KPPI Nunukan Bersama Bawaslu Gelar Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan pada Pilkada 2024

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Cafe dan Resto Lenfin Nunukan, Selasa (29/10/2024) malam.

Diketahui tahapan Pilkada telah bergulir dan puncaknya akan digelar pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur di tiap kabupaten/kota serta provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Selaku Ketua KPPI Kab. Nunukan, Robianti mengatakan tujuan kegiatan untuk memahami visi misi tiap pasangan calon (Paslon) terutama masyarakat perempuan.

“Kita semua masyarakat Kab. Nunukan khususnya perempuan mendengarkan visi misi dari Paslon, dimana menjadi gambaran bahwa perempuan harus lebih kreatif dalam mengambil langkah selanjutnya hingga perempuan dapat terlibat pada pengawasan Pilkada 2024,” kata Robianti.

Selain konsolidasi, KPPI dan Bawaslu juga melakukan kegiatan Pemaparan Visi Misi dalam Membangun Peranan Perempuan Perbatasan di Wilayah Kab. Nunukan dari tiap Paslon, dimana nomor urut 01 diwakili oleh Danil Baru, urut 02 langsung oleh Cawabup Hanafiah dan 03 disampaikan oleh perwakilan tim yakni Firman.

Berdasarkan hal tersebut, Robianti menuturkan bahwa agar dapat memahami visi misi tiap paslon terutama program dalam keterlibatan perempuan.

“Perempuan itu adalah aset, bagaimana bisa memberikan penghargaan kepada dirinya dan juga dapat menginisiasi perempuan disekelilingnya agar bisa memahami tiap Paslon di Pilkada nantinya hingga memilih calon yang tepat,” ujar Robianti.

Lebih lanjut, Ketua KPPI Kab. Nunukan menjelaskan bahwa kesadaran politik di perbatasan kaum perempuan harus ditanamkan.

“Jadi paling tidak kesadaran politik di perbatasan, bagaimana saya selaku Ketua berusaha memberikan pemahaman kepada pengurus dan selanjutnya perempuan di Kab. Nunukan terutama terkait memerangi yang namanya money politic,” ujar Ketua KPPI Kab. Nunukan.

Bersama dengan itu, dikatakan Ketua Bawaslu Nunukan, Moch. Yusran, akan selalu mendukung kegiatan yang sejalan dengan program terutama pengawasan Pilkada 2024.

“Ini kegiatan KPPI Kab. Nunukan, pada dasarnya Bawaslu disini hanya mendukung kegiatan ini berjalan karena sejalan dengan program kita, bagaimana mendorong keterlibatan perempuan di dalam pengawasan tahapan Pilkada 2024 terkhusus isu politik uang, keterlibatan ASN dan pihak-pihak yang dilarang,” kata Moch. Yusran.

Adapun Ketua beserta dengan seluruh pengurus KPPI Kab. Nunukan telah dilantik pada 22 Juli 2024 lalu.

(nam/nam)