BONE -Berandankrinews.com. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Bone berlangsung dengan aman dan lancar, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,
Ini Jawaban Fraksi DPRD Soal Usulan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045
NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 pada sidang paripurna ke-6 masa persidangan III tahun 2023-2024 di ruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan, Senin (15/07/2024).
Selaku anggota DPRD fraksi Hanura, Ahmad Triady menyebutkan bahwa menyetujui dan memberikan masukan terhadap RPJDP yang berfokus pada UMKM, ekonomi dan juga SDM.
“Fraksi Hanura memberikan saran yakni memperhatikan UMKM, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan transfortasi sosial, ekonomi, dan ekologi menuju menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” tutur Ahmad Triady.
Lebih lanjut, anggota DPRD fraksi PKS, Andi Krislina menyebutkan 5 saran terkait usulan RPDJP pemerintah.
Pertama, untuk mewujudkan cita cita bersama tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan akses transportasi yang memadai, oleh karenanya kami dari fraksi pks megusulkan agar didirikan pembagunan seperti:
1. Pembangunan jembatan penghubung pulau Nunukan ke pulau Sebatik,
2. Pembangunan jembatan penghubung Tanjung Cantik menuju Sei Ular,
3. Akses jalan perbatasan di Serudong Seimanggaris,
4. Kawasan perniagaan perbatasan di Serudong
Seimanggaris,
5. Jalur kereta api cepat Sei Ular menuju Ibu Kota Negara (IKN),
6. Jalan tol Sei Ular ke Malinau,
7. Jalan Lingkar pulau Nunukan.
“Agar terjadinya percepatan pembangunan, pemerataan sosial, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan harkat dan martabat masyarakat di kabupaten Nunukan, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah sehingga beberapa daerah ini
diusulkan untuk dibentuk daerah otonomi baru (DOB) yakni DOB Sebatik, Krayan dan Kabudaya,” sebut Andi Krislina.
Ia juga menuturkan bahwa kebutuhan pokok menjadi salah satu prioritas yang diperhatikan bersama dengan pengurangan angka kemiskinan dan penggangguran.
“Ketiga, terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat nunukan yang semakin hari semakin memprihatinkan yakni masalah krisis air dan pemadaman listrik, kami berharap kepada pemerintah agar memberikan solusi terbaik sehingga problem ini tidak berkepanjangan,” sebutnya.
“Keempat, berkaitan dengan sektor kemiskinan dan pengangguran. fraksi kami memandang agar
pemerintah serius mengelola pemerintahan sehingga terbuka lapangan kerja, masih banyak potensi sumber daya alam dikabupaten nunukan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. baik sektor kelautan, pertanian maupun umkm. dibutuhkan pemerintah yang mampu melakukan terobosan agar terbuka lapangan kerja sehingga kemiskinan dan pengangguran dikabupaten nunukan bisa teratasi,” tambahnya.
Anggota DPRD fraksi PKS tersebut menambahkan bahwa permasalahan kesejahteraan pengusaha rumput laut mesti menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan pada RPDJP kali ini.
“Menyikapi permasalahan yang sekarang ini menjadi keresahan dimasyarakat kabupaten nunukan seperti harga rumput laut yang turun, kelangkaan bbm dan krisis rumah sakit. kami dari fraksi partai keadilan sejahtera meminta keterlibatan dan gerakan cepat dari pemerintah untuk menyelesaikan beberapa problem yang menjadi keresahan dimasyarakat akhir akhir ini,” kata Andi Krislina.
Sementara perwakilan anggota DPRD dari fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN), Arif Sudarwan memberikan apresiasi serta beberapa saran termasuk yang berfokus terhadap pembangunan.
“Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada rapat paripurna sebelumnya, tentu dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan dari semua pihak yang terkait,” imbuh Arif Sudarwan.
Adapun beberapa saran DPRD fraksi PPN diantaranya :
1. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah terkait program pembangunan yang ada di setiap kecamatan agar tetap menjadi perhatian pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah karena hal ini sangat penting bagi masyarakat.
2. Fraksi Perjuangn Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memastikan pembangunan infrastruktur di setiap desa dapat terbangun.
3. Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian masyarakat kabupaten Nunukan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian.
4. Terkait potensi alam di setiap kecamatan, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih giat dalam mengupayakan program Pembangunan dengan memaksimalkan seluruh potensi alam yang ada di setiap kecamatan.
5. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menjamin keseimbangan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.
(meri/nam)
