Jakarta,-Berandankrinews.com
Sebanyak 37 Gubernur, serta 508 Bupati dan Walikota dipilih serentak pada Pilkada 27 November 2024. Bukan saja sebuah perhelatan akbar demokrasi dengan segala dinamikanya,
lebih dari itu, jadi penentu nasib dan masa depan 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 5 tahun ke depan, kenapa? Tanpa keperpihakan pemerintah sebagai manifestasi kehadiran negara, kata orang jawa, boro-boro bisa maju dan unggul, bisa bertahan saja sudah luar biasa.
Bahkan ujung akhirnya bisa gulung tikar, terjajah atau tergantikan konglomerasi modal besar, ucap Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr Ali Mahsun Atmo M Biomed, Jakarta, Selasa, 27/8/2024.
Lebih lanjut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima ini menegaskan, keberadaan Bupati dan Walikota, juga Gubernur sangat vital ujung tombak kepemimpan bangsa, bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat yang hidupi ratusan juta penduduk dan tumpuhan biaya sekolah puluhan juta generasi bangsa.
Lebih dari itu, lima tahun ke depan tumluhan utama utama Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030. Semahal apa pun ongkos demokrasi, tentunya ekonomi rakyat tidak boleh jadi korban. Tidak boleh digantikan konglomerasi modal besar.
Untuk itu, harus ada sinergi, kolaborasi, serta investasi hadirkan modal (kapital) untuk kemajuan ekonomi rakyat UMKM, bukan sebaliknya. Semua itu ada diujung ball poin atau tanda tangan kepala daerah.
Harapan besar ekonomi rakyat dititipkan ke calon kepala daerah di 37 provinsi, serta 508 kabupaten dan kota pilkada 2024. Ekonomi rakyat harus jadi visi, misi, serta program priorotas 5 tahun mendatang. Terwujud sinergi dan kolaborasi, dan guyuran investasi dongkrak modal (kapital) untuk kemajuan ekonomi rakyat UMKM. Untuk itu,
kami medesak calon kepala daerah pilkada 2024 berpihak ke ekonomi rakyat UMKM, pungkas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) seorang dokter yang sudah 13 tahun praktek mengobati penyakit ekonomi rakyat di Indonesia.
