TANJUNG SELOR –Berandankrinews.com – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, menargetkan tahun ini bakal tumbuh ratusan wirausaha baru di Kaltara.

Demikian disampaikan langsung oleh Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara, Hartono saat menjadi narasumber dalam acara “Respons Kaltara”, Selasa (26/2). Pengembangan wirausaha baru itu, menurut Hartono, salah satunya dilakukan dengan memberikan program pelatihan bagi calon pelaku usaha. Disebutkannya, tahun ini ada 890 wirausaha baru yang akan dikembangkan melalui pelatihan yang sudah terprogram.

“Tahun lalu, kita sudah memberikan pelatihan bagi wirausaha baru di kawasan perkotaan. Tahun ini akan kita laksanakan lagi, guna meningkatkan pengembangan wirausaha baru di Kaltara,” jelasnya.

Kawasan yang disasar oleh Dinas Perindagkop pada tahun ini adalah pengembangan wirausaha di wilayah perbatasan dan pedalaman. Tujuannya adalah memberikan pemantapan, sehingga para pelaku wirausaha baru ini mendapatkan pengetahuan dalam menjalankan usahanya.

Lama pelatihan pun, bervariasi bisa 5 hingga 7 hari. Tergantung jenis pelatihannya. Tidak hanya itu, Dinas Perindagkop pun akan memberikan bantuan fasilitas penunjang bagi pelaku wirausaha baru untuk mendukung operasionalnya. “Pelatihan ini akan menambah pengetahuan pelaku usaha, khususnya baru pelaku usaha baru,” bebernya.

Tidak hanya itu, dalam dialog itu juga dibahas mengenai kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kaltara bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Hartono, pertumbuhan UMKM di Kaltara sudah sangat bagus. Hal disebabkan oleh penguatan modalnya didorong melalui perbankan.

“Dorongan penguatan itu melalui KUR, maupun LPDB. Sudah banyak pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman ini,” kata Hartono.

Dinas Perindagkop, lanjutnya, juga telah sering menggelar pelatihan sharing experience dengan mendatangkan pengusaha sukses guna memotivasi UMKM di Kaltara. Menurut Hartono, hal itu sudah dilakukan, sehingga para pelaku usaha mendapatkan ilmu yang positif dari para pengusaha yang sudah sukses.

Selain itu, terkait pemasaran elektronik yang sedang digandrungi, diakui Hartono, banyak pelaku usaha di Kaltara yang saat ini sedang beralih ke sana. Menurutnya, pola pemasaran secara online sangat memberikan positif bagi pelaku usaha untuk menjual produknya ke luar daerah.

Tahun ini di bidang industri dan koperasi juga memberikan pelatihan menjahit. Pelatihan yang diberikan juga tidak dipungut biaya. Untuk informasinya, lanjut Hartono akan dipublish melalui laman website Dinas Perindagkop Kaltara. Guna diketahui, terdapat 12.223 UMKM yang beroperasi di Kaltara di mana terinci dalam usaha mikro sebesar 9.676 jenis dan usaha kecil sebanyak 1.978 jenis. (humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, berencana untuk kembali menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, guna membahas persoalan kebijakan alokasi batu bara untuk domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), serta meminta penambahan kuota produksi batubara bagi Kaltara.

Ini disampaikan Gubernur pada pertemuan dengan sejumlah perwakilan perusahaan pertambangan batubara wilayah Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2).

Irianto mengatakan, kebijakan DMO dinilai kurang transparan. Disamping itu, DMO yang terealisasi menjadi rujukan bagi Kementerian ESDM dalam pemberian kuota produksi batubara di suatu daerah. “Sesuai data Kementerian ESDM, realisasi DMO yang diakui bagi Kaltara untuk 2018 sebesar 423.179 ton dari realisasi produksi 12,5 juta ton. Ini berbeda dengan data yang dihimpun Dinas ESDM Kaltara. Di mana DMO 2018 mencapai 2.196.350 ton dari realisasi produksi 13.610.413 ton. Ini yang akan diklarifikasi dengan Menteri ESDM,” beber Irianto.

Dengan data Kementerian ESDM, maka pada tahun ini kuota produksi batubara di Kaltara, dijatah 6,25 juta ton. “Kuota itu, sama dengan 1,28 persen dari kuota produksi batubara nasional tahun ini sebesar 463 juta ton,” ungkap Gubernur.

Tingginya atensi Gubernur terhadap upaya penambahan kuota produksi batubara Kaltara, juga didorong oleh respons lamban Kementerian ESDM terhadap upaya serupa yang dilakukan tahun lalu. “Sedianya, Menteri ESDM secara lisan sudah memberikan persetujuan penambahan kuota produksi batubara di Kaltara. Hanya saja dalam realisasinya, Dirjen Minerba belum ada mengeluarkan keputusan. Termasuk membalas surat dari saya terkait hal yang sama,” urai Irianto.

Pentingnya kuota produksi batubara ini ditingkatkan, lantaran akan berpengaruh pada banyak sisi kehidupan. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan dana bagi hasil. “Jika kuota produksi batubara ini berkurang maka pihak perusahaan akan mengurangi kinerja produksinya. Ini artinya, mengurangi pengeluaran yang berujung pada pengurangan jumlah karyawan. Ujung-ujungnya, adalah pemutusan hubungan kerja, dan bertambahlah pengangguran,” papar Irianto.

Sesuai data Dinas ESDM Kaltara, sumbangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perusahaan batubara di Kaltara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017, dari rencana PNBP Rp 522,8 miliar, terealisasi Rp 567,4 miliar. Tahun lalu, dari rencana PNBP Rp 520,5 miliar, terealisasi Rp 690,1 miliar. Untuk tahun ini, rencana PNBP ditarget Rp 730,1 miliar.

Sehubungan dengan usulan penambahan kuota produksi batubara itu, maka pembagian kuota produksi yang sudah ditetapkan pun ditunda. Sedianya, pembagian dilakukan kemarin untuk 14 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kaltara. “Untuk pendahuluan, saya menugaskan kepala Dinas ESDM beraudiensi ke Kementerian ESDM membahas masalah ini. Apabila tak bisa direalisasikan, maka saya bersama pihak perusahaan akan meminta dijadwalkan bertemu Menteri ESDM. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus solid dan memiliki pemahaman yang sama,” tutup Gubernur.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Setiap perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), diharapkan dapat mendukung pengembangan bidang prestasi keolahragaan. Termasuk, mendukung pula sejumlah kegiatan pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin pertemuan dengan pimpinan perusahaan pertambangan energi dan sumber daya mineral yang beroperasi di Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2/19).

Gubernur berharap, setiap perusahaan minimal dapat menjadi ‘bapak angkat’ pengembangan minimal 1 cabang olahraga (Cabor). Ini terkait dengan terbatasnya anggaran pemerintah dalam menopang hal tersebut.

“Sangat diharapkan perusahaan memberikan dukungan kepada pembangunan daerah. Salah satunya, di bidang keolahragaan. Disini, saya harapkan dapat menopang pengembangan minimal 1 cabang olahraga atau menjadi ‘bapak angkat’ bagi pengembangan cabang olahraga dimaksud. Lalu, ada kegiatan yang tak teranggarkan oleh pemerintah daerah. Yakni, penyusunan blueprint Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Provinsi Kaltara. Saya berharap hal yang sama pula,” jelas Irianto.

Di samping itu, pihak perusahaan juga harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah. “Ini penting dilakukan, guna meningkatkan atensi pemerintah terhadap upaya pengembangan perusahaan yang ada. Apabila ada masalah yang dihadapi perusahaan, maka pemerintah pun dapat membantu percepatan penyelesaian permasalahan tersebut. Utamanya, permasalahan perusahaan dengan masyarakat,” urai Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga meminta kepada setiap perusahaan di Kaltara untuk mendukung program Indonesia Bersih. “Giatkan pengelolaan sampah di lingkungan perusahaan. Minimal dengan menyediakan tempat penumpukan sampah sementara yang representatif, tapi jangan dari plastik bahannya,” tutup Irianto.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2018 harus dilakukan menggunakan metode ilmiah dan penggunaan kata juga susunan kalimat yang baik dan benar. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Coaching Clinic Penyusunan LPPD Provinsi Kaltara Tahun 2018 di Grand Ballroom Tanjung Selor, Selasa (26/2).

Gubernur menegaskan, para penyusun LPPD ini harus serius. “Penyusun LPPD harus sering membaca dan memahami metode penulisan dan penggunaan kata yang sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan),” kata Gubernur.

LPPD juga harus disusun oleh tim. Artinya, harus ada kerja sama dan pembagian tugas yang tepat untuk setiap anggota tim. “Jangan sampai hanya satu orang yang bekerja, sementara lainnya hanya berpangku tangan. Harus ada kerja sama dan pembagian tugas yang tepat. Ini penting bagi cepatnya penyelesaian LPPD itu,” ungkap Irianto.

Dalam penyusunannya, tim penyusun LPPD juga dapat menggunakan prinsip ATM atau Amati, Tiru dan Modifikasi. “Prinsip ATM inilah yang dilakukan negara maju. Ditambah lagi, berpikir untuk menghasilkan produk minimal 1 setiap hari. Ini harus dibiasakan sejak muda, sehingga di masa mendatang sukses pun diraih,” tutup Gubernur.(humas)