Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

25 Anggota DPRD Bersumpah Perjuangkan Aspirasi Rakyat

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2019 – 2024 mengucapkan sumpah dan janji dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (12/8), dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Nunukan Candra Nurendra Adiyana.

Dua puluh lima anggota DPRD Kabupaten Nunukan tersebut bersumpah akan memperjuangkan aspirasi rakyat, menjaga tegaknya demokrasi, dan mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para wakil rakyat tersebut juga bersumpah akan menjalankan kewajiban secara sungguh – sungguh dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh – sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan”.

Kedua puluh lima Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Periode 2019 – 2024 terdiri dari Hj. Nursan (Gerindra), Joni Sabindo (PDIP), Lewi (PDIP), Siti Raudah Arsyad (Partai Golkar), Welson (Partai Golkar), Hendrawan (Partai Nasdem), Adama (PKS), Ina Anggraeni (PKS), Burhanudin (PKS), Andi Krislina (PKS), Amrin Sitanggang (Partai Perindo), Hj. Rachma Leppa Hafid (Partai Hanura), Ahmad Triyadi (Partai Hanura), Jainuddin (Partai Hanura), Hj.Nikma (Partai Hanura), Hamseng (Partai Hanura), Kanain (Partai Hanura), Tri Wahyuni (Partai Hanura), H. Irwan Sabri (Partai Demokrat), H.Dani Iskandar (Partai Demokrat), Nadia (Partai Demokrat), Saleh (Partai Demokrat), Gat (Partai Demokrat), Andre Pratama (PBB), dan H. Andi Mutamir (PPP).

Seusai pengucapan sumpah dan janji, dalam sidang paripurna tersebut juga dilaksanakan penyerahan palu sidang oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Periode 2014 – 2019 H. Dani Iskandar kepada Hj. Rachma Leppa yang ditunjuk sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Nunukan bersama dengan H. Irwan Sabri.

Dalam sambutan pertamanya, Hj. Rachma Leppa menyatakan bahwa pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan dalam momentum yang sangat bersejarah, karena bersamaan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1440 H, dan dalam suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 74.

Untuk itu, Hj. Rachma Leppa berharap segala perbedaan dan ketegangan yang muncul dalam pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 lalu bisa segera dihilangkan, dan diganti dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata. “Saatnya sekarang semuanya kembali ke dua warna, merah putih,” kata Leppa.

Semangat persatuan itu juga hendaknya diwujudkan dalam seluruh aktifitas DPRD, baik dalam rapat – rapat fraksi, hearing, atau dalam agenda – agenda lainnya.

Sementara itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyatakan bahwa anggota DPRD harus berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat demi terciptanya pengelolaan pemerintah yang baik (good governance).

    DPRD juga diminta bisa membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah selaku mitra dalam melaksanakan pembangunan.

    Selain dihadiri oleh Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), para pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, sidang paripurna tersebut juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh partai politik, dan kalangan LSM.

    Tidak ketinggalan, para keluarga dan sanak kerabat, calon anggota DPRD yang hendak dilantik juga tampak memenuhi Gedung DPRD Kabupaten Nunukan. (HUMAS)

    Lilo Ak Mantan Racer Andalan Honda Motor Racing Akhirnya Sah Jadi Anggota DPRD

    ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

    Bone (Sulsel)-pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRDKab Bone, Andi Muh. Salam yang lebih akrab disapa dengan Lilo Ak, baru saja dilantik, berharap nantinya akan perjuangkan potensi potensi anak milineal agar bisa menjadi energi positif untuk daerah ini bukan menjadi generasi yang tidak berguna alias generasi negatif dimasyarakat ungkapnya.

    Lanjut Lilo Ak yang juga mantan pembalap motor Road Race Andalan Kab Bone dan Pernah Harumkan Nama Honda Motor Racing ini melihat semua potensi anak muda di daerah ini sangat membutuhkan wadah dan sarana agar nantinya dapat mengangkat semua potensi anak muda menjadi aset daerah.

    Insya Allah
    “Harapan saya kedepan bagaimana membawa suara anak muda milenial terkait penyaluran potensi dan bakat agar tidak menjadi energi negatif, dan bias,”jelasnya Senin, 12/8/2019 pukul 14.30 usai pelantikan

    Lilo Ak melihat banyak potensi yang dimiliki anak muda Kab Bone yang kurang mendapat perhatian pemerintah saat ini

    ” Sejatinya Potensi mereka adalah aset daerah, yang membutuhkan wadah pembinaan sehingga nantinya mampu mengangkat daerah ini dilevel Regional maupun Nasional.

    Melihat potensi tersebut, Lilo Ak Optimis berusaha merealisasikan harapan harapan itu agar potensi Anak anak Bone kelak bisa menjadikan Bone salah satu Pencetak pembalap Handal untuk bertarung di Porda, PON dan kejurnas

    “Saya optimis karena Anggota DPRD hari ini itu mayoritas muda muda, jadi potensi ini kemudian saya yakin bisa terealisasi tutupnya saat dikonfirmasi langsung oleh awak media ini disela sela foto foto bersama keluarga dan Team pemenangannya usai pelantikan. (Irwan N Raju)

    Jelang Munas Golkar, Mencoba Memetakan Suara Stake Holder Golkar

    ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

    Jakarta — Partai Golkar yang merupakan partai yang paling demokratis dalam menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk memilih bakal Calon Ketua Umum sangatlah menarik untuk dilakukan sebuah penelitian untuk memfoto kinerja Partai Golkar selama Pemilu 2019 dan Tokoh Golkar yang Layak untuk menjadi tokoh nomor 1 dipartai Golkar alias sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Karena itu Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) tertarik untuk melakukan penelitian terkait phenomena jelang Munas Partai Golkar, LKPI akan mengukur bagaimana pandangan masyarakat terhadap Partai Golkar pasca pemilu, bagaimana kinerja kepemimpinan Partai Golkar dibawah kepengurusan yang dipimpin Airlangga Hartarto, dan siapakah tokoh Golkar yang menjadi pilihan masyarakat untuk memimpin Partai Golkar di Munas nanti.

    Penelitian ini dilakukan menggunakan survei jajak pendapat masyarakat di 34 provinsi dan 478 Kota/kabupaten.

    Dengan mengambil sampel sebanyak 2450 responden dengan mengunakan metode cluster stage random sampling yang ditentukan dari total pemilih Partai Golkar pada Pemilu 2019 yaitu sebanyak 17.229.789 pemilih yang tersebar diseluruh Indonesia.

    Dimana Teknik sampling di daerah digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu.

    Survei ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan margin of Error +/- 1.98 %.Survei ini dilakukan sejak 27 Juli s/d 8 Agustus 2019.

    Dari 2450 responden yang terpilih mereka terdiri dari Kader Partai Golkar, Pengurus Partai Golkar dan sayap Partai, Simpatisan Partai Golkar dan pemilih Partai Golkar dipemilu 2019.

    Hasil Temuan Survei Ketika 2450 responden ditanyakan bagaimana kinerja Pengurus Partai Golkar dalam Pemilu 2019 dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dengan perolehan suara sebesar 17.229.789 pemilih maka jawabannya sebanyak 52,6 % merasa sangat puas dengan kinerja Partai Golkar, dan puas sebanyak 37,3 persen, tidak puas 7,7 % dan selebihnya tidak menjawab.

    Mereka yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja Partai Golkar beralasan pasca badai di Partai Golkar sejak kepemimpinan ganda dan dijadikannya Setya Novanto sebagai pesakitan KPK, bukanlah tugas gampang mengembalikan Partai Golkar menjadi Partai papan atas.

    Dalam survei juga ditemukan bahwa sebanyak 88,7 persen responden menyatakan puas dengan kinerja kader Partai Golkar yang berada di pemerintahan dan legislative mulai dari tingkat Pusat hingga kabupaten/Kota, dalam hal memenuhi aspirasi para pemilih Golkar dan hanya 11,3 persen saja yang tidak puas.

    Dalam survei juga ditanyakan kepada 2450 responden dengan pertanyaan terbuka apakah Airlangga Hartarto masih layak untuk memimpin Partai Golkar kembali ? Dari 2450 responden sebanyak 70,9 persen menyatakan Airlangga Hartarto dianggap layak untuk kembali memimpin Partai Golkar dan sebanyak 10,9 persen menyatakan tidak layak lagi, sebanyak 18,2 persen belum menjawab layak atau tidak layak.

    Dalam survei juga diajukan nama nama tokoh kepada 2450 responden, dengan diberikan pertanyaan siapakah dari tokoh- tokoh Golkar ini jika Munas digelar hari ini maka Jawaban dari 2450 Responden tersebut ditemukan tokoh-tokoh Kader Golkar untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar yang paling banyak dipilih responden yaitu Airlangga Hartarto 66,3 %, lalu disusul Agus Gumiwang 7,2 %, Bambang Soesatyo 6,4% , Azis Syamsudin 6,3 %, Indra Bambang Utoyo 3,2%, Ahmad Doli Kurnia 2,6 % dan Yorrys Raweyai 1,6 % dan yang tidak memberikan pilihan sebanyak 6.4 %.

    Dari temuan ini sangat jelas bahwa mayoritas stake holder Partai Golkar yang terdiri Fungsionaris, Kader, Simpatisan dan pemilih Partai Golkar masih menginginkan kepemimpinan Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar kembali.

    Sedangkan terkait perolehan kursi DPR RI di Pemilu 2019 yang hanya 85 kursi atau menurun 6 kursi dari 91 kursi hasil pemilu 2014.

    Mayoritas stake holder Partai Golkar menilai itu merupakan prestasi yang harus mendapat apresiasi luar biasa mengingat kompleksitas problematika Partai Golkar yang begitu kompleks serta pendeknya waktu yang hanya 1,5 tahun dalam mengkonsolidasikan Partai Golkar yang secara terus menerus didera masalah untuk menghadapi Pemilu 2019. Demikian hasil perbincangan awak media dengan Widodo Tri Sektianto Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) di Jakarta, Jumat, (09/08/2019). (fri)

    Farouk A Alwyni : “Pernyataan MenHan tentang FPI, Saya Rasa Perlu Diklarifikasi…!”

    BERANDA, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

    Jakarta — Demikian penyataan Farouk Abdullah Alwyni ketika berbincang bersama awak media Selasa, (30/07/2019) di kawasan Gambir Jakarta Pusat.

    “Pernyataan Menteri Pertahanan (MenHan) di sejumlah media, saya rasa perlu diklarifikasi karena mengingatkan kita kembali bagaimana dulu Orde Baru (ORBA) menggunakan Pancasila untuk membungkam pihak-pihak yang berbeda pandangan politik dengannya. Sepengetahuan saya FPI telah selesai dengan persoalan Pancasila.” ujarnya.

    “FPI memang banyak mengkritisi Pemerintahan Jokowi, dan menjadi pendukung 02 dalam pemilu yang lalu, tetapi bukan berarti anti Pancasila dan saya pikir pernyataan MenHan ini tidak sejalan dengan semangat untuk membangun demokrasi yg sehat.” tutur Farouk.

    “Sebaiknya kita jangan cepat mem “branding” pihak-pihak yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan pemerintahan yang ada sebagai anti-pancasila. Pancasila sebagai dasar negara jangan sampai disalahgunakan kembali seperti yang kita lihat pada masa Orde Baru (ORBA).” imbuhnya.

    Farouk yang juga Kepala Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS ini pernah berjumpa dengan Habib Riziek Shihab (HRS) (Imam Besar FPI) di Makkah sekitar bulan Maret 2019 yg lalu, dan menurutnya: “Saya tidak melihat beliau sebagai sosok yang anti Pancasila. Saya melihat beliau adalah sosok yang juga peduli untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih baik.” ungkapnya.

    “Indonesia yang lebih adil, beradab, sejahtera, maju, dan barokah. Jadi hendaklah semua elemen politik di tanah air tidak dengan mudah untuk menjadikan Pancasila sebagai alat politik semata untuk menyudutkan pihak-pihak yang berbeda.” pintanya.

    “Kita semua perlu bekerja lebih keras agar demokrasi kita kedepannya benar-benar bisa menjelma menjadi demokrasi substantif, demokrasi yang bisa membuat negara dengan segala instrumennya dapat bermanfaat untuk seluruh rakyat dan lebih toleran terhadap perbedaan pandangan politik, dan bukan sekedar demokrasi asesoris, yang hanya sekedar Pemilu, tanpa perbaikan secara substantif dari tata kelola pemerintahan dan layanan publik, dan juga tidak toleran terhadap perbedaan pandangan politik.” pungkas Farouk yang juga Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) ini. (fri)

    7 TPS di Padati Masyarakat Binusan

    ADVERTORIAL, BERANDA, KABAR DESA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

    Nunukan (Kaltara)-Beberapa desa di Kabupaten Nunukaj menggelar Pilkades serentak hari ini. Seperti yang digelar di Desa Binusan Pilkades yang diikuti 5 calon ini memiliki jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 2.970 jiwa.

    Pilkades Binusan yang diikuti oleh 5 calon kepala desa tersebut mendapat pengawalan petugas keamanan gabungan dari Polres Nunukan dan TNI.

    Antusiasme para pemilih terasa sejak pagi tadi terlihat masyarakat berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tujuh titik di Desa Binusan.

    Ketua Panitia, Wahid, Selasa (23/7) menuturkan, pilkades desa Binusan berjalan dengan aman dan lancar, di 7 tps yang ada ini di jaga pihak Kepolisian dan TNI.

    Wahid menyebutkan, 7 tps yang tersebar, tps 1 berada di rt. 02, tps 2 di Sei Fatimah rt. 03, tps 3 di rt. 06, tps 4 di rt. 08, tps 5 di rt 09, tps 6 di Sei Banjar rt. 07, sementara tps 7 di rt. 15 dengan masing-masing memiliki 4 petugas KPPS yang direkrut dari Masyarakat.

    Dia juga mengatakan bahwa pemilihan dilangsungkan sejak pukul 07.00 pagi hingga pukul 12.00 siang bagi pemilih yang terdaftar di DPT, sementara bagi yang tidak terdaftar di DPT atau mengunakan e-KTP dilayani pukul 12.00 hingga pukul 13.00.

    5 calon Kades Binusan yang bertarung di Pilkades Binusan tahun ini,

    1. Muhammad Untung
    2. Asnawi, A. Md
    3. Fitri
    4. Rudy Hartono
    5. Suardi Muhammad.

    Setelah pemilihan ini berakhir, kata Wahid, pihak panitia memberikan waktu lima hari terhitung sejak hari ini, Selasa 23-27 juli 2019, untuk menentukan calon yang terpilih.

    “Kita memberikan tenggang waktu 5 hari, ini untuk memberikan ruang kepada para calon jika ada yang keberatan atau keganjalan pilkades ini, terhitung hari ini hingga tanggal 27 juli 2019. Jikalau tidak ada yang keberatan, maka DPD akan menentukan,” kata Wahid. (Red).