Jakarta, Berandankrinews.com.
Sak Dek Sak Nyet Per 1 Fabruari 2025 sebanyak lebih 375 ribu pengecer yang notabene kawulo alit (rakyat kecil), pedagang kaki lima (usaha mikro) dilarang jualan gas LPG 3 kg. Spontan terjadi gelombang protes masif bahkan gaduh dan chaos diseluruh tanah air.
Bahkan berakhir tragis terjadi korban jiwa di Tangsel Banten dan Grobogan Jateng. Sungguh tidak manusiawi, sengsarakan puluhan juta kawulo alit, serta ambil nyawa penghasilan puluhan juta pengecer, PKL dan usaha mikro di negeri ini.
Lebih dari itu, sungguh sangat menyayat hati kawulo alit ketika pengecer dituduh mengoplos, menimbun dan jual ke industri bahkan tertuduh sebagai biang kerok kelangkaan, melambungnya harga gas melon, serta subsidi tidak tepat sasaran. Sebuah tuduhan tak masuk akal dan kejam, serta tidak bertanggung jawab.
Namun, alhamdulillah Presiden Prabowo dengan supercepat 4/2/2025 melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco instruksikan pengecer bisa jualan gas LPG 3 kg kembali bahkan statusnya dinaikkan sebagai sub pangkalan, tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED Jakarta Sabtu 15/2/2025.
Ibu Pertiwi makin deras air matanya, wajah nusantara makin bopeng saksikan prahara gas melon yang korbankan kawulo alit, PKL dan usaha mikro di negeri ini. Sedari awal kawulo alit, PKL dan UMKM titipkan nasib dan masa depannya di Pundak Presiden Prabowo. Mereka diseluruh tanah air “diehard” menangkan Prabowo Subianto satu putaran Pilpres RI 2024.
Atas landasan itulah, kawulo alit, PKL dan UMKM tidak rela ada yang mengganggu perjalanan kepemimpinan Presiden RI ke-8, apapun wujudnya dan siapapun pelakunya. Tentunya kawulo alit, PKL dan UMKM tetap selalu berharap diberikan perlindungan negara sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945 dari Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itulah, Kawulo Alit, PKL dan UMKM akan sampaikan Surat Ke Istana secara langsung guna memberikan dukungan penuh, serta memohon perlindungan dari Bapak Kawulo Alit Indonesia, Presiden Prabowo Subianto.
Lebih dari itu, juga sedang mendalami untuk mengambil langkah hukum, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia
