NUNUKAN – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melakukan kunjungan ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara (Kaltara) di Kabupaten Nunukan.
Salah satu agenda kunjungan yakni melakukan pemeriksaan 3 jalur PMI ilegal yang dilalui oleh sindikat di pulau Sebatik.
Beberapa jalur tersebut diantaranya pda daerah patok perbatasan Aji Kuning, lalu pelabuhan Somel Sei Pancang dan PLBN Sei Nyamuk.
Selaku Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan bahwa telah memantau langsung beberapa titik jalur ilegal WNI yang ingin bekerja di Malaysia.
“Dalam hal ini BP2MI ingin memastikan jalur keluar masuk ke Malaysia dengan konteks setiap anak bangsa yang akan bekerja ke Malaysia harus melewati proses secara resmi karena untuk memastikan mereka aman secara utuh terutama di Malaysia nantinya,” ucap Benny Rhamdani saat melakukan kunjungan di PLBN Sei Nyamuk, Sebatik, Kamis (13/06/2024) sore.
“Namun memang pasti akan selalu ada jalur jalur atau celah yang dilewati oleh para sindikat PMI ini di perbatasan, bukan hanya di Kaltara, dan itu sulit untuk memastikan mereka tidak keluar, tetapi negara musti memastikan komitmen kepada seluruh anak bangsa,” sambung Benny Rhamdani.
Lebih lanjut, Ia menuturkan bahwa SISKOP2MI mencatat terdapat kurang lebih 850 jiwa yang bekerja sebagai PMI tetapi kenyataannya lebih daripada itu.
“Kalau SISKO itu yang tercatat hanya sekitar 850 yang bekerja sebagai PMI di Malaysia, namun secara unprosedural itu bisa mencapai 2 juta, ini memang problem masa lalu karena mereka berkeluarga disana, problemnya adalah ekonomi atau lapangan kerja,” tuturnya.
PMI non prosedural merupakan permasalahan yang perlu diatasi, dimana tak hanya BP2MI tetapi dengan seluruh stakeholder terkait.
Berdasarkan itu, Kepala BP2MI menyampaikan bahwa sinergitas antara Balai Pelindungan, pemerintah pusat dan daerah serta TNI/Polri diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemda tetapi perlunya kolaborasi sinergi antara BP2MI, Pemda dan pusat, serta aparat TNI/Polri, untuk membuktikan negara ini hadir, negara tidak boleh kalah melawan sindikat penempatan ilegal,” terang Kepala BP2MI.
Bersama dengan itu, Benny Rhamdani juga berkomentar soal PLBN Sei Nyamuk, Sebatik, yang dimana belum diaktifkan hingga sekarang.
“Di era pemerintahan sekarang daerah border Perbatasan tidak kalah dengan negara Malaysia, bisa kita lihat dari pelabuhan ini, tetapi disayangkan karena permasalahan diplomasi, pelabuhan ini belum diaktifkan,” kata Benny Rhamdani.
Terkait PLBN Sei Nyamuk, Benny Rhamdani berharap agar cepat diaktifkan agar menjadi pusat lintas antar negara Indonesia dan Malaysia.
“Tentu saya berharap, jika terkait BP2MI dan juga pelabuhan ini menjadi pusat arus barang dan orang, semoga cepat diaktifkan dan permasalahannya bisa selesai agar bisa menjadi pintu utama yang baik ke Malaysia,” harapnya.
Selain itu, terlihat hadir menemani kunjungan Kepala BP2MI di Sebatik, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menjelaskan bahwa titik yang dicek langsung bukan hanya untuk arus ilegal tetapi juga ada yang resmi.
“Tadi kita bersama Kepala BP2MI telah mengunjungi langsung jalur tersebut, namun itu bukan hanya untuk jalur ilegal tetapi ada juga yang resmi seperti paspor yang dicop selama 1 bulan,” ucap Bupati Laura.
Kemudian, Bupati Nunukan tersebut juga menyampaikan bahwa kekurangan dilapangan bisa menjadi perhatian Kepala BP2MI untuk dibawa ke Pusat setelah meninjau langsung di beberapa titik.
“Tadi beliau juga sudah melihat langsung beberapa titik dimana ketika kekurangan dilapangan bisa menjadi referensi beliau untuk dibawa ke pusat agar bisa menjadi perhatian ataupun regulasi, dimana agar permasalahan PMI di Kabupaten Nunukan bisa menjadi lebih baik lagi,” imbuh Bupati Nunukan.
Adapun setelah kegiatan peninjauan langsung ke 3 titik di Pulau Sebatik, Kepala BP2MI melanjutkan perjalanan ke Kantor BP3MI Kaltara untuk meresmikan Mushollah dan ramah tamah bersama Forkopimda serta instansi vertikal Kabupaten Nunukan.
(nam/nam)
