TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginginkan, realisasi kegiatan Pemerintah Provinsi pada 2019 ini bisa dilakukan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menginstruksikan, paling lambat Maret sudah ada pemenang lelang. Sehingga April sudah bisa teken kontrak, dan kegiatan fisik dapat jalan.

Dikatakan, memasuki Februari, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Gubernur pun meminta agar semua OPD segera menyerahkan RUP pengadaan barang dan jasa kepada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang ada di Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi. Saat ini sedang dalam proses penyusunan RUP. Sebagian sudah selesai. Saya minta bulan Maret itu sudah ada yang ditetapkan jadi pemenang (lelang). Bahkan kalau bisa, akhir Februari ini sudah ada yang diumumkan, kata Irianto.

Gubernur meminta agar proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang dianggarkan APBD bisa lebih cepat. Dengan demikian, realisasinya juga bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan waktu seefektif mungkin.
“Kalau Maret sudah bisa diumumknya pemenang lelangnya, pada April sudah bisa ditandatangani kontrak. Sehingga kita punya waktu delapan sampai sembilan bulan efektif untuk pengerjaan, ujarnya. Melihat progres yang ada, Irianto optimis tahun ini pelaksanaan dan realisasi kegiatan APBD bisa lebih cepat.

Gubernur mengungkapkan, pekerjaan di daerah kadang terkendala di Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini karena kegiatan yang dianggarkan melalui DAK kerap terkendala dengan Juknis (Petunjuk Teknis) dari pusat yang terlambat. Atau sering berubah-ubah.
Ini yang kadang membuat lambat. Dan ini bukan hanya di Kaltara saja, tapi hampir di seluruh daerah. Kita mau dilelang, tiba-tiba ada perubahan, tidak sesuai juknis. Ini bisa jadi masalah, ungkapnya.

Berkaitan dengan hal itu, Gubernur menginstruksikan kepada kepala OPD yang melaksanakan kegiatan melalui DAK, untuk intens berkomunikasi dengan kementerian masing-masing. Apalagi OPD dengan alokasi DAK yang besar, agar segera meminta juknis di kementerian.
Saya sudah perintahkan kepada Kepala OPD secara intensif mengejar penyelesaiannya itu. Misalnya DAK kehutanan yang nilainya besar sekali, ratusan miliar lebih. Jadi uang itu dapat digunakan untuk apa saja, masih menunggu Juknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bebernya.
Sementara itu, informasi di Biro Pembangunan menyebutkan, capaian realisasi fisik yang didanai APBD 2019 oleh jajaran OPD di lingkup Pemprov Kaltara per 31 Januari telah mencapai Rp 74 miliar atau 2,5 persen. Sedangkan realisasi keuangannya Rp 37 miliar atau 1,26 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.978.421.907.475,44.

Kepala Biro Pembangunan Setprov Kaltara Sunardi mengatakan, sebanyak 26 paket yang telah memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) sudah dalam proses lelang. Sementara, untuk program kegiatan tahun ini baru akan tersusun di triwulan pertama pada bulan Maret mendatang.

Program kegiatan, jelasnya, di-input oleh masing-masing OPD dan Biro melalui sistem e-pengendalian berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) murni tahun 2019. Untuk banyaknya program kegiatan kita belum bisa pastikan berapa totalnya. Kita masih menunggu masing-masing SKPD (OPD da Biro) menginput terlebih dahulu. Jadi belum bisa kita hitung,” kata Sunardi.

Dijelaskanya, pada 2018, ada sebanyak 357 program dengan 1.403 paket kegiatan pada 56 DPA yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dan Biro di lingkup Pemprov Kaltara. Pada tahun tersebut juga, lanjutnya, dari total 451 paket lelang yang masuk pada Biro Pembangunan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebanyak 314 paket berdasarkan jumlah SPT sudah diproses dan telah selesai lelang. Dengan realisasi fisiknya mencapai 83,11 persen, lebih rendah dari realisasi fisik pada periode 2017 sebesar 84,44 persen. Sementara, realisasi keuangan pada 2018 sebesar 80,94 persen, lebih tinggi dari pada realisasi periode 2017 lalu, yakni 77,47 persen.
Sangat diharapkan, untuk capaian realisasi khususnya fisik tahun anggaran 2019 bisa mencapai 90 persen, bahkan lebih,” katanya.

Diakui Sunardi, ada beberapa hambatan yang memang mempengaruhi capaian kegiatan fisik maupun keuangan tahun sebelumnya. Seperti, kurangnya Sumber Daya Aparatur, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian ada juga pejabat struktural yang merangkap jabatan sebagai Pokja pengadaan barang dan jasa, serta SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) belum maksimal dilakukan. (humas)

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Meski belum seratus persen, berdasarkan hasil pemetaan dari Direktorat Jendaral (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), capaian perekemanan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP di Kalimantan Utara (Kaltara) sudah masuk dalam wilayah hijau.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara Samuel Parrangan mengungkapkan, Kaltara masuk dalam zona atau wilayah hijau, karena sudah melakukan perekaman e-KTP di atas 85 persen. Disebutkan, sesuai data dari Disdukcapil kabupaten-kota, saat ini sudah 95 persen penduduk di Kaltara yang wajib KTP telah mekakukan perekaman.
Samuel menjelaskan, penilaian wilayah terbagi menjadi tiga. Yakni, merah artinya wilayah yang melakukan perkeman di bawah 75 persen, kuning 75 hingga 85 persen, dan hijau dinilai paling baik. Yaitu persentase perekaman antara 85 persen hingga di atas 95 persen. Pada tahun 2017 Kaltara pernah mendapatkan lebih dari 100 persen. Tahun 2018 banyak penduduk yang memasuki wajib KTP, sehinngga jumlah perekaman terus bertambah. Demikian juga masyarakat yang bekerja di negara tetangga atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang belum memiliki administrasi kependudukan. Mereka datang ke Kaltara, itu banyak dari daerah Sabah, di daerah Sabah, yang jumlahnya mencapai sekitar 700 ribu jiwa yang tersebar di daerah Sabah, urai Samuel.

Berkaitan dengan perekaman e-KTP sebagai syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Samuel mengatakan, sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara tentang percepatan perekaman E-KTP, melalui Disdukcapil Kaltara juga sudah bersurat kepada Disdukacapil Kabupaten/Kota, untuk menyelesaikan perekaman sekaligus pencetakan e-KTP di wilayah Kaltara.
“Untuk kabupaten/kota yang kekurangan blangko e-KTP, Disdukcapil Provinsi juga sudah menyiapkan 12 ribu keping stok blangko. Jadi silakan mengusulkan. Saat ini baru ada Tarakan yang sudah mengusulkan sebanyak 2000 keping blangko e-KTP. Kalau stok blanko itu habis kami akan mengusulkan lagi ke pusat, ungkapnya.
Samuel berharap, sebelum Pemilu, masyarakat di Kaltara sudah memiliki e-KTP semua. Kalaupun misalkan blangko kosong, warga masih bisa diberikan surat keterangan, yang kekuatan hukumnya sama dengan e-KTP fisik.

Masih berkaitan dengan Pemilu, dikatakan Samuel, berdasarkan Instruksi dari Direktur Jendral (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, tentang perekaman bagi warga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk kelancaran dan suskesnya penyelenggaran Pemilu 2019, di Kaltara terdapat dua Lapas melaksanakan instruksi itu, yakni Tarakan dan Nunukan yang direalisasikan pada tanggal 17 hingga 19 Januari lalu.
Dari hasil perekaman e-KTP bagi warga Lapas, untuk Nunukan berjumlah lebih 100 orang melakukan perekaman. Sementara di Tarakan ada kurang lebih 100 orang. Untuk perekaman di Lapas itu warga yang berdomisili di wilayah Kaltara saja dan sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Bagi warga di luar Kaltara prosesnya sangat panjang, sehingga perekaman e-KTP di Lapas Nunukan dan Tarakan kebanyakan warga dari Kaltara saja, jelas Samuel.

Dalam kesempatan itu, Samuel menambahkan, pada saat kedatangan kunjungan anggota Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri Direktur Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kaltara telah mengusulkan untuk melakukan peremajaan alat perekaman e-KTP. Di Kaltara alat perekaman E-KTP sudah banyak yang rusak. Untuk itu, kita mengusulkan adanya peremajaan alat. Karena rata-rata alat yang ada di Kaltara usianya sudah lama semua, ungkapnya.

Disebutkan, selain 3 unit alat perekaman di Disdukcapil Provinsi yang rusak, saat ini dilaporkana di Tarakan tinggal 1 unit alat saja yang masih bagus. Kemudian di Bulungan juga tinggal 1 unit alatnya yang bagus. Begitu pun di Nunukan, ada 2 unit yang bagus, Malinau sebanyak 2 unit yang masih bagus, dan KTT (Kabupaten Tana Tidung) sebanyak 3 unit yang masih bagus. “Kami berharap kepada Komisi II DPR RI untuk membantu Dirjen Dukcapil dalam pengadaan mesin cetak E-KTP yang baru, papar Samuel. (humas).