TANJUNG SELOR – Sukses perluas pembangunan jalan selama 3 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara terus berupaya menuntaskan masalah konektivitas khususnya yang ada di wilayah Terluar, Terdalam dan Tertinggal (3T).

3 tahun terakhir cakupan penanganan jalan yang dilakukan oleh Provinsi Kaltara terus meningkat. Tahun 2021 panjang penanganan jalan yang dilakukan provinsi sepanjang 89,06 KM. Tahun 2022 sepanjang 113,20 KM dan tahun 2023 sepanjang 124,33 KM.

“Pembangunan jalan kita upayakan terus meningkat setiap tahunnya agar persoalan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan berkelanjutan tapi terselesaikan dalam beberapa tahun ke depan,” ungkap Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi.

Helmi mengatakan kalau di tahun 2024 ini pihaknya menargetkan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia dan pembangunan jalan tembus Krayan. Pasalnya, dua kegiatan nasional itu, sudah dikerjakan hingga 90 persen dan hanya tinggal menunggu penyelesaian.

“Apalagi untuk alat-alat berat juga sudah bekerja di jalan perbatasan sejak akhir tahun 2023 lalu, sedangkan untuk jalan tembus Krayan juga tinggal membangun jembatan yang ada di Desa Benuang. Jadi bisa dikatakan tinggal satu step lagi lah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan kalau tahun ini dirinya menargetkan penyelesaian pembangunan jalan perbatasan khususnya jalan Malinau tembus Krayan.

Selama melakukan tinjauan lapangan, dirinya sangat menyadari betul persoalan konektivitas yang sangat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat wilayah 3 T.

“Makanya dua hal ini terus kita genjot, karena melalui pembangunan jalan inilah kita ingin membuka kunci pembangunan lainnya seperti jalan, infrastruktur hingga ekonomi masyarakat,” tuntasnya.

(dkisp)

 

TANJUNG SELOR – Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2024 yang berasal dari APBD Pemprov Kalimantan Utara, sudah terealisasi 75 persen pada awal Juli 2024. Demikian dikonfirmasi Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Abdul Muis.

Dia menjelaskan, kuota program BPBL 2024 dialokasikan untuk 1000 Kepala keluarga (KK). Saat ini realisasi sudah 100 persen menyala untuk 36 KK di Kabupaten Malinau. Di Kabupaten Bulungan, pemasangan instalasi listrik untuk 366 KK sudah 100 persen, tinggal menunggu pemasangan kwh meter PLN.

Di Kota Tarakan dengan kuota 326 KK, realisasi sudah 95 persen menyala. Di Kabupaten Tana Tidung, realisasi pemasangan instalasi listrik untuk 74 KK sudah 100 persen, tinggal menunggu pemasangan kwh meter PLN.

“Di Kabupaten Nunukan sebanyak 198 KK sudah berjalan 50 persen, karena kendala kondisi geografis yang tersebar di wilayah 3, Nunukan Kota dan Sebatik,” kata Abdul Muis belum lama ini.

Penerima bantuan BPBL adalah keluarga dari kategori tidak mampu. Diperkuat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Jika yang mengusulkan tidak terdata dalam DTKS atau P3KE, maka kami minta dibuatkan surat validasi dari desa atau kelurahan, yang menyatakan bahwa bersangkutan layak menerima bantuan,” ungkapnya.

Secara teknis, program BPBL ditarget rampung bulan ini. Namun ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, pemasangan kwh meter PLN untuk 108 KK di Sepunggur, Kelurahan Tanjung Selor Timur – Bulungan, terkendala keterlambatan masuknya jaringan listrik dari PLN.

“Dari PLN awalnya katakan Juni bisa menyala. Jadi kami perkirakan pas pada saat selesai pasang instalasi, (jaringan listrik) PLN nyala, pas kan waktunya,” jelasnya.

“Tapi ternyata ini molor dari PLN, kata mereka kendalanya itu jalan menuju ke Sepunggur lagi pelebaran jalan oleh PU provinsi. Jadi, tiang listrik yang sudah ditanam, diminta harus dipindahkan, karena berada di badan jalan, sehingga butuh waktu lagi,” paparnya melanjutkan.

Berdasarkan informasi dari PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Utara, jaringan listrik menuju Sepunggur baru rampung terpasang di Bulan September 2024. “Salah satu kendalanya di situ, kami perlu menunggu PLN selesai, baru kami bisa selesaikan juga bantuannya,” ujarnya.

Sedikit kendala pelaksanaan juga terjadi di Kabupaten Nunukan. Hal ini disebabkan faktor geografis di tempat tinggal penerima bantuan. “Sedikit kendala juga ada di Nunukan, karena kondisi geografis, berjauhan rumahnya. Kalau untuk daerah lain lancar,” jelasnya.

Sebaran program BPBL di Malinau antara lain tersebar di Kecamatan Mentarang dan Malinau Barat. Di Tana Tidung tersebar di lima kecamatan yang ada. “Di KTT ada di Sepala Dalung, Sesayap Selor, Tideng Pale, Sedulun, Desa Rian. Lalu di Kecamatan Tana Lia ada di Desa Sambungan dan Sambungan Selatan,” ujarnya.

Pada wilayah Bulungan, bantuan juga diberikan untuk 255 KK di Satuan Pemukiman (SP) 8, SP 9 dan SP 10 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan 33 KK di Pulau Bunyu. “Kalau di Tarakan hampir semua kelurahan dapat. Nunukan tersebar di wilayah 3, Kota Nunukan dan Sebatik,” imbuhnya.

Dalam program BPBL, setiap KK mendapat daya listrik sebesar 4 Ampere atau 900 VA, 3 titik lampu, 1 titik stop kontak dan satu grounding. “Fasilitas pasang listrik rumah telah menjadi satu paket bersama instalasi listrik,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltara melalui Dinas ESDM mengalokasikan program BPBL untuk 150 KK pada tahun 2021, 50 KK pada tahun 2022 dan 300 KK pada tahun 2023.

(dkisp)

TANJUNG SELOR-Gubernur Dr. (HC). H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum menerima audiensi dari Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) di ruang pertemuan Kantor Gubernur lt.4, Sabtu (13/7) lalu.

Gubernur menyambut baik audiensi yang digelar pada pukul 07.30 WITA pagi tadi. Hadir mendampingi Gubernur, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah, M.AP, Kepala Biro Ekonomi Rohadi, Dinas ESDM Kaltara , Dinas PMTSP Kaltara.

Tujuan pertemuan ini adalah melaporkan kepada Gubernur progress yang dilakukan Asprindo yang telah melakukan Kerjasama bersama PT Migas Kaltara Jaya tentang pengelolaan wilayah kerja (WK) dan pengelolaan minyak bumi dan gas (migas) di Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur mengharapkan agar pembahasan mengenai pengelolaan wilayah kerja migas ini fokusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Bersyukur hari ini kita berkumpul dan membahas tentang pengelolaan wilayah kerja migas yang akan disupport oleh Asprindo serta hal-hal lain yang berhubungan dengan migas di Kaltara untuk bisa kita kelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara,” katanya.

Untuk diketahui saat ini WK di Kaltara berjumlah 10 WK di mana untuk status produksi terdapati di Tarakan, Tarakan Offshore, Tarakan 1-4, Bunyu, Sei. Menggaris, Sembakung, dan Mangkudulis.

Sementara itu yang berstatus pengembangan terdapat di Nunukan dan South Bengara II: dan yang berstatus eksplorasi terdapat di Bengara I, Akia, Offshore Mangkalihat, Maratua, Ambala, dan East Ambalat.

Hadir dalam pertemuan Direktur PT Migas Kaltara Jaya berserta jajarannya, Ketua Umum Asprindo, Ketua Asprindo Kaltara berserta jajarannya.

(dkisp)