Kapolres Inhil Ditunggangi Dewan Pers dan PWI untuk Diskreditkan PPWI

Sorong -Berandankrinews.com. Oknum Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Budi Setiawan, SIK, diduga kuat telah dijadikan keledai tunggangan oleh Dewan Pers dan organisasi peternak koruptor, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk mengkriminalisasi wartawan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan anggota organisasi non konstituen Dewan Pers lainnya.

Hal ini disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, merespon keputusan aneh bin tolol yang dilakukan Kapolres Inhil bersama jajarannya itu yang melakukan penahanan terhadap 2 wartawan Inhil non konstituen Dewan Pers baru-baru ini.

“Saya menilai Kapolres Indragiri Hilir, Budi Setiawan telah terjebak dalam permainan Dewan Pers dan organisasi pers peternak koruptor, PWI. Bagaimana mungkin Polres Inhil melakukan penahanan terhadap dua wartawan, Mely (PPWI) dan Indra (GWI), hanya berdasarkan alat bukti Keterangan Dewan Pers. Yaa, menurut saya itu keputusan tolol namanya,” kata Wilson Lalengke yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam kasus Mely dan Indra itu, lanjutnya, Kapolres Inhil ibarat kerbau yang dicolok hidungnya, sehingga yang bersangkutan ikut saja kemauan organisasi pers bernama PWI yang dikenal publik sebagai organisasi pers plat merah dan sarang koruptor. “PWI ini memang sedang cari panggung untuk show off ke publik seakan mereka adalah orang-orang pers yang benar dan professional. Jadi, ketika ada orang (bernama Saruji – red) yang keberatan atau tidak terima atas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan garis lurus dari organisasi non konstituen Dewan Pers,

Mereka langsung bergerak mendorong Kapolres Inhil yang terindikasi idiot itu untuk memprosesnya,” imbuh Wilson Lalengke yang dikenal sangat getol membongkar dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat, dana hibah BUMN, yang dilakukan eks pengurus PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun cs yang kasusnya sedang ditangani Polda Metro Jaya saat ini.

Padahal, sambung guru PMP-KN SMP Negeri Sapat, Indragiri Hilir, periode 1990-1993 itu, pembuat laporan polisi atas kedua wartawan korban kriminalisasi (Mely dan Indra – red) adalah Kepala SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu, bernama Saruji, yang merupakan terlapor pelaku tindak pidana pungutan liar dengan modus jual pakaian seragam di sekolahnya. “Jadi, silahkan publik menilai sendiri seperti apa moralitas dan integritas Kapolres Inhil itu yang lebih berpihak membela dedengkot pungli dan melayani pesanan organisasi sarang koruptor PWI bersama Dewan pecundang Pers itu.

Bagi saya Kapolres semacam ini hampir pasti mendapatkan jabatannya bukan karena integritas sebagai penegak hukum yang bermoral tapi semata didukung oleh nominal setoran kepada para penentu kebijakan jabatan di Polri,” sebut tokoh pers nasional yang baru-baru ini mengungkap informasi dugaan jual-beli pangkat bintang (jenderal) di lingkungan Polri seharga 20 milyar per satu bintang tersebut.

Oleh karena itu, pria yang dikenal juga sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini meminta perhatian Pimpinan Polri agar selektif dalam memilih dan menugaskan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semestinya jangan sembarang pilih orang untuk jadi kapolres dan kapolda dong, rakyat rugi besar membiayai hidup seorang kapolres yang dengan mudah dijadikan babi tunggangan organisasi peternak koruptor seperti PWI dalam pelaksanaan tugasnya.

Presiden Prabowo Subianto saja sudah tegas mengingatkan bahwa semua pemimpin di semua level harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk para pihak tertentu, apalagi kepentingan kelompok perampok uang rakyat semacam PWI itu,” pungkas Wilson Lalengke. (APL/Red)

Sat Brimob Polda Sulsel Bekali Security Kemampuan TPTKP Bom


MAKASSAR-Berandankrinews.com. Sat Brimob Polda Sulsel menggelar Pelatihan TPTKP dan Pengenalan Handak/bom bagi security PT. Pertamina Training & Consulting TA 2024, Selasa (22/10/20024)

Gelaran yang berlangsung selama tiga hari, 22-24 Oktober 2024 ini dipusatkan di Aula Batalyon A Pelopor Jalan Sultan Alauddin No. 75 Makassar.

Pelatihan diikuti sebanyak 54 peserta yang terdiri dari 47 peserta berasal dari Sulsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo dan Sulut, lalu 2 peserta dari Sorong serta 5 peserta dari Kaltim.

Narasumber / Instruktur yang terlibat sebanyak 5 personel yang merupakan personel Den Gegana Sat Brimob Polda Sulsel

Pelatihan TPTKP dan Pengenalan Handak/bom bagi security PT. Pertamina Training & Consulting TA 2024 dibuka langsung Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Heru Novianto, S.I.K., M.Han. didampingi Kabag Ops Sat Brimob Polda Sulsel, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si.

Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Heru Novianto, S.I.K., M.Han. dalam arahannya saat membuka pelatihan menyampaikan, peserta harus bangga dapat mengikuti pelatihan ini.

” Tidak semua orang bisa mengikuti dan memperoleh pengetahuan tentang TPTKP bom,” sebut Dansat Brimob Polda Sulsel.

Dansat melanjutkan, security adalah sebagai mitra Polri khususnya Unit Jibom dalam hal deteksi/scanning awal jika terjadi teror bom, yang terjadi di wilayah kerja masing-masing.

“Selamat mengikuti pelatihan, manfaatkan semaksimal mungkin waktu pelatihan yang singkat ini sebagai bekal pengetahuan nantinya dalam penanganan awal teror bom jika terjadi di wilayah kerja masing-masing,” kunci Dansat. (*)

Sampaikan Data Januari-Oktober 2024, Imigrasi Kelas II TPI Nunukan: Pentingnya Mematuhi Regulasi Keimigrasian

NUNUKAN – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan telah merilis data keimigrasian untuk periode Januari hingga Oktober tahun 2024, mencakup berbagai tindakan dan kebijakan terkait pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 141 orang mengalami penundaan keberangkatan.

Penundaan dilakukan berdasarkan evaluasi yang mempertimbangkan kepatuhan terhadap. ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, sebanyak 371 permohonan paspor telah ditolak. Penolakan ini terjadi karena pemohon tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan maupun tidak lolos screening petugas terkait tujuan permohonan paspornya, dimana hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang proses permohonan paspor.

Kantor Imigrasi Nunukan juga melaksanakan sejumlah tindakan administratif kemigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA), di mana 18 orang dideportasi karena melanggar ketentuan keimigrasian. Sementara itu, 70 orang tercatat melakukan overstay, dan 3 orang dikenakan larangan berada di wilayah tertentu.

Bersama dengan itu, Kantor Imigrasi Nunukan juga melakukan projustisia terhadap 2 WNA Malaysia yang melanggar Pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

Tidak hanya itu, selama periode ini, Kantor Imigrasi juga melakukan repatriasi terhadap 1.829 orang yang dipulangkan dari Malaysia. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan pengembalian individu ke negara asal mereka dengan cara yang aman dan terhormat.

Selama bulan September, tercatat 16 orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang masuk kembali ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Krayan. Data ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap keimigrasian dan perlindungan hak-hak mereka.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan menyatakan komitmen dalam pengawasan hingga peningkatan pelayanan keimigrasian.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian, setiap tindakan yang kami ambil bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, baik bagi warga negara maupun bagi warga negara asing di wilayah kami.”

Dengan data ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mematuhi regulasi keimigrasian demi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

Kantor Imigrasi juga menghimbau semua pihak untuk selalu berkonsultasi sebelum mengajukan permohonan keimigrasian agar prosesnya berjalan lancar.

(*nam)

Apresiasi SAE Lanuka, Kajati Kaltara Sebut Dapat Menjadi Contoh Bagi Lapas-Lapas Lainnya

NUNUKAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kaltara), Amiek Mulandari melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan, Selasa (22/10/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi Lapas Nunukan serta program pembinaan yang tengah berjalan bagi warga binaan.

Dalam kunjungannya, Kajati Kaltara dan jajaran disambut secara langsung oleh Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham beserta jajaran.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara Kejati Kaltara dan Lapas Nunukan untuk memastikan proses rehabilitasi sosial dan pembinaan hukum bagi para warga binaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tiba pada pukul 09.00 WITA, Kajati Kaltara disambut oleh penampilan Tarian Daerah yang dibawakan oleh Warga Binaan dan langsung menuju Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lanuka sebagai wadah program pembinaan yang dijalani oleh Warga Binaan.

Kajati Kaltara yang juga pecinta tanaman ini menyampaikan apresiasinya terhadap program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Nunukan, khususnya dalam hal keterampilan kerja dan pembinaan para warga binaan.

Program-program seperti pelatihan kerja Perkebunan, Perikanan, Pertanian dsb dinilai sangat penting untuk mempersiapkan para warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Kalapas Nunukan dan jajaran. Ini merupakan kinerja yang sangat bagus dan tentu bukan proses singkat melainkan bertahun-tahun. Sarana Asimilasi ini merupakan percontohan yang seharusnya dilakukan karena memanusiakan manusia sehingga mempermudah proses re-integrasi bagi warga binaan untuk kembali ke Masyarakat,” terang Kajati Kaltara.

Tak lupa, Kajati Kaltara juga mengucapkan terima kasih terhadap sambutan yang diberikan atas kunjungan di Lapas Kelas IIB Nunukan.

“Terimakasih atas sambutannya semoga Kalapas dan jajaran serta para warga binaan diberikan keberkahan dan dilindungi oleh Allah SWT,” ujar Amiek Mulandari

Kepala Lapas Nunukan menyatakan rasa terima kasih atas kunjungan Kajati Kaltara dan jajaran serta berharap kerja sama antara Lapas Nunukan dan Kejati Kaltara dapat terus terjalin demi menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan efektif.

(*nam)

Kembali ZIAP di “Keroyok” Sulton dan Y3SS Dalam Debat Part 2 Metro TV

Debat kedua 3 Paslon Pilgub Kaltara, Senin malam 21 Oktober 2024 di Grand studio MetroTV, berlangsung seru dan menarik dengan argument-argumen program visi misi masing-masing paslon yang beragam sekaligus menjadi barometer paslon mana yang paling rasional, riil dan tidak muluk-muluk dalam menyampaikan program visi-misi pembangunan Kaltara 5 tahun kedepan di mata masyarakat Kaltara.

Paslon Nomor urut 2 sebagai petahana tetap menjadi sasaran utama “keroyokan serangan” Paslon nomor urut 1 dan 3 terkait kebijakan-kebijakan yang pernah di terapkan dalam pemerintahan periode pertama gubernur Kaltara, demi melemahkan karakter sang petahana Zainal A Paliwang.

Persoalan pemecatan mantan Direktur RSUD Yusuf SK, Dr. Rustan yang dianggap kontroversi, soal kuliah grtais putra putri Kaltara di Universitas Patria Artha (UPA) Makassar yang di nilai tidak tepat sasaran, sanggahan ZIAP terkait program Y3SS yang akan menggelontorkan dana RT 100 juta pertahun  yang dinilai tidak tepat guna, hingga pada persoalan tudingan Peng-anaktirian ormas Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kalimantan Utara, menjadi 4 triger serangan dua rival Zainal dan Ingkong Ala yang mencuat dalam debat kedua di studio MetroTV Senin malam.

Serangan dua rival paslon di duga bermaksud  menjatuhkan karakter Paslon nomor 2.  Paslon nomor 1 dan 3 ternyata salah perhitungan dalam strategi tersebut, sebab paslon nomor 2, Zainal dan Ingkong Ala sudah belajar dari pengalaman debat pertama yang tak menyangka diserag dua rival dengan berbagai isu dan tudingan, yang mebuat ZIAP sempat keteteran menjawabnya.

Debat part 2 Zainal dan Ingkong sudah menyiapkan argument cantik untuk berbalik mematahkan berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada mereka. Dengan gagah berani ZIAP menjawab secara rasional, elegan dan nyata berbagai pertanyaan dan pernyataan bernada melemahkan paslon ZIAP.

Dalam debat 2 Pilgub yang ditayangkan secara nasional di Stasiun MetroTV ini, paslon nomor urut 1 tampil sebagai “penyerang” paling garang ke paslon nomor urut 2. Sayangnya serangan-serangan berbau opini itu di jawab dengan fakta dan data oleh ZIAP, sehingga jebakan-jebakan pertanyaan dengan mudah di patahkan Zainal maupun Ingkong Ala, yang pada debat kali ini Ingkong Ala tampil cerdas dan lugas dalam menjawab pertanyaan 2 Rival paslon.

Soal pemecatan Dirut RSUD Yusuf SK yang berujung pada rana hukum, PTUN MA, Zainal A Paliwang misalnya, meski pemerintah dalam hal itu secara jantan mengaku kalah dalam PTUN MA, namun soal kebijakan pemecatan Dirut RSUD Yusuf SK tarakan, Zainal mengaku berdasarkan aturan dan ketegasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Setiap Pejabat yang diberi sanksi pasti punya kesalahan yang merugikan masyarakat dan pemerintah, kita sudah melalui proses investigasi, peneltian dan penghitungan kerugian pemerintah terhadap pejabat yang diberi sanksi, jika kita kalah melalui jalur hukum, ya kita kembalikan kejabatan semula tetapi kita pindahkan ke RSUD atau jabatan lain namun setara dengan posisi jabatan sebelumnya.” Papar Zainal menjawab pertanyaan Paslon Nomor urut 1.
Jawaban apik ZIAP juga di tunjukkan kualitasnya dengan lugas saat paslon 1 mengangkat persoalan mahasiswa yang dikirim ke Universitas Patri Artha (UPA) Makassar sebanyak 750 siswa lebih untuk melanjutkan pendidikan perkuliahan paska lulus SLTA.  upaya pemerintah membangun SDM generasi Kaltara dengan mengiriman anak mahasiswa tersebut dianggap pemborosan APBD. Sedangkan versi paslon nomor 1 , disatu sisi di Kaltara terdapat Universitas seperti UB, Unikal dan Stie yag dapat menampung mahasiwa, tetapi tidak di manfaatkan pemerintah.

Zainal dengan santai namun menohok mengatakan, paslon nomor 1 salah kaprah sebab seluruh mahasiswa yang berkuliah di Patria Arta atau UPA Makassar itu tidak menggunakan se-peserpun APBD Kaltara, sebaliknya seluruh biaya perkuliahan dan Asrama mahasiswa kaltara di UPA di gratiskan dan di tanggung Yayasan Patria Artha Makassar.

“Pemperov Kaltara pasti mendukung program tersebut karena maksud UPA Makassar membantu pemerintah membangun program penigktan SDM putra putri Kaltara, tanpa membebani APBD, lantas apa yang salah disana?,”terang Zainal, sekaligus membungkam pertanyaan paslon terkait soal Universitas Paria Artha.

Sementara pada sisi lain Paslon nomor urut 3 Yansen TP yang nota bene adalah wakil Gubernur Kaltara, memilih zona aman terkait mahasiswa yang Kuliah Gratis di UPA dengan mengatakan tidak masuk dalam pengambilan kebijakan soal putra putri Kaltara yang kuliah gratis di UPA Makassar. “Maaf saya tidak mau menjawab soal mahasiswa yang dikirm kuliah ke UPA karena saya tidak terlibat dalam urusan itu,”ujar Yansen TP, meski kebijakan itu adalah kebijakan satu paket pemerintah Provinsi Kaltara selama ini.
Serangan paslon 1 lainnya adalah soal Ormas Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kalimantan Utara yang menurutnya di anak tirikan bahkan dinilai tidak tersentuh perhatian pemerintah. Tetapi, tudingan itu berbalik menghantam paslon 1 sebab diam-diam pemerintah telah mengirim sejumlah Pengurus FKUB untuk melakukan studi banding keberbagai daerah termasuk keluar negeri untuk belajar soal moderasi dan toleransi Bergama di Kalimantan Utara. “Untuk membina dan pembekalan pemahaman moderasi dan toleransi kerukunan umat beragama di Kalimantan Utara, pemerintah telah mengirim sejumlah tokoh dan pengurus FKUB ke sejulah daerah, bahkan ke luar negeri untuk belajar dan memahami secara dalam tentang konsep menejemen moderasi dan toleransi antar umat beragama,”kata Zainal dan Ingkong Ala.

Serangan ke 4 di luncurkan oleh paslon nomor 3 terkait tanggapan ZIAP yang menurut Yansen TP program Vsi Misinya di nilai tidak rasional terkait soal penganggaran APBD dana 100 juta pertahun untuk RT. Wakil Gubernur kaltara ini menanyakan argument Zainal dan Ingkong Ala, soal programnya yang dianggap tidak rasional oleh Ziap. “Saya dengar paslon nomor 2 menganggap program dana RT yang kami rencanakan dianggap tidak rasional, bisa tidak dijelaskan anggapan itu?,”Tanya Yansen TP kepada Zainal dan Ingkong Ala, dalam sesi tanya jawab debat.

Menanggapi pertanyaan Yansen, Zainal mengatakan, “Kami bukan tidak mendukung program itu, tetapi semua kita hitung penganggarannya berdasarkan kemampuan APBD Kaltara. Kita ini banyak program pembangunan lain yang juga sama pentingnya, soal insentif lebih dari 100 juta pertahun kita sanggup lakukan tetapi jika keuangan daerah atau APBD memungkinkan, lagi pula insentif untuk RT selama ini sudah berjalan meski tidak sebesar prigram paslon nomor 3,”papar Zainal penuh semangat.

Sebenarnya Zainal tak mau menjawab pertanyaan itu, sebab dinilai pertanyaan tendensius dan berbau jebakan yang bermaksud melemahkan dan menjatuhan paslon nomor 2.

Selain itu pertanyaan Yansen soal dana RT di anggap Zainal keluar dari konteks aturan pertanyaan yang telah di tentukan KPU dan Metro TV. “Tapi karena ini debat meski tak masuk dalam daftar tema pertanyaan yang seharusnya dan saya paham pertanyaan ini jebakan, terpaksa kami jawab sebab ini di tonton banyak orang,”tambah Zainal, sekaligus membungkam pertanyaan Paslon nomor 3.

Kesimpulannya, Paslon Nomor 2 ZIAP, Zainal dan Ingkong Ala membuktikan omongannya bahwa di debat kedua Pilgub Kaltara di MetroTV ini, keduanya sepakat fokus memaparkan visi misi program nyata dan tidak mau membalas menjatuhkal kedua rivalnya dalam debat meski mereka tetap di serang berbagai hasil kebijakan pemerintah yang di jalankan bersama Yansen TP selama mejabat pasangan Gubernur Katara di periode pertama. (*)