TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Setelah ditunggu-tunggu semenjak pengumuman kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada awal Januari 2019 lalu, akhirnya para peserta yang lulus mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Ini setelah Pertimbangan Teknis (Pertek), tentang penetapan NIP CPNS di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) formasi 2018 diserahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kaltara pada Jumat (8/3) lalu.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, sesuai laporan yang disampaikan oleh BKD Kaltara, sesuai Pertek tentang penetapan NIP CPNS 2018, di lingkup Pemprov Kaltara ada 453 CPNS formasi tahun 2018 yang keluar NIP-nya. Terdiri dari 442 formasi umum (tenaga teknis, guru dan tenaga kesehatan), serta 11 CPNS formasi khusus, lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Pertek penetapan NIP CPNS formasi 2018 sudah diserahkan dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin yang melingkupi wilayah Kalimantan kepada BKD Kaltara, kata Irianto.

Saat ini, lanjutnya, setelah ada NIP-nya, oleh BKD Kaltara sudah mulai melakukan pencetakan Surat Keputusan (SK) CPNS. Saya minta bisa secepatnya. Kemudian secara berjenjang, dicek dan diparaf, mulai dari pejabat eselon IV, hingga Sekprov (Sekretaris Provinsi), sebelum nanti ditandatangani Gubernur, jelasnya.

Mendampingi Gubernur, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kaltara Burhanuddin, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Waluyo Sejati mengungkapkan, proses pencetakan SK ditargetkan selesai dalam waktu satu minggu dari sekarang.

Setelah SK dicetak ada tahapannya. Harus dicek dan diparaf secara berjenjang. Kemudian baru mendapatkan tandatangan Gubernur. Setelah itu, baru kita jadwalkan untuk penyerahannya kepada para CPNS yang lulus, kata Waluyo.

Diterangkan, sesuai dengan arahan dari Kepala BKN, setelah Pertek NIP CPNS formasi 2018 keluar, ada beberapa catatan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki oleh pelamar. Sebenarnya sudah semua berkas persyaratan dilengkapi oleh para pelamar. Namun ada beberapa yang perlu diperbaiki. Untuk ini, akan kami informasikan langsung ke pelamar yang bersangkutan, jelasnya.

Termasuk salah satunya yang perlu diperbaiki, lanjut Waluyo, adalah surat pernyataan yang harus dibuat pelamar. Dari 10 poin isi pernyataan yang sudah dibuat, diminta diperingkas menjadi cukup 5 poin saja.

Ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pengadaan CPNS. Jadi perlu dipertegas di sini, bukan diminta untuk dilengkapi, tapi cukup diperbaiki saja, kata Waluyo lagi. Berkas yang sudah diperbaiki, oleh BKD, selanjutnya diserahkan ke BKN. (humas)

Balikpapan, Berandankrinews.com–GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, mendapatkan penghormatan sebagai pembicara eksternal dalam acara Workshop Eksekutif Strategi 2019 Region IX Kalimantan di Gedung Landmark Lt. 7 Bank Mandiri, Balikpapan, Jumat (8/3) lalu. Selama kurang lebih satu jam, Gubernur membeberkan tentang pengelolaan APBD Kaltara di depan ratusan pimpinan cabang Bank Mandiri se-Kalimantan. Berikut isi pemaparannya.

“Mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia, adalah yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Itulah niat awal yang membawa saya ke Kaltara. Meluruskan niat, untuk mengabdikan hidup kita supaya memberikan banyak manfaat untuk orang banyak, demikian disampaikan Irianto mengawali paparannya.

Gubernur mengungkapkan, dirinya memimpin Kaltara sejak 22 April 2013. Yaitu semenjak dirinya dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara. Sejak itu juga, kata Irianto, roda pemerintahan Kaltara sebagai provinsi ke-34 di Tanah Air dimulai.

Saat itu, kita tidak punya apa-apa. Semua dari 0. Tidak punya pegawai, apalagi APBD, belum ada. Uang kita 0 rupiah pada saat saya pertama kali di Kaltara, sebagai Penjabat Gubernur, kata Irianto. Diawali dengan niat yang lurus, dan kerja keras, akhir pelan dan pasti, roda pemerintahan Kaltara mulai bergerak.

“Alhamdulillah, dengan niat yang lurus, dan melalui berbagai upaya kita, sekarang Kaltara sudah mampu banyak membangun. Tak hanya dalam pengelolaan pemerintahan, tapi juga sejumlah infrastruktur telah dibangun di Kaltara. Termasuk infrastruktur di wilayah perbatasan, yang sebelumnya kurang banyak tersentuh, katanya.

Gubernur menyebut, ada empat kunci utama yang diterapkan dalam membangun. Yaitu, inovasi, kemampuan networking, teknologi dan sumber daya alam yang dimiliki. Empat kunci ini berdasar hasil penelitian Bank Dunia selama bertahun-tahun. Dan hasilnya, melalui 4 hal itu, banyak negara yang berhasil dan maju, lanjut Gubernur.

Berbicara soal APBD, Irianto mengatakan, sebagai provinsi baru, APBD Kaltara sangat kecil. Pada 2019 ini hanya sekitar Rp 2,5 triliun. Seperti saya sering sampaikan, uang bukan segala-galanya. Bukan masalah besar atau kecilnya. Tapi bagaimana dengan uang sedikit, bisa bermnfaat untuk banyak orang. Bagaimana cara kita mengelolanya. Itu yang terpenting. Dan ini lah yang kita lakukan di Kaltara, ungkapnya.

Berbagai kebijakan dilakukan dalam pengelolaan anggaran di Kaltara. Salah satunya, Gubernur menegaskan untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Beberapa anggaran yang kurang produktif, seperti honor-honor kegiatan dipangkas. Uang perjalanan dinas yang dikurangi.
“Uang yang dihasilkan dari rasionalisasi tadi cukup besar. Kita gunakan untuk membantu masyarakat miskin. Kita rehab rumah masyarakat yang tidak layak, agar menjadi lebih layak. Juga kita gunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan yang rusak. Memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan secara gratis. Utamanya bagi masyarakat miskin, bebernya.

Dari kebijakan ini, dengan dikolaborasikan dengan beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya, angka kemiskinan di Kaltara turun. Dari sekitar 12 persen pada 2012, kini menjadi kurang lebih 6 persen.

Hal lain yang dilakukan dalam pengelolaan APBD, adalah dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaannya. Antara lain dengan memperbaiki sistem. Dari konvensional ke arah digital, melalui sistem online. Hal ini, menurut Gubernur, dilakukan agar pengelolaan keuangan di Pemprov Kaltara lebih akuntabel, efisien dan transparan.

Gubernur mengatakan, Pemprov Kaltara juga terus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam, Pemprov juga melakukan kerja sama dengan pihak lain. Salah satunya dengan perbankkan.

Di sisi lain, lanjutnya, tidak boleh hanya berharap pada anggaran pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN. Maka dari itu, dirinya pun berusaha menarik investasi ke Kaltara. Dalam, jangka panjang, Kaltara merencanakan membangun Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), yang terintegrasi dengan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang kini sudah mulai dibangun.

“Mungkin bukan di masa saya ini bisa dinikmati. Tapi ini adalah untuk masa depan Kaltara. Mungkin 10 tahun ke depan baru bisa dirasakan oleh masyarakat. Jika investasi ini jalan, saya yakin uang puluhan triliun akan beredar di Kaltara. Yang goalnya, adalah kesejahteraan masyarakat, lanjutnya.

Untuk mencapai semua itu, tegas Gubernur, bukan hal yang mudah. Perlu kerja keras, dan kerja cerdas. “Dibutuhkan inovasi – inovasi, serta yang tak kalah penting adalah sikap dari masyarakat kita sendiri untuk bisa menerima dan berpikir untuk maju, tegas Irianto.

Dan dari semua ini, imbuhnya, sebagai pendukung Pemprov Kaltara juga perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Itu juga sudah kita lakukan dengan berbagai program. Seperti pemberian beasiswa, serta menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Baik di dalam maupun luar negeri. Tak hanya SDM, kita berusaha meningkatkan sarana infrastruktur di Kaltara, imbuhnya.(humas)