NUNUKAN – Wakil ketua DPRD Kaltara Andi Hamza bersama Husnul Yakin komisi DPRD Kalimantan Utara bertatap muka dengan Sekertaris dan Kabid, Kasih, bendahara pengeluaran dan sejumlah Staf dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Nunukan pada Kamis 10/06/2021.
Pertemuan DPRD kaltara dengan Disdikbud berlangsung diruang Sudi Hermanto Sekertaris dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Nunukan kurang lebih dua jam.
Kunjungan Kerja dewan perwakilan Rakyat (DPRD) kalimantan utara ke nunukan Andi Hamza Wakil jabatan wakil Ketua didampingi Husnul Yakin dan Dayat staf sekwan DPRD Kaltara.
menurut Husnul Yakin diwawancarai media usai pertemuan dengan jajaran Dinas pendidikan Husnul Yakin mengatakan bahwa Memang kewajiban kami di DPR adalah melakukan pengawasan intinya kesini adalah ingin melihat secara langsung dinamika ataupun kondisi keadaan pendidikan di wilayah Nunukan.
Karena memang kita menghadapi banyak hal-hal yang memang harus kita perbaiki dan sinkronisasi antara kita yang di provinsi dengan yang di Kabupaten, Sehingga dalam hal pendidikan ini maksimal.
Apapun yang terjadi di daerah dan kendala-kendala yang terjadi di daerah untuk kita bagaimana Agar pendidikan ini bisa berjalan dengan semestinya kita berharap juga pendidikan di Kalimantan Utara khususnya Nunukan itu juga tidak tertinggal jauh dengan daerah yang pendidikannya sudah awal lebih maju.
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara Berharap dengan adanya hal-hal yang menjadi tupoksi kami di utamanya di dewan provinsi bisa kami maksimalkan sehingga kami juga mempunyai nilai ibadah dan hal-hal yang bisa di ingat oleh Generasi ke depan.
kami dari Komisi 1 dewan Provinsi Kalimantan Utara berharap juga agar kunjungan kami bermanfaat banyak informasi yang kami dapatkan dari penjelasan s3kertaris maupun dari sejumlah kabid, Kasih dan penjelasan dari bendahara pengeluaran bapak Ibrahim. S.Ip M.A.P telah menjelaskan anggaran bantuan dari propensi Kalimantan Utara semua anggaran tepat sasaran sesuai yang diperuntukkan Ujar Husnul Yakin kepada Wartawan
Koordinator Aksi, Jerry mengingatkan agar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab benar – benar menjadi pegangan Pengadilan Negeri Nunukan dalam menjatuhkan putusan kepada 4 Terdakwa masyarakat adat dayak Agabag yang didakwa mencuri Sawit, Rabu (9/6). Foto: Eddy Santry
Nunukan – Kasus dugaan pencurian buah sawit milik PT. Karangjoang Hijau Lestari (KHL) oleh 4 warga masyarakat adat Dayak Agabag sejak awal hingga tahap demi tahap dalam setuap persidanganya telah menarik perhatian beberapa pihak. Bahkan pada persidangan dengan agenda Tuntutan terhadap 4 Terdakwa masing – masing Abetmen, Bapuli dan Kual, dan Singgung tersebut puluhan massa dari perwakilan Tariu Borneo Bangkule Rajakng ( Pasukan Merah) se – Kalimantan Utara secara khusus menyampaiakan aspirasinya kepada Pengadilan Negeri Nunukan.
“Kami tegaskan bahwa kami adalah warga negara yang taat terhadap hukum dan undang – undang yang berlaku di NKRI, sehingga kehadiran kami bukan untuk mengintervensi jalanya persidangan. Akan tetapi meminta Pengadilan Negeri Nunukan untuk menempatkan sisi kemanusiaan diatas pasal -pasal keadilan,” tutur koordinator Aksi, Jerry dalam orasinya, Rabu (9/6)
Lebih lanjut Jerry mengingatkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan puncak dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga sebuah ironi apabila Pengadilan Negeri Nunukan menyepakati adanya masyarakat yang mencuri di tanah air mereka sendiri.
“Keempat Terdakwa itu meyakini bahwa mereka memanen buah sawit di pohon yang mereka tanam di tanah mereka sendiri, Apabila lantas pihak Perusahaan mengklaim bahwa tanah tersebut kini berstatus HGU nya, seharusnya disinilah persoalan kasus ini dapat diurai,” papar Jerry
Jerry juga mengingatkan bahwa Perusahaan Perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih tak terrkecuali PT. KHL , berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma) dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal yang dimilikinya
Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya tersebut berada di luar areal izin yang dimilikinya, yang dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pelepasan 20 persen lahan oleh perusahaan perkebunan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
“Ketentuan tersebut diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Maka sangat mengherankan apabila ada masyarakat setempat yang sampai dilaporkan ke kepolisian bahkan sampai di terdakwakan.,” tandasnya.
Permintaan untuk menempatkan Prikemanusiaan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan nantinya, menurut Jerry, lantaran keempat masyarakat adat Dayak Agabag yang saat ini dalam penahanan itu adalah tulang punggung keluarga.
“Sebelum menjatuhkan putusan, saya minta kepada Hakim untuk bertanya kepada hati nurani, seandainya anda dalam posisi mereka. Mohon kalian ketahui, bahwa keempat saudara kita yang saat ini ditahan itu adalah tulang punggung keluarga. Tentu dapat dibayangkan betapa vitalnya posisi mereka dalam rumah tangga apalagi dalam situasi pandemy covid – 19 seperti sekarang,” tegas Jerry
Diketahui, dalam Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nunukan yang beranggotakan Ricky Rangkuti, Bonar Satrio Wicaksana, dan Amrizal Riza meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan vonis berupa pidana kurungan selama 7 bulan dipotong masa tahanan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp.3 ribu terhadap masing-masing Terdakwa.
“Dalam menjatuhkan tuntutan, kami juga mempertimbangkan jika Keempat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga atas asas keadilan, kami juga berikan terhadap Keempat Terdakwa, dengan menuntut terdakwa 7 bulan dipotong masa tahanan,” ucap JPU sebagaimana dilansir dari suaramabes.com
Ketua Majelis Hakim Rakhmad Dwinanto dalam sidang ini mengatakan, jika tuntutan ini bukanlah vonis akhir yang akan dihadapkan terhadap Keempat terdakwa. Dimana, putusan akhir akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
Antusiasme masyarakat Nunukan mengikuti sosialisasi Sosialisasi Penguatan Ekosistem Ultra Mikro yang digelar Karang Taruna Nunukan atas inisiasi Anggota DPR RI, Deddy Yevry Sitorus di Balroom Neo Fortune Hotel, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (7/6)
Nunukan – Ratusan orang yang didomiminasi kawula muda nampak sangat antusias menyimak penjelasan dari para Nara Sumber dalam Sosialisasi Penguatan Ekosistem Ultra Mikro yang digelar Karang Taruna Nunukan di Balroom Neo Fortune Hotel, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (7/6)
Dalam acara yang diinisiasi oleh Anggota DPR RI, Deddy Yevry Sitorus tersebut, hadir beberapa nars sumber diantaranya Rizki Fadillah yang merupakan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nunukan, Agus Riyadi (Vice Presjdent PT. Pegadaian area Tarakan), Miswadi (Kepala Regioan Mekar , Kalimantan Selatan ) dan Tomy Ramli (Pimpinan Cabang PT. PNM ).
Deddy Sitorus saat membuka secara virtual sosialisasi ini memgungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk Holding BUMN Ultra Mikro antara 3 BUMN yakni BRI, Pt. Pegadaian dan Pt. Permodalan Nasional Madani.
Deddy meniilai pembentukan holding BUMN ultra mikro dinila sangat membantu para pelaku usaha ultra mikro. Yang dengan hal tersebut, akan tercipta penguatan ekonomi kreatif sehingga dampak pandemic Covid-19 menjadi lebih cepat teratasi.
Para pelaku usaha ultra mikro, ungkap Deddy, adalah salah satu dati penyangga ekonomi kerakyatan. Sehingga bimbingan kepada para pelaku usaha tersebut tentu sangat bermanfaat sebagai bagian dari basis ekonomi nasional.
Staf Ahli Anggota DPR RI , Saddam Husein saat menyerahkan Cindera Mata kepada salah satu Nara Sumber
“Untuk itu saya harap para perserta dari sosialisasi ini benar – benar dapat memperhatikan materi – materi yang disampaikan oleh para nara sumber,” tutur Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Tusriadi Tahir, Ketua Panitia dari sosialIsasi ini mengungkapkan bahwa digelarnya acara tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Deddy Sitorus kepada para pelaku usaha ultra Mikro terutama yang dilakoni para milenial di Nunukan.
*Terselenggaranya acara ini karena kepedulian Bang Deddy Sitorus kepada para pengusaha mikro di Nunukan. Dengan sosialisasi ini kita berharap teman – teman pengusaha mikro dan yang berminat membuka usaha, dapat lebih paham dan mengerti bagaimana cara menjadi enterprenur yang baik,” jelasnya.
Sementara itu, pengusaha kuliner bernama Arnold Utama mengakui bahwa ia mendapatkan sesiuatu hal yang sangat bermanfaat dari sosialisasi tersebut. Menurutnya, sekarang ia dapat menverti cara memenej usahanya dengan baik.
“Menurut saya, sosialisasii ini sangat bermanfaat sekali. Sekarang saya menjadi lebih tahu cara memenej usaha saya,” ujarnya.
“Investasi harus diletakkan dalam konteks membangun manusianya, karena tidak serta merta investasi akan membuat masyarakat setempat sejahtera. Contohnya Kalimantan, dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah serta banyaknya investor yang mengelolanya, namun pada kenyataanya kehidupaan masyarakat setempat justru jauh dari kesejahteraan – Deddy Sitorus “
Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Yevry Hanteru Sitorus menilai kurang tepat bahkan ia mengakui risau dengan anggapan bahwa tanpa investasi maka Indonesia tak akan bisa membangun. Seolah – olah Investasi adalah sebuah mantera ajaib yang akan membawa masayarakat dari kesusahan.
“Realita yang kita hadapi, fakta brutalnya setiap ada investasi pasti banyak masalah. Dan seringkali investasi bersaudara tiri dengan kemajuan masyarakat ditempat investasi itu berada,” tutur Deddy saat Tatap Muka dengan Menteri Investasi, Bahlil Ladalla di Gedung DPR RI, Senayan , Jakarta, Jumat (4/5)
Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa tujuan dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Untuk itu, kita harus mel;ihat investasi dalam konteks itu, Yakni menambah kapasitas bahwa negara kita ini menjadi berarti bagi negaranya, Tidak semata – mata invevstasi diletakan dalam satu sisi karpet merah bagi para investor ” tandas Deddy.
Seharusnya, menurut Deddy, dengan kekayaan sumber daya alam yang ada saat ini ditambah pangsa pasar yang begitu luas, investor pasti akan datang sendiri. Keengganan investor saat ini untuk berinvestasi tak lebih hanya dikarenakan ketidakjelasan dan inkonsistensi dari lembaga terkait.,
“Kalau permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh Kementerian Investasi, Kita tidak usah ke luar negeri untuk menawarkan diri. Tapi investor pasti akan berbondong – bondong datang ke Indonesia, Karena tidak ada negara didunia ini yang punya kekayaan alam seperti negara kita” jelasnya.
Selanjutnya, ungkap Deddy, yang lebih penting adalah kita harus tahu bagaimana menempatkan sumber daya alam yang ada. Deddy mengingatkan bahwa sumber daya alam Indonesia adalah modal pembangunan dan bukan sekedar produk yang untuk dijual yang hanya akan menjadi penyesalan manakala sumber daya alam Indonesia telah habis dibawa keluar negeri.
Untuk itu, Deddy Sitorus menegaskan bahwa investasi harus diletakan dalam konteks membangun manusia Indonesia. Pasalnya, ungkap Deddy, tidak serta merta investasi itu akan membuat bangsa ini sejahtera. Ia mencontohkan, Kalimantan yang sangat kaya sumber daya alam dan banyaknya investor yang mengelolanya namun tak berbanding lurus dengan kehidupan sosial masyarakat setempat.
“Kita ketahui Kalimantan begitu kaya dengan banyaknya investor yang yang mengelolanya. Tapi coba kita lihat, kaya nggak masyarakat disana?,” ujarnya.
Hal tersebut menurut Deddy harus menjadi pemikiran dan pemahaman bersama bahwa Kementerian Investasi harus punya ideologi serta Ruh Kebangsaan dan bukan hanya berhasil ketika menghasilkan bermilyar keuntungan. Karena Deddy menilai, investasi harys mampu menjadi tenaga pendorong untuk kemajuan bersama.
Selain itu Deddy Sitorus juga minta kepada Kementerian Investasi agar melakukan audit terkait sumber daya alam Indonesia. Karena dengan dilakukanya audit tersebut, negara akan tahu berapa kekayaan alam yang sudah keluar Indonesia maupun berapa jumlah pemasukan untuk kemajuan Indonesia.
” Saya minta Kementerian Investasi untuk melakukan audit terkait sumber daya alam kita. ada berapa sih sumber daya alam kita yang ada? ada berapa banyak yang keluar dan sudah berapa banyak sumbangan untuk kemajuan negara kita? Audit donk !, Supaya Kementerian Investasi dalam menetapkan sumber daysa alam yang dapat diinvest seperti apa, akan punya kerangka ideologi yang jelas ” kata Deddy
Audit terkait sumber daya alam , ungkap Deddy, juga bagian dari upaya Pembangunan Semesta yang terencana. Bukan sekedar kerangka tahunan tapi untuk masa depan Indonesia kedepan.
Deddy juga mengungkapkan lebih lanjut bahwa pihaknya menginginkan agar investasi adalah bagian dari upaya meredistribusi kekayaan negara. Hal tersebut karena Deddy menilai apabila hanya menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) semata, maka tidak akan pernah ada keadilan pembangunan antar pulau.
” Sampai kapanpun pasti akan ada perbedaan pembangunan antara Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera dan pulau laininya. Maka Kementerian Investasi yang harus mendorong keadilan wilayah itu. ” tegas Deddy
Dalam kesempatan tersebut, Deddy Sitorus juga meminta agar setiap investasi agar memasukkan skenario pembangunan manusia di dalamnya. Karena hal tersebut menurut Deddy adalah bagian dari keadilan.
“Contohnya di Kalimantan Utara ada pembangunan kawasan industri besar yang dilakukan oleh investor, Ajaklah Pemda setempat untuk berkomunikasi untuk mengembangkan sumber daya manusia setempat dapat menjadi bagian dari pengerjaanya,” tegasnya.
NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar rapat paripurna dengan agenda pidato sambutan Bupati Nunukan, bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Nunukan, Jumat (4/6).
Ketua DPRD Nunukan H. Rahma Lepa saat memimpin rapat paripurna mengucapkan selamat dan sukses telah dilantiknya Hj. Asmin Laura Hafid, SE., MM., Ph.D dan H. Hanafiah, SE., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan.
“Sesuai edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang pengesahan dan penjelasan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Bahwa setelah pelantikan Gubernur/Walikota atau Bupati agar menyampaikan pidato sambutan kepada sidang paripurna DPRD”, ujar Ketua DPRD.
Dalam pidato pertama Bupati Laura menyampaikan pidato perdananya pasca dilantik dalam rapat paripurna DPRD di hadapan pimpinan dan anggota DRPD Nunukan, Jajaran FORKOPIMDA Kab.Nunukan, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian sekretariat, Camat, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua Organisasi Wanita, LSM, dan serta Insan Pers.
Dalam pidatonya, Bupati Laura yang berdiri di podium dengan didampingi oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah mengapreasiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjadwalkan rapat paripurna.
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura juga menyampaikan bahwa ia bersama Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak.
” Pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 lalu, kami berdua Hj. Asmin Laura Hafid, SE., MM., Ph.D dan H. Hanafiah, SE., M.Si telah dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Nunukan hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Kami berdua diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan di kabupaten Nunukan demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di kabupaten Nunukan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan”, ujar Bupati.
Menurut Bupati, mengutip sebuah kalimat bijak dari Lance Amstrong, pembalap sepeda nomor satu di dunia, yang menyatakan : “jika kamu diberikan kesempatan kedua dalam hidupmu, maka berusahalah sekuat tenaga untuk menjadi lebih baik lagi”.
“;Kalimat singkat ini akan menjadi pengingat bagi kami berdua dalam menjalankan amanah ini titik kami berdua akan berusaha sekeras mungkin dalam mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang maju aman adil dan sejahtera seperti yang kita cita-citakan bersama”, tambahnya.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa pemilihan kepala daerah telah usai. Menurutnya yang tadinya beragam dalam pilihan, sekarang harus seragam dalam tujuan.
” Kita tentu menginginkan kedamaian, olehnya itu mari kita berdamai, karena damai itu indah untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat”, tambahnya.
Menurutnya jabatan Bupati Nunukan yang diembannya ini merupakan kepercayaan kedua yang diberikan oleh masyarakat. Sementara bagi H. Hanafiah, amanahnya sebagai Wakil Bupati adalah kesempatan keduanya untuk memberikan pengabdian dan darma baktinya kepada masyarakat setelah memasuki masa pensiun sebagai seorang Aparatur Sipil Negara ASN.
“Kami berdua menyadari, tugas yang harus diemban tidaklah ringan, tantangan dan berbagai persoalan berat begitu nyata terhampar di depan mata. semuanya membutuhkan kesungguhan kerja keras, dan dukungan dari seluruh masyarakat untuk menyelesaikannya,” ucapnya.
Dalam kesempatan kali ini, tidak sesuainya anggaran dengan keinginan sepertinya masih akan berlanjut, lesunya perekonomian global yang secara otomatis berimbas pada perekonomian nasional dan daerah, serta dampak multidimensi dari penyebaran wabah covid 19 adalah realita yang tidak bisa dipungkiri.
“Sampai sekarang, belum ada satupun pihak di dunia yang berani meramalkan kapan pandemi ini akan berakhir. Itu artinya, kita harus mampu bertahan menghadapi situasi yang serba tidak pasti ini. Sebagai pemimpin, kami mendengar keluhan para penjual sayur di pasar pasar ia mengaku omzet penjualannya menurun titik kami mengerti betapa sulitnya sarjana-sarjana yang baru lulus kuliah dalam mencari pekerjaan, dan kami juga sangat mengerti kesulitan para ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, menurutnya semua persoalan itu begitu jelas tergambar di mata hati dan pikiran kami berdua. Kenyataan ini sungguh membuat nurani dan kemanusiaan kami tersentuh”, tambahnya.
Sebagai pemimpin, Bupati Laura menyatakan tidak boleh ikut larut dan hanyut dalam segala kekalutan tersebut, harus bergerak cepat, bekerja keras dan menyelesaikan setahap demi setahap setiap persoalan di masyarakat.
” Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak ada solusi instan dalam hidup ini. Semua butuh proses, butuh kesabaran, ketekunan, dan kolaborasi dari seluruh komponen masyarakat dalam menghadapinya. Saya percaya, masyarakat kita adalah masyarakat yang tangguh, masyarakat petarung, bukan masyarakat yang manja dan cengeng”, tambahnya.
Dalam kesempatan ini Bupati Laura juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD kabupaten Nunukan yang selama ini telah memberikan dukungan dan sinergi yang luar biasa kepada pemerintah, sehingga cukup banyak prestasi dan kemajuan yang bisa diraih.
Pasca Pilkada serentak, bupati Laura kembali serentak menyatukan tujuan kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
” Kita boleh berdebat tetapi tetap harus bersahabat, karena perbedaan itulah yang membuat kita saling melengkapi. Kami percaya komunikasi kerja sama dan sinergi yang sudah terjalin sedemikian baik selama ini akan mampu kita jaga, pelihara, dan kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Saran dan masukan dari yang terhormat seluruh anggota DPRD kabupaten Nunukan akan selalu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di masa mendatang mudah-mudahan segala yang dan perjuangan kita senantiasa diberikan kemudahan dan bimbingan dari Allah SWT”, ujar Bupati diakhir pidatonya.
