TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemimpin itu harus memiliki 4 sifat, yakni jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan menyampaikan yang baik. Demikian disampaikan Hj Rita Ratina Irianto Lambrie, selaku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Provinsi Kalimantan Utara serta Workshop dan Sosialisasi Kepemimpinan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PKB Bagi PTK PAUD Formal di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas (Gadis) Kaltara, kemarin (20/2).

Dikatakan Hj Rita, guru juga bertindak sebagai pemimpin dan pembimbing didalam kelas. Untuk itu, profesi guru merupakan sebuah amanah. Bahkan guru berperan penting sebagai sosok pencerah, pembuka pikir dan jiwa, pengawal peradaban , pemupuk nilai-nilai luhur bangsa dan penyatu dalam keberagaman. “Sebagaimana kita ketahui bersama pendidikan karakter dan pembiasaan perilaku sejak dini merupakan kunci dari kesuksesan seseorang dimasa mendatang,” ujar Hj Rita. Pada kegiatan bertema ‘membangkitkan etos kerja guru dalam kepemimpinan dan kesadaran kolektif IGTKI dalam meningkatkan mutu pendidikan’ ini, Hj Rita menyebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan pekerjaan yang mulia namun memang memiliki banyak kendala terutama dalam fasilitas pendidikan. “Tapi, saya yakin Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara dengan kemampuan yang terbatas tetap mengupayakan hal terbaik untuk membantu,” ungkap Hj Rita. Sebagai informasi, kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Sigit Mulyono yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pada Januari 2019, berdasarkan rilis Perkembangan Eskpor dan Impor Indonesia Januari 2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, sumbangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap ekspor nasional mencapai 0,74 persen atau senilai USD 102,1 juta. Adapun nilai ekspor Indonesia sendiri, mencapai USD 13,87 miliar. Nilai ini turun 3,24 persen dibandingkan ekspor Desember 2018 yang mencapai USD 14.333,2 juta. Begitu pula dibandingkan dengan Januari 2018, sebesar 4,70 persen.

Melihat fakta itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengaku optimis peran provinsi termuda di Indonesia ini, akan terus meningkat dari tahun ke tahun. “Kaltara sampai saat ini, masih mengandalkan ekspor non migas (minyak dan gas bumi). Utamanya, batubara dan kelapa sawit, juga sektor perikanan khususnya ekspor udang beku,” kata Gubernur, Senin (18/2).

Sumbangsih ekspor Kaltara bulan lalu itu, masih jauh lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi yang sudah lama berdiri. Seperti DI Yogyakarta yang mencapai 0,26 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 0,03 persen, Bali 0,36 persen, Sulawesi Utara 0,47 persen, Aceh 0,15 persen, dan lainnya. “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara saat ini memiliki keinginan untuk mengubah paradigma struktur perekonomian Kaltara. Dari sektor pertambangan ke sektor industri pengolahan dan turunannya serta sektor lainnya. Ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang juga melecut sumbangsih Kaltara terhadap ekspor nasional,” urai Irianto.

Komoditas ekspor utama nasional, juga Kaltara adalah non migas. Dari catatan BPS RI, ekspor non migas Januari 2019 mencapai USD 12,63 miliar, naik tipis

0,38 persen dibanding Desember 2018. Sementara itu dibanding

ekspor nonmigas Januari 2018, turun 4,50 persen. Secara nasional, ekspor non migas Januari 2019 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 1,71 miliar, disusul Amerika Serikat USD 1,51 miliar dan Jepang USD 1,20 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,96 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$1,38 miliar.(humas)

JAKARTA – Berandankrinews.com – Sepanjang tahun lalu, jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Utara (Kaltara), menurut berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencapai 28.472 kunjungan. Kunjungan wisman itu, terdata melalui tiga pintu masuk di Kaltara. Yakni, Kabupaten Nunukan yang tercatat sebanyak 2.199 kunjungan, Long Bawan (Malinau) 731 kunjungan, dan Kota Tarakan 714 kunjungan.

Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, pertumbuhan pariwisata dan tingkat kunjungan wisman ke Kaltara ini, ditopang oleh keberadaan objek pariwisata yang ada. Termasuk, daerah terdekat dengan Kaltara. Dalam hal ini, Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). “Kaltara menjadi salah satu pintu masuk wisman ke sejumlah objek pariwisata andalan Indonesia. Tak terkecuali, objek pariwisata Kaltara pun cukup mengundang minat wisman berkunjung. Seperti, ke TNKM di Malinau, KKMB di Tarakan, dan lainnya,” urai Gubernur, Rabu (20/2).

Pertumbuhan pariwisata di Kaltara, juga menggeliatkan sektor terkait lainnya. Salah satunya, perhotelan. Menurut data BPS, pada Desember 2018, rata-rata jumlah kamar hotel berbintang di Kaltara yang terjual atau terpakai sebanyak 46,53 persen. Ini menunjukkan peningkatan dibanding Desember 2017, sebesar 11,21 poin. “Untuk saat ini, hotel berbintang masih dominan berada di Tarakan. Sementara daerah lainnya, belum memiliki. Saya sangat berharap, investasi di bidang perhotelan dapat tumbuh sejurus dengan upaya pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltara,” ungkap Irianto.

Sementara itu, secara umum Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel dan akomodasi lainnya di Kaltara, untuk akhir tahun lalu mencapai 32,47 persen. Adapun urutan TPK masing-masing kabupaten/kota se-Kaltara periode Desember 2018, berurut dari yang tertinggi yakni Kota Tarakan dengan TPK 42,16 persen, Malinau 30,56 persen, Bulungan 23,41 persen, Tana Tidung 22,25 persen, dan Nunukan 13,13 persen. “Tingginya tingkat hunian kamar ini, dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas perhotelan atau akomodasi lainnya. Juga kebutuhan calon konsumen, yang tentunya berbeda-beda. Selain itu, event juga turut mempengaruhi TPK itu,” papar Gubernur.

Penyediaan aksesibilitas yang diupayakan selama ini, juga berpengaruh pada pertumbuhan pariwisata di Kaltara. Dari catatan BPS, untuk angkutan udara, jumlah pesawat yang berangkat dari 4 bandar udara (Bandara) di Kaltara sebanyak 991 unit. 4 bandara itu, yakni Bandara Internasional Juwata Tarakan, Bandara Nunukan, Bandara Seluwing Malinau dan Bandara Tanjung Harapan Bulungan. Sementara yang berangkat, mencapai 976 unit. Jumlah penumpang angkutan udara di Desember 2018, yang berangkat sebanyak 57.712 orang. Sementara yang datang, 52.954 orang.(humas)

JAKARTA – Berandankrinews.com – Ditargetkan pada 2020, pembangunan wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia, tepatnya antara Negeri Sabah, Malaysia dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan direalisasikan oleh kedua belah pihak. Ini sejurus dengan disepakatinya penganggaran pembangunan wilayah perbatasan masing-masing dalam pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek-Malindo) Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 hingga 19 Februari lalu. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sekaligus wakil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam pertemuan tersebut, Rabu (20/2).

Diungkapkan Gubernur, guna memastikan hal ini terealisasi, Pemprov Kaltara akan membahasnya dengan pihak-pihak berkompeten. Baik di lingkup internal Pemprov Kaltara, maupun dengan pemerintah pusat. “Sudah disepakati, kedua belah pihak akan memastikan tersedianya anggaran pembangunan kawasan perbatasan pada 2020. Pemerintah Sabah sendiri, akan mengajukan usulan pendanaannya kedalam RMK 12 (Rancangan Malaysia ke-12) setelah titik pembangunan ditetapkan,” ungkap Irianto.

Kecamatan Seimenggaris sendiri, berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Sementara Serudong, sejak 1 Januari 2019 ditetapkan berada di wilayah Kalabakan, Sabah, Malaysia. “Sebagai daerah baru, pengembangan Serudong nantinya akan melibatkan pula Pemerintah Daerah Kalabakan. Serudong sendiri, direncanakan Pemerintah Negeri Sabah menjadi pintu masuk baru dalam daftar BCA (Border Crossing Agreement) antara Indonesia-Malaysia,” papar Gubernur.

Untuk mempercepat terealisasinya kesepakatan ini, Pemerintah Negara Sabah telah menunjuk Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai penyelaras pengembangan kawasan Serudong. Sedangkan, Pemprov Kaltara melalui Biro Pengelolaan Perbatasan Negara yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) juga kementerian terkait. “Di tingkat lebih tinggi, Pemerintah Negeri Sabah juga akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia dalam pelaksanaan kesepakatan ini,” ungkap Irianto.

Lebih jauh, akan digelar pertemuan lebih lanjut untuk memastikan rencana secara holistik dalam aspek pembangunan dan implikasi kewenangan masing-masing pihak. “Rencananya, 2 Maret mendatang akan digelar Lawatan Kerja Teknikal Bersama antara Pemprov Kaltara dan Sabah. Mengenai lokasinya, nanti akan disepakati Pemerintah Negeri Sabah dengan tim Sosek-Malindo Kaltara,” tutup Irianto.(humas)