Instruksikan Satpol PP Lakukan Razia

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memimpin rapat staf dengan kepala OPD lingkup pemprov, Senin (18/3).

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kaltara, untuk menggelar operasi rutin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang berkeliaran pada saat jam kerja.

Kedisiplinan ASN ini kembali menjadi sorotan utama Gubernur, mengingat banyaknya laporan masyarakat terkait ASN yang ada di warung kopi pada saat jam kerja. Dia menegaskan setiap PNS pemprov yang ketahuan tidak disiplin, terutama saat jam kerja, akan diberikan sanksi secara berjenjang. Itu akan ditegur berjenjang. Kalau dia eselon II, maka gubernur atau sekda yang menegurnya. Tapi kalau di bawahnya, maka kepala dinas yang memberikan teguran, ujar Irianto.

Gubernur mengakui, untuk menegakkan disipilin pegawai tidak mudah. Perlu ketegasan pimpinan dalam membina sekaligus menindak sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan setiap minggu apel dinasehati, tapi tetap saja masih ada pelanggaran. Sanksi makin tegas, agar ada efek jera meski belum tentu bisa menyelesaikan semua, jelas Irianto.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menghimbau kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat 31 Maret 2019. Selain LHKPN, juga penyampaian SPT tahunan yang harus dilaksanakan secepatnya. Saya instruksikan agar kepala OPD yang ada di unit kerja masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap bawahannya, tuntas Gubernur.(humas)

Sekda Soppeng Tegaskan Jangan Sampai Ada Temuan Lagi Yang Dapat Mempengaruhi Prestasi WTP

Soppeng, Berandankrinews.com–Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H A Tenri Sessu, M.Si membuka acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai di Ruang Pola kantor Bupati Soppeng Watansoppeng, Selasa (19/3/2019).

Dalam sambutannya mengatakan bahwa, Transaksi Non Tunai (TNT) ini menciptakan perubahan-perubahan di dalam tata kelola keuangan kita di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten Soppeng.

“tentu ini berdampak pada pelaksanaan aktivitas kita yang selama ini mungkin agak mudah kita lakukan, namun dengan adanya aturan ini, saya minta tetap mengikuti peraturan yang berlaku” imbau Tenri Sessu.

Dia mengatakan, transaksi non tunai memang ada kendala antara lain pembayaran listrik dan BBM, makanya saya minta Bank Sulsel bisa bekerja sama dengan PLN, karena belum ada kerjasama antara PLN, sehingga keterlambatan pembayaran Listrik bisa berdampak pada denda atau pemutusan listrik.

“Kepada Pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran agar lebih memahami kewenangannya dalam melakukan pengelolaan anggaran daerah. Maksimalkan kerja dan tanggungjawab, PPTK adalah melengkapi administrasi keuangan pada saat melakukan kegiatan dan diserahkan pada bendahara,”tegasnya.

Dia juga berharap temuan admimistrasi yang sudah didapat baik besar maupun kecil segera dilengkapi administrasinya.

“Jangan ada temuan berulang-ulang karena bisa berpengaruh pada prestasi kita yang memperoleh Predikat Wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI” Tegas A Tenri Sessu.

Dalam rapat monitoring dan evaluasi tersebut, turut hadir Kepala BPKAD Soppeng, para kepala bagian Setda, para bendahara Skpd/Opd, Para Lurah se-Kabupaten soppeng. (Herwan).

Kodim 1407/Bone Adakan Pertandingan Sepak Takraw Untuk Menjalin Kedekatan Antara TNI dan Masyarakat

Bone, Berandankrinews.com–Personil Kodim 1407/Bone yang tergabung dalam Satgas TMMD mengikuti pertandingan sepak takraw, usai melaksanakan kegiataan pembangunan pembuatan talud dilokasi TMMD bersama warga Desa Lallatang Kecamatan Duaboccoe Kabupaten Bone, Sulsel, Senin (18/03/19) Sore Kemarin.

Dandim 1407/Bone Letkol Inf. Mustamin mengatakan, kali ini kegiatan yang dilaksanakan yakni pertandingan olah raga Sepak takraw bersama masyarakat. Olahraga Sepak Takraw adalah cabang olahraga sangat diminati oleh masyarakat dipedesaan khususnya di Desa Lallatang.

Oleh karenanya, kami sengaja gelar momen ini untuk meramaikan suasana Program TMMD di Desa Lallatang ini, juga sebagai ajang silaturahmi para prajurit dan masyarakat dengan harapan bisa lebih dekat dan menyatu, ujar Mustamin.

Pertandingan olahraga ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih satu Minggu kedepan, yang dibuka sejak sore kemarin. Dimaksudkan dengan sebagai bentuk ajang silturahmi antara warga Desa Lallatang dengan anggota satgas, setelah seharian penuh bekerja.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para pemain bisa menjalin kedekatan dan kerjasama yang baik antara TNI dan masyarakat, urai Mustamin. (Irwan N Raju)

Ketua LSM LPKN : Perketat Pengawasan Proyek di Tahun Politik

Soppeng (Sul-Sel, Berandankrinews.com -Berbicara tentang korupsi, patut disadari bahwa penanganannya bukan hanya merupakan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum maupun instansi terkait yang ada di daerah, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat.

Seperti yang disampaikan Ketua LSM LPKN Watansoppeng, Alfred Surya Putra Pandu Menurutnya, Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang baik dan sangat penting, mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki perwakilan di daerah, Sehingga cukup sulit bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia.

Dengan adanya partisipasi masyarakat di daerah, maka akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, jadi bukan hanya instansi terkait saja yang ikut mengawasi, tetapi masyarakat pun di minta untuk mengawasi proyek khususnya di daerah kabupaten Soppeng tegas Surya Putra Pandu saat ditemui Berandankrinews.com di sekretariat LSM LPKN Jalan Samudra Watansoppeng, Senin (18/3/2019).

Disebutkannya, Proyek di Tahun 2018 menjadi prioritas LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) untuk melakukan pemantauan pembangunan di semua lokasi.

“Selain proyek pembangunan yang di kelola oleh Pemda yang bersumber dari APBN dan APBD, juga proyek swakelola yang di kelola oleh Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan ) akan jadi proritas pemantauan kami,” Beber Alfred. (Bintang)

Tim Masev Mabesad Lakukan Kuker Ke Maros Tinjau TMMD di Kecamatan Tompobulu


Maros, Berandankrinews.com–Tim Masev Mabesad melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1422/Maros yang dipimpin langsung Brigjen TNI Anang Dwitono, SE, M.M.

Dalam kunjungan Brigjen TNI Anang Dwitono, SE, M.M berserta rombongan dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi TMMD Ke-104 di dusun Damma, Desa Bonto Matinggi dan dusun Pattiro Baji desa Bonto Manai Kecamatan Tompobulu Maros, Sulsel, Senin (18/3/19) kemarin.

Brigjen TNI Anang Dwitono, SE M.M.beserta rombongan Pabanda Anev Data Konsos Spaba III/Wanwil Sterad Mayor Arm Fiat Suwandana yang didampingi Dandim 1422/Maros Letkol Inf Farid Yudho Dwi Leksono, Kasrem 141/Tp Letkol Inf Bobbie Triyantho disambut baik jajaran muspida Kecamatan Tompobulu, kepala desa dan perangkat Desa Bonto Matinggi dan Desa Bonto Manai, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta warga Desa.

Kedatangan Tim Masev Mabesad Selain melihat secara langsung progres kegiatan TMMD, juga berkomunikasi langsung dengan warga guna mendapatkan saran dan masukan sehingga pelaksanaan TMMD Reguler kedepannya bisa lebih maksimal.

Tim Pengawasan dan Evaluasi juga melaksanakan evaluasi pelaksanaan program berjalan. Dalam kunjungannya, Brigjen TNI Anang Dwitono menyatakan bahwa program TMMD Reguler didusun Damma, Desa Bonto Matinggi dan dusun pattiro Baji desa Bonto Manai kecamatan Tompobulu Maros telah menciptakan sinergitas yang baik antar semua unsur mulai dari masyarakat, TNI selaku pemangku program, Polri serta jajaran pemda.

“Program TMMD Reguler ini bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berbagai macam aspek, melalui pemerataan dan peningkatan infrastruktur yang ada atau baru. Selain itu untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena merupakan kekuatan paling utama dalam aspek pertahanan negara,”Jelasnya

Dikatakan, Program TMMD dilaksanakan selama 30 hari, Pemantapan Wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh dalam menghadapi hakekat ancaman yang ada.

Pembangunannya meliputi pembuatan MCK 7 Unit, perintisan jalan 3.550 meter dan pembuatan duicker 7 buah.

Dalam membangun mental masyarakat melalui kegiatan non fisik, yang berupa penyuluhan, pembekalan wawasan kebangsaan dan sosialisasi-sosialisasi sebagai ajang penebalan pertahanan negara. (Irwan N Raju)