MAGELANG – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum menjadi salah satu kepala daerah yang mengikuti

Aliansi Peduli Nunukan Menyelenggarakan Aksi Demonstrasi di Kantor DPRD Nunukan
NUNUKAN – Aksi demontrasi yang diselenggarakan oleh Aliansi Peduli Nunukan berjalan dengan aman. Aksi tersebut dilaksanakan di Kantor DPRD kabupaten Nunukan, kamis (20/02/2025) pagi.
Kemudian dalam aksi demontrasi tersebut Indra Lawetoda sebagai juru bicara mengatakan bahwa ada beberapa tuntutan mahasiswa yang dilayangkan ke DPRD Nunukan untuk segera dipenuhi.
“Pada hari ini Kamis, 20 Februari 2025, Kami Aliansi Peduli Nunukan Menuntut:
1. Untuk disegerakan dibangunnya Asrama Nunukan melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2025 atau melalui Forum CSR ataupun melalui Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Nunukan
2. Segera menyelesaikan masalah pendidikan di wilayah Ka budaya, terutama Fasilitas dan akses pendidikan yang vital dalam menunjang keberlangsungan pendidikan
3. Segera membereskan permasalahan Lahan Parkir di setiap tempat usaha baik UMKM Maupun Toko-toko yang tidak memiliki lahan parkir dan mengganggu aktivitas publik dijalan
4. Segera diadakannya penerangan jalan umum di daerah sei fatimah, Binusan dan beberapa daerah yang minim Penerangan Jalan Umum
5. Segera dibuatkan perda inisiatif ataupun MOA, antara Pemda dan Perusahaan di Nunukan, terkait lapangan pekerjaan untuk para mahasiswa yang telah lulus bagi yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.
6. DPRD bersama Pemda Nunukan, mengawasi pengelolaan CSR terkhusus di wilayah Kabudaya, dan terbuka dalam laporan Pelaksanaan CSR
7. Memperjelas Rumah Jabatan DPRD Yang Hingga Saat ini Belum Ditempati Oleh Anggota DPRD Nunukan
Dengan tuntutan ini kami meminta untuk segera di ditindaklanjuti dan hasilnya kami tunggu selama 60 hari kerja, terhitung mulai di tanda tangani surat tuntutan ini”, Ungkap Indra Lawetoda.
Adapun lebih lanjut aksi ini akan ditindaklanjuti dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada hari senin 24 februari untuk menyelesaikan persoalan Politeknik Negeri Nunukan, kemudian dilanjutkan hari Selasa 25 februari bersama dengan instansi-instansi terkait yang membawai tuntutan yang dilayangkan oleh Mahasiswa.
(Neni/tim redaksi)