Ketum KERIS: Tangkap Importir dan Oknum Aparat Yang Terlibat Impor Ilegal, Negara Harus Lindungi Ekonomi Rakyat


jakarta-BERANDANKRINEWS.COM
*Disadur dari Wawancara Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Dokter Ali Mahsun ATMO bersama Anto Wijaya PasFM 92,4 Radio Bisnis Jakarta*, selengkapnya dibawah ini.

*Prolog Anto Wijaya PasFM Jakarta,_* Pedagang di pasar Tanah Abang, Mangga Dua dan Thamrin City Jakarta resah dengan isu razia barang impor yang akan dilakukan oleh Satgas Mafia Impor Ilegal. Pengacara kondang Hotman Paris mempertanyakan dasar hukumnnya razia barang impor di pasar-pasar tersebut.

Menurutnya barang yang sudah ada di pedagang adalah milik perorangan, yang harusnya di razia itu importir atau oknum aparat di pelabuhan yang meloloskan barang impor tersebut. Untuk membicarakan lebih lanjut saat ini sudah tersambung dengan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Dokter Ali Mahsun ATMO.

*Anto Wijaya PasFM Jakarta*
Pak Ali, bagaimana mencermati isu razia impor ilegal di pedagang ini?

*Dokter Ali Mahsun ATMO Ketua Umum KERIS*
Yang pertama, soal barang impor yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah instrospeksi diri kenapa barang impor ilegal bisa masuk di wilayah RI. Artinya penjagaan kedaulatan ekonomi Indonesia ini sangat rapuh. Kedua, barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia itu sudah sejak beberapa waktu lalu, sudah lama atau klasik dan laten.

Dan pemerintah selalu menjadikan para pedagang di sektor hilir, di pasar Tanah Abang, ITC Mangga Dua, Thamrin City Jakarta, dan pasar-,pasar lain di seluruh Indonesia menjadi korban. Padahal mereka ini tidak konstribusi salah apapun terhadap masuknya barang impor ilegal itu. Yang salah adalah importirnya yang memasukkan barang ke Indonesua.

Tentunya mereka tidak sendirian, ada oknum-oknum pemerintah yang turut serta membantu memasukan barang impor ilegal ini. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya, selaku Ketua Umum KERIS, satya mendesak pemerintah tidak merazia barang impor ilegal ke pedagang.

Karena mereka tidak ada konstrihusi salah apapun atas masuknya barang impor ilegal ke Indonesia. Yang salah importir dan oknum-oknum pemerintah yang membantu impor ilegal ini, serta pemerintah tidak mampu menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

*Anto Wijaya PasFm Jakarta*
Masalah impor ilegal ini kembali menghangat ketika banyak pabrik tekstil yang mulai tutup sehingga banyak mem-PHK karyawannya. Menurut Pak Ali, bagaimana seharusnya melihat korelasi antara impor ilegal khususnya tekstil dengan banyaknya pabrik tekstil yang gulung tikar?

*Dokter Ali Mahsun ATMO Ketua Umum KERIS*
Pertama, dimasa pandemi covid-19 perihal barang impor ilegal ini juga terjadi. Banyak pakaian impor ilegal masuk Indonesia dan akhirnya di beberapa titik dibakar Mendag RI Zuklifli Hasan. Waktu itu juga ada keluhan pabrik tekstil Indonesia alami drop omsetnya akibat barang impor ilegal di sektor tekstil. Oleh karena itu,

Pertama, Indonesia harus menegakkan dan memperkokoh kedaulatan ekonomi sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di negeri ini. Kalau memang impor barang tertentu dilarang, tegaskan bahwa hal tersebut dilarang.

Tegakkan hukum, tangkap importinya, tangkap oknum pemerintah yang terlibat, adili, dan hukum seberat-beratnya. Hal ini bukan hanya sektor tekstil, melainkan barang-barang yang lain termasuk narkoba. Kedua, terkait daya saing sektor pertekstilan Indonesia.

Pemerintah juga harus memberikan sebuah pendampingan kepada para produsen sektor hulu, baik pabrik tekstil mau pun konveksi UMKM berupa fasilitas-fasilitas tertentu sehingga produknya punya daya saing yang tinggi. Tidak boleh dibiarkan seperti saat ini sehingga banyak barang murah dari luar negeri masuk Indonesia dengan seenaknya.

Kita sadar dan memahami bahwa kondisi bukan hal yang mudah. Tapi, negara atau pemerintah atau presiden itu punya kewenangan sangat besar sekali hadir mendampingi ekonomi rakyatnya agar mampu bersaing dan unggul di negeri sendiri mau pun global

Kemudian yang ketiga, kita memang sedang mengalami kemerosotan sangat luar biasa, salah satu dampak kemajuan teknologi digital, bangsa ini luruh semakin tidak cinta dan bangga terhadap produk-produk rakyat dan bangsanya sendiri.

Ini juga tanggungjawab kita bersama, pemerintah dan kekuatan elemen bangsa yang lain. Ke-empat, bangsa ini memang sudah terinfiltrasi budaya pragmatis dan hedonis. Hal-hal yang berbau impor atau luar negeri seakan-akan yang terbaik sehingga mengalahkan produk-produk dalam negeri.

Infiltrasi ini harus segera ditangani dan dicegah melalui sosialisi, edukasi dan desiminasi atas rasa cinta dan bangga terhadap produk-produk rakyat dan bangsa sendiri. Ini pun jadi tanggungjawab kita semua, pemerintah dan para pemengku kepentingan di republik ini termasuk organisasi-organisasi yang ada di negeri ini.

Demikian Ketua Umum KERIS Dokter Ali Mahsun ATMO, Saya Anto Wijaya Radio Bisnis Jakarta PasFm 92,4

Kaltara Jadi Daerah Terbaik Dalam Penerapan EFT

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara Kembali meraih penghargaan untuk ke sekian kalinya. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) kepada Pemprov Kaltara sebagai Pemerintah Terbaik dalam Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT)

Di mana penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Dr. Ir. Rahmat Wahyullah, ST., MT.

“Cukuplah kita sangat berbangga diri Kaltara mendapat penghargaan dan secara independen oleh pemberi penghargaan tersebut bahwa kita menjadi provinsi yang terbaik,”kata Rahmat, Rabu (24/7).

Ia menjelaskan pada Konferensi Nasional EFT terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, disaring menjadi 5 daerah hingga akhirnya Provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Ungkapnya pada ajang Konferensi Nasional EFT tersebut terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota daerah yang kemudian disaring menjadi 5 daerah dan akhirnya provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Rahmat mengatakan dengan penghargaan ini merupakan pondasi dasar untuk bersama – sama membangun secara pro lingkungan, dalam artian subnational bioliti yang harus diutamakan keberlanjutan dalam pembangunan daerah.

“Kebetulan Provinsi Kaltara menjadi penyelenggara pemerintah terbaik dalam transfer anggaran berbasis ekologi tadi. Kita berharap dengan penghargaan ini di tahun depan bisa menjadi indikator utama untuk Provinsi Kaltara, merupakan daerah yang sangat strategis ditengah pembangunan infrastruktur yang ada,” tuturnya.

Apalagi dengan program yang dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur cukup massif dalam membangun kawasan strategis nasional yang cukup seimbang dengan kualitas lingkungan.

“Artinya lingkungan yang tetap terjaga dan fungsi kelestariannya, dan ini menjadi semangat kita provinsi Kaltara kedepan berubah maju dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

Kick-Off Penyusunan RAD-PD Provinsi Kaltara, Wujudkan Inklusi dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Kick-Off Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Gedung Gadis Lantai 1, Kamis (25/7).

Dalam sambutannya, Datu Iqro menjelaskan pentingnya inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Ia menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sering hidup dalam kondisi rentan dan miskin akibat berbagai pembatasan dan hambatan.

“Mereka memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa,”jelasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan, perencanaan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terdapat amanat untuk menjalankan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan inklusif disabilitas untuk 25 tahun ke depan.

“Visi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan yang sama di segala bidang bagi penyandang disabilitas,”terangnya.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) akan menjadi pedoman bagi provinsi dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

“Dalam penyusunan RAD-PD ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk bersinergi dan berkolaborasi. Saya berharap RAD-PD ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif dan ramah disabilitas,”tutupnya.

(dkisp)

Popda ke-1 Kaltara, 8 Cabor Dipertandingkan

TARAKAN – Sebanyak 8 cabang olahraga dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke-1 Tingkat Provinsi Kalimantan Utata. Pelaksanaannya dimulai dari 24-29 Juli 2024 di Kota Tarakan.

Gubernur Kaltara DR. (HC). H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum mengungkapkan, gelaran ini merupakan ajang mencari bibit atlet di provinsi ke 34 ini.

“Popda ini merupakan ajang olahraga antar pelajar tingkat tertinggi di Kaltara, yang bertujuan untuk membina serta mengasah potensi yang dimiliki pelajar dalam bidang olahraga,”kata Gubernur, Rabu (24/7) malam.

Menurutnya, sebagai event olahraga pelajar tertinggi di tingkat Provinsi, Popda ke – I ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka dari itu Pemprov Kaltara memberi dukungan penuh atas terselenggaranya event ini.

“Nantinya, para juara dalam pelaksanaan Popda ini nantinya akan mewakili Provinsi Kaltara dalam ajang pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (pra-Popnas) 2024 yang akan digelar pada oktober mendatang di Kota Solo, Jawa Tengah,” katanya.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta, panitia serta wasit agar menjunjung tinggi semangat, sportifitas dan profesionalisme. Tunjukkan yang terbaik, jangan menghalalkan segala cara demi meraihnya dan jagalah kejujuran,”sambungnya.

Turut hadir dan mendampingi Gubernur, Sekprov Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltara.

(dkisp)

Apresiasi Pengendara Yang Tertib Berlalulintas, Personel Sat Lantas Polres Bone Bagi Helm Standar SNI


BONE -Berandankrinews.com. Hari Ke 11 Operasi Patuh Pallawa 2024, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bone membagikan helm SNI kepada pengendara sepeda motor yang tertib berlalulintas yang sementara melintas di Jalan Besse Kajuara Watampone.

Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H melaui Kasat Lantas Polres Bone AKP Asep Wahyudi mengatakan bahwa, pembagian helm gratis itu diberikan kepada pengendara roda dua sebagai bentuk Apresiasi karena pengendara tersebut telah tertib berlalulintas.

“Pembagian helm gratis kepada para pengendara sepeda motor sebagai bentuk kepedulian Personel dan sebagai upaya kepolisian untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Hukum Polres Bone”, Ujarnya. Kamis (25/7/2024).

Melalui kegiatan bagi helm ini, diharapkan para pengendara dapat lebih tertib saat berkendara serta masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dengan membiasakan diri untuk tertib berlalu lintas saat berkendara.

“Tujuan operasi Patuh Pallawa 2024 ini untuk membangun budaya tertib berlalulintas di tengah masyarakat, maka dari itu, personel Satlantas Polres Bone gencar melakukan pendekatan edukatif, persuasif dan humanis guna mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalulintas,” Terang Kasat Lantas Polres Bone.