Latest Posts

Lapangan Merdeka Sengkang di Banjiri Pesepeda pada Launching BCC Polres Wajo

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

Wajo, Berandankrinews.com-Dalam rangka Launching Bhayangkara Cycling Club (BCC) Polres Wajo melaksanakan Kegiatan Goes Bersama.

Kegiatan Goes Bersama mengangkat Tema “Jelajah Alam Bumi Lamaddukelleng Sengkang” yang berlangsung di Lapangan Merdeka Sengkang Kelurahan Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sulsel, Minggu (3/2/19) kemarin.

Bupati Wajo DR. H. Amran Mahmud, S.Sos, M.Si didampingi Kapolres Wajo AKBP Asep Marsel Suherman, SIK melepaskan 1.300 pesepeda untuk menjelajahi Alam Bumi Lamaddukelleng yang dimulai dari Lapangan Merdeka Sengkang dengan rute mencapai 30 km, rute yang dilalui Jl. Masjid Raya – Jl. Latenri Lai Tosengeng – Saoarajang Bundaran PDAM Sengkang – Belok kiri Tanjakan Tolanca – Terus melintas Perempatan Jl. To anca – Jl. KH. Ambo Emme – Jl. Bhayangkara 5 -Jl. Poros Tomodi Pattirosompe – Belok kanan kuburan cina – perempatan Jl. Lapatokka Raya – Jl. Paranrengi tanda terbalik/lurus -perumahan Grand Hill B belok kiri – Jl. Bajo – Belok kanan Jl. Bajo menuju kawasan Rumah adat Atakkae.

Kemudian lanjut belok kanan perempatan Jl. Bajo depan gudang/kandang ayam – pertigaan sebelun jembatan Tampangeng – Jl. Bajo Lamas – perempatan Jl. Datu Ulaweng/penjual kambing lurus sampai ke Rutan depan Puskesmas Lempa – Pertigaan Sumpabakae – Pertigaan Coppo Bulu Jl. Poros Ulugalung – Desa Lempa Tampangeng – Perempatan penjual kambing – Tugu Tonronge – Pertigan/belok kiri/tikungan – Pertigan Masjid Timoro – dan finish di Lapangan Merdeka Sengkang.

Sementara itu, Bupati Wajo, Danrem 141/Tp, Kasrem 141/Tp, Kapolres Wajo, Dandim 1406/Wajo, Kajari Sengkang tiba di Kawasan rumah adat Attakkae untuk melaksanakan penanaman pohon mangga dan penyerahan bantuan keramik dari Danrem 141/Tp untuk Masjid Nurul Mujahidin Dusun Calodo Desa Simpursia Kecamatan Pammana, Wajo yang diterima oleh Kepala Desa Simpursia Muh. Husain.

Kegiatan yang sangat meriah itu yang dihadiri para pesepeda dari Makassar, Maros, Pare-Pare, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Bone, Toraja, Gowa dan luar provinsi Sulsel yaitu dari Polewali mandar, acara itu semakin memuncang saat pengundian doorprize yang disediakan berupa Sepeda motor Honda Revo, Sepeda gunung, TV, Kipas angin dan hadiah lainnya. (Irwan N Raju)

Sidang Perdana Praperadilan TNI AL Digelar 18 Maret

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL, NUNUKAN

Nunukan, Berandankrinews.com–Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Muhammad Yusuf melalui pengacaranya Muhammad Iskandar, SH sementara ditunda, lantaran pihak tergugat atau termohon belum dapat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Nunukan (PN), Senin (4/3/19).

Menurut Letkol P. Sinaga saat ditemui awak media dipengadilan negeri Nunukan mengatakan, masalah persepsi saja, surat kuasa memang kurang, seharusnyakan dilimpahkan ke kami semua cumakan nomornya ada dua, 1 dan 2 ini harusnya dua surat kuasa dan dua surat perintah.”Ini kita jadikan satu termohon,” Kata P. Sinaga.

Saat ditanyakan termohon lainnya, Sinaga mengatakan, termohon lainnya belum kita terima.

“Panglima TNI dan Pak Kasad belum menerima relas pangilan,”Tutur Sinaga.

Sementara itu, kesiapan TNI AL untuk sidang selanjutnya akan mempersiapkan segala kekurangan berkas yang ditanyakan hakim.

“Tentara selalu siap, Jadi kita akan mempersiapkan apa yang diminta bapak hakim tadi, seperti surat perintah dan ya kesiapan kita biasa saja praperadilankan begitu-begitu saja,”Jelas Sinaga.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Nunukan, Tony Yoga Saksana, SH mengatakan penundaan sidang praperadilan pagi tadi disampaikan Tony karena prinsip permohonan praperadilan ada dua pihak, pemohon dan termohon bahkan turut termohon juga dalam perkara ini termohon 1 hingga 4, prinsipnya agenda dalam persidangan ada pihak yang saling berhadapan yang harus kita dengarkan kedua belah pihak.

“Ada Asasnya, Jadi dalam asa itu ada asas Audi et Alteram Partem, syaratnya mendengarkan kedua belah pihak itu harus hadir, jadi semuanya dipanggil lah kepengadilan untuk mengajukan permohonan, memberikan jawabanya dan mengajukan buktinya “Kata Tony.

Pemohon sendiri sudah hadir karena memilih domisili di Kota Tarakan bersama kuas hukumnya, kita sudah lakukan delegasi melalui pengadilan Kota Tarakan, sementara termohon sendiri di Lanal Nunukan sudah dilakukan pemanggilan dan sudah ada yang mewakili, ungkap Tony.

Disampaikanya, Untuk turut termohon 1-4 ini domisilinya lain-lain, turut termohon 1 dan 2 yaitu Panglima TNI dan Kasal berdomisili di Jakarta Timur, dan kita melakukan pemanggilan dengan delegasi kepada pengadilan negeri jakarta timur. Untuk turut termohon 3 itu berdomisili di Surabaya dan kita juga telah lakukan delegasi pengadilan Surabaya. Sementara untuk delegasi Jakarta Timur dan Surabaya ini panggilannya kita belum apakah sudah dilaksanakan atau belum.

“Kita menetapkan sidang itu dua minggu sejak permohonan dengan pertimbangan delegasi, prosesnya kita mengirimkan secara online melalui sistem yang kita punya kemudian diterima disana dan diprint lalu dikirim kembali, yang sudah kita terima dari Tarakan,”beber Tony.

Dikarenakan informasi yang belum diterima dari Jakarta dan Surabaya, karena itu ada pihak yang tidak hadir dan ketidak hadirannya ini apakah sudah dipanggil atau belum oleh pengadilan Jakarta Timur dan Surabaya, Haknya mereka untuk membela diri atau menjawab dan membuktikan dari permohonan itukan belum dipenuhi oleh karenanya kita tidak dapat melanjutkan persidangan,Ujar Tony.

“Beda halnya jika yang bersangkutan dipanggil dan panggilannya itu sah, tapi dia tidak mau hadir itu beda, kita langsung menentukan sikap untuk melanjutkan persidangan tanpa memanggil lagi itu bisa,”Kata Tony.

Rencanannya sidang terkait penangkapan Jufri CS dan penyitaan speedboat SB Dwi Putra milik Muhammad Yusuf akan dilanjutkan pada 18 Maret 2019 mendatang setelah tergugat memenuhi panggilan.

Rencana kita kembali delegasi lagi yang belum hadir tadi, turut termohon 1, 2 dan 3, untuk termohon 4 sudah hadir tapi ada kekeliruan mengenai surat perintah dan kuasa, itu adminitrasi perbaikan cukup waktu, tetapi surabaya dan jakarta timur itu kita tunda dua minggu lagi, urai Tony.

“Ketika tanggal 18 itu persidangan dibuka dengan kondisi para pihak lengkap itu bisa kita lanjutkan, setelah permohonan dibacakan artinya pemeriksaan dimulai dan kewajibannya 7 hari harus putus dan sidangnya secara marathon,”Katanya. (**)

BPBD Kaltara Edukasi Penanggulangan Bencana ke Sekolah-Sekolah

BERANDA

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengajak seluruh masyarakat, termasuk jajaran TNI dan Polri untuk saling bersinergi dalam mengatasi, maupun mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi di daerah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) NO.360/1219/SJ kepada seluruh Gubernur se-Indonesia, untuk melaksanakan sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo dalam melakukan Penguatan Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana di daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Mohammad Fandi mengatakan, kiranya ada 6 poin arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Surabaya belum lama ini. Salah satunya, melakukan edukasi kebencanaan, serta melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemprov melalui BPBD Kaltara bergerak cepat, dengan melakukan edukasi lewas kegiatan Road Show ke SDIT CENDEKIA TAKA Field Trip dengan tema Cara Menanggulangi Bencana.

Dalam kesempatan tersebut, tim dari BPBD melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana, mengedukasi dini agar mengurangi dampak bencana. Diharapkan ke depan dapat meningkat, kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan ancaman bencana alam, seperti gempa dan banjir. Sehingga menimbulkan kemandirian dalam menghadapi bencana alam demi terciptanya sekolah yang aman terhadap bencana,” ungkap Fandi.

Pada 2018, disebutkannya, guna mendeteksi dini dan respons cepat penanggulangan bencana, BPBD Provinsi telah menghadirkan Desa Tangguh Bencana (Destana). Sebanyak 5 Destana sudah terbentuk di Kaltara. Dua desa berada di Kabupaten Malinau, dan 3 desa lainnya ada di Bulungan.

Pembentukan desa tangguh bencana sendiri melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan yang ada didesa. Baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat. Pembentukan Destan ini, bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, jelasnya.

Hadirnya Destana di Kaltara, lanjut Fandi, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membentuk masyarakat yang tangguh dalam menanggulangi terjadinya bencana. Sehingga syarat sumberdaya manusia yang dibutuhkan harus memiliki kemampuan fisik. Telah kita berikan edukasi melalui sosialisasi dan simulasi. Sehingga masyarakat bisa meminimalkan ancaman dan risiko bencana, ulas Fandi.

Tahun ini, imbuhnya, program Destana yang merupakan Program pusat kembali dilanjutkan. BPBD menargetkan, tahun ini akan dibentuk lebih dari 5 Destana. “Tentu dengan melihat skala prioritasnya, desa-desa yang menjadi potensi rawan bencana, akan kita utamakan. Misalkan, daerah Sembakung, dan Lumbis yang sering terjadi banjir, jelasnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan arahan Presiden, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Gubernur akan menjadi Komandan Satuan Tugas darurat pada saat kejadian bencana. Pangdam dan Kapolda menjadi Wakil Komandan Satuan Tugas untuk membantu Gubernur. Selanjutnya, Bupati/Walikota otomatis menjadi Sub Satuan Tugas Wilayah kabupaten/kota. (humas)

Semua Pihak Diimbau Deteksi Dini Penghambat Pemilu

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) serta semua stakeholders terkait, diimbau untuk dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan apapun yang akan menghambat, mengganggu, dan menggagalkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sanusi saat membuka Seminar Kepemudaan dan Kebangsaan Dalam Rangka Terciptanya Pemilu Damai Tahun 2019 di Gedung Pertemuan Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Sabtu (2/3) lalu.

Diungkapkan Sanusi, dengan digelarnya Pemilu Serentak 2019 maka Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu ini diyakini akan menghemat anggaran 50 hingga 60 persen, tutur Sanusi.

Untuk itu, para pemilih di Kaltara diimbau untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yang akan digelar April mendatang ini. Hak pilih kita, merupakan penentu nasib bangsa kedepan, jelas Sanusi.

Lebih jauh, Sanusi berharap integritas dan kredibilitas penyelenggaraannya pun harus terus dijaga sehingga kualitasnya dapat terus ditingkatkan. Pemilu yang kredibel dihasilkan oleh penyelenggaran Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, urai Sanusi. Masyarakat pun diimbau untuk melakukan pengawasan dan pelaporan apabila menemukan tindak kecurangan yang mencoreng kredibilitas pemilu kali ini.(humas)

Perekonomian Kaltara Ditaksir Tumbuh Hingga 4,3 Persen Tahun Ini

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pada 2019, secara keseluruhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperkirakan tetap tumbuh positif. Pertumbuhannya berkisar 3,9 hingga 4,3 persen. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Laporan Nusantara Februari 2019 yang dirilis Bank Indonesia (BI), Minggu (3/3).

Diungkapkan Irianto, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi KTI akan ditopang
oleh konsumsi yang tumbuh kuat di tengah melambatnya ekspor luar negeri.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat seiring event pemilihan presiden (Pilpres) dan legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak pada triwulan II 2019, serta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 8,03 persen, kata Gubernur. Kegiatan Pilpres dan Pileg juga akan mendorong konsumsi pemerintah, selain realisasi belanja terkait Dana Kelurahan yang melengkapi Dana Desa.

Aktivitas investasi diprakirakan masih tumbuh, khususnya pada semester II yang didorong oleh percepatan realisasi berbagai proyek infrastruktur konektivitas, berlanjutnya hilirisasi hasil tambang dan pertanian, pembangunan pembangkit listrik, serta pengembangan Kawasan Industri (KI) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun demikian, turunnya produksi tembaga dan outlook harga komoditas pertambangan yang tidak setinggi tahun lalu akan menyebabkan pertumbuhan ekspor KTI lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, jelas Gubernur.

Sementara itu, untuk perkiraan perekonomian per triwulan, perekonomian KTI termasuk Kaltara pada triwulan II 2019 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2019. Ini ditopang oleh konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Konsumsi swasta diperkirakan meningkat menjelang periode hari besar keagamaan dan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan meningkat seiring dengan adanya pengeluaran belanja pegawai untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan peningkatan realisasi Dana Desa dan Dana
Kelurahan. Pada triwulan II, investasi diperkirakan mengalami perlambatan, khususnya berasal dari investasi korporasi dan investasi yang berupa non-bangunan. Sementara investasi terkait infrastruktur pemerintah masih akan berlanjut, urai Gubernur.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh LU pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kondusif akan mendorong peningkatan produksi pertanian seperti tanaman padi, kelapa sawit, kakao, karet maupun aktivitas penangkapan ikan. “Industri pengolahan, terutama pengolahan CPO dan karet, diperkirakan tumbuh lebih tinggi karena adanya potensi peningkatan harga komoditas internasional untuk komoditas tersebut, tutup Irianto.(humas)