Bupati Nunukan Serukan Semua Pihak Berkalaborasi Untuk Ahiri Pandemy

Nunukan – Sebuah hal yang wajar apabila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai perbedaan pendapat. Baik jalan politik termasuk beda pilihan adalah keniscayaan dalam Demokrasi. Namun ketika Pilkada telah usai, maka berahir pula segala perbedaan tersebut.

Demikian diutarakan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid dalam Rapat Paripurna keempat masa Sidang III Tahun 2021 tentang Penyampaian Pidato Bupati masa jabatan 2021 – 2024 di ruang Paripurna, Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Jumat (4/6).

“Pilkada telah usai. Kita yang tadinya beragam dalam pilihan, saatnya kita seragam dalam tujuan. Mari kita berdamai, karena damai itu indah terutama dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat,” tutur Laura.

Dalam kesempatan yang juga didampingi Wakil Bupati Nunukan – Hanafiah tersebut, Laura mengakui bahwa tugas yang akan mereka emban sebagai Kepala Daerah tidaklah ringan. Tantangan begitu tampak di depan mata dan semuanya membutuhkan kerja keras.

“Namun kami yakin, dengan dukungan masyarakat, seberat apapun beban pasti terangkat,” tandasnya.

Lebih lanjut Laura menjelaskan, selain lesunya perekonomian global yang otomatis berimbas pada perekokomian nasional dan daerah, wabah covid – 19 juga semakin membuat masyarakat berada dalam keterpurukan.

Bahkan sampai saat ini, ungkap Laura, belum ada satupun pihak di dunia ini yang berani meramalkan kapan pandemy covid – 19 ini akan berahir. Itu artinya, belum dapat diprediksi sampai kapan situasi tak menentu ini akan berahir

“Bukan kami abai dan tutup mata. Hati nurani kami juga tersentuh dengan kondisi masyakat saat ini. Kami tahu bagaimana para pedagang bahkan Ibu – Ibu penjual sayuran di pasar yang omsetnya menurun. Kami juga tahu, tak sedikit sarjana yang kesulitan mendapat pekerjaan dan kami juga tahu bagaimana jeritan ibu – ibu rumah tangga karena kebutuhannya tak tercukupi,” paparnya

Namun wanita cantik kelahiran Tawau 10 Agustus 1985 itu menegaskan, sebagai Pemimpin ia tak boleh hanya ikut larut apalagi sampai kalut. Ia menyatakan tahap demi tahap telah dan akan dilaluinya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Memang tidak instan, tapi dengan kalaborasi semua pihak, Laura meyakini persoalan dan masalah akan dapat disesaikan. Terlebih menurut Laura, masyarakat Nunukan adalah masyaarakat yang mempunyai jiwa petarung yang pernah menyerah

“Saya percaya, masyarakat Nunukan bukan masyarakat yang manja tapi masyarakat yang tangguh dan berjiwa Petarung. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Nunukan apabila semakin ditekan, akan semakin muncul potensi yang dimilikinya,” tegas Laura.

Sebelum menutup sambutannya, Laura kembali menyerukan agar semua pihak dapat bersinergi dalam membangun Nunukan. Ia juga bahwa pihaknya terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang konstruktif dari pihak manapun.

” Karena adanya perbedaan untuk saling melengkapi, maka kira boleh saja berdebat tapi tetap harus bersahabat,” tutup Laura.

Semetara Sidang Paripurna sendiri di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Rachma Leppa Hafid. Sebagian besar peserta rapat menyampaikan apresiasi atas pidato dari Bupati Nunukan tersebut.(Adv)

Survey CISA: Elektabilitas Partai Demokrat Semakin Moncer

Jakarta – Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik tahun 2024. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin kedua survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Februari 2021.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27 Mei – 1 Juni 2021 yang menyasar 1.600 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan puas terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin cukup diapresiasi oleh masyarakat sehingga kepuasan publik mencapai 61,32 persen meskipun ada 25,77 persen masyarakat yang menganggap kinerja Pemerintah belum memuaskan,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Kamis (3/06/2021).

Secara umum masyarakat Indonesia menganggap Pemerintah unggul di beberapa sektor seperti Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah, Pelayanan Publik dan Birokrasi, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia serta sektor Energi dan Sumber Daya Alam.

“Publik menganggap bahwa Pemerintah mampu mengoptimalisasi sektor Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah yang mencapai 45,52 persen, kemudian sektor Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi sebesar 23,51 persen, di sektor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia mendapatkan 22,91 persen serta persoalan Energi dan Sumber Daya Alam yang mendapat 8,06 persen kepuasan publik,” ungkap Herry.

Disisi lain, Herry menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia menyoroti beberapa sektor yang dianggap belum mampu dioptimalkan oleh Pemerintah Jokowi.

“Terus terang sektor yang dianggap kelemahan Pemerintah hari ini adalah Perekonomian dan Industri yang mendapatkan 30,52 persen, Komitmen terhadap Anti Korupsi yang mencapai 22,35 persen kemudian sektor Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan sebesar 18,06 persen serta persoalan Perikanan dan Kelautan yang mendapatkan 9,51 persen ketidakpuasan publik,” sebutnya.

Selain menyasar pada persoalan kinerja Pemerintah, ternyata ketika dilakukan jajak pendapat perihal proyeksi kepemimpinan nasional di tahun 2024, masyarakat cukup antusias memberikan pilihan kepada beberapa tokoh yang berpotensi maju sebagai kandidat Presiden jika Pemilihan Presiden (PILPRES) dilakukan hari ini.

“Seperti sebelumnya temuan Survei CISA, Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan raihan 19,20 persen. Kemudian disusul oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 15,51 persen serta ditempel ketat oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang mendapatkan 15,33 persen sedangkan Prabowo Subianto hanya mendapatkan 10,26 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen memunculkan nama Menteri BUMN, Erick Tohir dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa di bursa kepemimpinan nasional di 2024 mendatang.

“Cukup menarik, secara on the spot Menteri BUMN, Erick Tohir mampu mendulang 9,76 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mendapatkan 7,55 persen serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (TNI) Andika Perkasa sebesar 7,15 persen,” kata Herry.

Di posisi terbawah hasil Survei CISA menempatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kemudian Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapatkan 3,47 persen. Meskipun demikian nama Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka disebutkan sebanyak 2,43 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang mendapatkan 1,35 persen sedangan 7,99 persen masyarakat belum menentukan sikapnya,” jelas Herry.

Selanjutnya Herry juga menambahkan bahwa survei elektabilitas tokoh tersebut selain melakukan uji Validitas melalui kegiatan Recheck dan Reconfirm terhadap 20 persen keseluruhan data pada 1.600 responden juga melakukan uji kembali secara khusus terhadap elektabilitas 5 tokoh yang berada di posisi lima besar tertinggi elektabiitasnya pada 5 Provinsi yang persebaran komposisi sampel respondennya terbesar.

“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick adalah figur yang menempati lima besar elektabilitas tertinggi dari yang lainnya. Kemudian kita cek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga. Hasilnya di Jawa Timur, Ganjar, AHY dan Prabowo cukup kuat elektabilitasnya apalagi dominasi Ganjar yang masih sulit untuk ditumbangkan di Jawa Tengah. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jawa Barat. Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena kecenderungan responden memilih Anies, AHY dan Erick Tohir. Namun di Sumatera Utara peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” tambahnya.

Sementara itu untuk elektabilitas Partai Politik (Parpol) jika Pemilihan Legislatif (PILEG) dilakukan hari ini maka PDI-Perjuangan berhasil mengungguli parpol lainnya kemudian disusul oleh Partai Demokrat yang menunjukkan peningkatan elektabilitasnya serta Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

“PDI-Perjuangan cukup unggul elektabilitasnya dari parpol lainnya karena berhasil meraih 18,91 persen kemudian di posisi kedua ada Partai Demokat yang menunjukkan eskalasi keterpilihan di angka 13,22 persen yang disusul oleh Partai Golkar sebesar 11,65 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 11,20 persen,” jelas Herry.

Sedangkan Herry menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden menempatkan Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP harus berada di posisi terakhir.

“Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar. Gerindra mendapatkan 10,36 persen sedangkan PKS kembali menguat di 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 6,43 persen. Di posisi terakhir ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,35 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,88 persen. Namun masih terdapat 12,67 persen masyarakat yang belum menentukan sikap. Hal ini bisa digarap oleh semua parpol termasuk non DPR-RI,” pungkas Herry Mendrofa.

Jakarta- Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik tahun 2024. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin kedua survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Februari 2021.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27 Mei – 1 Juni 2021 yang menyasar 1.600 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan puas terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin cukup diapresiasi oleh masyarakat sehingga kepuasan publik mencapai 61,32 persen meskipun ada 25,77 persen masyarakat yang menganggap kinerja Pemerintah belum memuaskan,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Kamis (3/06/2021).

Secara umum masyarakat Indonesia menganggap Pemerintah unggul di beberapa sektor seperti Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah, Pelayanan Publik dan Birokrasi, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia serta sektor Energi dan Sumber Daya Alam.

“Publik menganggap bahwa Pemerintah mampu mengoptimalisasi sektor Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah yang mencapai 45,52 persen, kemudian sektor Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi sebesar 23,51 persen, di sektor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia mendapatkan 22,91 persen serta persoalan Energi dan Sumber Daya Alam yang mendapat 8,06 persen kepuasan publik,” ungkap Herry.

Disisi lain, Herry menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia menyoroti beberapa sektor yang dianggap belum mampu dioptimalkan oleh Pemerintah Jokowi.

“Terus terang sektor yang dianggap kelemahan Pemerintah hari ini adalah Perekonomian dan Industri yang mendapatkan 30,52 persen, Komitmen terhadap Anti Korupsi yang mencapai 22,35 persen kemudian sektor Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan sebesar 18,06 persen serta persoalan Perikanan dan Kelautan yang mendapatkan 9,51 persen ketidakpuasan publik,” sebutnya.

Selain menyasar pada persoalan kinerja Pemerintah, ternyata ketika dilakukan jajak pendapat perihal proyeksi kepemimpinan nasional di tahun 2024, masyarakat cukup antusias memberikan pilihan kepada beberapa tokoh yang berpotensi maju sebagai kandidat Presiden jika Pemilihan Presiden (PILPRES) dilakukan hari ini.

“Seperti sebelumnya temuan Survei CISA, Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan raihan 19,20 persen. Kemudian disusul oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 15,51 persen serta ditempel ketat oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang mendapatkan 15,33 persen sedangkan Prabowo Subianto hanya mendapatkan 10,26 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen memunculkan nama Menteri BUMN, Erick Tohir dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa di bursa kepemimpinan nasional di 2024 mendatang.

“Cukup menarik, secara on the spot Menteri BUMN, Erick Tohir mampu mendulang 9,76 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mendapatkan 7,55 persen serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (TNI) Andika Perkasa sebesar 7,15 persen,” kata Herry.

Di posisi terbawah hasil Survei CISA menempatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kemudian Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapatkan 3,47 persen. Meskipun demikian nama Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka disebutkan sebanyak 2,43 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang mendapatkan 1,35 persen sedangan 7,99 persen masyarakat belum menentukan sikapnya,” jelas Herry.

Selanjutnya Herry juga menambahkan bahwa survei elektabilitas tokoh tersebut selain melakukan uji Validitas melalui kegiatan Recheck dan Reconfirm terhadap 20 persen keseluruhan data pada 1.600 responden juga melakukan uji kembali secara khusus terhadap elektabilitas 5 tokoh yang berada di posisi lima besar tertinggi elektabiitasnya pada 5 Provinsi yang persebaran komposisi sampel respondennya terbesar.

“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick adalah figur yang menempati lima besar elektabilitas tertinggi dari yang lainnya. Kemudian kita cek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga. Hasilnya di Jawa Timur, Ganjar, AHY dan Prabowo cukup kuat elektabilitasnya apalagi dominasi Ganjar yang masih sulit untuk ditumbangkan di Jawa Tengah. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jawa Barat. Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena kecenderungan responden memilih Anies, AHY dan Erick Tohir. Namun di Sumatera Utara peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” tambahnya.

Sementara itu untuk elektabilitas Partai Politik (Parpol) jika Pemilihan Legislatif (PILEG) dilakukan hari ini maka PDI-Perjuangan berhasil mengungguli parpol lainnya kemudian disusul oleh Partai Demokrat yang menunjukkan peningkatan elektabilitasnya serta Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

“PDI-Perjuangan cukup unggul elektabilitasnya dari parpol lainnya karena berhasil meraih 18,91 persen kemudian di posisi kedua ada Partai Demokat yang menunjukkan eskalasi keterpilihan di angka 13,22 persen yang disusul oleh Partai Golkar sebesar 11,65 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 11,20 persen,” jelas Herry.

Sedangkan Herry menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden menempatkan Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP harus berada di posisi terakhir.

“Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar. Gerindra mendapatkan 10,36 persen sedangkan PKS kembali menguat di 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 6,43 persen. Di posisi terakhir ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,35 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,88 persen. Namun masih terdapat 12,67 persen masyarakat yang belum menentukan sikap. Hal ini bisa digarap oleh semua parpol termasuk non DPR-RI,” pungkas Herry Mendrofa.

Gelar Rakercab, DPC PDIP Nunukan Targetkan Menangi Pemilu 2024

Nunukan – Bertempat di Sekretariat DPC PDIP Kabupeten Nunukan, Jl. Sei Fatimah, Kel.Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara (Kaltara) digelar kegiatan berupa Pembukaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI P) Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.

Dalam Rapat yang dibuka secara virtual oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI P Bidang Program Kerakyatan, Sadarestuwati tersebut, selain dihadiri seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) se – Kabupaten Nunukan dan para pengurus DPC PDIP Nunukan, hadir pula Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara, Norhayati Andris beserta beberapa Pengurus DPD PDIP Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD PDIP Kaltara minta semua kader dan simpatisan PDIP agar terus mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid – 19

Lebih lanjut Norhayati Andris mengungkapkan bahwa PDIP adalah partai yang bernafaskan kegotong-royongan. Sehingga semua suku, etnis dan agama mempunyai hak yang sama dimata Partai.

“PDIP adalah partai yang menjunjung kesamaan etnis dan agama. Maka semua punya hak dan kewajiban yang sama dalam kepartaian,” tandas Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut

Norhayati juga minta agar semua Kader dan Simpatisan Partai benar – benar menjadikan Pancasila sebagai nafas sehari – hari dalan kehidupan sosial. Ia pun mewanti-wanti agar seluruh kader menjadi benteng dari ideologi yang tak sesuai dan bermaksud menggantikan Pancasila

Terkait kontestasi Politik, Norhayati berharap agar pada Pileg 2024 mendatang, perolehan kursi PDIP di Nunukan dapat bertambah dari yang ada saat ini yakni 2 kursi.

“Tentu sebuah tujuan agar kedepan Fraksi PDIP di Nunukan juga akan mampu mengusung sendiri calon Kepala Daerah,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kabupeten Nunukan, Lewwi, S.sos mengaku bahwa pihaknya siap mencapai target tersebut. Pasalnya, melihat perkembangan dan antusiasme kader serta simpatisan Partai saat ini, ia optimis PDIP akan menjadi pemenang di Pemilu 2024 mendatang.

“Kita optimis. Termasuk target Ketua DPRD pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang,” tandas Lewwi.

Pewarta: Eddy Santry

Kepengurusan PDI P Se – Kaltara Akan Segera Aktifkan Badan Penanggulangan Bencana

Nunukan – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati mengingatkan kepada seluruh pengurus Cabang se – Kalimantan Utara (Kaltara) bahwa wilayah Kaltara sangat rawan terhadap bencana terutama Banjir.

Untuk itu DPP PDIP menginstruksikan kepada seluruh kepengurusan Daerah dan Cabang di Kaltara agar mengaktifkan dan menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana ( Baguna).

“Mengingat Kaltara adalah wilayah yang rawan terhadap bencana terutama Banjir, maka Ketua Umum menginstruksikan agar seluruh pengurus Daerah dan Pengurus Cabang segera mengaktifkan dan menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana,” tutur Sadarestuwati saat secara virtual membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC PDIP Kabupeten Nunukan, Rabu (16/5).

Menangagpi instruksi tersebut, Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara, Norhayati Andris mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti. Norhayati menuturkan bahwa saat ini Baguna PDIP Kaltara telah terbentuk dan segera akan siaga.

“Kalau di Baguna Kaltara sudah terbentuk dan saya sendiri adalah Kepala Baguna PDIP Kaltara. Tinggal kita siagakan dan segera aktifkan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya nanti, Baguna PDIP akan bersinergi dengan pihak – pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) maupun pihak lain dalam penanganan Bencana.

Anggota Baguna PDIP, ungkap Norhayati, akan dibekali keterampilan dalam olah evakuasi melalui pelatihan. Pada intinya, Politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut memastikan bahwa Baguna PDIP siap untuk ditugaskan dilokasi bencana nantinya.

Sementara ketika disinggung mengenai Banjir kiriman dari Malaysia yang hampir setiap tahun menerjang wilayah Indonesia seperti Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu hingga Sembakung, Norhayati menilai harus ada langkah dan kebijakan khusus dari Pemerintah.

“Hampir setiap tahun masyarakat kita selalu menjadi korban banjir kiriman tersebut. Maka perlu ada langkah dan kebijakan yang konperhensif untuk meminimalisir nya,” jelas Norhayati.

( Edy / Adm )

Gat Kaleb Ungkapkan 2 Hal Untuk Atasi Kelangkaan Gas Elpiji Bersubsidi

Foto Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Kaleb

” Jangan main – main terhadap gas elpiji bersubsidi ini. Karena sangsi hukum sudah menanti bagi siapapun yang menyalahgunakannya – Gat Kaleb “

Nunukan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Gat Kaleb menilai jika 2 hal dari awal dilakukan,  kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi tidak akan pernah terjadi. 


“Pertama, penyalurannya memang ditujukan kepada yang berhak dan kedua Pemerintah juga mengiringi dengan menyediakan gas elpiji non subsidi,” tuturnya kepada Pewarta, Selasa (18/5).


Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, jika memang penyaluran melalui mekanisme sebagaimana pada saat mengajukan pasokan, tentu tidak akan ada kesemrawutan apalagi kelangkaan.


“Pertamina itukan memasok gas elpiji bersubsidi atas permintaan Agen. Sementara data yang digunakan Agen adalah data dari beberapa Pangkalan. Nah, untuk mendirikan Pangkalan  itu kan salah satu syaratnya adalah data warga penerima subsidi. Kalau mekanisme itu dijalankan, pasti tak akan ada yang namanya kelangkaan,” jelasnya.


Gat mengingatkan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor : 104 tahun 2007, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor : 21 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga elpiji 3 kg, sudah sangat jelas bahwa elpiji 3 kg bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan dibawah Rp 1,5 juta per bulannya, serta untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM).


Maka dalam hal ini Gat menilai, peran masyarakat sangat diperlukan. Terutama untuk mengerti bahwa gas elpiji bersubsidi tersebut adalah hak dari masyarakat kurang mampu sesuai dalam Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.


Namun guna memenuhi unsur keadilan, Pemerintah juga harus memberikan solusi kepada masyarakat yang tidak masuk kategori penerima subsidi yakni dengan menyediakan gas elpiji non subsidi.


“Kalau memang kedua hal tersebut dijalankan, saya yakin tidak akan ada lagi kelangkaan gas elpiji bersubsidi,” tandas salah satu tokoh Perbatasan tersebut 


Lebih jauh Gat mengungkapkan, saat ini belum terlambat untuk mengurai benang kusut dari penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi tersebut. Salah satu cara yang paling solutif adalah Pemerintah meminta Pertamina untuk memasok gas elpiji non subsidi.


“Eksekusinya adalah, jika masyarakat yang tak masuk kategori penerima subsidi, dapat menukarkan tabung kosong gas elpiji bersubsidi yang selama ini digunakan dengan gas elpiji non subsidi tersebut,” jelasnya.


Selain itu, perlu sikap tegas dari Pemerintah Daerah terhadap pihak – pihak yang sengaja memanfaatkan gas elpiji bersubsidi untuk keuntungan pribadi. Hal ini selain untuk mengantisipasi permainan harga yang dilakukan pihak – pihak tertentu, bisa juga sebagai langkah penindakan bagi mereka yang seharusnya tak mendapatkan subsidi tapi ikut menikmati hak masyarakat kurang mampu.


Gat juga mengingatkan bahwa siapapun dapat dikenakan sangsi hukum apabila terbukti telah menyalahgunakan gas elpiji bersubsidi. 


“Maka jangan main – main terhadap gas elpiji bersubsidi ini. Karena sangsi hukum sudah menanti bagi siapapun yang menyalahgunakannya,” tegasnya.


Sebagaimana diketahui, sanksi tersebut berkaitan dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi(“UU Minyak dan Gas Bumi”) yang berbunyi sebagai berikut:


Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).


Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya penyimpangan alokasi. (Eddy Santry)