Latest Posts

BPJS Kesehatan Bangun Sinergitas Bersama Wartawan Kabupaten Nunukan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kabupaten Nunukan yang dibawahi oleh Kantor Cabang Tarakan menggelar media gathering bersama insan pers Nunukan, Selasa (23/07/2024) siang.

Terlihat hadir Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tarakan, Yusuf Eka Darmawan dan Kepala Cabang Kab. Nunukan, Yuliarsih Sahar serta juga para wartawan di lingkungan Kab. Nunukan.

Selaku Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan mengatakan bahwa tujuan kegiatan adalah menyampaikan informasi-informasi terkait BPJS Kesehatan.

“Kemarin hanya terfokus di provinsi Kaltara dan Tarakan, ternyata informasi-informasi untuk disampaikan ke daerah Kabupaten sangat diperlukan,” tutur Yusuf.

Kemudian, dirinya menyebutkan bahwa selama ini, peran media sangat membantu BPJS dalam menyampaikan hal positif ataupun informasi.

“Tentu selama ini baik-baik saja, malah justru peran media ini membantu kita menyampaikan hal positif, karena yang namanya hak jaminan sosial adalah seluruh hak WNI,” terangnya.

Beberapa informasi disampaikan melalui kegiatan media gathering, salah satunya terkait kepesertaan JKN masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) terkhususnya di Kab. Nunukan.

Berdasarkan hal tersebut, Yusuf menjelaskan bahwa tingkat keaktifan masyarakat untuk JKN di Nunukan mencapai 81,17 persen.

“Di Kaltara ini jumlah aktif peserta JKN mencapai 83,23 % dari jumlah penduduk, dimana Kab. Nunukan itu dengan peserta aktif sudah sampai di 81,17 %,” kata Yusuf.

Bersama dengan itu, Kepala BPJS Kesehatan Kab. Nunukan, Yuliarsih Sahar menambahkan bahwa menurut data saat ini, sebanyak 94 persen penduduk Kab. Nunukan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Menurut data saat ini, masyarakat Kab. Nunukan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sekiranya 94 persen dari jumlah penduduk, hal ini tentu terlihat bahwa tingginya kesadaran masyarakat pada JKN-KIS,” tambah Yuliarsih Sahar.

Melalui kegiatan, BPJS Kesehatan juga menperkenalkan layanan digitalisasi klaim yang disebut Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA).

Terkait itu, Yuliarsih menuturkan bahwa inovasi dalam pelayanan kesehatan merupakan fokus dari BPJS Kesehatan terutama pada digitalisasi.

“BPJS Nunukan selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui program digitalisasi klaim yakni program PANDAWA,” imbuh Yuliarsih Sahar.

Ia berharap dengan program PANDAWA, dapat memudahkan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan terutama dalam hal administrasi.

“Semoga dengan program ini masyarakat bisa merasakan kemudahan dalam pelayanan BPJS bukan hanya dalam kepengurusan klaim tetapi juga hal lainnya seperti pendaftaran peserta dan sebagainya,” harap Kepala BPJS Kesehatan Kab. Nunukan.

Adapun setelah penyampaian informasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait permasalahan hingga layanan BPJS Kesehatan di wilayah Kab. Nunukan.

(nam/nam)

SPBE Diharap Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR-Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymart Sijabat, SKM., M.AP membuka kegiatan sosialisasi arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Rabu (24/07/24).

Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara ini. Menurutnya perkembangan teknologi,informasi, dan komunikasi tidak dapa tidak dapat dipungkiri. Terlebih bagi pegawai pemerintahan yang mengabdikan diri pada sektor pelayanan publik, sehingga diperlukan adaptasi perubahan teknologi.

Berdasarkan pengalamannya beberapa waktu lalu melakukan pendampingan PIM IV di Bandung dan di Kaltim dalam rangka studi penjabaran TPP, ia menyaksikan proses dan pelayanan telah berbasis teknologi/ IT.

“Jadi segala sesuatu harus berbasis eletronik/ IT. Kalau kita masih bermain-main dengan situasi ini kita pasti ketinggalan. Padahal visi-misi Gubenur Berubah, Maju, dan Sejahtera. Ini yang mau kita kejar. Untuk perwakilan OPD yang diutus bisa meneruskan ke OPD-nya karena ini (SPBE,red) adalah hal yang fundamental,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Baginya perkembangan teknologi ini memberikan peluang bagi sektor pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C) melalui SPBE.

Arsitektur dan peta rencana SPBE adalah landasan penting dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem yang terintegrasi. Matangnya perencanaan dan implementasi yang tepat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat.

Ia juga membacakan pesan Sekprov agar arsitektur dan peta rencana ini tidak hanya menjadi sebuah tumpukan kertas yang tidak bermanfaat. Sekprov meminta kepada Kepala OPD atau perwakilan OPD yang diutus untuk memastikan bahwa setiap rencana dan arsitektur yang telah disusun dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hadir dalam sosialisasi Kepala DKISP H. Iskandar S.IP,M.Si, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S. Hut., M.M, Direktur Utama PT Digitama Sinergi Indonesia, Pradiptya Setyahadi.

(dkisp)

PWRI Diharap Berkontribusi Bagi Pembangunan Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Tarakan, Rabu (24/7) pagi.

Dengan mengusung tema Dengan Semangat Baru, PWRI Berdaya dan Bermartabat. Peringatan HUT PWRI ini dihadiri ratusan para Purnawirawan Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota PWRI.

Datu Iqro mengparesiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota PWRI yang telah memberi kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Terkhususnya Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

“PWRI adalah wadah bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus berkarya, berbagi pengalaman dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dan ini adalah bukti bahwa pensiun bukan akhir dari pengabdian, tetapi babak baru untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap H. Datu Iqro Ramadhan.

Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, perubahan iklim, hingga dinamika ekonomi global yang bergejolak. PWRI dengan pengalamannya dapat memberikan masukan berharga bagi para ASN yang masih aktif mengabdi.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada anggota PWRi untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat untuk sama-sama bekerja keras untuk mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera,” terangnya.

Di akhir, pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan HUT PWRI yang dilakukan bersama oleh para pengurus, anggota serta para tamu undangan yang hadir. PWRI merupakan salah satu organisasi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp)

Kolaborasi Menjaga Stabilitas Pangan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pangan, termasuk upaya pengendalian kerawanan pangan. Disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Heri Rudiyono, M.Si pada Sosialisasi Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Tarakan.

“Dalam melaksanakan pengendalian kerawanan pangan, peran koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah sangat diperlukan guna menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” terangnya.

Lebih rinci Heri menyebutkan bahwa Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Kerawanan Pangan merupakan salah satu upaya penting dalam penyebarluasan informasi terkait pengendalian kerawanan pangan.

Dan program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian dalam pencegahan atau mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di kalangan aparat, masyarakat, dan pemangku kebijakan.

“Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mendukung tercapainya pengendalian kerawanan pangan yang efektif,” ujar Heri.

Di Provinsi Kaltara, kegiatan sosialisasi dan rakor KIE Pengendalian Kerawanan Pangan akan digelar di Kelurahan Mamburungan di Kota Tarakan. Dalam kegiatan ini akan mengangkat isu strategis yang mencakup tiga pilar ketahanan pangan, yang nantinya akan disosialisasikan secara luas di masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini meliputi pelaksanaan intervensi pemberian makan kepada anak stunting dan ibu hamil yang akan di damping oleh pendamping dari Puskesmas Tarakan timur dan kader posyandu di lokasi tersebut.

“Untuk memastikan pesan-pesan kunci mengenai ketahanan pangan dapat diakses oleh masyarakat luas juga diberikan brosur, dan juga banner yang diberi pesan hapus rawan pangan di Kota Tarakan melalui kegiatan pemberian makan B2SA,” tuntasnya.

(dkisp)

Bupati Nunukan Melaunching Inovasi Proyek Perubahan Peserta Diklat PIM II

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid melaunching Inovasi Proyek Perubahan Peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Puslatbang KMP LAN Makassar Tahun 2024, Selasa (23/7). 

Acara Launching sendiri diadakan di ruang pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan dan dihadiri Ketua DPRD Kab. Nunukan Hj. Leppa, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan, Pimpinan Bankaltimtara, Camat, serta Kepala Desa.

Sebelum melaunching secara resmi, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid terlebih dahulu menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya, Bupati Laura menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inovasi yang dilakukan oleh para peserta Diklat Pim II.

Bupati Laura juga menyampaikan, berbagai capaian prestasi dan inovasi, serta peningkatan kinerja dan disiplin yang diperolah hingga kini, bukan semata-mata untuk mencari popularitas dan bersifat pragmatis saja.

“Namun benar-benar merupakan wujud, kehendak dan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah khususnya menuju Nunukan yang semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Pada kesempatan kali ini, Bupati Laura melaunching Proyek Perubahan yang merupakan inovasi dari tiga peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Puslatbang KMP LAN Makassar Tahun 2024.

Inovasi Proyek Perubahan yang Pertama adalah “ANAK CERDAS” oleh Kepala BAPENDA Kab. Nunukan Hj. Fitraeni. Inovasi Ini merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan pajak daerah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak di tingkat desa. Dengan mengintegritasikan teknologi digital, sistem ini memberikan desa kewenangan untuk memproses SPPT PBB-P2, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pajak.

Inovasi Proyek Perubahan kedua adalah “SAPA DESA” oleh Kepala BKAD Nunukan Sirajuddin. Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan dan pelacakan alokasi dana desa (ADD) secara lebih efisien dan efektif.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SAPA DESA memungkinkan para pemangku kepentingan baik Pemerintah Kabupaten, pihak perbankan, Pemerintah desa maupun masyarakat, untuk melacak aliran dana dari sumber hingga penggunaan akhirnya.

Yang ketiga, Inovasi Proyek Perubahan “SUARA RAKYAT” oleh Sekretaris DPRD Kab. Nunukan Muhammad Effendi. Inovasi ini merupakan pengolah informasi dan komunikasi, untuk menjaring aspirasi dan sebagai media publikasi bagi anggota-anggota legislatif, perangkat daerah dan masyarakat yang didukung penggunaan dalam pemanfaatan website terintegrasi dengan media sosial sebagai penyebarluasan informasi dan komunikasi.

“Dengan tiga inovasi ini, kita berharap bisa mendapat solusi atas permasalahan, serta bisa semakin memberdayakan potensi yang kita miliki yang tidak kalah daerah lain,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Laura juga mengharapkan agar inovasi ini tidak hanya sebatas kepentingan reformer saja tetapi menjadi solusi dari dinas atau instansi terkait guna mempertanggungjawabkan kerjanya untuk kepentingan masyarakat.

(PROKOMPIM)