TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun ini menargetkan pendapatan melalui sektor pajak daerah sebesar Rp 379,4 miliar. Target tersebut untuk 5 jenis pendapatan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pada 2018, Pemprov menargetkan perolehan PKB sebesar Rp 71,5 miliar. Sementara untuk tahun ini dinaikkan menjadi Rp 77,2 miliar atau naik Rp 5,7 miliar. Begitupula BBNKB dari Rp 72 miliar menjadi Rp 76,8 miliar, PBBKB dari Rp 155 miliar menjadi Rp 185 miliar dan PAP dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 1,9 miliar. “Untuk target pajak rokok, tahun ini tidak ada perubahan,” kata Gubernur sesuai laporan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kaltara.

Irianto menyebutkan, tahun lalu, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 388,5 miliar atau 114,74 persen dari target perubahan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 sebesar Rp 338,5 miliar. Dengan target yang meningkat, Gubernur menginstruksikan kepada BP2RD agar membuat terobosan baru untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah. Salah satunya dengan menghadirkan sejumlah program inovasi. Seperti Samsat Payment, Samsat Keliling dan lainnya.

Samsat Payment, kata Irianto yang didampingi Kepala BP2RD Kaltara Busriansyah, merupakan program BP2RD yang berkerjasama dengan Bankaltimtara. Program tersebut memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar dari samsat induk. “Misalnya, masyarakat Tanjung Palas, untuk membayar pajak kendaraannya, tidak perlu lagi ke kantor samsat induk. Cukup melalui Samsat Payment di Tanjung Palas,” ujarnya. Dalam waktu dekat, Samsat Payment juga akan dibuka di Kecamatan Sebuku, Nunukan dan Pulau Sapi di Malinau.

Sementara untuk Samsat Keliling, akan beroperasi di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. “Untuk kabupaten lain, kita lihat potensi pajaknya. Jika sudah mulai naik, maka akan kita buka Samsat Keliling,” ungkapnya.

Selain itu, adapula Samsat Delivery. Program ini merupakan lanjutan dari program e-Samsat atau sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik. Pada e-Samsat, pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui mesin ATM Bankaltimtara. Setelah melakukan transaksi pembayaran melalui e-Samsat, struk wajib pajak (WP) wajib ditukarkan di kantor samsat terdekat untuk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang resmi. “Melalui aplikasi Samsat Delivery yang bekerjasama dengan Kantor Pos Indonsia, SKPD akan diantarkan,” beber Busriansyah. Sebagai informasi, pada 2018, Pemprov Kaltara telah mendirikan Samsat Payment Point di Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur; lalu di Sebuku, Kabupaten Nunukan dan direncanakan pada Mei mendatang, di Desa Pulau Sapi, Malinau.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Persoalan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kalimantan Utara (Kaltara), utamanya di wilayah perbatasan Malinau menjadi sorotan pada Respons Kaltara edisi ke-3 tahun anggaran 2019, kemarin (19/2). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltara Samuel Parrangan dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Malinau H Zainal Arifin menjadi narasumber pada edisi kali ini.

Keduanya membeberkan mengenai upaya percepatan pencapaian target 100 persen warga Kaltara, khususnya Malinau, dalam melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP. Disdukcapil Kaltara mengandalkan Sistem Pelayanan Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (SiPelandukilat), sementara Disdukcapil Malinau dengan program Jemput Bola atau JeBol-nya. Kedua program ini dilakukan melalui sistem jemput bola dengan mendatangkan petugas ke wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Utamanya di perbatasan. “Sampai saat ini, persentase perekaman data e-KTP di Kaltara mencapai 95 persen, dan terus meningkat seiring dilakukannya program pelayanan kependudukan dengan jemput bola. Baik melalui SiPelandukilat atau Je-Bol,” kata Samuel.

Pun demikian, ada sejumlah persoalan yang menghinggapi upaya keras dari kedua instansi itu. Yakni, jaringan internet, perangkat perekaman dan ketersediaan stok blangko e-KTP. “Untuk urusan jaringan internet, kami terkendala dengan masih adanya pemadaman listrik di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Akibatnya, data hasil perekaman, khususnya dari wilayah perbatasan akan terganggu,” ungkap Samuel.

Lalu, soal perangkat perekaman. Diakui Samuel, perangkat ini rentan kerusakan. “Upaya mengatasinya, sesuai arahan dari pusat, untuk perangkat perekaman yang rusak akan dikumpulkan di Disdukcapil Tarakan guna dilakukan perbaikan oleh teknisi dari pusat,” jelas Samuel. Sedangkan, untuk stok blangko e-KTP, bergantung kepada stok yang ada dari pusat. Disdukcapil Kaltara sendiri akan menyampaikan usulan penyediaan maupun tambahan blangko sesuai dengan usulan dari pemerintah kabupaten/kota.

Diingatkan pula oleh Samuel, untuk menikmati layanan adminduk ini, masyarakat diimbau untuk datang langsung ke kantor pelayanan kependudukan setempat secara personal. “Jangan melalui perantara, karena itu akan memberi beban biaya bagi masyarakat. Yang pasti, layanan yang kami berikan gratis,” jelas Samuel. Dengan dokumen adminduk yang lengkap, masyarakat akan dimudahkan dalam berbagai hal.

Sementara itu, H Zainal berharap masyarakat dapat segera melaporkan diri kepada pihaknya, apabila ada warga yang belum memiliki dokumen adminduk. “Silakan laporkan apabila ada warga Malinau yang belum memiliki dokumen adminduk. Kami selalu membuka diri, dan siap setiap saat melayani warga yang membutuhkan,” tutupnya.(humas)

SABAH – Berandankrinews.com – Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia.

Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang.

“Pemerintah Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov Kaltara pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.

Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. “Tentu saja, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” jelas Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. “Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” urai Irianto.

Lebih jauh, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai persoalan ekspor-impor kedua negara yang melibatkan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah. Di antaranya, komoditi ayam dan beras. Dijelaskan Gubernur, terkait persoalan komoditi ayam yang didatangkan dari Malaysia, diketahui bahwa sejumlah perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia tidak memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia.

“Ada 5 perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia, yakni Rastamas, QL Farm, In-Pros, Ladang Evergrowth dan ST Food. Untuk hal ini, Pemprov Kaltara akan menyampaikannya kepada BNPP juga kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari Pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama. Tentu saja, hal ini akan dibalut melalui forum kerja sama Sosek-Malindo,” ungkap Irianto.

Sementara untuk komoditi beras, persoalannya adalah aktivitas pengangkutan melalui jalur laut. “Kedua pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment beras antar kedua negara. Bahkan, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Azas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua aktivitas transshipment beras mulai 1 April 2019,” tutur Gubernur.  Pun demikian, Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya ‘keran’ ekspor-impor beras di kedua wilayah melalui kementerian terkait masing-masing.

Untuk pembahasan lebih lanjut, Pemerintah Negeri Sabah melalui Majelis Keselamatan Negara (MKN) dan Pemprov Kaltara akan melakukan lawatan teknikal bersama pada 2 Maret mendatang. “Selain itu, terkait MoU Non Convention Ship (NCS) komoditi beras, akan dilakukan pertemuan lagi pada 25 hingga 29 Maret mendatang di Yogyakarta,” ulas Gubernur.

Sebagai informasi, dari Pemerintah Negeri Sabah, hadir YAB Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal selaku Ketua Menteri Sabah dan jajarannya. Sementara itu, dari Kaltara, Gubernur hadir dengan didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemprov Kaltara. Termasuk Kapolda Kaltara Brigjend Inf Indrajit dan juga Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid.

Sementara itu, di sela-sela menghadiri pertemuan tersebut, Gubernur berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan, sekaligus besilaturahmi dengan Tuan Yang Terutama (TYT) Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima (DR) Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin di kediamannya.

Sebelumnya, bersama dengan Konsulat Jenderal RI Sabah, Krishna Djelani, Gubernur dan rombongan dari Kaltara menerima jamuan makan siang oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Abdul Rahman, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah (Wakil Ketua DPRD Sabah) dan Yang Berbahagia Hanafiah Ketua Tim Sosek Malindo Negeri Sabah.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Selain harus netral, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga diminta turut berperan dalam mencegah Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) selama pelaksanaan Pemilu.

Hal ini menjadi bahasan dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara dalam rapat perdana tim di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (19/2). Tim ini sendiri dibentuk oleh Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, sebagai upaya mencegah ATHG pada Pemilu 17 April mendatang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara  Basiran mengatakan, pembentukan tim, serta pembahasan seputar Pemilu dalam pertemuan ini, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menyukseskan Pemilu 2019. “Tim ini berkewajiban menyatukan pemikiran, pendapat dan pemahaman khususnya di wilayah Kaltara. Dengan tujuan agar pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai,” ucapnya.

Dikatakan Basiran, netralitas ASN dalam Pemilu sangat penting. Karena sikap netral ASN demi menjaga muruah (marwah) ASN sebagai pelayan publik. ASN, sebutnya, juga menjadi objek pengawasan. Tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Komisi ASN, dan masyarakat.

Sementara itu, dalam rapat kemarin, Tim Kewaspadaan Dini mengundang Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltara, dan Kasat Reskrim Polres Bulungan. Mereka memberikan materi sehubungan dengan kampanye dan pemilu.

Lebih lanjut Basiran menambahkan, pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemda Provinsi Kaltara, juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. “Pembentukan tim ini juga karena kepedulian Bapak Gubernur dan bentuk partisipasi pemda untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ATHG yang terjadi di Provinsi Kaltara,” tutupnya. (humas)