Jakarta-Berandankrinews.com. Indonesia hadapi persoalan dan tantangan makin berat dan kompleks ke depan era digital yang serba revolusioner. Ditengah 9,9 juta gen Z menganggur, gelombang PHK marak dimana-mana, pelaku ekonomi informal melonjak,
Serta daya beli rakyat makin menurun dampak beban hidup makin berat, Indonesia dituntut sukses jemput puncak bonus demografi 2030. Sebuah keniscayaan agar tidak terjadi malapetaka di negeri ini. Untuk cegah membludaknya pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan massal.
Untuk itu, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) terus mendorong kehadiran negara secara totalitas dan fokus ke ekonomi rakyat UMKM Indonesia. Karena sapu lidi ekonomi rakyat UMKM harus diperkokoh sebagai garda terdepan pertahanan bangsa dan negara, tegas Ketua Umum KERIS, dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, Selasa, 1/10/2024.
Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan ini menambahkan, saat ini ada 65,4 juta ekonomi rakyat UMKM menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional. Konstribusikan 61% dari total PDB, dan sediakan 97% atau 117 juta lapangan kerja. Untuk sukses jemput puncak bonus demografi 2030,
Indonesia dituntut cetak 100 juta ekonomi rakyat UMKM handal dan unggul dengan rasio wirausaha mapan minimal 10-12% dari saat ini 3,47%. Pertumbuhan ekonomi nasional minimal 7-8%, PDB naik minimal 3 kali lipat dari Rp 15 ribu trilyun menjadi Rp Rp 45 ribu trilyun dengan tax ratio 18-20%.
Walau bukan hal mudah namun Indonesia mampu asal mau. Untuk itu dibutuhkan keberanian lakukan langkah-langkah revolusioner tata kelola ekonomi rakyat UMKM Indonesia.
Yaitu menyatukan segenap kelembagaan dan sumber daya negara yang terkait ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir dimana saat ini berserakan diberbagai kementerian/lembaga negara.
Lakukan revolution – base people’s economic governance, tata kelola profesional, transparan dan akuntabel, super cepat, efektif, efisien, dan cegah konflik kepentingan.
Langkah ini merupakan bagian dari revolusi tata kelola bangsa dan negara dari pemerintahan “Zaken Kabinet Prabowo Subianto”, ucap dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI)
Tanpa ada maksud lain kecuali ingin Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) mengusulkan kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Perekonomian Rakyat RI langsung dibawah Presiden RI.
Yaitu sebuah rumah besar tata kelola ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir berbasis pendampingan,
satu pintu, satu data integrasi, serta sinergi dan kolaborasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar kelembagaan negara, mau pun dengan para pemangku kepentingan dalam negeri mau pun global.
Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM RI menjadi Kementerian Urusan Koperasi RI fokus menangani tata kelola badan hukum usaha koperasi terkelola base on profesional dan ekonomi sehingga mampu hadapi dinamika formula ekonomi di era digital,
Sejajar bahkan unggul dengan korporasi domestik mau pun global. Wujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000-2005.
