TARAKAN – Berandankrinews.com – Pengelolaan kepegawaian di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sedianya harus mempedomani sejumlah aturan yang berlaku. Diantaranya, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen ASN dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (Perlan) No. 10/2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan paparan pada Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS Tahun 2019 di Ruang Pertemuan Lantai II Swiss-Belhotel Tarakan, Rabu (27/2).

Dituturkan Gubernur, pengelolaan kepegawaian merupakan hal penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap ASN. “Sesuai UU No. 5/2014, ASN itu dibagi 2. Yakni PNS dan PPPK. Nomenklatur ini, di masa lalu tak pernah dikenal. Ini adalah revolusi dalam pengembangan ASN. Banyak ASN dari generasi dulu, yang tak sadar akan perubahan besar dalam tata kelola kepegawaian. Akibatnya, banyak ASN yang tak berubah. Dari itu, setiap ASN harus berubah dan beradaptasi dengan perubahan itu,” ungkap Irianto.

Sejumlah aturan yang berlaku pun harus dipahami dan dipedomani oleh para pengelola kepegawaian. “Tak hanya dihafal isinya, tapi juga harus difahami penjelasan dari setiap pasal didalam UU maupun peraturan yang ada. Salah satunya terkait pengembangan kompetensi. Singkatnya, kompetensi itu harus terus dikembangkan. Dari itu, seorang pengelola kepegawaian harus menguasai dan memahami mengenai definisi dan penjabaran tentang kompetensi ini. Kompetensi juga memiliki standar. Ini penting untuk dipelajari,” beber Irianto.

Di Kaltara sendiri, penerapan aturan itu, salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan kepegawaian berdasarkan sistem merit. “Pengisian jabatan dengan sistem ini, dilakukan lewat seleksi secara terbuka, objektif, dan transparan. Termasuk dalam seleksi ASN PNS, yang bebas dari KKN, terbuka, online dan kompetitif,” urai Gubernur.

Hasilnya, para pejabat yang mengisi sejumlah jabatan struktural pun kompetitif. “Di lingkup Pemprov Kaltara saat ini, sekitar 80 persen jabatan struktural, khususnya kepala OPD diisi oleh ASN Kaltara. Sisanya dari beragam daerah, baik Jawa, Sulawesi, Sumatera dan lainnya,” papar Gubernur.

Pemprov Kaltara juga berusaha mengubah tata kelola pemerintahannya. Dari pola lama yang seremonial menjadi pola perilaku yang penuh perubahan karakter dan integritas aparatur. “Pemprov Kaltara sudah melakukan perubahan itu, bahkan memangkas anggaran untuk kegiatan yang tak produktif. Hasilnya, sejumlah besar anggaran berhasil dirasionalisasi, dan dananya digunakan untuk pembenahan infrastruktur publik juga fasilitas milik masyarakat lainnya,” tutup Irianto.(humas)

TARAKAN – Berandankrinews.com – Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Universitas Borneo Tarakan (UBT) mendapatkan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus dikembangkan kualitasnya. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di sela penyerahan bantuan kendaraan roda empat kepada UBT di Ruang Pertemuan Gedung Rektorat UBT, Rabu (27/2).

Ditegaskan Gubernur, tak hanya Pemprov Kaltara, semua pihak sedianya dapat bertanggungjawab untuk mengembangkan UBT sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. “Meski APBD Kaltara terbilang kecil di Indonesia, namun banyak hal telah dilakukan Pemprov Kaltara. Salah satunya memberikan bantuan kepada UBT, baik dalam bentuk dana atau barang,” ungkap Gubernur.

Dukungan lain dari Pemprov Kaltara, utamanya melalui Gubernur adalah mendorong masuknya pendanaan dari Pemerintah Pusat terkait pengembangan infrastruktur fisik UBT. “Tadi diinformasikan bahwa pembangunan gedung perkuliahan FKIP dan laboratorium teknik yang sempat mangkrak, insya Allah tahun ini sudah dapat teranggarkan dana pembangunannya. Ini tak lepas dari upaya Gubernur membahas hal ini dengan pihak terkait di Pemerintah Pusat, termasuk dengan Kemenristekdikti,” tutur Irianto.

Dibeberkan Gubernur, perjuangan kelanjutan pembangunan gedung dimaksud dimulai pada Maret 2017. “Saat itu, pada pertemuan terbatas antara Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah menteri kabinet kerja, saya menyampaikan persoalan ini. Kala itu, Presiden pun langsung memerintahkan BPKP untuk melakukan audit mengenai persoalan yang menghadang pembangunannya. Ini tak hanya berlaku di UBT tapi juga seluruh perguruan tinggi dengan nasib serupa,” jelas Gubernur.

Setelah 2 tahun berselang, sejurus dengan datangnya tim audit dari BPKP ke UBT maka diinformasikan pembangunan gedung mangkrak tersebut sudah dapat dianggarkan segera. “Alhamdulillah, tahun ini sudah teranggarkan,” ulas Irianto.

Pemprov Kaltara juga akan memberikan bantuan hibah uang kepada UBT tahun depan. “Untuk tahun ini tak bisa diberikan. Harus berselang-seling, karena tahun lalu sudah diberikan. Untuk hibah ini, sedang dalam proses audit BPK. Jadi, tolong disiapkan berkas administrasi pertanggungjawabannya. Ini berlaku untuk setiap penerima hibah, seperti partai politik, kepolisian daerah (Polda) Kaltara dan lainnya,” tutup Gubernur.

Sebagai informasi, di kesempatan ini, Gubernur secara resmi menghibahkan 1 unit mobil operasional Pemprov Kaltara kepada UBT.(humas)

TARAKAN – Berandankrinews.com – Selain mengajak para Wajib Pajak (WP) untuk taat membayar pajak, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie juga berharap sistem dan peraturan perpajakan yang sudah ada direalisasikan secara ketat dan optimal. Ini disampaikan Gubernur saat membuka Tax Gathering Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan di Kayan Multifunction Hall Hotel Tarakan Plaza, Rabu (27/2).

Sesuai data KPP Pratama Tarakan, untuk penerimaan pajak di wilayah Tarakan dan Nunukan hingga 2019 mencapai Rp 835.419.350.970. “Untuk menjadi negara maju, pemerintah harus mampu membuat warganya taat membayar pajak. Ini harus ditopang dengan sistem dan peraturan perpajakan yang ketat serta direalisasikan dengan maksimal. Jadi, ketaatan membayar pajak sangat penting. Namun pemerintah juga harus bagus dan dapat dipercaya oleh warganya,” ucap Irianto.

Diakui Gubernur, pajak merupakan faktor penting dalam peningkatan daya saing daerah. Utamanya, bagi provinsi baru seperti Kaltara. “Daya saing usaha maupun investasi, sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan pajak . Dari itu, Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak, termasuk tax holiday. Kebijakan ini diharapkan akan memudahkan investor datang ke daerah baru, seperti Kaltara,” urai Gubernur.

Gubernur juga menginginkan tingkat kecurangan dalam pengelolaan pajak terus dieliminir. Ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan warga untuk membayar pajak kepada pemerintah. “Saya berharap dengan sistem yang semakin bagus, maka kecurangan pun tereliminasi. Manfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kecurangan tersebut. Disamping itu, pemanfaatan pajak pun sebisa mungkin untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, haruslah diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” papar Irianto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) Samon Jaya menuturkan, untuk meningkatkan peluang perolehan pajak di Kaltara, salah satunya dapat ditempuh dengan memanfaatkan kebijakan insentif pajak melalui mekanisme tax holiday. “Saya perkirakan, peluang investasi di Kaltara ini mencapai Rp 1 triliun. Apabila tax holiday ini diterapkan, maka investor akan mendapatkan sejumlah manfaat. Diantaranya, terjadi pengurangan PPh badan sebesar 100 persen dari PPh terutang, juga diberikan pengurangan 50 persen dari PPh terutang selama 2 tahun sebelumnya. Namun, patut dipahami pula, pajak penghasilan karyawan tetap dipungut,” tutup Samon.(humas)