Aliansi Peduli Nunukan Menyelenggarakan Aksi Demonstrasi di Kantor DPRD Nunukan

NUNUKAN – Aksi demontrasi yang diselenggarakan oleh Aliansi Peduli Nunukan berjalan dengan aman. Aksi tersebut dilaksanakan di Kantor DPRD kabupaten Nunukan, kamis (20/02/2025) pagi.

Kemudian dalam aksi demontrasi tersebut Indra Lawetoda sebagai juru bicara mengatakan bahwa ada beberapa tuntutan mahasiswa yang dilayangkan ke DPRD Nunukan untuk segera dipenuhi.

“Pada hari ini Kamis, 20 Februari 2025, Kami Aliansi Peduli Nunukan Menuntut:

1. Untuk disegerakan dibangunnya Asrama Nunukan melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2025 atau melalui Forum CSR ataupun melalui Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Nunukan

2. Segera menyelesaikan masalah pendidikan di wilayah Ka budaya, terutama Fasilitas dan akses pendidikan yang vital dalam menunjang keberlangsungan pendidikan

3. Segera membereskan permasalahan Lahan Parkir di setiap tempat usaha baik UMKM Maupun Toko-toko yang tidak memiliki lahan parkir dan mengganggu aktivitas publik dijalan

4. Segera diadakannya penerangan jalan umum di daerah sei fatimah, Binusan dan beberapa daerah yang minim Penerangan Jalan Umum

5. Segera dibuatkan perda inisiatif ataupun MOA, antara Pemda dan Perusahaan di Nunukan, terkait lapangan pekerjaan untuk para mahasiswa yang telah lulus bagi yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.

6. DPRD bersama Pemda Nunukan, mengawasi pengelolaan CSR terkhusus di wilayah Kabudaya, dan terbuka dalam laporan Pelaksanaan CSR

7. Memperjelas Rumah Jabatan DPRD Yang Hingga Saat ini Belum Ditempati Oleh Anggota DPRD Nunukan

Dengan tuntutan ini kami meminta untuk segera di ditindaklanjuti dan hasilnya kami tunggu selama 60 hari kerja, terhitung mulai di tanda tangani surat tuntutan ini”, Ungkap Indra Lawetoda.

Adapun lebih lanjut aksi ini akan ditindaklanjuti dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada hari senin 24 februari untuk menyelesaikan persoalan Politeknik Negeri Nunukan, kemudian dilanjutkan hari Selasa 25 februari bersama dengan instansi-instansi terkait yang membawai tuntutan yang dilayangkan oleh Mahasiswa.

(Neni/tim redaksi)

Libatkan Asosiasi PKL, Bahlil Ingin Subsidi Gas LPG 3 Kg Tepat Sasaran dan Tidak Ada Kebocoran



Jakarta,_ Berandankrinews.com
Dalam upaya menertibkan dan perbaiki tata kelola penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 kg agar tepat sasaran, tepat harga dan tepat isi (volume), serta tidak terjadi kebocoran, Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia menerima Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr Ali Mahsun ATMO M Biomed dikantornya, Selasa 18/2/2025. Pertemuan ini diinisiasi anggota Dewan Energi Nasional 2020-2025, Satya W. Yudha.

Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo, subsidi gas LPG 3 kg dengan anggaran Rp 87,5 trilyun tahun 2025 harus tepat sasaran, tepat harga dan tepat isi (volume). Ini dilakukan pemerintah semata-mata agar subsidi ini sampai ke tangan yang berhak menerima. Yaitu rakyat kecil, pedagang kaki lima, usaha mikro, petani dan nelayan sasaran. Juga terdapat potensi kebocoran subsidi ini sekitar Rp 29 trilyun yang harus dicegah. Oleh karena harus ditertibkan dan diperbaiki tata kelolanya, tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespon aspirasi Asosiasi PKL Indonesia.

Saya setuju usulan APKLI untuk merevisi Perpres RI No 104/2007 karena memang sudah tidak relevan lagi dan terkait validasi data penerima subsidi, baik rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan. Saya juga menyetujui aspirasi APKLI menjadi bagian dari ESDM dalam penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 kg, serta turut dampingi 375 ribu pengecer naik kelas jadi sub pangkalan, pungkas Bahlil, mantan PKL Penjual kue dan sopir angkot dikampung halamannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun ATMO menyampaikan terima kasih atas perkenan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyerap aspirasi dari pedagang kaki lima, usaha mikro, petani dan nelayan seluruh Indonesia. Atas perkenan beliau menyampaikan Surat APKLI ke Presiden Prabowo Subianto. Dan kami segera lakukan testimoni pengecer gas LPG 3 kg naik kelas sebagai sub pangkalan. Lebih dari itu, secara khusus kami berterima kasih atas perkenannya menerima permohonan APKLI untuk memberikan penganugerahan khusus atas prestasi yang luar biasa yang direngkuhnya, mantan PKL Penjual Kue menjadi menteri dan Ketua Umum Golkar. Tentunya, penganugerahan ini semata-mata untuk menjadi pemicu spirit bagi PKL dan UMKM, generasi milenial dan gen Z di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama turut hadir Bendahara Umum APKLI Rizal S Iman, Wasekjen D Sures Kumar dan Wabendum, I Gede Ariawan

Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 12 Bone, Gandeng Forbes gerak Anti Narkoba


Bone-Berandankrinews.com
Menghadapi maraknya peredaran narkoba di kalangan remaja, Kejaksaan Negeri Bone yang melalui Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bone telah melaksanakan Giat Jaksa Masuk Sekolah yang diadakan pada Selasa, tanggal 18 Februari 2025 yang berlokasi di SMAN 12 Bone, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Program dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi dan menambah pengetahuan para pelajar tentang hukum dan perundang-undangan agar mudah memahami dan melaksanakan aturan hukum yang berlaku serta menciptakan generasi taat hukum

Sebagai bekal menghadapi tingginya angka peredaran narkoba di kalangan remaja serta bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Bone menyukseskan Program Pemerintah PG4N (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika).

Kejaksaan Negeri Bone turut menggandeng Forum Bersama Anti Narkoba Kabupaten Bone, atas dasar kesamaan tujuan untuk bersama-sama berupaya menjaga generasi penerus para pemimpin Bone agar tidak terjerat kubangan hitam narkoba.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 12 Bone Ibu Sitti Marwah, S.Pd. M.Pd., dilanjutkan Ketua Forum Bersama (Forbes) Anti Narkoba Bone, Andi Singkeru Rukka dalam sambutan beliau menyerukan semangat juang kepada siswa-siswi SMAN 12 Bone dalam bersama-sama memerangi narkoba, turut berperan aktif dalam menurunkan tingginya angka peredaran gelap narkotika khususnya di Kecamatan Sibulue. Penyuluhan hukum diikuti sekitar 50 orang siswa-siswi SMAN 12 Bone.

Dua materi yang dibawakan sebagai berikut Narkotika dikalangan pelajar dan Kenakalan Remaja yang dibawakan oleh Kasi Intelijen Andi Hairil Akhmad, S.H., M.H. bersama Fahira Anfal, S.H. dan Andi Suci A, S.H.
SMAN 12 Bone ditunjuk menjadi lokasi pelaksanaan giat “Jaksa Masuk Sekolah” melihat banyaknya perkara narkotika yang terjadi di Kecamatan Sibulue,

tidak hanya orang dewasa tetapi anak usia remaja disana juga banyak yang menjadi penyalahguna narkotika akibat mudahnya akses untuk memperoleh barang haram tersebut.

Bahkan berdasarkan keterangan dari UPT SMAN 12 BONE terdapat seorang siswa SMAN 12 Bone yang menjadi pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu yang kemudian telah diproses secara hukum.

Situasi ini menjadi perhatian serius instansi berwenang dalam upaya pemberantasan narkoba serta pencegahan dampak buruk bagi Masyarakat, terutama generasi muda.

Menanggapi hal ini, Kejaksaan Negeri Bone melalui Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bone melaksanakan penyuluhan hukum di wilayah Kecamatan Sibulue sebagai bentuk dukungan terhadap Program Pemerintah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika).

Pemateri memberikan gambaran dampak narkoba untuk kesehatan dan lingkungan bagi penyalahguna narkotika, dan hukuman pidana bagi pengguna, pengedar dan kurir narkotika.

Sosialisasi dampak dan bahaya narkoba terus gencar dilakukan karena narkoba masuk dalam kategori extraordinary crime yang banyak mengincar kalangan anak-anak dan remaja untuk dijadikan sebagai pengedar dan kurir narkoba.

Selain itu, pemateri Kenakalan Remaja membahas pada intinya kedudukan anak di mata hukum pidana, dampak Kenakalan Remaja pada masa depan bangsa, serta mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dengan adanya materi ini, diharapkan para pelajar selalu menanamkan nilai agama dan moral, meskipun di era kemajuan informasi saat ini. Selama kegiatan berlangsung pelajar SMAN 12 Bone antusias mendengar dan mengikuti sosialisasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ini diharapkan para pelajar SMAN 12 Bone dapat menginformasikan atau mengedukasi rekan-rekan mereka baik dilingkup sekolah dan keluarga terkait dampak dan bahaya narkoba serta kenakalan remaja. Ayo Kenali Hukum, Jauhi Hukuman.

SIARAN PERS
Nomor: PR-2/P.4.14/ /Dsb.4/02/2025

Perdana di Kaltara, RSUD H.Jusuf SK Laksanakan Operasi Bedah Jantung Terbuka

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan sejarah baru dengan resmi melaksanakan Program Bedah Toraks dan Kardiovaskular, yang dikenal dengan Bedah Jantung Terbuka, Sabtu (15/02/25). RSUD dr. H. Jusuf SK kini menjadi rumah sakit pertama di ujung utara Indonesia yang memiliki fasilitas Bedah Toraks dan Kardiovaskular.
Acara yang bersejarah ini dihadiri secara virtual oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, Dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS. Hadir pula secara langsung Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqra Ramadhan, S.Sos., M.Si, yang mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum.
Dalam sambutannya, Datu Iqro yang membacakan pesan Gubernur Kaltara mengungkapkan apresiasi yang tinggi atas pencapaian ini. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan RI, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah berperan dalam terlaksananya operasi bedah jantung terbuka perdana di RSUD dr. H. Jusuf SK. Terima kasih atas dedikasi luar biasa dalam menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz B., Sp.PK menjelaskan bahwa operasi bedah jantung terbuka perdana ini dilakukan pada Jumat (14/02/25) dan Sabtu (15/02/25) dengan lima pasien yang menjalani prosedur tersebut, termasuk dua anak-anak. Bedah jantung terbuka pada anak-anak ini menjadi yang pertama di luar kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
“Alhamdulillah, kegiatan Operasi Bedah Jantung Terbuka perdana ini telah berjalan dengan sukses, dan kelima pasien yang menjalani prosedur menunjukkan perkembangan yang sangat baik setelah operasi,” kata Budy Aziz.
Program bedah jantung terbuka ini merupakan kelanjutan dari program kateterisasi jantung yang telah dimulai pada tahun 2024. “Kami terus mengembangkan program ini, berkat dukungan Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih juga kepada RS Jantung Harapan Kita, RS Srikandi, RS Abddoel Wahab Sjahranie, serta semua pihak yang terlibat,” tambahnya.
Melalui sambungan virtual, Dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS, menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian RSUD dr. H. Jusuf SK. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendorong setiap provinsi di Indonesia agar memiliki fasilitas layanan bedah jantung di rumah sakit provinsi masing-masing, guna memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sebagai simbol peresmian, acara ditutup dengan penekanan bel sirine bersama, menandakan dimulainya layanan bedah jantung terbuka di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan. Momen bersejarah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Kaltara pada fasilitas kesehatan di luar daerah dan memberikan akses medis yang lebih mudah dan terjangkau.

(hms_RSUD)

dkisp

ASN Diminta Adaptasi Pola Kerja Dalam Efisiensi Anggaran

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin apel pagi rutin di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltara, di Pendopo Lapanga Agathis, Senin (17/02).

Dalam arahannya, Datu Iqro menyampaikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan penyesuaian efisiensi anggaran operasional berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mau tidak mau kita harus perhatikan arahan Presiden Prabowo efisiensi. Kita pegawai menyesuaikan dan siap melakukan perintah pimpinan,” kata Datu Iqro.

Untuk itu, ia meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu melakukan penyesuaian ditengah-tengah efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan, mengingat untuk hak-hak sebagai ASN tetap diterima.

Dalam efisiensi ini dilakukan pengurangan seperti perjalanan dinas, acara seremonial dan kebutuhan alat tulis kantor (ATK). Di beberapa OPD bahkan sudah mulai melaksanakan efisiensi yang cukup ketat.

“Misalkan ada yang berangkat tugas, agar dapat menyesuaikan diri karena efisiensi anggaran. Orang yang berhasil itu adalah yang menyesuaikan diri,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Datu Iqro kembali mengingatkan kepada seluruh ASN dan Non-ASN agar selalu menerapkan disiplin waktu dalam kehadirannya dikantor, kegiatan apel maupun upacara hari besar nasional.

Hadir dalam apel seluruh kepala OPD serta pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltara.

(dkisp)