WAJO – Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Pemprov Sulsel akhir tahun 2019 di Four Point by Sheraton,Makassar, Rabu (23/10/2019).
Kegiatan rutin ini dihadiri langsung Gubernur dan Wagub Sulsel, Kapolda Sulsel, Kejati Sulselbar, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VIII Sulawesi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Inspektorat Daerah Provinsi Sulsel, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Bappeda Kabupaten /kota, BPKAD Kabupaten/Kota dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota serta seluruh Bupati dan Walikota dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Dalam kegiatan tersebut Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si mengatakan kalau Rakorwasda ini sebuah bentuk kerja sama antara KPK, Pemprov Sulsel, dan Kejati Sulselbar. Rakorwasda kali ini bertema “Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) unggul cegah korupsi”.
“Kita lihat dari tema ini bertujuan mencegah Korupsi, KPK hingga saat ini sangat konsen dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, saya sebagai Kepala Daerah harus mendukung tujuan yang baik itu dengan menggaungkan transparansi di setiap OPD,” ungkap Bupati Wajo.
Kegiatan ini juga dikatakan sebagai nilai tolak ukur keseriusan dalam melakukan pencegahan Korupsi di setiap daerah di Sulsel khususnya di Kabupaten Wajo.
Sementara, Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang berhasil membuat Rakorwasda yang diikuti seluruh Kepala Daerah se-Sulsel.
“Alhamdulillah hari ini dalam rangka melakukan Rakorwasda, pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan seluruh Pemerintah Kabupaten Kota se-Sulsel dan saya ucapkan terimakasih kepada Korsupgah KPK,” ungkap Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah dalam sambutannya.
Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan sebuah program adalah adanya keterlibatan seluruh pihak yang membuktikan jika seluruh stakeholder di Sulsel serius menjalankan program pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kalau Gubernur bikin acara tidak sepenuh ini, tapi kalau KPK melakukan kegiatan pasti penuh, kenapa bisa penuh, karena kita sudah merasakan manfaatnya,” jelas Bupati Wajo
“Hasil evaluasi KPK saat ini dengan melihat 8 area intervensi, Kabupaten Wajo peringkat ke 22 dari 24 Kabupaten/kota, kedepannya Wajo akan berbenah diri,” ungkap orang nomor satu di Wajo ini.
(Humas Pemkab Wajo)
