Ketum KERIS: Tangkap Importir dan Oknum Aparat Yang Terlibat Impor Ilegal, Negara Harus Lindungi Ekonomi Rakyat

Jakarta,-Berandankrinews.com
Pedagang di pasar Tanah Abang, Mangga Dua dan Thamrin City Jakarta resah dengan isu razia barang impor yang akan dilakukan oleh Satgas Mafia Impor Ilegal. Pengacara kondang Hotman Paris mempertanyakan dasar hukumnnya razia barang impor di pasar-pasar tersebut.

Menurutnya barang yang sudah ada di pedagang adalah milik perorangan, yang harusnya di razia itu importir atau oknum aparat di pelabuhan yang meloloskan barang impor tersebut. Untuk membicarakan lebih lanjut saat ini sudah tersambung dengan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Dokter Ali Mahsun ATMO.

Anto Wijaya PasFM Jakarta
Pak Ali, bagaimana mencermati isu razia impor ilegal di pedagang ini?

Dokter Ali Mahsun ATMO Ketua Umum KERIS
Yang pertama, soal barang impor yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah instrospeksi diri kenapa barang impor ilegal bisa masuk di wilayah RI. Artinya penjagaan kedaulatan ekonomi Indonesia ini sangat rapuh.

Kedua, barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia itu sudah sejak beberapa waktu lalu, sudah lama atau klasik dan laten. Dan pemerintah selalu menjadikan para pedagang di sektor hilir, di pasar Tanah Abang, ITC Mangga Dua, Thamrin City Jakarta, dan pasar-,pasar lain di seluruh Indonesia menjadi korban. Padahal mereka ini tidak konstribusi salah apapun terhadap masuknya barang impor ilegal itu.

Yang salah adalah importirnya yang memasukkan barang ke Indonesua. Tentunya mereka tidak sendirian, ada oknum-oknum pemerintah yang turut serta membantu memasukan barang impor ilegal ini.

Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya, selaku Ketua Umum KERIS, saya mendesak pemerintah tidak merazia barang impor ilegal ke pedagang. Karena mereka tidak ada konstrihusi salah apapun atas masuknya barang impor ilegal ke Indonesia. Yang salah importir dan oknum-oknum pemerintah yang membantu impor ilegal ini, serta pemerintah tidak mampu menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

Anto Wijaya PasFm Jakarta
Masalah impor ilegal ini kembali menghangat ketika banyak pabrik tekstil yang mulai tutup sehingga banyak mem-PHK karyawannya. Menurut Pak Ali, bagaimana seharusnya melihat korelasi antara impor ilegal khususnya tekstil dengan banyaknya pabrik tekstil yang gulung tikar?

Dokter Ali Mahsun ATMO Ketua Umum KERIS
Pertama, dimasa pandemi covid-19 perihal barang impor ilegal ini juga terjadi. Banyak pakaian impor ilegal masuk Indonesia dan akhirnya di beberapa titik dibakar Mendag RI Zuklifli Hasan.

Waktu itu juga ada keluhan pabrik tekstil Indonesia alami drop omsetnya akibat barang impor ilegal di sektor tekstil. Oleh karena itu, pertama, Indonesia harus menegakkan dan memperkokoh kedaulatan ekonomi sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di negeri ini.

Kalau memang impor barang tertentu dilarang, tegaskan bahwa hal tersebut dilarang. Tegakkan hukum, tangkap importinya, tangkap oknum pemerintah yang terlibat, adili, dan hukum seberat-beratnya. Hal ini bukan hanya sektor tekstil, melainkan barang-barang yang lain termasuk narkoba. Kedua, terkait daya saing sektor pertekstilan Indonesia.

Pemerintah juga harus memberikan sebuah pendampingan kepada para produsen sektor hulu, baik pabrik tekstil mau pun konveksi UMKM berupa fasilitas-fasilitas tertentu sehingga produknya punya daya saing yang tinggi. Tidak boleh dibiarkan seperti saat ini sehingga banyak barang murah dari luar negeri masuk Indonesia dengan seenaknya.

Kita sadar dan memahami bahwa kondisi bukan hal yang mudah. Tapi, negara atau pemerintah atau presiden itu punya kewenangan sangat besar sekali hadir mendampingi ekonomi rakyatnya agar mampu bersaing dan unggul di negeri sendiri mau pun global

Kemudian yang ketiga, kita memang sedang mengalami kemerosotan sangat luar biasa, salah satu dampak kemajuan teknologi digital, bangsa ini luruh semakin tidak cinta dan bangga terhadap produk-produk rakyat dan bangsanya sendiri. Ini juga tanggungjawab kita bersama, pemerintah dan kekuatan elemen bangsa yang lain.

Ke-empat, bangsa ini memang sudah terinfiltrasi budaya pragmatis dan hedonis. Hal-hal yang berbau impor atau luar negeri seakan-akan yang terbaik sehingga mengalahkan produk-produk dalam negeri.

Infiltrasi ini harus segera ditangani dan dicegah melalui sosialisi, edukasi dan desiminasi atas rasa cinta dan bangga terhadap produk-produk rakyat dan bangsa sendiri.

Ini pun jadi tanggungjawab kita semua, pemerintah dan para pemengku kepentingan di republik ini termasuk organisasi-organisasi yang ada di negeri ini.

Demikian Ketua Umum KERIS Dokter Ali Mahsun ATMO, Saya Anto Wijaya Radio Bisnis Jakarta PasFm 92,4

Wakil Bupati Nunukan Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Pertanggungjawaban Raperda APBD TA.2023

NUNUKAN-Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah menghadiri rapat paripurna ke-12 masa sidang III tahun sidang 2023-2024 DPRD Kabupaten Nunukan, dalam acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.Nunukan tahun anggaran 2023. Senin, (22/07/2024)

H.Hanafiah dalam sambutannya mewakili Bupati Nunukan, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Nunukan dalam pembahasan dan persetujuan Raperda APBD TA.2023.

 

“Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada DPRD Nunukan dan fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya, sehingga dapat menerima dengan baik laporan keuangan pemerintah daerah/LKPD pemerintah Kab.Nunukan TA.2023 serta menyetujui untuk disahkannya”. Tutur Hanafiah

Selanjutnya Hanafiah mengatakan bahwa rapat paripurna sebagai bentuk ketaatan dalam aturan yang berlaku dan trasparansi,sehingga memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” jelas Hanafiah.

Kemudian Pemerintah daerah berharap dengan adanya persetujuan ini akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat.

” Berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, yang bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” lanjut Hanafiah

Lebih lanjut, diakhir sambutannya Hanafiah mengharapkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif dan pengawasan dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami tetap mengharapkan kerjasama sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik dan mengharapkan kepada semua pihak terutama DPRD Nunukan agar tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tutup Hanafiah.

Nam/Meri

 

Bupati Laura kukuhkan TPAKD Kabupaten Nunukan 

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid secara resmi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten Nunukan, yang dilaksanakan di ruang pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis 25 Juli 2024.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa kerja sama yang kuat antar pemangku menjadikan TPAKD sebagai salah satu motor penggerak utama dalam penguatan ekosistem perekonomian di daerah melalui peningkatan akses keuangan dalam rangka mendorong pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah dan sektor ekonomi prioritas.

Dalam sambutannya, Bupati Laura mengatakan pengukuhan TPAKD di Kabupaten Nunukan merupakan wujud kolaborasi untuk optimalisasi akses keuangan daerah.

“Dengan Terbentuk nya TPAKD diharapkan dapat menggerakkan perekonomian kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat ” tutur Bupati Laura.

(PROKOMPIM)

Acara Kenal Pamit Kapolres Nunukan, Bupati Harapkan Sama – Sama Menjaga Situasi Kamtibmas

NUNUKAN – Berlangsung meriah acara Kenal Pamit Kapolres Nunukan yang bernuansa putih dihadiri oleh Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM Phd yang didampingi suami Andi Muhammad Akbar, acara berlangsung di Gedung Amalia, Rabu (24/07) malam

Turut hadir Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Ketua DPRD Hj. Leppa, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, unsur Forkopimda, para pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Bank, Perusahaan BUMN dan BUMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda.

Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., Μ.Η. yang berpindah tugas menjadi Wadirkrimsus Polda Jambi digantikan oleh AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K, yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Kaltara.

Bupati Laura yang hadir dengan menggunakan baju putih pada acara tersebut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres AKBP Taufik Nurmandia selama menjabat sebagai kapolres yang bertugas di kabupaten nunukan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi bapak AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K, M.H selama menjabat sebagai Kapolres yang bertugas di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Ucapan terimakasih juga disampaikan oleh Bupati Laura atas dedikasinya dan ikut mensukseskan program Pemerintah.

“Terima kasih pak, sudah menjaga keamanan dan ketertiban di daerah kita serta terus berupaya untuk menegakkan hukum demi keadilan bagi semua pihak. tentunya juga kami menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalankan tugas ada hal yang kurang berkenan dari pemerintah dan masyarakat kabupaten Nunukan. Alhamdulillah hubungan forkopimda kita selama ini cukup baik dan bapak Taufik telah banyak memberikan kontribusi besar untuk masyarakat dan daerah ini. khususnya, membantu mensukseskan program pemerintah,”ucap Laura.

Tak lupa Laura menyampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Nunukan kepada Kapolres yang baru AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K.

“Saya mewakili jajaran Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Nunukan menyampaikan ucapan selamat datang kepada pak Kapolres Nunukan yang baru, bapak AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K. semoga bapak bisa segera beradaptasi dengan daerah ini khususnya masyarakat. Kami merasa bahagia bisa menyambut kehadiran pak Kapolres, saya berharap kerjasama dengan unsur Forkopimda dan seluruh masyarakat Nunukan bisa terjalin dengan baik, agar sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif membangun Polres dan Nunukan menuju kemajuan yang diharapkan,” tutup Laura.

Di kesempatan yang sama dalam salam pamitnya AKBP Taufik menyampaikan permohonan maaf apabila selama bergabung menjadi bagian masyarakat Kabupaten Nunukan ada kesalahan, kekhilafan, sikap dan prilaku yang kurang berkenan baik yang di sengaja atau tidak di sengaja meminta maaf yang sebesar- besarnya.

“Selama bertugas di Kabupaten Nunukan bila ada salah dan khilaf kami sekeluarga mohon dimaafkan” Ujarnya.

AKBP Taufik juga berharap dengan Kapolres yang baru untuk terus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda untuk terus mendukung Polres Nunukan dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif.

AKBP Bonifasius Rumbewas selaku Kapolres Nunukan yang baru, menyampaikan sebagai orang baru meminta doa restu kepada Bupati Nunukan dan jajaran, Forkompimda dan masyarakat untuk bisa bersama-sama membangun menciptakan Kabupaten Nunukan yang aman dan tentram.

“saya juga meminta dukungan rekan-rekan jajaran Polres Nunukan untuk terus bersinergi,” ungkapnya.

(PROKOMPIM)



Bawaslu Kaltara Serahkan Atribut Identitas Panwascam Pilkada 2024

NUNUKAN – Bawaslu Kaltara Menyerahkan Atribut Pengawasan berupa Rompi, Topi, dan kartu identitas kepada jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) di Sebatik Kabupaten Nunukan. (25/07/2024)

Atribut pengawasan diserahkan langsung oleh Yakobus selaku Anggota Bawaslu Kaltara saat menutup penguatan SDM jajaran Pengawas melalui Coaching Clinik Penanganan Pelanggaran guna melengkapi kesiapan jajarannya dalam jalankan tugas-tugas pengawasan di lapangan.

“Ini menandakan kesiapan penuh kita, meskipun penyerahannya agak lambat. Tapi ini bentuk perhatian kita.” Ujar Bung Itor sapaan akrabnya.

Yakobus Berharap dengan diberikannya atribut pengawasan di maksud, jajaran Pengawas Pemilu dilapangan dapat dikenal dengan mudah masyarakat dalam jalankan tugasnya.

“Jadi silahkan masyarakat, kalau ada orang yang mengaku anggota kami, minta aja kartu identitasnya. Jika tidak dapat memperlihatkan laporkan ke kami.” Tegasnya yang juga merupakan Kordinator Wilayah Pengawasan Kabupaten Nunukan.

Sementara itu Ketua Bawaslu Nunukan, berterima kasih atas pemberian atribut pengawasan tersebut karena selain agar jajarannya bisa bekerja terlihat profesional, satu sisi untuk menghindari penyalahgunaan nama lembaganya dilapangan oleh oknum yang mengaku pengawas pemilu.

“Itu pernah terjadi di Sebatik, ada warga yang mengaku pengawas pemilu, mengumpulkan data kependudukan di masyarakat. Padahal buka anggota kami. Jadi atribut ini penting sebagai pengenal” Ungkap Yusran.

Sebelumnya atribut pengawasan juga sudah diserahkan kepada Panwascam dan PKD Kabupaten Bulungan, KTT, dan Malinau. Keesokan harinya akan diserahkan pula ke Panwascam dan PKD Kota Tarakan.

(*)