TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi kepegawaian yang akan digelar oleh Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah mengungkapkan provinsi ke 34 ini ditunjuk menjadi tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2023. Di mana penyelenggaranya adalah Kanreg VIII BKN Banjarmasin.
“Kebetulan untuk regional Kalimantan digelar di Kaltara dan kita siap. Sebelumnya memang telah dilakukan rakor secara nasional,” ungkapnya.
Hingga saat ini, persiapan lokasi dan tempat kegiatan sendiri sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tinggal menunggu dari penyelenggara mengenai teknis kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Intinya kita siap, bahkan untuk kegiatan ini sudah kita laporkan kepada Gubernur dan berkenan siap hadir,” katanya.
Mengenai pembahasan pada rakor tersebut, adalah menindaklanjuti apa yang telah dibahas pada Rakornas yang digelar belum lama ini. Di mana yang menjadi pembahasan nasional akan disinkronkan ke daerah.
“Nanti akan kita bahas juga. Namun sejauh ini masih belum ada informasi,” bebernya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Firmananur menyebutkan pelaksanaan rapat koordinasi kepegawaian ini jika sesuai jadwal akan digelar pertengahan Juni pekan depan.
“Rapat koordinasi kepegawaian ini diantaranya BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) kabupaten kota se Kalimantan ditambah dari BKD se-Kalimantan,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah menggelar Rakornas Kepegawaian beberapa waktu lalu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN), utamanya kualitas kepemimpinan ASN di berbagai level, menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Akselerasi kualitas SDM ASN ini dapat dikelola melalui penerapan manajemen talenta untuk memilah dan memilih calon-calon pemimpin di berbagai tingkatan organisasi.
“Komitmen untuk mendorong kebijakan manajemen talenta merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi, yakni Pemerintahan Kelas Dunia di tahun 2024,” tutur Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023.
Wapres menguraikan sejumlah langkah sistematis yang sebaiknya dilakukan berbagai pemangku kepentingan di instansi pemerintah dalam menyukseskan penerapan manajemen talenta ASN. Langkah pertama, dengan memperkuat langkah kolaborasi dalam mewujudkan peta jalan kebijakan manajemen talenta nasional.
“Petakan kendala yang dihadapi dalam empat tahun terakhir ini, baik di level nasional maupun daerah, serta di setiap instansi yang beragam ekosistemnya,” urainya.
Kedua, lanjut Wapres, merumuskan langkah-langkah konkret yang bersifat terobosan, utamanya pada aspek regulasi yang sekiranya belum selaras dengan penerapan manajemen talenta di semua tingkatan.
Ketiga, para talenta birokrat yang telah dipetakan dan dibina secara khusus agar dibekali dengan visi dan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta pola hidup sederhana. “Keempat, saya minta agar kebijakan manajemen talenta nasional juga memperhatikan peran strategis ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” imbuh Wapres.
Wapres mengungkapkan, pemerintah mencita-citakan ASN Indonesia tidak hanya berdaya saing, unggul, dan andal, tetapi juga cerdas, lincah, dan memiliki empati yang menandakan kecerdasan emosional. Talenta-talenta terbaik ini harus diciptakan secara terukur dari waktu ke waktu, sehingga keberadaannya akan berkesinambungan.
(dkisp)
