Latest Posts

Bupati dan Masyarakat Wajo Sambut Kuker Menteri Pertanian

BERANDA, BERITA DAERAH

Wajo, Berandankrinews.com– Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H Andi Sulaiman, MP melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Bupati Wajo Dr. H Amran, SE bersama masyarakat Wajo selaku tuan rumah menyambut baik kedatangan Menteri Pertanian, Rabu (6/3/19).

Dalam Kunjungannya, Menteri Pertanian meninjau kegiatan Optimalisasi lahan rawa lebak di kawasan rumah adat Attakkae Kelurahan Attakkae Kabupaten Wajo.

Selain itu juga memberikan bantuan berupa benih padi, jagung, cabai, bawang, sayuran, pemipil jagung, excafator, traktor roda 2, traktor roda 4, pompa air, benih kelapa, ternak kambing dan ayam lokal kepada para kelompok petani dan kelompok peternak wilayah Kabuaten Wajo.

Dr. Ir. H Andi Sulaiman, MP juga langsung bertatap muka dengan para kelompok tani, warga masyarakat dan santri As’adiyah Sengkang.

Dalam sambutan MenteriPertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman mengatakan, masyarakat petani agar lebih meningkatkan hasil produksinya, guna memenuhi swasembada pangan Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045, dan akan menjadikan Kabuaten Wajo sebagai salah satu lumbung pangan dunia tahun 2045 dan memberikan bantuan berupa bibit, ternak dan alat pertanian guna mendukung pertanian di wilayah Kabupaten Wajo.

Turut hadir dalam penyambutan Menteri Pertanian, Kasdam XIV/Hsn Mayjen TNI Budi Sulistijono,
Wakalpolda Sulsel Brigjen Pol Adnas, Dirjen Transmigrasi Kemendes H. M Nurdin, Danrem 141/Tp Kolonel Inf Suwarno, S.A.P, Kepala Badan Litbang Kementan RI Dr. Ir. H. Muhammad Syakir, MS, Para Stekholder Kementan RI, Bupati Wajo DR. H. Amran Mahmud, S.Sos, M.Si, Bupati Bone Dr. Andi Fahsal M, Bupati Sidrap Ir. H. Dolla Mando, Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi, SH, M.Si, Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE, Ketua DPRD Wajo Andi Yunus Panaungi SH, Kapolres Wajo AKBP Asep Marsel Suherman, SIK, Dandim 1406/Wajo Letkol Inf Utsman Abdul Ghofir, S.Sos, Kajari Sengkang Eko Bambang Marsudi, SH, MH, Ketua pengadilan .Harun Yulianto, SH, M.Hum, serta 15.000 orang dari kelompok tani, warga masyarakat dan santri As’adiyah Sengkang, Soppeng, Bone, Sidrap dan Pinrang. (Irwan N Raju)

Kodim 1407 Bersama Dinas Kesehatan Bone Lakukan Penyuluhan Kesehatan Ke Warga Lallatang

BERANDA, BERITA DAERAH

Bone, Berandankrinews.com- Rangkaian kegiatan Fisik berupa pembangunan infrastruktur terus berlanjut, begitu pun dengan rangkaian kegiatan non fisik yang terus berjalan dalam program TMMD reguler ke-104 yang dilakukan Kodim 1407/Bone di Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe Bone, Sulsel.

Seperti yang berlangsung hari ini, Satgas TMMD Kodim 1407/Bone bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menggelar Penyuluhan Kesehatan kepada  masyarakat di Aula Kantor Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Rabu (06/3).

Adapun yang menjadi pemateri dalam kegiatan Penyuluhan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD ke-104 Kodim 1407/Bone, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Eko Nugroho M. Adm. Kes dari Dinkes Bone.

Dalam kegiatan tersebut para pemateri memaparkan sejumlah materi kepada masyarakat berkaitan dengan Penyuluhan Kesehatan meliputi, Posyandu, Kesehatan Anak serta kesehatan lingkungan.

Saat ditemui Berandankrinews.com, Pasi Ter Kodim 1407/Bone Kapten Inf Kamaluddin menyampaikan bahwa, apa yang dilakukan TNI pada program TMMD itu, merupakan bakti terhadap bangsa dan Negara dimana dengan kemanunggalan ini menjadikan satu ikatan kekuatan yang kuat antara TNI dengan rakyat.

Ia juga mengharapkan kepada undangan yang hadir di acara penyuluhan itu untuk dapat mendengarkan dan menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Sehingga apa yang disampaikan oleh petugas penyuluhan kesehatan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Lallatang.

Para peserta yang ikut dalam penyuluhan kesehatan tersebut di dominasi kaum ibu-ibu yang sangat antusias untuk mengikuti acara penyuluhan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Satgas TMMD.

Di tempat yang sama, ibu nurlela (26) mengatakan, sangat senang mengikuti kegiatan ini, karena dengan pembahasan kesehatan keluarga yang di bawakan dari Dinas kesehatan.

“Terima kasih kepada Kodim 1407/Bone karena dengan penyuluhan kesehatan ini, saya sebagai seorang ibu rumah tangga semakin mengerti bagaimana cara yang benar untuk menjaga kesehatan keluarga khususnya anak kami,” tegas Nurlela. (Irwan N Raju)

Tokoh Pemuda Bone: Kalau Tidak Memberi Perubahan, Inkumben Jangan Dipilih Lagi

BERANDA, BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

Bone, Berandankrinews.com-Menjelang Pemilu 2019, Situasi politik semakin tinggi. Para caleg berburu suara hingga kepelosok-pelosok. Menanggapi hal itu, tokoh pemuda Bone, Andi Singkerru Rukka memberi tips kepada masyarakat dalam menentukan pilihan.

Tips dimaksud, menurut pria yang akrab disapa Andi Singke ini, berlaku untuk semua tingkatan caleg, tanpa terkecuali. “Asas pertama yang harus menjadi ukuran adalah asas karya. Semua caleg, mau kabupaten, provinsi atau pusat, ukurlah lewat karyanya. Ini berlaku utamanya untuk inkumben,” kata mantan Ketum Kepmi Bone ini saat dihubungi Berandankrinews.com melalui sambungan via Whatsapp, Rabu (6/3/19) pagi tadi.

Sebenarnya, sambung Andi Singke, Incumben yang kembali maju tapi selama duduknya tidak memperlihatkan karya dan bakti sama sekali, sama saja mau mengkhianati lagi suara orang-orang yang dulu memilihnya.

“Masyarakat yang dulu memilih tentu punya asa dan harapan pada caleg yang berhasil dia loloskan. Kalau harapan itu tidak sanggup inkumben wujudkan, maka lebih baik jangan dipilih lagi. Apalagi jika inkumben itu datangnya hanya satu kali lima tahun,” kata Andi Singke.

Pria beralis tebal ini juga yakin dan percaya masyarakat Sulsel, di Bone khususnya, sekarang sudah sangat cerdas. “Insya Allah masyarakat tidak akan mau lagi menggadaikan suaranya hanya karena sarung, baju, apalagi hanya dengan campa-campa alekke’ (elus-elus punggung-red),” sambungnya.

Caleg yang harus dipilih adalah yang bisa membawa perubahan untuk daerah lewat kemampuannya menjaring potensi anggaran pusat masuk daerah. Yang terbukti tidak sanggup memberi perubahan, jangan diberi kesempatan lagi.

Cara mengukur caleg yang bukan inkumben juga demikian. “Jejak hidup setiap orang pasti bisa diukur. Lihat saja track recordnya, kalau banyak berbuat untuk masyarakat dan menjamin bisa membawa perubahan untuk kemaslahatan daerah, yang demikian itu yang harus mendapat kesempatan penuh. Lupakan inkumben,” tegasnya.

Dalam perspektif personality, Andi Singke menganjurkan masyarakat memilih sosok yang memiliki karakter sesuai dengan filosopi pangngulu tappi (gagang badik) senjata khas masyarakat bugis

“Yang layak dipilih itu sosok yang punya jiwa kepemimpinan. Tapi juga pandai merendahkan diri atau merunduk,” tandasnya. (Irwan N Roju)

Pelaku Karhutla Perlu Diberi Efek Jera

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai perlunya peningkatan upaya penegakan hukum guna memberikan efek jera kepada pembakar hutan dan lahan. Selain itu, pelakunya juga harus diekspose ke media.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara Muhammad Sarwana saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara (ResKal), Selasa (5/3) di Kedai 99, Tanjung Selor.
Karhutla sendiri, menurut informasi BPBD Kaltara disebabkan terhambatnya pertumbuhan awan akibat peningkatan tekanan udara di bagian barat samudera pasifik, utamanya di atas lautan di bagian timur Indonesia. Dampaknya, beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya atau kekeringan. Salah satunya yang terdampak adalah, Provinsi Kaltara. Secara sosial budaya, sedianya masyarakat pribumi Kaltara sudah mampu mengelola lahan untuk pertanian secara baik. Biasanya, untuk membersihkan lahan dengan membakar, warga akan membuat sekat bakar atau semacamnya. Berbeda dengan warga yang iseng atau sengaja membakar lahan dengan tujuan lain. Ini yang perlu perhatian dan diberi efek jera, beber Sarwana.

Selain memberikan efek jera kepada pelaku pembakar hutan dan lahan, koordinasi dan kerja sama lintas sektor juga diperlukan dalam penanggulangan bencana seperti ini. Hal dimaksud, terkait dengan rencana evakuasi bagi korban bencana. Baik, alat pemantauan kualitas udara atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Selain itu, guna menghadapi kondisi ekstrem perlu dibuat rumah singgah dengan tabung oksigen. Dari itu, saya mengimbau peran serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Dinkes (Dinas Kesehatan) dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup), ucap Sarwana.

Pentingnya upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla, juga ditopang oleh fakta bahwa Kaltara merupakan provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak di Indonesia. Sesuai catatan BPBD Kaltara, jumlah hotspot di Kaltara dalam 10 hari terakhir (tingkat kepercayaan 51 hingga 100 persen) update 2 Maret 2019, sebanyak 45 titik. Ini menempatkan Kaltara sebagai provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak ketiga di Indonesia, setelah Riau (358 hotspot), dan Kalimantan Timur (97 hotspot). Pemprov Kaltara melalui BPBD Kaltara sudah melakukan upaya antisipasi lainnya. Di antaranya, edukasi antisipasi bencana pada anak usia dini, pembentukan Desa Tangguh Bencana, dan lainnya, ungkap Sarwana.

Patut diketahui, BPBD Kaltara terkait penanganan bencana sendiri, berperan sebagai koordinator. BPBD Kaltara akan bertindak di lapangan apabila skala bencana lebih besar daripada yang mampu ditangani BPBD setempat. Dalam penanganannya, BPBD Kaltara juga bermitra dengan sejumlah pihak terkait.(humas)

Sederhanakan Birokrasi, Pemerintah Terapkan OSS

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN, Berandankrinews.com Pemerintah ingin menyederhanakan perizinan. Untuk itu, diciptakan model perizinan terintegrasi yang cepat dan mudah melalui penerapan Online Single Submission (OSS). Demikian disampaikan Asisten II Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuat Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-Kalimantan Utara (Kaltara) di Nunukan, Selasa (5/3).

Pada acara bertema Implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS itu, penyederhanaan perizinan bertujuan akhir mengurangi rentetan panjang birokrasi. Mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) No. 24/2018 tentang Pelayanan Integrasi Secara Elektronik, seluruh daerah, kementerian/lembaga harus menggunakan aplikasi OSS. Ini juga bentuk reformasi sistem perizinan yang mendorong terwujudnya birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi, jelas H Syaiful.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara Risdianto menuturkan,
dalam melakukan perizinan pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Nah, untuk mendapatkan NIB pelaku usaha harus menggunakan aplikasi OSS. Yang nantinya, aplikasi OSS ini akan terintegrasi dengan aplikasi SIMPATIK atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik.Kita mereplikasi aplikasi SIMPATIK milik Jawa Barat. Seperti kita ketahui aplikasi SIMPATIK merupakan aplikasi online yang telah direplikasi oleh 17 Provinsi di Indonesia, tutupnya.(humas)