Jakarta-Berandankrinews.com
Hari ini banyak adik-adik, anak-anak, dan saudara-saudara kita dijalanan meminta-minta, menjadi pengamen dan pemulung sekedar untuk makan, isi perut keluarga. Pandangan kasat mata ini semakin hari semakin memiluhkan. Bahkan puluhan juta rakyat kita makin terjerembab tidak mempunyai cita-cita hanya sekedar buruh jual atau buruh produksi.
Demikian pula apa yang terjadi di tenan ekonomi rakyat UMKM dinegeri ini. Sebanyak 4,1 juta warung kelontong diseluruh tanah air bukan hanya terdampak ritel modern. Lebih dari itu, digerus atas infiltrasi para pemilik modal besar atau para orang kaya yang membuka tenan dirumah-rumah atau di ruko dengan pelayanan yang istimewa yang mematikan warisan ekonomi dan budaya leluhur bangsa kita, warung kelontong.
Bukan hanya itu, hal ini juga dialami 14 juta pedagang di 14.500 pasar tradisiomal diseluruh Indonesia omsetnya anjlok hingga 60-70%. Disamping digerus ekonomi digital (yang belum diatur perundangan), juga akibat infiltrasi para pemilik modal besar memasuki rana ekonomi rakyat UMKM (dampak PP 7/2021 UU Cipta Kerja).
Hal yang sama dialami tenan kuliner rakyat (makanan dan minuman), serta disektor perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, transportasi, home industri, serta tenan ekonomi rakyat UMKM lainnya.
Nyata adanya bahwa kesenjangan dan ketidakadilan dinegeri ini semakin menganga. Lebih dari itu, Pagar laut, serta SHGB dan SHM laut bukan sekedar terkait kesejahteraan nelayan Indonesia. Namun, telah merobek bendera merah putih, merongrong kedaulatan negara, serta mengancam keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Lantas kemanakah rakyat dan bangsa Indonesia mengadu? Kemanakah mempertaruhkan nasib dan masa depan dirinya, bangsa dan negaranya? Tentunya kepada Presiden RI ke-8, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto.
Selaku Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), juga sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia meyakini Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak di atas kakinya sendiri mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, bangsa dan negeri ini yang semakin berat dan kompleks ditengah dinamika tatanan dunia baru, dunia global yang tidak menguntungkan Indonesia.
Untuk itulah, Kepada Yth. Presiden Prabowo Subianto mohon kiranya berkenan selekasnya memberikan solusi terbaik untuk puluhan bahkan ratusan juta rakyat dan bangsa Indonesia yang semakin terjepit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hati. Berikan solusi terancamnya pembiayaan sekolah puluhan juta generasi penerus bangsa.
Untuk itu, lanjutkan tegakkan hukum setegak-tegaknya. Hukum seberat-beratnya para koruptor. Para perongrong keadilan. Para perongrong kedaulatan negara dan yang mengancam nasib, masa depan dan keberlanjutan negeri ini.
Lanjutkan mencegah dan hukum seberat-beratnya siapa saja, pejabat negara maupun swasta yang lakukan kongkalikong menyalagunakan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarga, kelompok dan golongan.
Tegakkan keadialan dan kedaulatan ekonomi di negeri ini. Cegah kebocoran sumber daya alam yang sangat melimpah yang semestinya menjadi jaminan setiap rakyat hidup sejahtera berkeadilan.
Harapan besar rakyat dan bangsa Indonesia ditumpuhkan di atas keteguhan dan konsistensi Presiden Prabowo berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Kami meyakini Presiden Prabowo mampu mewujudkannya sehingga tidak terjadi makapetaka demografi dinegeri ini. Tidak terjadi membludaknya pengangguran dan kemiskinan. Tidak terjadi kelaparan masal yang ujung dan akhirnya menjadi ancaman serius eksistensi NKRI.
Kami juga meyakini Presiden Prabowo mampu mewujudkan swasembada pangan dan energi. Serta mensukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030 dan transfirmasi jadi negara maju 2045.
Lanjutkan Presiden Prabowo. Apapun resikonya, kawulo alit Indonesia, yaitu pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa tegak lurus, mendukung penuh dan mensukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Merdeka, Merdeka, Merdeka!!!
Disampaikan oleh dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed (Ketua Umum APKLI-P, Presiden KAI, Ketua Umum KERIS), Jakarta, Senin, 27/1/2025)
