NUNUKAN – Berandnkrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.44/K.76/2019 tentang Pengawasan Lintas Batas Negara di Provinsi Kaltara. Menindaklanjuti hal itu, dibentuklah tim pengawasan lintas batas negara Provinsi Kaltara yang dikoordinatori oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara. Tim ini melibatkan sejumlah unsur teknis pengawasan. Di antaranya, pihak kecamatan, unsur intelijen, kepolisian, TNI, keimigrasian, dan lainnya.

Kepala Satpol PP Provinsi Kaltara Datu Balam menjelaskan, dalam pelaksanaan tugasnya, tim akan melakukan tindakan langsung di lapangan. “Dokumen yang terkait lintas batas akan diperiksa oleh tim teknis. Seperti, dokumen keimigrasian, karantina, bea cukai dan lainnya,” kata Datu Balam di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Batas Negara yang dirangkaikan dengan kegiatan pengawasan lintas batas negara di Kantor Satpol PP Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Rabu (20/2).

Adapun titik yang disasar, adalah pelabuhan sawmill Sungai Pancang, Pelabuhan Lalosalo Aji Kuning dan dermaga Bambangan. “Tim akan menanyakan langsung kelengkapan dokumen dari pelintas batas. Meski melakukan pengecekan dokumen, tim tidak melakukan penindakan atau eksekusi. Hanya sebatas peringatan dan imbauan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan,” jelas Datu Balam.

Upaya pengawasan lintas batas negara ini juga berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com- Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hibah Pemerintah Korea Selatan (Korsel) untuk penyusunan pra feasibility study (FS) dan masterplan pelabuhan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, kemarin (21/2) tim dari Pemerintah Korsel beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya, Mr Lim Yong yang juga Direktur Utama PT Dragon Land. Pemprov Kaltara sendiri, diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio.

Dalam pertemuan itu, disebutkan Wagub, tim dari Pemerintah Korsel tersebut akan meninjau rencana lokasi pembangunan pelabuhan di KIPI Bulungan. “Mereka akan melakukan penyusunan pra FS dan masterplan pelabuhan. Ini sehubungan dengan rencana alokasi dana hibah dari Korea untuk Indonesia sebesar USD 600 ribu,” kata Wagub.

Menurut Wagub, adanya program bantuan hibah dari Korsel ini merupakan salah satu langkah maju dalam proses pengembangan KIPI. “Gubernur sendiri telah menginstruksikan agar seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Kaltara dapat saling berkolaborasi, sehingga fokus pengembangan KIPI dapat segera terwujud,” ungkap H Udin.

Sebagai informasi, pada 2016 dan 2017, Pemprov Kaltara dan pemerintah pusat juga telah melakukan pra-studi kelayakan untuk KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Dari itu, rencananya Korea Selatan akan mereview kembali kedua FS itu untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di KIPI. Tentunya, diharapkan apabila studi kelayakan dilakukan oleh Pemerintah Korea, akan memudahkan proses pencairan dana hibah dari Bank Korea.(humas)

JAKARTA – Berandankrinews.com – Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Kamis (21/2)  kemarin, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) berkesempatan menghadiri Launching ‘Gerakan Indonesia Bersih’ yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait gerakan tersebut di Gedung Manggala Wanabakti Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Launching dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim Luhut B Panjaitan yang mewakili Presiden RI Joko Widodo. Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah menteri kabinet kerja, yang sekaligus memaparkan program yang dilaksanakan kementeriannya dalam mendukung gerakan Indonesia Bersih. Rakernas juga diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.

Di sela-sela kegiatan itu, Gubernur mengungkapkan, program ‘Gerakan Indonesia Bersih’ merupakan bagian dari Gerakan Revolusi Mental yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016. Seperti disampaikan oleh Menko Maritim dalam arahannya, persoalan sampah atau kebersihan bukan hal yang sepele. Bahkan saat ini telah menjadi isu global yang menjadi perhatian dunia internasional. “Persoalan penanganan sampah, tak hanya sebagai upaya pelestarian lingkungan. Namun juga sangat penting untuk kesehatan,” ujar Gubernur mengutip arahan Menko Maritim.

Dikatakan, isu penting pada gerakan Indonesia Bersih adalah mengenai penanganan sampah plastik. “Berdasarkan hasil penelitian para ahli, sampah plastik ketika menjadi mikro plastik, dan kemudian dimakan ikan. Ketika ikannya dimakan manusia, akan membahayakan kesehatan. Salah satunya jika dikonsumsi wanita, berpotensi menyebabkan lahirnya stunting atau lambat  pertumbuhannya,” kata Irianto lagi.

Berkaitan dengan itu, lanjutnya, penanganan sampah perlu menjadi perhatian semua lapisan. Ada beberapa strategi rencana aksi nasional yang akan dilakukan. Strategi pertama adalah dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Salah satunya dengan mendidik generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terutama dalam hal kedisiplinan. “Strategi kedua, yakni mengurangi kebocoran sampah dari darat karena 80 persen sampah di laut berasal dari darat. Untuk itu, perlu adanya solid waste management untuk mengurangi sampah plastik dari perumahan dan sungai,” ujarnya.

Strategi ketiga adalah dengan mengurangi kebocoran dari berbagai kegiatan yang dilakukan laut. Gubernur menyebut hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan fasilitas penerimaan di pelabuhan, mengadakan kolaborasi bilateral dan regional, mengumpulkan sampah plastik dari laut, serta mengelola limbah plastik di bidang pariwisata.

Di samping strategi, juga disebutkan beberapa penekanannya. Seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang hidup bersih dan sehat, pengembangan sistem pengelolaan sampah, yang terintegrasi dengan kali atau sungai bersih, serta sarana prasarana publik. Juga penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Sementara itu jika di tingkat pusat ada gerakan Indonesia Bersih, implementasi di daerah juga akan dilakukan di Kaltara. Yaitu melalui ‘Gerakan Kaltara Bersih’ yang sudah dimulai sejak tahun lalu. “Untuk pencanangan Gerakan Kaltara Bersih tahun ini belum dijadwalkan. Kita masih menunggu waktu yang tepat. Termasuk tempatnya nanti di mana. Kalau tahun lalu di Tarakan,” imbuh Irianto didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edy Suharto.

Dalam kesempatan itu juga, masih dalam momen HPSN, Gubernur mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltara, untuk senantiasa menjaga lingkungan, serta menerapkan hidup bersih dan sehat. “Mari kita jaga lingkungan kita, jaga sungai dan laut kita,  jaga generasi kita, dengan peduli terhadap sampah. Jangan buang sampah sembarangan! Kita wujudkan Indonesia Bersih! Kaltara Bersih!” tegas Irianto.(humas)