BANDUNG – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Yansen TP, M.Si mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2024. Pelaksanaan rakornas tahun digelar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4).
Wagub Yansen mengungkapkan, Rakornas itu dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang mengapresasi agenda tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi penanggulangan bencana Indonesia. “Lebih dari 2.000 peserta yang hadir pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 yang mengangkat tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana,”kata Wagub.
Wagub juga menyampaikan bahwa Wapres meminta agar seluruh pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam penanggulangan bencana. Sehingga langkah dan rencana tanggap darurat yang dilaksanakan harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dikatakannya, industrialisasi teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan menjadi penting dilakukan oleh Indonesia yang merupakan negara dengan risiko bencana tinggi. Sebab, tanpa adanya industrialisasi, berbagai bentuk inovasi tidak lantas bisa memberikan dampak atau manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
“Tentu kita diminta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dengan mendorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, sebagai kunci terwujudnya efektifitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” kata Wagub mengutip pernyataan Wapres Ma’ruf Amin saat Rakornas berlangsung.
Selain itu, bila industri kebencanaan di Indonesia makin bertumbuh khususnya dalam bidang inovasi dan teknologi hal ini menjadi pusat keunggulan bagi Indonesia di mata global. Sehingga Indonesia yang selama ini hanya menjadi pengguna dari teknologi negara lain, juga turut menjadi kreator yang mengekspor inovasi dari tanah air.
“Ini bisa menjadi centre of excellence dan bentuk kemandirian teknologi bagi Indonesia karena posisi kita sebagai negara dengan risiko tinggi terhadap bencana sehingga kita bisa menjadi eksportir sistem dan teknologi yang baru yang dihasilkan dari dalam negeri. Jadi ini sangat penting bila kita ingin buat lompatan besar maka perlu inovasi yang besar dengan membangun industrialisasi bencana,” terangnya.
Wagub menambahkan, bertumbuhnya industri kebencanaan di tanah tidak lepas dari peran multipihak salah satunya adalah kesiapan industri itu sendiri lalu pemerintah sebagai jembatan antara pelaku industri dan pengguna. Pasalnya, berbicara teknologi tidak hanya mengenai teknologi tinggi namun juga tepat guna yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.
“Jadi kita bicara bagaimana kita bisa menjembatani teknologi itu kepada lembaga usaha dan industri yang bagaimana nanti dari hulu ke hilir benar-benar ada konektivitas. Ini tidak mudah perlu ada tahapan, komitmen, dan regulasi, sebab kalau regulasi tidak ada penerapannya tida ada gunanya, tapi teknologi tidak ada regulasi menjadi tantangan sendiri,” jelasnya.
Menurut Wagub Yansen, keselarasan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknlogi yang memungkinkan respons cepat. Ini akan dapat menjawab tantangan perencanaan untuk mengantisipasi, mencegah dan membangun kesiapsiagaan.
Di samping itu, lanjut Wagub, inovasi dan teknologi yang dirancang akan mampu menunjang ekosistem aksi dini di masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara harus dapat menterjemahkannya dalam bentuk inovasi.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi,” ujarnya.
Karena itu, Rakornas PB 2024 menjadi sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD serta mitra kerja terkait di tingkat pusat dan daerah, tentunya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Melalui agenda ini, Wagub berharap Rakornas PB 2024 dapat mengidentifikasi tantangan dan mengevaluasi pencapaian program penanggulangan bencana. Kemudian, menginternalisasi dan menyelaraskan rencana program penanggulangan bencana di tingkat nasional-provinsi dan kabupaten/kota. Menyusun rekomendasi kebijakan BNPB dan BPBD di tahun ini, serta membuka wawasan teknologi dan inovasi dalam kebencaaan secara lebih luas.
(dkisp)
