisan terbesar yang diberikan oleh para pendiri dan pendahulu kita yang perlu kita renungi dalam kehidupan kita adalah kerukunan dan persatuan. Maka pemerintah kita menciptakan toleransi, toleransi antar umat beragama dan inter umat beragama,” ucapnya.

Gubernur bersyukur Kaltara memperoleh penghargaan di awal tahun dari Kementerian Agama RI sebagai Provinsi terbaik dengan kategori kehidupan keagamaan paling rukun. Gubernur berpesan agar warga Kaltara dapat merefleksikan perhargaan itu dengan merawat dan menjaga kebersamaan, kerukunan, dan harmonisasi.

Kepada ASN Gubernur berujar untuk mempelajari aturan yang berlaku, utamanya peraturan tentang ASN agar mengerti tentang pengabdian. Hal penting juga, ASN bekerja dengan hati yang melayani, pelayanan yang tulus.

Kegiatan malam natal kemarin menghadirkan Ps Jacqlien Celosse sebagai pewarta Firman sekaligus sebagai penghibur dengan lagu-lagu rohani. Tidak ketinggalan kemeriahan natal dengan pembagian kado natal bagi undangan yang hadir. (humas)